Connect with us
Advertisement

PERISTIWA

Ratusan MHA SAD Kelompok Temenggung Ngadap Antusias Merekam Data Kependudukan

Published

on

detail.id/, Tebo – Keinginan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam (MHA SAD) Kelompok Temenggung Ngadap, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi untuk memiliki KK dan KTP akhirnya terwujud.

Ini setelah petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tebo turun langsung ke Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir, untuk melakukan perekaman data kependudukan terhadap MHA SAD tersebut. Perekaman data ini dilaksanakan di aula kantor Desa Sungai Jernih, Rabu, 8 September 2021.

“Iya, hari ini kita melakukan pendataan dan perekaman biometrik MHA SAD Kelompok Temenggung Ngadap. Ini dilakukan untuk penerbitan data kependudukan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el),” kata Kepala Disdukcapil Tebo melalui Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, M. Novri Zamkar didampingi Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Tebo, Damsir.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Dijelaskannya, perekaman data kependudukan ini merupakan wujud program peningkatan pelayanan dokumen kependudukan terhadap masyarakat. Hari ini, pelayanan secara terintegrasi terhadap warga dua desa yakni, Desa Sungai Jernih dan Desa Tanah Garo.

“Sudah dua hari kita di sini. Selasa kemarin khusus warga Desa Sungai Jernih dan hari ini khusus warga MHA SAD Kelompok Temenggung Ngadap Desa Tanah Garo,” kata Novri.

Dijelaskan dia, pendataan dan perekaman biometrik MHA SAD ini sengaja dilakukan di aula kantor Desa Sungai Jernih. Pasalnya, kondisi jalan menuju Desa Tanah Garo ekstrem karena beberapa hari ini turun hujan.

“Kendaraan angkutan perangkat kita tidak mungkin dipaksakan ke sana (Desa Tanah Garo). Makanya dilakukan di Desa Sungai Jernih. Kebetulan Kades Sungai Jernih juga meminta kita melakukan pendataan dan perekaman terhadap warganya,” kata dia.

Selain melakukan pendataan dan perekaman lanjut Novri, pihaknya juga melakukan update data MHA SAD yang telah memiliki KK dan KTP-el yang NIK-nya tidak sesuai. “Itu langsung kita perbaiki dan kita entri perubahan datanya,” ujarnya.

Ditanya kendala selama pendataan dan perekaman, Novri berkata, kendala cuma jaringan atau sinyal yang sering terputus saat melakukan perekaman biometrik. Kalau sinyal terputus, otomatis perekaman terganggu dan kita harus mulai dari awal lagi. Itu yang membuat perekaman jadi lama,” ucap dia.

Meski terkendala, Novri optimis jika pendataan dan perekaman warga dua desa ini selesai dilakukan. “Kita sengaja begadang dari malam tadi untuk menyelesaikan ini. Mudah-mudahan hari ini selesai semua. Jika tidak, kita terpaksa menginap lagi di sini,” katanya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]

Apa yang dilakukan Disdukcapil Tebo ini mendapat respons positif dari Pemimpin MHA SAD Tanah Garo, Temenggung Ngadap. Dia merasa bersyukur karena pendataan dan perekaman yang dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan mereka diakui secara legalitas.

“Artinya keberadaan kami sekarang sudah diakui oleh pemerintah,” katanya.

Reporter: Syahrial

PERISTIWA

Hilal Tak Terlihat, 1 Ramadan 1447 H Berpotensi Jatuh 19 Februari 2026

DETAIL.ID

Published

on

‎DETAIL.ID, Jambi – Tim Falakiyah (Hisab Rukyat) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menyatakan hilal tidak terlihat saat pelaksanaan rukyatul hilal, Selasa 17 Februari 2026. Hasil pengamatan menunjukkan posisi hilal masih berada di bawah ufuk, yakni minus 1 derajat.

Rukyatul hilal dilaksanakan di Gedung Mahligai Bank 9 Jambi, mulai pukul 16.00 hingga 19.00 WIB. Berdasarkan data hisab, ketinggian hilal di Kota Jambi tercatat -1 derajat 04 menit 02 detik, dengan sudut elongasi 1 derajat 00 menit 47 detik dan umur bulan minus 4 menit 16,13 detik.

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto mengatakan kondisi tersebut belum memenuhi kriteria baru MABIMS (Neo MABIMS). Sesuai kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, kriteria imkanur rukyat mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

‎”Secara hisab, hilal di Provinsi Jambi belum wujud dan tidak memenuhi kriteria Neo MABIMS. Karena itu, hilal tidak terlihat,” ujar Mahbub.

Pengamatan dilakukan menjelang matahari terbenam pada pukul 18.19.00 hingga 18.24.16 WIB. Hasil rukyat kemudian diambil sumpahnya oleh hakim melalui Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Jambi sebelum dilaporkan ke Kementerian Agama RI sebagai bahan pertimbangan dalam Sidang Isbat.

Dengan tidak terpenuhinya kriteria, bulan Syaban 1447 H diperkirakan akan diistikmal atau digenapkan menjadi 30 hari. Dengan demikian, 1 Ramadan 1447 H/2026 M berpotensi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Meski demikian, keputusan resmi penetapan awal Ramadan tetap menunggu hasil Sidang Isbat Pemerintah melalui Menteri Agama RI.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERISTIWA

Walhi Jambi dan BPR Berdoa Bersama Tolak Rencana Stockpile Batu Bara PT SAS di Aurduri

DETAIL.ID

Published

on

‎‎DETAIL.ID, Jambi – Walhi Jambi bersama Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) menggelar doa bersama dan munajat di Pelataran Masjid Al-Munawarah, Pasar Perumahan Aurduri pada Sabtu malam, 14 Februari 2026 malam. Kegiatan yang dimulai pukul 19.00 WIB itu digelar sebagai respons atas rencana pembangunan stockpile batu bara di dekat kawasan permukiman warga.

Aksi yang diikuti sejumlah warga tersebut disebut sebagai bentuk ikhtiar spiritual sekaligus konsolidasi moral masyarakat dalam menyikapi potensi dampak lingkungan dari aktivitas penumpukan batu bara.

‎Warga menilai keberadaan stockpile di kawasan padat penduduk berisiko menimbulkan pencemaran udara akibat debu batu bara, penurunan kualitas air, serta gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

‎Perwakilan BPR, Erpen mengatakan kegiatan istighotsah itu merupakan bentuk harapan masyarakat agar pemerintah daerah mempertimbangkan ulang rencana tersebut. Ia menyebut warga khawatir terhadap potensi pencemaran lingkungan dan dampak sosial yang dapat ditimbulkan.

‎”Kami berharap pemerintah, baik gubernur maupun wali kota, dapat menerima keluhan masyarakat dan mengambil kebijakan untuk memindahkan lokasi stockpile ke kawasan yang sesuai dengan tata ruang wilayah,” ujarnya.

‎Sementara itu, Direktur Walhi Jambi, Oscar Anugrah menegaskan kegiatan doa bersama tersebut juga menjadi simbol penegasan sikap warga terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada keselamatan publik.

‎Menurutnya, rencana pembangunan stockpile batu bara oleh PT SAS anak perusahaan PT RMKE di tengah permukiman berpotensi mengancam hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Oscar menekankan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

‎Ia pun meminta agar setiap rencana usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dikaji secara transparan dan partisipatif dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. (*)

Continue Reading

PERISTIWA

Sekretariat DPRD Merangin Digeledah Kejati Jambi, Sejumlah Barang Bukti Disita

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menggeledah Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin, Kamis 12 Februari 2026 terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran tahun 2019 hingga 2024.

Penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani.

Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik berupa komputer, laptop, serta telepon genggam yang diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi tersebut.

‎Sekitar pukul 17.30 WIB, seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kejati Jambi untuk dianalisis lebih lanjut dan diproses sesuai ketentuan hukum. Kasi Penkum Kejati Jambi, Noly Wiyaya membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut.

‎”Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan guna mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan langsung dengan perkara. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Noly, Kamis malam 11 Februari 2026.

‎Menurut Noly, hasil penggeledahan akan dikaji secara komprehensif oleh tim penyidik untuk menentukan relevansinya dalam proses pembuktian.

Kejati Jambi menegaskan komitmennya menuntaskan perkara dugaan korupsi tersebut secara profesional dan objektif. Penyidik juga mengimbau semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. (*)

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs