ADVERTORIAL
Al Haris Sebut GERNAS BBI Dorong Ekonomi Masyarakat
detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., menyatakan, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Jambi. Hal tersebut dinyatakan Al Haris pada Launching Gernas BBI Tahun 2022 di Provinsi Jambi, yang berlangsung di Bandara Sultan Thaha Jambi, Rabu 19 Januari 2022.
Pada Launching Gernas BBI di Provinsi Jambi turut hadir beberapa Menteri, yaitu: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Sofyan Djalil.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak para menteri, wakil menteri dan para undangan lainnya dari Pemerintah Pusat yang telah bersedia hadir pada kegiatan ini guna mendorong dan mengangkat industri kreatif masyarakat Jambi. Kegiatan ini tentunya menjadi salah satu pemicu dalam memotivasi para pengrajin dan UMKM serta salah satu upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.
Al Haris memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan RI yang telah menjadikan Provinsi Jambi sebagai tuan rumah Gernas BBI tahun 2022. “Industri kecil di Provinsi Jambi sendiri belum banyak bersaing dengan industri kecil lain diluar Provinsi Jambi dan industri besar. Semoga dengan adanya kegiatan ini lebih memotivasi dan meningkatkan gairah mereka untuk dapat lebih bersaing kedepannya, karena Provinsi Jambi memiliki bahan baku yang sangat melimpah bagi para industri kecil,” kata Al Haris.
Al Haris mengharapkan, penyelenggaraan Gernas BBI Tahun 2022 di Provinsi Jambi ini akan mampu mendorong promosi produk produk daerah dan mengajak masyarakat dalam menggunakan buatan Indonesia, khususnya buatan daerah. Kegiatan ini juga dapat bertujuan dalam memanfaatkan potensi infrasturuktur pembangunan yang ada dengan membangun tempat tempat guna memamerkan produk daerah Jambi di Bandara Sultan Thaha Jambi sebagai salah satu pintu masuk masyarakat dari daerah lain.
“Kita mengharapkan kegiatan ini memberikan dampak yang besar bagi Provinsi Jambi dalam mempromosikan produk produk daerah. Kedepan kita menginginkan adanya ruang atau stand di Bandara Sultan Thaha Jambi untuk bisa menampilkan produk produk daerah, sehingga masyarakat dari daerah lain yang berkunjung ke Jambi bisa langsung melihat dan membeli produk produk daerah Jambi,” harap Al Haris.
Dalam sambutannya, Budi Karya mengaku sangat antusias dalam berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, terkait pembukaan acara Gernas BBI di Provinsi Jambi.
“Saya yakin dengan kemampuan leadership dari Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi kita bisa menuntaskan program BBI ini. Salah satu dari produk program BBI ini adalah batik dari berbagai daerah Indonesia, jika ini dikampanyekan secara terus menerus tentu akan menjadi suatu barang yang berharga,” kata Budi.
Budi mengungkapkan, Pemerintah harus terus mendorong para pelaku UMKM di Indonesia agar produknya semakin kreatif sehingga semakin menarik minat masyarakat. “UMKM menjadi bagian yang sangat penting dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Hari ini ada sekitar 1.100 UMKM yang hadir di Jambi dan kita mengharapkan akan banyak transaksi yang terjadi dan banyak kreasi dari UMKM yang bisa terus dikembangkan,” ungkap Budi.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan sebagai bentuk konkrit dukungan terhadap Gernas BBI, Kementerian Perhubungan RI telah melakukan koordinasi dengan semua operator prasarana dan sarana transportasi, baik di bandara, terminal, pelabuhan, stasiun, dan fasilitas lainnya, untuk turut mengkampanyekan Gernas BBI dan memberikan space minimal 30% dari total yang ada untuk UMKM, serta mewajibkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal dalam proyek infrastruktur transportasi yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia.
Luhut sebagai Ketua Tim Gernas BBI mengatakan untuk kemajuan UMKM di Indonesia semua pihak harus terus mendorong program ini. “Saya telah meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menggandeng Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa bersaing, dengan bantuan LKPP, setidaknya ekonomi daerah dapat berjalan terutama untuk pengadaan barang lokal,” kata Luhut.
“LKPP Ini sangat penting dalam Gernas BBI, karena kita ingin ekonomi di kalangan Masyarakat dapat berjalan, saat ini pemerintah terus mengkolaborasikannya karena UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian kita sebenarnya,” lanjut Luhut.
Luhut menilai Gerakan BBI dengan menggandeng LKPP untuk memainkan peran yang sangat penting dan bekerja sama dengan katalog lokal di daerah. “Saya lihat tadi produk batik dan tenun Jambi ini sangat luar biasa dan banyak belum diketahui orang, kita harus mendukung penuh karena sekali lagi saya ingatkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia,” pungkas Luhut.
ADVERTORIAL
Bahas Transformasi Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian ATR/BPN Rumuskan Cara Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia membahas penyusunan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang /Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, ingin transformasi dilakukan dengan pendekatan berbasis wilayah.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat yang berlangsung secara daring pada Senin, 11 Mei 2026.
Saat ini, struktur organisasi di Kantah dibangun dengan pendekatan tematik atau lebih dikenal dengan pembagian seksi berdasarkan jenis fungsi dan layanan atau hal teknisnya. Mulai dari Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Di tahap awal perumusan transformasi struktur organisasi ini, Wamen Ossy menekankan agar jajaran melakukan kajian matang dan mendalam agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan juga responsif. Ke depannya, diharapkan Kantah bisa lebih adaptif terhadap dinamika wilayah tanpa mengesampingkan aspek teknisnya.
“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya. Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” ucap Wamen Ossy.
Kepada para Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, serta seluruh jajaran yang mengikuti pertemuan daring ini, Wamen Ossy memaparkan sejumlah manfaat yang berpotensi diperoleh dengan diterapkannya OTK berbasis wilayah. Beberapa di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh, tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tutur Wamen Ossy.
Terkait rencana perubahan OTK, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi di Kementerian ATR/BPN hingga ke daerah di Kanwil dan Kantah, salah satunya berfokus pada spesialisasi kerja. Ia menegaskan, koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur juga menjadi kunci dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.
“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yg terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” ujar Sekjen ATR/BPN. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
ADVERTORIAL
Layanan Pertanahan Era Digital, Lebih Mudah Pantau Berkas Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku
DETAIL.ID, Semarang – Proses pengecekan berkas pertanahan kini dapat dilakukan masyarakat melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa memantau status permohonan tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pertanahan hanya untuk memastikan tahapan berkas yang sedang diproses.
Endria (37), warga asal Kabupaten Semarang mengaku terbantu dengan fitur pemantauan berkas yang tersedia di aplikasi Sentuh Tanahku. Proses pengecekan jadi lebih praktis dan transparan karena informasi perkembangan layanan dapat diakses langsung melalui telepon genggamnya.
“Pemantauan perkembangan berkas atau sertipikat sekarang lebih mudah karena bisa dicek langsung lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi, saya bisa tahu posisi berkas sudah sampai mana,” ujar Endria usai mengambil Sertipikat Elektronik di Kantah Kabupaten Semarang.
Waktu pengurusan sertipikat jadi terasa lebih efisien dengan fitur yang tersedia dalam Sentuh Tanahku. Masyarakat tidak perlu berulang kali datang ke Kantah untuk menanyakan perkembangan permohonan. Bagi Endria, hal itu bukan hanya sangat bermanfaat, namun juga menghemat biaya dan tenaganya.
“Kemarin begitu saya cek di aplikasi, statusnya sudah di loket penyerahan. Baru setelah lihat info itu, hari ini saya langsung datang ke kantor untuk mengambil hasilnya,” kata Endria.
Setelah merasakan sendiri kegunaan Sentuh Tanahku, Endria pun mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan pertanahan digital yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN.
“Sekarang semuanya lebih simple dan mudah dipantau. Jadi masyarakat tidak perlu ragu menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku maupun layanan pertanahan elektronik lainnya,” tuturnya. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
ADVERTORIAL
Lima Puluh Persen Bidang Tanah di Sulteng Sudah Bersertifikat, Wamen Ossy: Ini Menunjukkan Sulteng Terus Bertumbuh
DETAIL.ID, Palu – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan sejumlah sertifikat di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Minggu, 10 Mei 2026. Penyerahan sertifikat ini menjadi bagian dari capaian pendaftaran tanah di Sulteng yang tercatat sudah hampir 50% bidang tanah terdaftar dan bersertifikat.
“Patut kita apresiasi di mana sudah hampir 50% tanah sudah terdaftar dan juga hampir 50% bersertipikat. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulteng ini adalah provinsi yang terus tumbuh,” ujar Wamen Ossy saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng.
Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN menyerahkan total 13 sertipikat yang terdiri dari Sertipikat Hak Pakai, Sertipikat Hak Guna Bangunan, sertipikat untuk tanah wakaf, serta sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sertipikat tersebut diserahkan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Menurut Wamen Ossy, pertumbuhan jumlah bidang tanah yang terdaftar dan bersertipikat di Sulteng juga menunjukkan meningkatnya kebutuhan pelayanan pertanahan seiring perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia meminta jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dengan tetap menjaga ketelitian dan kualitas data.
“Jangan sampai mengejar angka keberhasilan, tetapi meninggalkan masalah untuk masa depan. Pak Menteri Nusron selalu mengingatkan, cepat tetapi tetap teliti,” kata Wamen ATR/Waka BPN.
Di momen ini, Wamen Ossy mengapresiasi langsung semangat jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng yang tetap memberikan pelayanan di tengah tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah.
“Saya melihat kegigihan dan juga keinginan kuat dari para unsur pimpinan di unit-unit kerja baik di Kantor Pertanahan (Kantah) maupun di Kanwil berupaya untuk melaksanakan pengabdian terbaik ini. Bukan untuk saya ataupun untuk Pak Menteri, tapi apa yang kita lakukan adalah untuk masyarakat yang sama-sama kita cintai,” ucap Wamen Ossy.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulteng, Muhammad Naim beserta jajarannya, dan para Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulteng. (SG/JR)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000



