Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Rancang Pembiayaan Terstruktur untuk Pondok Pesantren

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Komisi IV DPRD Provinsi Jambi tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Ranperda tersebut bertujuan agar pondok-pondok pesantren dan madrasah bisa mendapat pembiayaan dari pemerintah daerah.

Dalam memperdalam Ranperda tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, menggelar hearing bersama Kementerian Agama Provinsi Jambi, di ruang Bamus DPRD Provinsi Jambi, Selasa 18 Januari 2022.

Hearing dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, M. Khairil didampingi Sekretaris Komisi IV Ririn Novianty serta anggota Komisi IV lainnya serta dihadiri Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Zoztafia serta Perwakilan Biro Kesra Setda Provinsi Jambi.

Khairil usai hearing mengatakan, Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan Ranperda inisiatif Komisi IV DPRD Provinsi Jambi. Dimana ranperda tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pembiayaan pondok pesantren maupun madrasah diniyah takmiliyah.

“Harapan kita ke depan sesuai program Gubernur Jambi salah satunya menuju Jambi Agamis, maka itu tentu membuat banyak pembiayaan untuk pesantren. Seperti dana BOS pesantren, beasiswa untuk anak pesantren, pembiayaan rumah tahfidz dan sebagainya. Nah itu harus ada payung hukum, namun bentuk bantuan masih didiskusikan,” kata Khairil.

Menurutnya jumlah pesantren di Jambi termasuk madrasah diniyah takmiliyah cukup banyak yang butuh perhatian. Dan selama ini katanya pemerintah bukan tidak perhatian, namun tidak ada payung hukum dalam hal pembiayaan. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat draf Ranperda tersebut akan selesai. Sehingga pembiayaan bisa kita gelontorkan melalui APBD,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Zoztafia menyambut baik Ranperda inisiatif Komisi IV DPRD Provinsi Jambi tersebut. Sebab selama ini memang kesulitan dalam pembiayaan untuk pondok-pondok pesantren maupun madrasah khususnya swasta.

Namun menurutnya, kekhawatiran akan pembiayaan dari APBD tersebut bisa dijawab dengan terbitnya Undang-undang No 18 tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden No. 82 tahun 2021 yang membolehkan pembiayaan pesantren itu dari pemerintah daerah.

“Nah ini yang disambut Pemprov Jambi dan DPRD dengan bentuk Ranperda ini. Landasannya sudah kuat dengan Undang-undang dan Perpres. Mudah-mudahan nanti bantuan pembiayaan lebih signifikan, sehingga ponpes bisa berpartisipasi secara signifikan dalam proses pendidikan di Provinsi Jambi,” kata Zoztafia.

ADVERTORIAL

Sinyal Kuat Pilgub Jatim, Gus Fawait Tegaskan Kesetiaan Pengabdian untuk Rakyat Jember

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember diwawancarai media. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Wacana pengusungan Bupati Jember, Gus Fawait, menuju panggung Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) oleh sejumlah legislator daerah direspon dengan nada santai.

Usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Jember pada Senin, 14 September 2026 siang, ia memilih menepi sejenak dari hingar bingar bursa kepemimpinan provinsi demi menuntaskan janji politiknya di tingkat lokal.

Meskipun menghargai aspirasi yang mengemuka, Gus Fawait menegaskan bahwa konsentrasi utamanya saat ini tidak bergeser dari agenda penanganan kemiskinan, pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pendidikan di Jember.

“Semua doa baik tentu kami aminkan. Tetapi, soal pemilihan gubernur, izinkan saya fokus bekerja terlebih dahulu untuk mewujudkan program-program yang ada di Jember,” kata Gus Fawait.

Ia menekankan bahwa kalkulasi dan rekomendasi mengenai kontestasi Pilkada maupun Pilgub sepenuhnya merupakan ranah pengurus partai tingkat pusat di Jakarta, bukan kewenangannya sebagai pejabat daerah.

“Urusan Pilkada maupun Pilgub itu keputusan beliau-beliau yang ada di Jakarta. Tugas saya sekarang adalah bekerja dan mengentaskan kemiskinan di Jember,” ujarnya.

Sebagai seorang politisi yang bernaung di dalam struktur partai, ia menyatakan siap tunduk pada perintah dan skenario politik apa pun yang ditetapkan pimpinan pusat di masa mendatang.

“Sebagai kader, kami siap ditempatkan di mana saja, baik diminta melanjutkan di Jember, ditugaskan di tempat lain, ataupun tidak mencalonkan diri lagi,” tutur Gus Fawait. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Perkuat Homecare hingga Pelosok

DETAIL.ID

Published

on

Kepala Diskominfo Jember dan tim homecare mengunjungi lansia di rumahnya, Jumat (11/9/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember terus mengembangkan pola pelayanan yang mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Program Homecare menjadi salah satu bentuk pelayanan langsung yang menyasar warga dengan kebutuhan khusus, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas.

Pada Jumat, 11 September 2026 siang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, bersama Camat dan Kepala Puskesmas Jelbuk turun langsung menyambangi sejumlah warga di Kecamatan Jelbuk.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan mendatangi sedikitnya empat hingga lima titik sasaran.

Warga yang menjadi sasaran layanan antara lain lansia, penyandang disabilitas mental, serta ibu hamil dengan kondisi risiko tinggi.

“Hari ini kami menyisir beberapa lokasi warga yang membutuhkan penanganan khusus, mulai lansia, warga dengan disabilitas mental, hingga ibu hamil risiko tinggi. Salah satunya adalah ibu yang sedang mengandung anak keempat. Harapannya, proses persalinannya nanti bisa berjalan lancar dan selamat,” ujar Helmi.

Menurut Helmi, kegiatan itu merupakan kunjungan tahap kedua di wilayah Jelbuk.

Setelah menyasar kawasan sekitar pusat kecamatan, pelayanan akan diperluas menuju kawasan yang lebih terpencil.

Pemkab Jember bersama Puskesmas dan masyarakat setempat juga menyiapkan langkah menghadapi persoalan akses.

Warga yang tinggal di lokasi yang tidak dapat dijangkau kendaraan roda empat dapat dievakuasi menggunakan tandu menuju jalan utama atau fasilitas kesehatan terdekat.

Skema tersebut disiapkan terutama apabila terjadi kondisi darurat maupun terdapat ibu hamil yang membutuhkan penanganan untuk proses persalinan.

Selain menyiapkan akses evakuasi, pemerintah daerah juga merencanakan rumah singgah sementara.

Rumah warga yang kosong akan dikoordinasikan bersama pemerintah kecamatan dan Dinas Sosial untuk dimanfaatkan bagi pasien maupun ibu hamil dari wilayah pelosok.

“Kami berkoordinasi dengan Pak Camat dan Dinas Sosial untuk memanfaatkan rumah warga yang kosong sebagai rumah singgah sementara. Langkah ini penting agar warga dari daerah jauh tidak perlu bolak-balik saat mendekati waktu persalinan,” kata Helmi.

Helmi juga mengapresiasi tenaga kesehatan serta jajaran Puskesmas Jelbuk yang terus terlibat dalam pelayanan lapangan.

Ia menilai keberlangsungan layanan membutuhkan kerja bersama hingga tingkat lingkungan.

“Penghargaan itu hanya simbol. Yang paling utama adalah hakikat pelayanan itu sendiri, bagaimana kita hadir melayani masyarakat dengan niat ibadah. Saya berharap semangat dan ritme kerja sama antara Puskesmas, Kecamatan, hingga elemen RT/RW ini terus dipertahankan secara konsisten,” tutur Helmi.

Kehadiran jajaran pemerintah di lapangan juga dilakukan dalam merespons persoalan yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Ketika antrean kendaraan terjadi di sejumlah titik pengisian bahan bakar, Pemkab Jember mengerahkan berbagai unsur pemerintahan untuk melakukan pemantauan dan penanganan.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengatakan persoalan yang dihadapi masyarakat harus direspons dengan langkah yang terukur sekaligus kehadiran langsung pemerintah.

“Masalah ini bukan cuma soal ketersediaan BBM, tetapi bagaimana masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah saat mereka menghadapi kesulitan di lapangan,” ujar Gus Fawait.

Menurutnya, jajaran OPD, camat hingga petugas SPPG dilibatkan dalam penanganan di lapangan.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi secara langsung sekaligus mempercepat langkah penyelesaian.

Jember memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk lebih dari 2,7 juta jiwa.

Kondisi tersebut membuat pelayanan publik membutuhkan koordinasi yang kuat dari tingkat kabupaten hingga wilayah paling dekat dengan masyarakat.

Pemkab Jember pun terus mendorong agar pelayanan tidak berhenti pada kebijakan administratif.

Melalui layanan yang mendatangi rumah warga dan keterlibatan langsung aparatur dalam menangani persoalan di lapangan, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan meski berada di wilayah dengan tantangan akses maupun kondisi yang berbeda. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Langkah Nyata Tekan Stunting, BPJS Kesehatan Jember Salurkan Bantuan Sanitasi Aman untuk Warga Desa Kamal

DETAIL.ID

Published

on

BPJS Kesehatan Cabang Jember menyerahkan bantuan sanitasia aman secara simbolis. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan Cabang Jember)

DETAIL.ID, Jember – BPJS Kesehatan Cabang Jember menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesehatan masyarakat hingga ke tingkat tapak.

Melalui penyaluran bantuan Program Organization Social Responsibility (OSR) BPJS Kesehatan Tanggap Kesehatan Sanitasi Aman, fasilitas sanitasi diserahkan secara langsung kepada 10 kepala keluarga penerima manfaat di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

Penyerahan bantuan ini dipimpin oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Yessy Novita melalui Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi, Fuad Manar, serta dihadiri jajaran Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Jember, Bapperida Kabupaten Jember, dan Pemerintah Desa Kamal.

Langkah ini diambil mengingat penyediaan sanitasi yang layak menjadi intervensi lingkungan yang krusial untuk mencegah timbulnya penyakit dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, Yessy Novita, menegaskan pentingnya faktor lingkungan dalam upaya pencegahan stunting pada generasi muda.

“Anak-anak yang tumbuh di lingkungan sehat memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal. Karena itu, melalui Program OSR BPJS Kesehatan Tanggap Kesehatan Sanitasi Aman, kami ingin berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan keluarga sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penurunan stunting,” ujar Yessy.

Ia juga menambahkan bahwa semangat pencegahan ini berjalan beriringan dengan pelayanan yang diselenggarakan dalam cakupan JKN.

“Jika JKN hadir memberikan perlindungan kesehatan ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, maka program sanitasi ini hadir untuk membantu masyarakat tetap sehat. Keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat,” tuturnya.

Dukungan serupa disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Jember, Gini Wuryandari.

Menurutnya, pemenuhan sanitasi yang aman sangat sejalan dengan agenda prioritas pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting.

“Kami sangat mengapresiasi Program OSR BPJS Kesehatan Tanggap Kesehatan Sanitasi Aman ini. Bantuan yang diberikan selaras dengan upaya percepatan penurunan stunting yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Jember. Penyediaan sanitasi yang layak merupakan bagian dari intervensi sensitif stunting yang memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak yang sehat,” kata Gini.

Gini juga berharap program ini memberi dampak positif yang berkelanjutan terhadap kebiasaan hidup bersih warga setempat.
“Program ini sejalan dengan salah satu pilar STBM, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat melalui akses sanitasi yang aman bagi seluruh masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Kamal. Semoga bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan dijaga keberlanjutannya sehingga masyarakat semakin terbiasa menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Kabupaten Jember sekaligus Sekretariat Forum CSR Kabupaten Jember, Muhammad Zuhdi.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor melalui program tanggung jawab sosial memegang peranan penting bagi kemajuan daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas kontribusinya melalui pembangunan sanitasi aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah desil satu di Desa Kamal. Bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jember. Kami berharap apa yang telah diberikan melalui Program OSR BPJS Kesehatan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat,” kata Zuhdi.

Lebih lanjut, Zuhdi menyuarakan harapan agar sinergi program sosial terus berlanjut ke depannya.

“Sebagai Sekretariat Forum CSR Kabupaten Jember, kami juga berharap sinergi dan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dapat terus terjalin pada program-program CSR berikutnya. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember,” ujarnya.

Rasa syukur turut dirasakan oleh para warga penerima bantuan. Salah seorang penerima manfaat di Desa Kamal, Saripa (63), menyampaikan rasa terimakasih atas kepedulian yang diberikan kepada keluarganya.

“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Jember atas bantuan ini. Fasilitas sanitasi yang lebih layak tentu sangat membantu keluarga kami untuk hidup lebih sehat. Kami berharap anak-anak kami dapat tumbuh sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, kami juga merasa lebih tenang karena seluruh keluarga sudah terdaftar sebagai peserta JKN sehingga memiliki jaminan saat membutuhkan layanan kesehatan,” ucap Saripa. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs