ADVERTORIAL
Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Rancang Pembiayaan Terstruktur untuk Pondok Pesantren
DETAIL.ID, Jambi – Komisi IV DPRD Provinsi Jambi tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Ranperda tersebut bertujuan agar pondok-pondok pesantren dan madrasah bisa mendapat pembiayaan dari pemerintah daerah.
Dalam memperdalam Ranperda tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, menggelar hearing bersama Kementerian Agama Provinsi Jambi, di ruang Bamus DPRD Provinsi Jambi, Selasa 18 Januari 2022.
Hearing dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, M. Khairil didampingi Sekretaris Komisi IV Ririn Novianty serta anggota Komisi IV lainnya serta dihadiri Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Zoztafia serta Perwakilan Biro Kesra Setda Provinsi Jambi.
Khairil usai hearing mengatakan, Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan Ranperda inisiatif Komisi IV DPRD Provinsi Jambi. Dimana ranperda tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pembiayaan pondok pesantren maupun madrasah diniyah takmiliyah.
“Harapan kita ke depan sesuai program Gubernur Jambi salah satunya menuju Jambi Agamis, maka itu tentu membuat banyak pembiayaan untuk pesantren. Seperti dana BOS pesantren, beasiswa untuk anak pesantren, pembiayaan rumah tahfidz dan sebagainya. Nah itu harus ada payung hukum, namun bentuk bantuan masih didiskusikan,” kata Khairil.
Menurutnya jumlah pesantren di Jambi termasuk madrasah diniyah takmiliyah cukup banyak yang butuh perhatian. Dan selama ini katanya pemerintah bukan tidak perhatian, namun tidak ada payung hukum dalam hal pembiayaan. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat draf Ranperda tersebut akan selesai. Sehingga pembiayaan bisa kita gelontorkan melalui APBD,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Zoztafia menyambut baik Ranperda inisiatif Komisi IV DPRD Provinsi Jambi tersebut. Sebab selama ini memang kesulitan dalam pembiayaan untuk pondok-pondok pesantren maupun madrasah khususnya swasta.
Namun menurutnya, kekhawatiran akan pembiayaan dari APBD tersebut bisa dijawab dengan terbitnya Undang-undang No 18 tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden No. 82 tahun 2021 yang membolehkan pembiayaan pesantren itu dari pemerintah daerah.
“Nah ini yang disambut Pemprov Jambi dan DPRD dengan bentuk Ranperda ini. Landasannya sudah kuat dengan Undang-undang dan Perpres. Mudah-mudahan nanti bantuan pembiayaan lebih signifikan, sehingga ponpes bisa berpartisipasi secara signifikan dalam proses pendidikan di Provinsi Jambi,” kata Zoztafia.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Percepat Pemulihan Banjir Jember, Kebut Perbaikan Tanggul dan Drainase
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memfokuskan percepatan pemulihan pascabanjir yang merendam 23 desa di 10 kecamatan dengan total 7.445 kepala keluarga terdampak.
Bupati muda ini menyampaikan hal itu dalam program Jurnal Nusantara salah satu televisi nasional melalui sambungan daring, Senin, 16 Februari 2026.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember mencatat ratusan warga sempat mengungsi ke tempat aman.
Satu warga meninggal dunia akibat tersengat arus listrik saat membersihkan rumah dari genangan banjir.
Banjir merendam Desa Nogosari dan Rambipuji di Kecamatan Rambipuji serta Desa Glundengan di Kecamatan Wuluhan.
Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter akibat luapan Sungai Bedadung dan Sungai Dinoyo yang berhulu di Pegunungan Argopuro ketika curah hujan meningkat ekstrem.
Gus Fawait menetapkan status tanggap darurat sejak 12 hingga 26 Februari 2026.
Pemerintah Kabupaten Jember menggerakkan evakuasi warga, mendirikan posko, menyalurkan logistik, dan mengoordinasikan lintas instansi untuk menjaga keselamatan masyarakat.
“Status tanggap darurat kami tetapkan sejak tanggal 12 hingga 24 Februari. Kami berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk memastikan keselamatan warga serta mempercepat penanganan di lapangan,” kata Gus Fawait.
Memasuki tahap pemulihan, Pemkab Jember mempercepat normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta penguatan sistem drainase.
Arus banjir merusak sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur sehingga pemerintah daerah mengarahkan langkah teknis agar kerusakan tidak meluas dan risiko banjir berulang dapat ditekan.
Gus Fawait memastikan kondisi lapangan terus membaik.
Air telah surut di sebagian besar wilayah dan warga kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa lumpur serta memulai kembali aktivitas.
“Alhamdulillah, saat ini kondisi relatif normal. Air sudah surut dan warga yang mengungsi sudah kembali. Kami terus mendampingi proses pemulihan agar masyarakat dapat bangkit secepatnya,” ujarnya.
Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi hujan lebat disertai angin kencang masih terjadi hingga sepekan ke depan.
Gus Fawait mengajak warga meningkatkan kewaspadaan, khususnya di kawasan daerah aliran sungai.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem. Pemerintah bersama seluruh elemen akan terus siaga. Empati dan gotong royong menjadi kunci agar Jember dapat pulih secara perlahan namun pasti,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Pemprov Jatim Tinjau Sejumlah Jembatan Putus Pascabanjir, Pj Sekda Jember: Kita Petakan Skala Prioritas!
DETAIL.ID, Jember – Tim teknis Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan BPBD Jawa Timur meninjau tiga jembatan putus akibat banjir di Kabupaten Jember pada Minggu, 15 Februari 2026, setelah Bupati Jember Muhammad Fawait menjalin komunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar penanganan infrastruktur berjalan cepat dan terkoordinasi.
Peninjauan dilakukan di sejumlah titik terdampak.
Rombongan didampingi Penjabat (Pj) Sekda Jember Akhmad Helmi Lukman, Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo, Kepala Diskominfo Jember Regar Jeane Dealen Nangka, serta stakeholder terkait.
Lokasi pertama yang dicek yakni jembatan gantung di Dusun Darungan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi.
Jembatan sepanjang 105 meter dengan lebar 1,5 meter yang diresmikan pada 2005 itu kembali rusak setelah diterjang banjir tiga hari lalu.
Arus sungai menghantam konstruksi hingga empat kaki penyangga di sisi utara dan selatan hancur, menyisakan serpihan besi dan beton bercampur limbah sampah plastik maupun organik.
Akibatnya, jembatan tidak lagi dapat dilalui.
Warga yang hendak menuju wilayah seberang harus memutar lewat Mangli dengan jarak tempuh sekitar 5–10 kilometer.
Jembatan tersebut tercatat sudah dua kali rusak akibat banjir, dan perbaikan terakhir dilakukan sebulan lalu dengan dana swadaya masyarakat sekitar Rp10 juta.
Dampaknya dirasakan warga yang bekerja maupun pelajar, termasuk warga yang bekerja di Perumahan Griya Mangli Indah serta siswa SDN Jubung 01 dan SMKN 5 Jember.
Rombongan kemudian bergerak ke Jembatan Cempaka di Desa Pakis dan Jembatan Sentool di Kecamatan Panti.
Kedua jembatan tersebut ambruk diterjang banjir hingga terputus.
Jembatan di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, juga mengalami kerusakan parah.
Pj Sekda Jember Akhmad Helmi Lukman menyampaikan banjir berdampak luas pada berbagai infrastruktur.
“Kami melihat beberapa titik yang terdampak. Banjir ini menyasar infrastruktur desa, kabupaten, hingga provinsi. Semuanya kita tinjau untuk dipetakan mana skala prioritas yang bisa segera diatasi oleh pihak provinsi maupun kabupaten,” katanya.
Ia juga menyebut data sementara kerusakan yang tercatat.
“Banyak infrastruktur yang rusak, ada dam, tiga jembatan, hingga sekitar 500 sampai 1.000 hektar lahan pertanian yang ikut terdampak,” ujarnya.
Kabid Pembangunan Jembatan dan Jalan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Budi Hartono, menguraikan hasil pengamatan teknis di lapangan.
“Rata-rata jembatan yang tadi ditinjau tidak kuat jika diterjang banjir besar. Kalau ada banjir dengan ketinggian 2 meter saja, konstruksinya sudah tidak mampu menahan beban arus,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan rencana pembaruan struktur jembatan.
“Harapan kami, nantinya jembatan diperpanjang dan diperlebar, apalagi ini merupakan akses penghubung utama masyarakat,” katanya.
“Selanjutnya dari PU Provinsi masih akan mengkaji ulang serta melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten juga Provinsi agar penanganan ini tepat sasaran,” tuturnya.
Sebelumnya, Muhammad Fawait menjalin komunikasi langsung dengan Khofifah Indar Parawansa sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurunkan tim teknis untuk mengecek kerusakan infrastruktur pascabanjir.
Di tengah dampak banjir yang masih dirasakan warga, langkah tersebut dijalankan sebagai kerja senyap agar pemulihan berlangsung cepat dan terkoordinasi.
Penulis: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Kerja Senyap Bupati Fawait Percepat Respons Provinsi, Tim PU dan BPBD Jatim Cek Jembatan dan Jalan Rusak di Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait menggerakkan tim teknis Dinas PU Bina Marga Jawa Timur dan BPBD Jawa Timur turun ke Jember untuk mengecek kerusakan infrastruktur pascabanjir, Minggu, 15 Februari 2026 pukul 08.00 WIB.
Langkah ini ia tempuh melalui kerja senyap dan koordinasi lintas pemerintahan guna memastikan pemulihan berjalan cepat di tengah dampak banjir yang masih dirasakan warga.
Tim teknis menjadwalkan peninjauan pada sejumlah titik kerusakan, terutama jembatan terdampak banjir.
Mereka juga mengecek ruas jalan provinsi yang melintasi Kecamatan Gumukmas, Kencong, hingga wilayah Jombang yang selama ini mengalami kerusakan.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut komunikasi langsung antara Bupati Jember dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada akhir pekan lalu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember Regar Jeane menyampaikan, kepala daerah memilih pendekatan kerja senyap selama penanganan bencana dengan fokus menggerakkan seluruh unsur di lapangan dan menetapkan status tanggap darurat agar penanganan lebih terkoordinasi.
“Bupati memastikan seluruh tim bergerak, mulai dari Dinsos, BPBD, camat hingga relawan. Alhamdulillah kesigapan itu dirasakan langsung masyarakat,” ujar Regar.
Ia juga menguraikan respons pemerintah provinsi atas komunikasi yang terjalin.
“Melalui komunikasi tersebut, gubernur merespons dengan memerintahkan tim turun mengecek jembatan yang rusak akibat banjir dan jalan provinsi yang rusak hingga menuai keluhan warga,” kata Regar.
Di tengah situasi bencana, pemerintah daerah menjaga stabilitas psikologis masyarakat dengan fokus pada penyelesaian persoalan di lapangan.
“Melainkan menitikberatkan pada penyelesaian masalah di lapangan,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma


