Connect with us
Advertisement

Uncategorized

Mimpi Buruk 289 Pejabat Struktural Batanghari Detik-detik Pergantian Tahun

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Batanghari – Akhir tahun lalu rupanya jadi mimpi buruk 289 pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Batanghari, Jambi. Petaka ‘tsunami’ jabatan fungsional menyasar mereka jelang detik-detik pergantian tahun 2021.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Deni Eko Purwanto mengatakan, total pejabat sebelum penyetaraan berjumlah 725 orang. Jumlah ini terdiri dari eleson II A satu orang, eselon II B 33 orang, eselon III A 56 orang dan eselon III B 100 orang.

“Sedangkan jumlah pejabat eselon IV A 454 orang dan eselon IV B 144 orang,” katanya dikonfirmasi detail, Jumat 28 Januari 2022.

Berdasarkan pertimbangan teknis dan dari keputas Menpan-RB, sebanyak 289 pejabat Pemkab Batanghari disetarakan. Dari jumlah itu, empat orang pejabat administrator eselon III menjadi Ahli Madya serta 285 orang adalah pejabat pengawas eselon IV.

“Pelantikan 289 pejabat berlangsung 31 Desember 2021. Mereka menduduki jabatan fungsional dengan berbagai macam nama jabatan,” ucapnya.

Posisi jabatan struktural daerah pimpinan Muhammad Fadhil Arief (MFA) dan Bakhtiar saat ini berjumlah 336 orang pejabat. Mereka tersebar di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Deni berujar proses penyetaraan jabatan fungsional punya mekanisme panjang. Pemkab Batanghari terlebih dahulu mengajukan usulan ke Pemprov Jambi. Pemprov Jambi kemudian mengevaluasi selaku perpanjangan dari Pemerintah Pusat.

“Pemprov Jambi mengajukan usulan ke Kemendagri RI usai di rekap dari semua Kabupaten/kota. Selanjutnya, Kemendagri mengajukan lagi berkas ke Kemenpan-RB, finalnya di Kemenpan-RB sekaligus menentukan berapa jumlah penyetaraan jabatan,” katanya.

Pemkab Batanghari hanya menerima persetujuan usulan jabatan fungsional dari Menpan-RB kepada Mendagri. Mendagri lalu menyurati Gubernur Jambi. Terakhir adalah Gubernur Jambi menyurati Bupati Batanghari guna di proses.

“Sesuai ketentuan tahun ini tak ada lagi penyetaraan jabatan karena posisinya sudah jalan hampir dua tahun lebih. Jadi kita anggap semuanya sudah final. Rasanya tak mungkin kalau memang tak ada peraturan yang berubah,” ujarnya.

Kini jabatan tersisa merupakan jabatan-jabatan yang di umum. Misalnya, kata dia jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian di bawah Sekretariat Daerah. Deni bilang penyetaraan jabatan berlaku hanya dalam lingkup OPD. Pemerintahan yang mempunyai kewilayahan tak dilakukan penyetaraan jabatan.

“Diantaranya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT. Bagian Organisasi cuma sampai persetujuan jabatan. Kalau pejabat yang akan dilantik dan mengeluarkan SK jabatan fungsional merupakan ranah BKPSDMD Batanghari,” katanya.

Konsep penyetaraan jabatan menurut dia supaya pendapatan jabatan struktural tak berkurang dari pendapatan jabatan fungsional. Bagian Organisasi telah menerima surat edaran dari Kemenpan-RB tanggal 23 Desember 2021.

“Adapun isi surat itu menyatakan bahwa untuk tunjangan jabatan pejabat fungsional yang dilantik tanggal 31 Desember 2021, masih di bayar sebesar tunjangan jabatan struktural sebelumnya. Artinya tidak ada perubahan tunjangan jabatan,” katanya.

Hal serupa juga berlaku buat kenaikan pangkat. Ia berkata .eski pejabat tersebut sudah duduk di jabatan fungsional, sistem kepangkatan untuk periode kenaikan pangkat April dan Oktober masih menggunakan sistem kenaikan pangkat seperti biasa.

“Belum mengikuti aturan angkat kredit. Jadi penyetaraan jabatan tahun 2022 ini oleh pemerintah pusat semacam uji coba lah. Uji coba peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sambil mengikuti aturan teknis dan peraturan pemerintah yang akan kita gunakan untuk dasar bekerja sesudahnya,” katanya.

Secara tupoksi, penyetaraan jabatan tak begitu berdampak negatif. Tujuan penyetaraan jabatan, kata dia konsepnya adalah peningkatan pelayanan publik sekaligus memangkas rantai birokrasi.

“Kalau dulunya masyarakat membutuhkan pelayanan perizinan meski ketemu kepala seksi dan kepala bidang, kini cukup menuju meja front office. Setelah itu langsung ke meja Kepala Dinas guna di proses dan selesai. Saya rasa dampak positif paling banyak,” katanya.

Editor: Ardian Faisal

Uncategorized

Merangin adalah Kabupaten Pertama di Jambi yang pada Paripurna Terbuka HUT ke-76 Dihadiri Menteri

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin –Merangin dibawah kepemimpinan Bupati H M Syukur dan Wabup H A Khafid, mengukir sejarah baru. Betapa tidak, Merangin menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Jambi yang pada Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) dihadiri Menteri.

Pada Paripurna Istimewa HUT ke-76 Kabupaten Merangin tersebut, hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang tampil ceria di hadapan masyarakat Merangin.

Kehadiran Menko Pangan RI di Bumi Tali Undang Tambang Teliti Kabupaten Merangin itu menjadi momentum penting, sekaligus kebanggaan bagi Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Merangin.

Masyarakat luas mencatat, kehadiran Menko Pangan di Merangin tersebut, menandakan adanya kedekatan dan komunikasi yang baik antara Bupati H M Syukur dengan kalangan pejabat Pemerintah Pusat.

Tidak hanya di Paripurna, bahkan sebelum tiba di Gedung Dewan Bupati H M Syukur mengajak Zulhas blusukan ke kebun di kawasan Mentawak, untuk panen raya jagung bersama masyarakat.

Bupati dalam sambutan Paripurna Terbuka di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Merangin itu, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi luar biasa atas kehadiran Menko Pangan Zulhas tersebut.

“Ini merupakan kehormatan besar bagi masyarakat Kabupaten Merangin. Kehadiran Menko Pangan RI pada rapat paripurna HUT ke-76 ini, menunjukkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,” ujar Bupati.

Bahkan masyarakat luas melihat, untuk beberapa tahun terakhir HUT Provinsi Jambi saja sangat jarang dihadiri pejabat Pemerintah Pusat sekelas Menteri. Tapi ini HUT kabupaten bisa dihadiri Menteri.

Rapat paripurna terbuka itu berlangsung meriah, dipimpin Ketua DPRD Merangin Muhammad Rivaldi. Tampak hadir Gubernur Jambi H Al Haris bersama Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj Hesnidar Haris, Ketua TP PKK Kabupaten Merangin Hj Lavita Syukur.

Hadir juga Wabup H A Khafid bersama Wakil Ketua TP PKK Merangin Hj Emi Minarsih Khafid, Sekda Zulhifni bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Merangin Ny Kiki Zulhifni, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.

Tidak hanya itu, hadir para anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jambi, DPRD Merangin, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan para ketua organisasi kemasyarakatan.

Kehadiran para pejabat lintas daerah dan Pusat tersebut, semakin menegaskan Kabupaten Merangin dalam pembangunan berkolaborasi dan sinergi demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Uncategorized

Zulhas Kabulkan Permintaan Bupati H M Syukur Saat HUT Merangin ke-76

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Ada yang menarik pada rapat paripurna terbuka dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kabupaten Merangin, yang dihadiri Menteri Koordinataor Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Gedung DPRD Merangin pada Senin, 22 Desember 2025.

Satu permintaan Bupati Merangin H M Syukur pada pidato sambutan acara yang dihadiri Gubernur Jambi H Al Haris, terkait pembangunan sebuah Pasar Raya di Kabupaten Merangin, langsung dikabulkan Menko Pangan.

Ini menandakan ada hubungan emosional kedekatan yang akrab, antara Menko Pangan dengan Bupati Merangin H M Syukur, yang sudah belasan tahun berkiprah di pusat sebagai anggota DPD RI.

Lebih dari itu, Zulhas juga mengabulkan tiga usulan lainnya di luar pidato bupati. Ketiga permintaan yang dikabulkan Menko Pangan tersebut, bantuan cetak sawah, Centra Keramba untuk memenuhi kebutuhan ikan Kabupaten Merangin.

“Alhamdulillah terima kasih Pak Zulhas, minta satu dapat tiga. Usulan satu lagi merubah jalan tiga jalur Kota Bangko menjadi dua jalur juga dikabulkan. Mudah-mudahan ini segera terwujud,” kata Bupati.

Sementara itu Menko Pangan berharap program Merangin Baru segera terwujud dan Merangin harus menjadi kabupaten yang mempunyai daya saing. Zulhas juga memaparkan program-program Presiden Prabowo untuk kemajuan Merangin.

“Mengingat Menteri Perhubungan masih anak buah saya, permintaan perunahan jalan nasional dari tiga jalur menjadi dua jalur, juga saya kabulkan,” ujar Zulhas disambut tepuk tangan meriah dari ribuan undangan yang hadir.

Paripurna HUT ke-76 Merangin tersebut, berlangsung meriah. Tidak hanya dihadiri Menko Pangan, tapi juga Gubernur Jambi H Al Haris bersama Ketua TP PKK Provinsi Jambi, para anggota DPD, anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jambi, DPRD Merangin.

Hadir pula pada Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Merangin Muhammad Rivaldi didampingi wakil ketua Herman Effendi dan M Fahmi itu, para bupati/wali kota se-Provinsi Jambi, perwakilan Kapolda Jambi, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan undangan lainnya.

Continue Reading

Uncategorized

Hadapi Libur Nataru, Bandara Sultan Thaha Jambi Pastikan Layanan dan Fasilitas Siap

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi  – Memasuki periode libur nataru 2025-2026, Bandara Sultan Thaha Jambi mempersiapkan berbagai aspek mulai dari operasional hingga pelayanan. Eksekutive General Manager (EGM) Bandara Sultan Thaha Jambi, Ardon Marbun memastikan segala fasilitas berungsi dengan baik dan siap melayani masyarakat.

Ditengah kondisi libur Nataru 22 Desember 2025 – 4 Januari 2026, yang bertepatan dengan curah hujan tinggi. Ardon menyampaikan hal tersebut kemungkinan bakal berdampak pada keterlambatan jadwal penerbangan. Namun ia kembali menekankan masyarakat tak perlu khawatir, sebab segala fasilitas penunjang dapat digunakan oleh masyatakat.

“Prediksi kita puncaknya akan terjadi di tanggal 21 dan 22 Desember. Untuk kedatangan saudara-saudara kita kembali ke Jambi, kita prediksi pada 4 Januari 2026 nanti untuk puncaknya,” ujar EGM Bandara STS Jambi, Ardon Marbun pada Kamis kemarin, 18 Desember 2025.

Meski kondisi bandara belum menunjukkan peningkatan pergerakan masyarakat secara signifikan, Ardon menyampaikan kembali pernyataan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandy dimana pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi meningkat sebesar 42,01 persen.

“Untuk bandara jambi sendiri melihat data-data, kemungkinan ada kenaikan sekitar 1,5 persen dari periode yang sama di tahun 2024,” ujar Ardon.

Sementara disingung soal kebijakan pemerintah pusat terkati diskon tarif jasa bandara yakni Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC) di 37 bandara sebesar 50 persen. EGM Bandara Jambi tersebut bilang hal tersebut tak berdampak signifikan terhadap tarif tiket pesawat.

Sebab, PSC hanya merupakan salah satu dari sekian komponen pembentuk harga tiket pesawat, disamping harga tiket juga merupakan kewenangan dari maskapai.

“Jadi kami hanya bisa memberikan salah satu potongan tersebut, Angkasa Pusa memberikan diskon 50 persen terhadap PSC selama nataru dari tanggal 22 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026 untuk periode terbangnya,” katanya.

Menurut EGM Bandara Jambi tersebut, Jakarta mendominasi tujuan penerbangan dari Jambi. Kemudian Yogyakarta, dan Medan. Untuk periode Nataru 2025, jadwal penebangan ke daerah-daerah tersebut pun mengalami penambahan.

“Dari Jambi itu hampir 80 persen penerbangan ke Jakarta. Kemudian ada Yogyakarta, selama Nataru itu setiap hari dari yang tadinya hanya 3 kali seminggu. Begitu juga ke Batam menjadi tiap hari dari yang biasanya 4 kali Seminggu. Dan Kuala Namu, 4 kali Semingu,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs