DETAIL.ID, Jember – Pelibatan elemen mahasiswa mewarnai agenda pemaparan visi dan misi calon Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember yang digelar pada Senin, 19 Oktober 2026.

Perwakilan mahasiswa diundang secara khusus dalam forum tersebut sebagai upaya menegakkan prinsip transparansi serta pelibatan aktif seluruh sivitas akademika.

Selepas menghadiri pemaparan, mahasiswa menyatakan komitmen untuk menyalurkan masukan dan catatan kritis terkait program kerja para calon pimpinan kepada Menteri Agama RI.

Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN KHAS Jember, Bahrul Ulum, menyampaiakan apresiasi atas kebijakan Plt. Rektor Prof. Sahiron yang membuka ruang bagi keterlibatan mahasiswa.

Menurutnya, terobosan ini mencatatkan sejarah baru dalam tradisi suksesi kepemimpinan di lingkungan UIN KHAS Jember.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Plt. Rektor, Prof. Sahiron. Terima kasih telah menegakkan prinsip demokrasi di kampus kami dan memberikan ruang bagi suara mahasiswa untuk didengar,” katanya, Senin, 19 Oktober 2026.

Menindaklanjuti pemaparan tersebut, jajaran perwakilan mahasiswa segera menggelar konsolidasi internal untuk membedah gagasan tiap calon rektor secara akademis.

Penelaahan mendalam difokuskan pada kesesuaian antara visi misi yang ditawarkan kandidat dengan realitas objektif kampus saat ini.

“Kita kumpul dan secara serius mengkaji visi misi para calon. Kami membedah apakah gagasan yang ditawarkan relevan dengan kondisi kampus saat ini,” ujarnya.

Dari proses kajian internal itu, mahasiswa merumuskan indikator penilaian hingga susunan pemeringkatan kelayakan kandidat sesuai kebutuhan mendesak lembaga.

Sejumlah poin evaluasi yang ditelaah mencakup sektor fasilitas, tata kelola birokrasi, serta iklim akademik yang dialami langsung oleh mahasiswa.

“Hasil kajian, dan bahkan nama calon dengan visi misi yang paling layak serta progresif dari perspektif kami sebagai mahasiswa, akan segera kami kirimkan sebagai bahan pertimbangan kepada Menteri Agama,” katanya.

Sikap kritis yang ditunjukkan mahasiswa mendapat respons positif dari kalangan tenaga pendidik.

Dosen Pembina DEMA UIN KHAS, Fauzan, mengutarakan rasa syukur dan dukungannya terhadap keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses penjaringan calon rektor tersebut.

“Terus terang, saya sangat sepakat dan mendukung jika mahasiswa juga dapat mendengarkan visi dan misi calon rektornya secara langsung,” tuturnya.

DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Tindak Lanjut Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) pada Rabu, 14 Oktober 2026, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Rapat dibuka oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dengan menggarisbawahi bahasan utama, yaitu penataan hubungan kerja serta pembagian kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN.

“Kita tidak sedang mempertahankan struktur atau nomenklatur dari lembaga kita masing-masing, baik ATR/BPN atau BRAN. Rapat ini justru sedang memastikan agar seluruh tugas dan fungsi yang terkait dengan Reforma Agraria, pertanahan, dan tata ruang ke depannya dapat berjalan dengan semakin efektif,” ujar Wamen Ossy.

Terbentuk sejak Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan pada September lalu, BRAN diamanahkan tugas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian Reforma Agraria. Namun, dalam lingkup tugas BRAN tersebut masih ada tugas yang beririsan dengan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

“Ini yang harus kita selaraskan supaya ke depan tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan oleh kedua lembaga. Saya mohon pertemuan hari ini dimanfaatkan betul untuk memperjelas pembagian kewenangan antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN,” tutur Wamen Ossy.

Penyelarasan kewenangan dan penataan kelembagaan ini dinilai Wamen Ossy sebagai langkah penting untuk mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria. Upaya ini dilakukan agar kebijakan dan program Reforma Agraria berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia, yakni berhasil guna dan berdaya guna.

Dalam rapat ini, Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, memaparkan analisis komprehensif mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN. Paparan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan struktur organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BRAN secara optimal.

“Semangat kita adalah semua bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itulah landasan filosofi kenapa BRAN ini dibentuk,” kata Dedi Prasetyo.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pertukaran pandangan yang melibatkan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan BRAN. Pembahasan ini masih akan dilanjutkan untuk memastikan pembagian tugas dan kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN tersusun secara jelas, selaras, dan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. (*)

DETAIL.ID, Merangin – Rabu, 14/10/2026, bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi melaksanakan Pengangkatan Sumpah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD) Kabupaten Merangin sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), guna menjaga profesionalisme serta kepatuhan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam kegiatan tersebut, Nur Adi Kusno, S.T., M.Eng., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, dilantik sebagai Ketua MPPD Kabupaten Merangin, sedangkan Ahmad Zakky Yamani, S.H., M.Kn., selaku Unsur IPPAT Kabupaten Merangin, dilantik sebagai Wakil Ketua MPPD Kabupaten Merangin.

Pengangkatan sumpah ini menjadi momentum penting bagi para anggota MPPD dalam mengemban amanah pembinaan dan pengawasan PPAT di daerah. Tugas tersebut menuntut tanggung jawab, integritas, serta pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan jabatan PPAT tetap berjalan sesuai koridor hukum dan mendukung tertib administrasi pertanahan.

Di tengah perkembangan layanan pertanahan, MPPD dan PPAT juga dituntut untuk terus beradaptasi dengan berbagai inovasi yang diterapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satunya melalui Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari, yang menjadi bagian dari upaya menghadirkan proses layanan pertanahan yang lebih terintegrasi, efektif, dan memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.

Kemampuan untuk mengikuti perkembangan kebijakan dan inovasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan jabatan PPAT. Oleh karena itu, sinergi antara MPPD, PPAT, Kanwil BPN, dan Kantor Pertanahan diperlukan agar penerapan berbagai inovasi dapat dipahami dan dilaksanakan secara tepat, dengan tetap memperhatikan ketentuan serta standar operasional yang berlaku.

Melalui pengangkatan sumpah ini, diharapkan Nur Adi Kusno, S.T., M.Eng., dan Ahmad Zakky Yamani, S.H., M.Kn., bersama seluruh anggota MPPD Kabupaten Merangin, dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, serta memperkuat pembinaan dan pengawasan PPAT demi mendukung transformasi layanan pertanahan yang semakin cepat, transparan, dan terpercaya. (*)