DAERAH
Tak Kunjung Tuntas, GMKI Jambi Suarakan Konflik Agraria ke Kejaksaan Tinggi Jambi

DETAIL.ID, Jambi – Konflik agraria/lahan di wilayah Provinsi Jambi masih menjadi persoalan akut yang tak kunjung tuntas. Menyikapi hal tersebut Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jambi menyuarakan permasalahan konflik lahan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi pada Senin, 14 Maret 2022 sore.
Sekretaris Fungsi Agraria dan Maritim PP GMKI, Goldy Christian Sinulingga yang turut menghadiri kegiatan ini dalam acara dialog yang dipimpin oleh Kasi Penkum Kejati Jambi, Lexy Fatharani Kurniawan mengungkap konflik agraria merupakan persoalan krusial yang harus segera direspon dengan cepat oleh para penegak hukum.
“Tentunya konflik agraria ini bisa diselesaikan jika ada sinergitas yang baik antara para penegak hukum dengan seluruh stakeholder,” kata Goldy Christian Sinulingga, Sekretaris Fungsi Agraria dan Maritim, Senin 14 Maret 2022.
Kemudian Aryanto Manurung, Ketua GMKI Jambi menilai konflik agraria yang terjadi di Wilayah Provinsi Jambi merupakan persoalan akut yang tak kunjung ada solusi terbaik dari pemerintah serta upaya penegakan hukumnya pun masih belum optimal.
“Konflik Agraria ini di Jambi menempati urutan ke 2 terbesar se-Indonesia, ada ratusan kasus. Ini perlu diteliti sebab, ataupun modus dari para mafia-mafia yang ada. Sehingga masyarakat juga teredukasi dan tidak menjadi korban lagi,” kata Aryanto Manurung.
Namun di samping hal tersebut, Aryanto juga mengapresiasi langkah-langkah Restorativejustice dari Kejaksaan dalam menyelesaikan konflik sosial yang timbul dari permasalahan konflik agraria di provinsi Jambi
Dialog antara pihak GMKI Jambi dengan pihak Kejati Jambi berlangsung dengan cukup alot. Namun Jufri, Asintel Kejati Jambi diakhir agenda menegaskan siap untuk berkolaborasi terkait percepatan penanganan konflik Agraria di Provinsi Jambi.
Disampaikan juga oleh Jufri jika Kejati Jambi telah membentuk tim pemberantasan mafia tanah yang mana sudah diterima 13 laporan pengaduan atas konflik agraria.
“Sudah ada 13 laporan mafia tanah yang diterima Kejaksaan, dengan adanya audiensi ini kami ingin mahasiswa juga berperan mencegah berbagai potensi konflik yang mungkin terjadi,” kata Asintel Kejati Jambi, Jufri.
Di akhir, GMKI Jambi menyerahkan beberapa poin rekomendasi terkait percepatan dan penanganan konflik agraria di wilayah Provinsi Jambi dan diterima dengan baik oleh pihak Kejati Jambi. Adapun yang menjadi rekomendasi GMKI Jambi bagi Kejati Jambi adalah sebagai berikut;
• Menjadi fasilitator dalam melakukan mediasi konflik lahan demi tercapainya solusi yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak yang berkonflik.
• Mengutamakan upaya Restorative justice kepada masyarakat apabila terjadi kasus pidana akibat konflik lahan.
• Menindak tegas para penguasa-penguasa lahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara ini.
• Mendorong/mendukung upaya pemberantasan mafia tanah (baik itu dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan, dan pejabat pembuat akta tanah)
• Mengawasi setiap prosedur hukum dalam penerbitan sertifikat (menghindari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga tidak terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang

DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.
“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.
Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.
“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.
Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.
“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.
Reporter: Diona
DAERAH
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret

DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.
“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.
“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.
Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.
Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.
Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.
Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.
Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)