Connect with us
Advertisement

DAERAH

Dapat Protes Sanak Saudara Gegara Pembangunan Jalan, Ini Jawaban Tegas Bupati Fadhil Arief

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Batanghari – Pembangunan ruas jalan menuju lokasi Perkemahan Wirakarya Nasional (PWN) tahun lalu bikin Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dapat protes sanak saudara.

Total anggaran pembangunan jalan itu mencapai Rp 13,6 miliar. Ruas jalan pertama sepanjang 8 km meliputi; Teratai, Desa Olak, Desa Muaro Singoan, Desa Aro dan Desa Sungai Baung.

Pembangunan jalan ini menyedot anggaran Rp 8,3 miliar. Sedangkan pembangunan ruas jalan kedua meliputi; Desa Sungai Baung hingga Desa Bajubang Laut, Kecamatan Muara Bulian. Anggaran jalan ini Rp5,3 miliar.

Bupati Fadhil Arief menyampaikan protes sanak saudara dari atas podium Musrenbang RKPD 2023. Padahal pembangunan jalan itu merupakan pilihan dalam rangka membuat prioritas.

“Dalam rangka membuat prioritas, pasti ada yang tidak sepakat, pasti ada yang tidak setuju. Karena manusia cenderung untuk membuat dirinya nyaman, ini akan secara alami di buat Tuhan,” kata Fadhil.

Kelompok-kelompok masyarakat seperti ini akan mengatakan desanya sangat perlu dan kecamatannya sangat butuh. Mereka lupa dengan desa-desa dan kecamatan lain.

“Saya sewaktu menjadi pegawai kantor Camat sering mengikuti Musrenbang dan merasakan bahwa jalan di desa A itu sangat jelek. Setelah saya mengikuti sosialisasi Pilkada, saya ketemu jalan yang lebih buruk lagi dari jalan tempat saya tinggal,” ujarnya.

Fadhil cerita pernah dapat protes oleh orang Pasar Terusan pada tahun 2021. Sewaktu refocusing anggaran, Pemkab Batanghari malah menganggarkan pembangunan jalan kategori rehab berat.

“Pengerjaan proyek pembangunan jalan meliputi Teratai hingga Sungai Baung dan Sungai Baung hingga Bajubang Laut. Orang Pasar Terusan, dusun saya menyampaikan; Dil, kami Pilkada kemarin dukung kau habis-habisan, karena kita besanak,” ucap Fadhil menirukan.

Ia menyadari tak mengeluarkan apapun terhadap kampung halamannya sewaktu sosialisasi Pilkada dan segala macam halnya. Dasar inilah kemudian masyarakat menyampaikan kondisi jalan mereka buruk tapi mengapa tidak didahulukan.

“Saya jawab, jalan Pasar Terusan – Simpang Terusan di bangun tahun 1984. Sedangkan jalan Sungai Baung hingga Teratai dibangun tahun 1982. Kondisi kerusakan jalan sama, tapi masyarakat di sana menderita lebih lama,” ucap Ketua DPW PPP Jambi ini.

Jalan Simpang Terusan – Pasar Terusan, kata Fadhil hanya dinikmati satu desa dan bukan merupakan jalan tembusan ke desa-desa lain. Hal-hal begini yang harus bisa masyarakat semua pahami.

“Kita harus berpikir dengan jernih, kita harus mempunyai nurani. Bagaimana penderitaan orang yang lebih berat dari kita, kita harus ikhlaskan untuk didahulukan,” ujarnya.

“Hari ini saya sampaikan, apabila kita tidak punya kejernihan hati, tidak bisa berpikir positif tentang itu, maka kita akan saling ngotot-ngototan,” katanya.

Fadhil meyakini semua yang hadir dalam gelaran Musrenbang RKPD 2023, semua stakeholder di Kabupaten Batanghari, punya nurani yang baik, punya kelapangan dada dan punya kebesaran jiwa.

“Bahwa penderitaan yang paling menderita harus didahulukan untuk dilakukan pembangunan,” ucapnya.

Editor: Ardian Faisal

DAERAH

Cerita MBG dari Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jalan Rusak Jadi Salah Satu Kendala

DETAIL.ID

Published

on

Siswa/i SMPN 5 Tanjab Timur mencicip MBG. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – Makan Bergizi Gratis (MBG) punya cerita berbeda di tiap daerah. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, misalnya, Satuan Pemenuhan dan Pelayanan Gizi (SPPG) di Jalan Lintas Jambi – Sabak RT 01, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan dengan tantangan kondisi infrastruktur, di mana masih banyak ruas jalan yang rusak.

Meski begitu, SPPG yang bernaung di bawah Yayasan Nuansa Mitra Sejati itu tetap berjuang memproses hingga mendistribusikan MBG ke ribuan siswa penerima manfaat, juga penerima lainnya atau kategori 3B (Balita, Ibu Hamil, dan Menyusui).

Triyanto selaku pengelola menyampaikan bahwa SPPG yang lebih dikenal dengan sebutan SPPG Plabi tersebut baru beroperasi pada 19 Agustus lalu.

“Alhamdulillah, sejauh ini operasional lancar. Itu kita pertama running (operasi) itu 1.900 (porsi) kurang lebih. Alhamdulillah lancar. Sekarang kurang lebih 3.200 porsi,” ujar Triyanto pada Senin, 8 Desember 2025.

Menurut Triyanto, di awal berdiri SPPG Plabi langsung tancap gas melayani 20 sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Pondok Pesantren di daerah Kecamatan Geragai, lokasi cakupan SPPG-nya.

“Kita lihat respons mereka positif terhadap SPPG Plabi di Geragai ini. Baik dari pelajar, orang tua, juga guru. Untuk sekolah-sekolah, program ini sangat membantu, apalagi pondok pesantren. Membantu sekali,” ujarnya.

Namun, Triyanto juga bercerita, SPPG-nya sempat terhenti lantaran terkendala masalah bahan baku. Ia menjelaskan, pernah seminggu terhenti pendistribusian makanan bergizi gratis.

“Sejumlah orang tua bertanya padanya, ada apa? Mengingat uang jajan anak-anak sudah dikurangi berharap pada pendistribusian MBG,” ujarnya.

Menurut Triyanto, awal ia memutuskan untuk berpartisipasi dalam program MBG tiada lain selain untuk amal jariyah. Program MBG pun bikin Triyanto sendiri senang sekaligus terharu.

“Saya pertama running itu ada siswa SMP yang cerita bahwa dia baru pertama kali makan melon. Bayangin, itu anak SMP. Dan saya pun, alhamdulillah, dengan adanya MBG ini banyak yang terbantu. Karena anak saya di ponpes juga. Jadi saya seperti ngasih makan anak sendiri,” katanya.

Dia pun selalu menekankan pada tim SPPG di SPPG-nya agar menyiapkan menu yang cocok dan bervariatif dengan kualitas gizi yang terjamin. Karena selain melayani para pelajar, dia juga menyuplai untuk kategori 3B, yang saat ini mencapai lebih kurang 500 porsi untuk Kecamatan Geragai.

Infrastruktur jalan serta jangkauan pun kini jadi salah satu persoalan yang dihadapi SPPG Plabi. Dari 50 sekolah penerima manfaat, ada jarak tempuh mencapai 20 kilometer dengan proses pengantaran sekitar 30 menit.

“Jadi itu, bedanya di kota sama desa. Yang dekat itu ada 20-30 menit. Jaraknya memang hanya 10 kilometer, tapi karena jalan itu rusak, proses mengantar MBG ke sekolah-sekolah jadi lebih lama,” katanya.

Dia pun berharap adanya pembenahan infrastruktur jalan demi mendukung percepatan distribusi program andalan Presiden Prabowo, yaitu program MBG.

Continue Reading

Uncategorized

Universitas Jambi Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bencana di Kabupaten Solok

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Solok – Pemerintah Kabupaten Solok kembali menerima dukungan dari berbagai pihak setelah bencana besar yang melanda wilayah tersebut.

Pada Senin, 8 Desember 2025, rombongan dari Universitas Jambi tiba di Posko Utama Pengendalian Bencana Kabupaten Solok, Koto Baru, Kecamatan Kubung, untuk menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan.

Rombongan dipimpin Wakil Rektor Universitas Jambi Bidang Kerja Sama, Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si., serta perwakilan dari Indonesia Offroad Federation (IOF) Jambi dan PMI Jambi. Bantuan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra.

Wakil Rektor Universitas Jambi, Revis Asra menyampaikan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk kepedulian lintas lembaga di Provinsi Jambi.

“Kami dari Universitas Jambi bekerja sama dengan PMI Provinsi Jambi, IOF Jambi, serta juga sivitas akademika Universitas Jambi. Alhamdulillah sudah sampai di Kabupaten Solok untuk menyerahkan bantuan bagi korban bencana,” ujar perwakilan Unja di lokasi.

Tak hanya menyalurkan sembako, tim juga membawa layanan kesehatan dan pendampingan trauma healing untuk warga yang terdampak bencana.

Ia menambahkan, pihaknya juga mendapat informasi dari para eksekutif Unja terkait adanya rencana beasiswa bagi mahasiswa terdampak bencana di Sumatera termasuk mahasiswa asal Solok bahkan juga bagi mahasiswa dari fakultas vokasi, yang sedang mengalami dampak bencana.

“Terima kasih, semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat,” tuturnya.

Wakil Bupati Solok, Candra, mengapresiasi bantuan dan dukungan dari Provinsi Jambi yang dinilainya menjadi bukti solidaritas antardaerah dalam masa darurat.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Ratusan Korban Meninggal, PMII Jambi Desak Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Jumlah korban banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah. Data sementara menunjukkan ratusan orang meninggal dunia, ratusan lainnya luka-luka, serta ribuan rumah warga hancur dan hilang tersapu banjir. Namun hingga kini, status bencana belum dinaikkan menjadi status bencana nasional.

Menanggapi kondisi tersebut, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Jambi mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis. Ketua PC PMII Kota Jambi, Basir menyatakan keprihatinannya terhadap lambannya respons pemerintah.

“PC PMII Kota Jambi sangat prihatin atas bencana banjir bandang dan longsor di Sumbar, Sumut, dan Aceh,” ujar Basir pada Senin, 8 Desember 2025.

Basir menyebut, setelah melakukan kajian internal, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan terkait bencana yang terjadi hampir bersamaan di beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Menurutnya, skala kerusakan dan jumlah korban menunjukkan bahwa bencana ini telah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.

“Bencana tersebut sudah melampaui kemampuan penanganan regional. Kami mengecam pimpinan pemerintahan yang justru menyampaikan pernyataan meremehkan bencana alam di Pulau Sumatera,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah seharusnya hadir memberikan penghiburan dan dukungan kepada masyarakat terdampak, bukan mengeluarkan pernyataan yang dinilai melukai hati publik.

PMII Kota Jambi juga menyoroti fenomena banjir bandang di sejumlah daerah seperti Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapsel, Mandailing Natal, dan Tapanuli Utara, yang membawa gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan rapi.

“Tidak masuk akal jika kayu-kayu itu disebut sebagai pohon tumbang yang terbawa banjir,” ujar Basir. Ia menilai hal tersebut mengindikasikan dugaan kerusakan hutan yang sudah berlangsung lama.

Basir juga meminta Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni bertanggung jawab atas pernyataan yang dianggap meremehkan penderitaan masyarakat dan menuntut permintaan maaf secara terbuka.

PMII Jambi mendesak Presiden Republik Indonesia segera menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional, sekaligus melakukan mobilisasi total bantuan dana, logistik, dan tenaga untuk penanganan korban.

“Kami meminta percepatan pencarian korban yang masih hilang, komando penanganan yang terpusat, serta keputusan politik yang berani demi kemanusiaan,” tuturnya.

Menurut Basir, langkah cepat dan tegas pemerintah merupakan panggilan moral untuk menyelamatkan warga terdampak di berbagai wilayah Sumatera.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs