Connect with us
Advertisement

TEMUAN

Upah Pekerja Penimbun Jalan Disunat Diduga Atas Perintah Kades Senaung

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Muarojambi – Pekerja penimbunan jalan di RT 11 Dusun 2 Desa Senanung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muarojambi, Jambi mengeluhkan upahnya yang dipangkas separuh. Hak pekerja penimbun jalan tersebut diduga telah diambil.

Penimbunan jalan yang terkoneksi ke Desa Kedemangan tersebut diketahui sepanjang 43 meter dengan lebar 3 meter. Tinggi penimbunan setebal 3 meter serta terdapat boks dengan lebar 2 meter.

Menurut pekerja pembangun jalan yang berada di lokasi, total dana yang digunakan untuk penimbunan jalan tersebut sebesar Rp 180 juta. Namun, ia mengaku, soal data penimbunan jalan, ia tak mendapatkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)-nya.

“Upah pekerja dipotong Rp 50.000/orang dari seharusnya Rp 100 ribu/orang/hari yang dipungut oleh salah satu orang kepercayaan Kades yang bekerja sebagai Linmas Desa dan atas perintah Kades,” ujar salah seorang pekerja penimbun jalan tersebut.

Ia menyayangkan hal ini terjadi karena upah keringat pekerja yang diperas dan tidak dibayar sesuai upah mestinya.

“Tolong konfirmasi ke BPD,” ujarnya melanjutkan.

Sementara itu, ketika detail mencoba mengonfirmasi ke BPD, belum ada jawaban.

Laporan mengenai dugaan pemotongan ini diterima detail setelah sebelumnya mencoba mengonfirmasi secara langsung ke Kantor Desa Senaung pada Senin, 14 Maret 2022.

Dugaan Pelepasan Tapal Batas Desa

Saat itu, detail mencoba mengumpulkan informasi menyoal dugaan pelepasan tapal batas desa menjadi wilayah Desa Kedemangan.

Sekira pukul 14.10 WIB pada Senin, 14 Maret 2022, salah seorang jurnalis detail mendatangi kantor Desa Senaung. Di depan kantor desa disambut oleh seorang staf yang kemudian mempersilakan untuk masuk ke ruangan Kades.

Setiba di ruangan Kades, dipersilakan duduk dan menunggu kedatangan Kades Senaung. Tak lama kemudian Kepala desa pun tiba. Kades didampingi Sekdes dan dua staf desa berada di dalam ruangan dan ruangan pun dikunci.

Kedatangan jurnalis detail pun mulai dipertanyakan, kemudian detail mencoba mengonfirmasi permasalahan pelepasan tapal batas desa Senaung untuk Desa Kedemangan.

Kepala Desa menjelaskan bahwa ia tidak melepaskan aset desa, namun semua ini adalah kesepakatan antara dua desa.

“Dahulu Desa Senaung dan Kedemangan ini satu. Jalan itu dahulunya dirintis oleh desa Kedemangan melalui kepala desa ke dua. Kami baik Desa Senanung maupun Desa Kedemangan tidak berani membangun sebelum batas desa jelas di mana titiknya,” ujar Kepala Desa Senaung, Bustami.

Ia menyebut, kesepakatan antara dua desa tersebut dihadiri oleh pengurus desa dan tokoh-tokoh masyarakat dari dua desa terkait.

“Dalam pertemuan tersebut ada hadir pula Sekretaris Camat. Semuanya lengkap ada berita acaranya. Dalam pertemuan tersebut, kedua desa menyepakati batas antara dua desa,” tuturnya menjelaskan.

Namun ketika diminta salinan berita acara pertemuan tersebut, Kades mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat memberikan data sembarangan.

“Kedua desa masing-masing memegang berita acara, tapi kami tidak bisa memberikan sembarangan. Dan rasanya tidak perlulah ini diangkat lagi,” ujarnya.

Pertemuan tersebut terjadi pada tahun 2020, namun ketika ditanya lebih rinci pihak desa mengaku lupa. “Itu kami lupa, tapi itu di awal 2020-lah,” katanya.

Mengenai pembangunan jalan oleh Desa Kedemangan pun ia mengaku tidak mengetahui secara rinci. “Pembangunan (jalan) itu yang pasti di tahun 2020 juga, tapi setelah semua jelas. Setelah adanya pertemuan semua pihak yang sudah bermusyawarah mufakat. Lebih jelasnya, kami tidak tahu soalnya bukan kami yang membangun,” tuturnya menjelaskan.

Usai meminta konfirmasi dari Kades, detail pun izin untuk pamit kembali ke kantor. Namun, Kades mengatakan ada wartawan yang merupakan keluarga dari Kepala Desa Kedemangan ingin bertemu. Detail awalnya menolak karena harus mengerjakan tugas lain dan menawarkan untuk saling bertukar kontak.

Tak lama kemudian, dua orang dimaksud datang. “Kamu duduk dulu, kita ngobrol dulu, kita sama-sama dari media,” ujar salah satu orang pria berbadan gempal. Ia tak memperkenalkan namanya.

Kedua orang tersebut mempertanyakan maksud dan tujuan kedatangan detail. Dalam kesempatan tersebut detail menjelaskan bahwa tujuan konfirmasinya telah dijawab oleh Kepala Desa Senaung.

“Kamu kalau ada masalah di sini mending balik kanan. Lihat-lihat dulu siapa yang ada di sini. Tujuan kamu apa?” tuturnya menekan.

Detail menjelaskan bahwa telah mencoba mengonfirmasi temuan ini ke berbagai pihak untuk menjalankan tugas jurnalisme.

Mereka pun menyebutkan beberapa nama wartawan yang berada di wilayah Desa tersebut. Namun, dari beberapa nama tersebut hanya satu nama yang dikenal oleh jurnalis detail.

Menanggapi hal tersebut, detail tidak memiliki kepentingan konfirmasi ke wartawan lain yang disebutkan. Demi fakta yang berimbang, maka pihak terkait dalam persoalanlah yang dikonfirmasi oleh pihak detail.

“Setelah kamu dengar ini, bagaimana? Salah atau benar?” kata salah seorang yang mengaku wartawan.

Detail pun menjawab bahwa media tidak memiliki kewenangan menyimpulkan. Tugasnya hanya menyajikan data dan fakta yang ada beserta dengan pernyataan konfirmasi pihak-pihak terkait.

Lalu yang menjadi pertanyaan besar ialah, apa tujuan Desa Senaung mempertemukan detail dengan wartawan yang mengaku menguasai daerah tersebut?

Reporter: Febri Firsandi
Editor: Jogi Sirait

Advertisement Advertisement

TEMUAN

Dugaan Bagi-Bagi Jatah Program P3-TGAI di BWSS VI Jambi, Tani Merdeka Indonesia Ungkap Keterlibatan 2 Dewan Ini…

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi diduga sarat praktik bagi-bagi jatah. Informasi ini mencuat setelah Kepala BWSS VI Jambi, Joni Raslansyah disebut mengakui bahwa penentuan kelompok tani penerima program harus melalui dua politisi asal Jambi yakni H Bakri dan Edi Purwanto.

Keterangan tersebut disampaikan oleh sumber yang mendengar langsung pernyataan Kepala BWSS VI Jambi. Dalam pernyataan itu, Joni diduga mengatakan bahwa setiap kelompok tani yang ingin mendapatkan program P3A-TGAI wajib terlebih dahulu melapor kepada kedua politisi tersebut.

“Kalau ingin mendapatkan program P3A, mesti lapor dulu ke H Bakri dan Edi Purwanto. Karena itu pikir mereka,” ujar sumber menirukan pernyataan Joni Raslansyah.

Pernyataan ini menimbulkan kejanggalan karena program pemerintah seharusnya dijalankan secara profesional dan tidak diintervensi oleh pihak di luar struktur birokrasi. Sebagai pimpinan balai, Joni Raslansyah dinilai semestinya dapat memastikan pelaksanaan program secara adil dan merata di seluruh wilayah Jambi.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi, Candra Andika turut menyoroti permasalahan tersebut. Ia menyebut banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek irigasi P3-TGAI, termasuk buruknya kualitas hasil pekerjaan di lapangan.

“Kami memegang bukti buruknya kinerja Kepala BWSS VI Jambi, Joni Raslansyah. Jika sistem yang janggal ini tidak diperbaiki, kami akan menugaskan LBH Tani Merdeka Provinsi Jambi untuk melaporkan dugaan pelanggaran ini ke aparat penegak hukum,” kata Candra.

Candra juga menyebut pihaknya siap mengerahkan kelompok tani binaan untuk melakukan aksi serentak di seluruh kabupaten di Provinsi Jambi sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyimpangan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan dari pihak BWSS VI Jambi, H Bakri, dan Edi Purwanto belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keterlibatan mereka dalam penentuan penerima program P3-TGAI. (*)

Continue Reading

TEMUAN

Soal Dugaan Pemalsuan Data Sespri Untuk PPPK, Pejabat BNN RI Bilang Begini…

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Sampai saat ini, Kepala BNN Kabupaten Tanjungjabung Timur, Emanuel Hendri Wijaya, yang tengah diterpa isu tak sedap terkait dugaan pemalsuan data pegawai honor dalam pengajuan PPPK TA 2025 ke BKN RI, masih jadi perbincangan menarik.

Namun pejabat BNN yang dalam waktu dekat bakal menduduki jabatan baru sebagai Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Jambi tersebut, tampak tidak merespons sama sekali upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media lewat WhatsApp.

Sementara itu Plt Kabiro SDM dan Organisasi BNN RI, Brigjen Pol Deni Dharmapala hanya merespons singkat terkait dugaan kasus pemalsuan yang menyeret nama Emanuel Hendri.

“Terima kasih, akan ditindaklanjuti,” kata Brigjen Pol Deni lewat pesan WhatsApp pada Kamis, 25 September 2025.

Emanuel Hendri Wijaya menarik perhatian lantaran diduga memalsukan dokumen masa kerja sekretaris pribadi/ajudan nya untuk PPPK TA 2025 ke BKN RI. Informasi dihimpun bahwa NN, sosok ajudan Hendri sebenarnya baru bekerja hitungan bulan sebagai tenaga honor di BNNK Tanjabtim.

Namun oleh Hendri, dibuatkan seolah-olah sudah bekerja selama 2 tahun agar syarat mutlak minimal telah bekerja terpenuhi. Hal itupun tampak miris, sebab masih dalam lingkup BNNP Jambi yakni BNNK Jambi dan Batanghari terdapat honorer atau PPNPN yang tidak dapat diajukan menjadi PPPK lantaran belum mencapai masa kerja minimal 2 tahun.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Kepala BNNK di wilayah tersebut benar-benar mempedomani aturan yang disyaratkan okeh BKN RI.

Sementara Emanuel Hendri Wijaya sendiri dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp pada Rabu 24 September lalu, memilih untuk tidak merespons.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

TEMUAN

Kacau! Kepala BNNK Tanjungjabung Timur Diduga Palsukan Dokumen Buat Pengajuan Data PPPK Sesprinya

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Dugaan pemalsuan dokumen dalam pengajuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) TA 2025 oleh Kepala BNN Kabupaten Tanjungjabung Timur terhadap sosok ajudan pribadinya, mencuat ke permukaan.

Informasi dihimpun dari sejumlah sumber terpercaya, Kepala BNNK Tanjabtimur, Emanuel Hendry Wijaya diduga turut serta membantu pemalsuan data atas sekretaris/ajudan pribadinya berinisial NN.

Padahal NN sendiri diketahui belum memenuhi kriteria untuk pengajuan PPPK, lantaran dia belum genap 1 tahun sebagai tenaga honor di BNNK Tanjabtim. Sementara syarat mutlak untuk pengajuan PPPK yakni minimal sudah bekerja selama 2 tahun.

“Sampai sekarang kalau dihitung baru 11 bulan tapi laporan ke BKN. Dio buatlah lebih 2 tahun, pemalsuan data,” ujar salah seorang sumber yang meminta dirahasiakan.

Sementara itu, masih di instansi serupa informasi diperoleh bahwa di BNNK Kota Jambi maupaun di BNNK Batanghari terdapat PPNPN yang masa kerjanya kurang beberapa bulan dari syarat 2 tahun. Namun tidak dapat diajukan. Lantaran Kepala BNNK masing-masing mempedomani betul aturan yang disyaratkan oleh BAKN Pusat.

Sementara itu Kepala BNNK Tanjabtim, Emanuel Hendry Wijaya dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp pada Rabu, 24 September 2025, belum merespons hingga berita ini terbit.

Tim awak media masih terus menghimpun informasi lebih lanjut.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs