ADVERTORIAL
Dukung Pansus Konflik Lahan, Komisi IV DPR RI Kunker ke DPRD Provinsi Jambi
detail.id/, Jambi – Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi menggelar Diskusi Penyelesaian Konflik di Kawasan Hutan dan Perkebunan di Provinsi Jambi bersama Komisi IV DPR RI, Senin, 18 April 2022 di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi.
Di awal diskusi, Ketua Pansus Wartono Triyan Kusumo menyampaikan bahwa di antara pokok permasalahan dalam konflik lahan adalah kemitraan yang tidak terealisasi oleh perusahaan kepada masyarakat; pencabutan dan evaluasi izin HGU Perkebunan; Pencabutan dan evaluasi izin usaha konsesi kawasan hutan; dan klaim hutan adat, hutan desa dan pelepasan lahan.
“Kewajiban minimal fasilitasi pembangunan usaha kebun masyarakat oleh perusahaan, dan tumpang tindih Sertifikat Atas Tanah, termasuk permasalahan yang kita jumpai dalam beberapa kasus konflik lahan di provinsi Jambi,” kata Wartono.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menyampaikan apresiasinya atas kerja-kerja Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi. Menurutnya, daerah lain ada yang memiliki kasus konflik lahan yang lebih besar dibanding Jambi, namun DPRD-nya tidak ngotot untuk membentuk Pansus.
“Setelah rekomendasi (Pansus Konflik Lahan) diparipurnakan, mohon berikan kami dokumen lengkapnya untuk kami tindaklanjuti,” ujar Sudin.
Pada kesempatan yang sama, Djarot Saiful Hidayat, yang ikut dalam rombongan kunjungan kerja DPR RI ini berharap jika pola-pola yang dijalankan maupun direkomendasikan oleh Pansus dapat membuahkan hasil, maka dapat menjadi model untuk diterapkan di daerah lain.
“Negara tidak boleh kalah dengan korporasi, apalagi saya liat Forkopimda-nya kompak, saya mengapresiasi kerja-kerja pansus konflik lahan demi terwujudnya keadilan sosial,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi, Wartomo, yang juga hadir dalam diskusi menyatakan mendukung kerja-kerja Pansus khususnya dalam hal validasi data.
“Kami akan berusaha meningkatkan kualitas data. Sekarang kami sedang semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya itu. Kami juga melakukan kajian dan gelar,” kata Wartomo.
Di akhir sesi diskusi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto berharap ada political will yang sama dari semua pemangku kepentingan yang hadir, khususnya DPR RI dan Pemerintah Pusat, karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.
“Investasi kita dukung, tapi masyarakat juga perlu makan,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini.
Turut serta dalam kunjungan kerja Komis IV DPR RI ke Provinsi Jambi Dedi Mulyadi, Salim Fakhry, Panggah Susanto, Hanan Rozak dan Budhy Setiawan dari Fraksi Golkar.
Selain Sudin dan Djarot, hadir juga anggota Fraksi PDI Perjuangan Mindo Sianipar, Sunarna dan Maria Lestari.
Hadir juga anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP.
Selain itu, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari dan beberapa Direktur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga hadir.
Diskusi ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi oleh seluruh unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para pemangku kepentingan dan peserta yang mengikuti diskusi.
Pada Selasa, 19 April 2022 Komisi IV DPR RI dan Pansus Konflik Lahan melakukan kunjungan ke salah satu daerah tempat terjadinya kasus konflik lahan di Kabupaten Muarojambi.
ADVERTORIAL
Buka Resmi Bazar Ramadhan BKOW, Wagub Sani: Kolaborasi Apik, Ruang Pemberdayaan dan Ruang Kepedulian
Jambi – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I membuka secara resmi Bazar Ramadhan yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jambi, yang bertempat di Gedung Wanita BKOW Provinsi Jambi, pada Selasa, 24 Februari 2026. Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan unsur Forkopimda, Ketua DWP Provinsi Jambi, Iin Kurniasih Sudirman, Kepala Perangkat Daerah terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, para pengurus dan anggota BKOW Provinsi Jambi, para tokoh wanita, pemuka masyarakat dan panitia pelaksana serta undangan lainnya.
Dalam sambutan dan arahannya Wagub Sani menyampaikan, Bazar Ramadhan yang diselenggarakan oleh BKOW Provinsi Jambi yang akan berlangsung selama kurang lebih 5 hari kedepan ini merupakan sebuah ruang kolaborasi apik, ruang pemberdayaan, dan ruang kepedulian.
“Ramadhan selalu membawa peningkatan kebutuhan masyarakat, terutama bahan pokok dan kebutuhan konsumsi keluarga. Kehadiran bazar seperti ini memberikan solusi nyata yakni menghadirkan produk dengan harga terjangkau, sekaligus membuka peluang usaha bagi para pelaku UMKM, khususnya Perempuan,” ujar Wagub Sani.
Wagub Sani juga mengapresiasi peran BKOW Provinsi Jambi yang terus aktif menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga. Menurutnya, organisasi wanita bukan hanya pelengkap pembangunan, tetapi mitra utama dalam membangun sumber daya manusia yang tangguh, berakhlak, dan produktif.
“Kita menyadari bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam ketahanan ekonomi keluarga. Banyak usaha rumahan tumbuh dari dapur, dari ruang kecil di rumah, tetapi mampu menopang pendidikan anak, membantu ekonomi keluarga, bahkan membuka lapangan kerja di lingkungan sekitar. Inilah wajah ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya. Melalui Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW), organisasi-organisasi wanita di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa kolaborasi mampu memperkuat daya saing. Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti pada transaksi harian, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, memperluas jaringan pemasaran, termasuk memanfaatkan platform digital agar UMKM kita naik kelas, dan mampu menembus pasar yang lebih luas,” ucapnya.
Wagub Sani menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi juga senantiasa memberikan atensi terhadap pelaku UMKM dan Industri Rumah Tangga sebagai bagian dari penggerak ekonomi di Provinsi Jambi.
“Dengan salah satu program unggulan dalam Program Jaringan Majukan Jambi (Pro-Jambi), pada pilar Pro-Jambi Tangguh, Pemerintah Provinsi Jambi memberikan Bantuan modal kerja UMKM/Industri Rumah tangga/Start Up Milenial. Dibutuhkan dukungan semua pihak termasuk BKOW Provinsi Jambi agar program tersebut dapat terlaksana dan menyasar UMKM dan Industri Rumah Tangga yang di Provinsi Jambi. Selain aspek ekonomi, Ramadhan adalah bulan solidaritas. Bazar kali ini diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari omzet, tetapi dari seberapa besar manfaat yang kita hadirkan bagi sesama. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai gerakan bersama untuk memperkuat kepedulian sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta menumbuhkan semangat gotong royong,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si mengimbau kepada masyarakat untuk tetap bijak dalam mengkonsumsi. “Artinya kita jangan menimbun, jangan terlalu banyak kita beli, sesuai dengan kebutuhan kita saja,” katanya.
“Dan Alhamdulillah kita melihat daya beli masyarakat dan kemudian ketersediaan bahan pokok, juga terkait dengan harga masih relatif stabil. Kemudian pada hari ini kita hadir dalam kegiatan bazar, kita ikut berpartisipasi selama tiga hari ini kita memberikan pasar murah melalui subsidi harga dari pemerintah kepada masyarakat, seperti beras, minyak goreng, mudah-mudahan kegiatan ini dapat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan yang berhak menerima,” ujarnya.
Dijelaskannya juga bahwa pemerintah tidak hanya mengadakan kegiatan di Kota Jambi saja tetapi juga di sebelas kabupaten/kota. ”Kita melaksanakan kegiatan bazar dan pasar murah bekerjasama dengan berbagai organisasi untuk memberikan subsidi dari Pemerintah Provinsi, dari program pak Gubernur dan Wagub, dan program ini dilaksanakan pasti ada pertimbangan dimana strategi dari pimpinan bahwasanya ini harus kita lakukan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat tidak mampu dan dilaksanakan, sudah terjadwal, dan mudah-mudahan harapan kami pelaksanaan ini dapat membantu dan sampai kepada masyarakat,” tuturnya.
ADVERTORIAL
IDSD Jambi Meningkat, Gubernur Al Haris Dorong Kabupaten/Kota Perkuat Daya Saing Lokal
Jakarta – Gubernur Jambi Al Haris mendorong seluruh Bupati dan Wali Kota di Provinsi Jambi untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan daya saing daerah masing-masing.
Hal itu disampaikan Gubernur Al Haris usai diraihnya prestasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta tersebut turut dihadiri Kepala BRIN Prof. Arif Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Dalam rilis tersebut, skor IDSD Provinsi Jambi meningkat dari 3,38 menjadi 3,46.
Menurut Gubernur Al Haris, capaian ini merupakan hasil kerja bersama, namun tetap memerlukan penguatan di berbagai sektor agar mampu bersaing lebih baik di tingkat nasional.
“Kita mendorong agar bupati dan wali kota melakukan langkah-langkah strategis agar daya saing di daerahnya dapat meningkat,” katanya tegas.
Ia menambahkan, beberapa indikator yang menunjukkan performa baik antara lain sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, pasar, dan tenaga kerja yang mencatat nilai relatif tinggi.
Menurut Gubernur Al Haris, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam menjaga tren peningkatan ini.
Dengan strategi yang tepat, ia optimistis Jambi dapat terus memperbaiki peringkat serta memperkuat posisi sebagai daerah yang produktif dan berdaya saing tinggi.
ADVERTORIAL
Hadiri Rilis IDSD 2025 BRIN, Gubernur Al Haris Tegaskan Daya Saing Daerah Jadi Ukuran Produktivitas dan Kemajuan Ekonomi
Jakarta – Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri kegiatan Rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo Jakarta, pada Selasa, 24 Februari 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BRIN Prof. Arif Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Gubernur Al Haris menegaskan bahwa Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) memiliki peran penting dalam mengukur pergerakan produk daerah serta produktivitas masing-masing wilayah.
“Indeks Daya Saing Daerah ini penting untuk mengukur bagaimana produk di daerah itu bergerak dan juga mengukur produktivitas dari masing-masing daerah,” ujar Gubernur Al Haris kepada wartawan.
Berdasarkan rilis IDSD 2025, Provinsi Jambi mencatat kenaikan skor dari 3,38 menjadi 3,46. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja di berbagai sektor strategis.
Gubernur Al Haris berharap tren positif ini dapat terus meningkat sehingga posisi Jambi semakin kompetitif di tingkat nasional.
Dalam IDSD 2025, sejumlah sektor Jambi menunjukkan capaian unggul, di antaranya kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, serta indikator ekonomi dan pasar yang turut mencatat nilai cukup tinggi.
“Kita akan terus mendorong penguatan sektor-sektor unggulan agar daya saing Jambi semakin kuat dan merata,” tuturnya.


