Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Dukung Pansus Konflik Lahan, Komisi IV DPR RI Kunker ke DPRD Provinsi Jambi

Published

on

detail.id/, Jambi – Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi menggelar Diskusi Penyelesaian Konflik di Kawasan Hutan dan Perkebunan di Provinsi Jambi bersama Komisi IV DPR RI, Senin, 18 April 2022 di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi.

Di awal diskusi, Ketua Pansus Wartono Triyan Kusumo menyampaikan bahwa di antara pokok permasalahan dalam konflik lahan adalah kemitraan yang tidak terealisasi oleh perusahaan kepada masyarakat; pencabutan dan evaluasi izin HGU Perkebunan; Pencabutan dan evaluasi izin usaha konsesi kawasan hutan; dan klaim hutan adat, hutan desa dan pelepasan lahan.

“Kewajiban minimal fasilitasi pembangunan usaha kebun masyarakat oleh perusahaan, dan tumpang tindih Sertifikat Atas Tanah, termasuk permasalahan yang kita jumpai dalam beberapa kasus konflik lahan di provinsi Jambi,” kata Wartono.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menyampaikan apresiasinya atas kerja-kerja Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi. Menurutnya, daerah lain ada yang memiliki kasus konflik lahan yang lebih besar dibanding Jambi, namun DPRD-nya tidak ngotot untuk membentuk Pansus.

“Setelah rekomendasi (Pansus Konflik Lahan) diparipurnakan, mohon berikan kami dokumen lengkapnya untuk kami tindaklanjuti,” ujar Sudin.

Pada kesempatan yang sama, Djarot Saiful Hidayat, yang ikut dalam rombongan kunjungan kerja DPR RI ini berharap jika pola-pola yang dijalankan maupun direkomendasikan oleh Pansus dapat membuahkan hasil, maka dapat menjadi model untuk diterapkan di daerah lain.

“Negara tidak boleh kalah dengan korporasi, apalagi saya liat Forkopimda-nya kompak, saya mengapresiasi kerja-kerja pansus konflik lahan demi terwujudnya keadilan sosial,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi, Wartomo, yang juga hadir dalam diskusi menyatakan mendukung kerja-kerja Pansus khususnya dalam hal validasi data.

“Kami akan berusaha meningkatkan kualitas data. Sekarang kami sedang semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya itu. Kami juga melakukan kajian dan gelar,” kata Wartomo.

Di akhir sesi diskusi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto berharap ada political will yang sama dari semua pemangku kepentingan yang hadir, khususnya DPR RI dan Pemerintah Pusat, karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.

“Investasi kita dukung, tapi masyarakat juga perlu makan,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini.

Turut serta dalam kunjungan kerja Komis IV DPR RI ke Provinsi Jambi Dedi Mulyadi, Salim Fakhry, Panggah Susanto, Hanan Rozak dan Budhy Setiawan dari Fraksi Golkar.

Selain Sudin dan Djarot, hadir juga anggota Fraksi PDI Perjuangan Mindo Sianipar, Sunarna dan Maria Lestari.

Hadir juga anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP.

Selain itu, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari dan beberapa Direktur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga hadir.

Diskusi ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi oleh seluruh unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para pemangku kepentingan dan peserta yang mengikuti diskusi.

Pada Selasa, 19 April 2022 Komisi IV DPR RI dan Pansus Konflik Lahan melakukan kunjungan ke salah satu daerah tempat terjadinya kasus konflik lahan di Kabupaten Muarojambi.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Gus Fawait Percepat Pemulihan Banjir Jember, Kebut Perbaikan Tanggul dan Drainase

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait saat meninjau salah satu lokasi yang terdampak banjir. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memfokuskan percepatan pemulihan pascabanjir yang merendam 23 desa di 10 kecamatan dengan total 7.445 kepala keluarga terdampak.

Bupati muda ini menyampaikan hal itu dalam program Jurnal Nusantara salah satu televisi nasional melalui sambungan daring, Senin, 16 Februari 2026.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember mencatat ratusan warga sempat mengungsi ke tempat aman.

Satu warga meninggal dunia akibat tersengat arus listrik saat membersihkan rumah dari genangan banjir.

Banjir merendam Desa Nogosari dan Rambipuji di Kecamatan Rambipuji serta Desa Glundengan di Kecamatan Wuluhan.

Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter akibat luapan Sungai Bedadung dan Sungai Dinoyo yang berhulu di Pegunungan Argopuro ketika curah hujan meningkat ekstrem.

Gus Fawait menetapkan status tanggap darurat sejak 12 hingga 26 Februari 2026.

Pemerintah Kabupaten Jember menggerakkan evakuasi warga, mendirikan posko, menyalurkan logistik, dan mengoordinasikan lintas instansi untuk menjaga keselamatan masyarakat.

“Status tanggap darurat kami tetapkan sejak tanggal 12 hingga 24 Februari. Kami berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk memastikan keselamatan warga serta mempercepat penanganan di lapangan,” kata Gus Fawait.

Memasuki tahap pemulihan, Pemkab Jember mempercepat normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta penguatan sistem drainase.

Arus banjir merusak sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur sehingga pemerintah daerah mengarahkan langkah teknis agar kerusakan tidak meluas dan risiko banjir berulang dapat ditekan.

Gus Fawait memastikan kondisi lapangan terus membaik.

Air telah surut di sebagian besar wilayah dan warga kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa lumpur serta memulai kembali aktivitas.

“Alhamdulillah, saat ini kondisi relatif normal. Air sudah surut dan warga yang mengungsi sudah kembali. Kami terus mendampingi proses pemulihan agar masyarakat dapat bangkit secepatnya,” ujarnya.

Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi hujan lebat disertai angin kencang masih terjadi hingga sepekan ke depan.

Gus Fawait mengajak warga meningkatkan kewaspadaan, khususnya di kawasan daerah aliran sungai.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem. Pemerintah bersama seluruh elemen akan terus siaga. Empati dan gotong royong menjadi kunci agar Jember dapat pulih secara perlahan namun pasti,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemprov Jatim Tinjau Sejumlah Jembatan Putus Pascabanjir, Pj Sekda Jember: Kita Petakan Skala Prioritas!

DETAIL.ID

Published

on

Tim Pemprov Jatim meninjau Jembatan putus di Desa Jubung, Minggu (15/2/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Tim teknis Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan BPBD Jawa Timur meninjau tiga jembatan putus akibat banjir di Kabupaten Jember pada Minggu, 15 Februari 2026, setelah Bupati Jember Muhammad Fawait menjalin komunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar penanganan infrastruktur berjalan cepat dan terkoordinasi.

Peninjauan dilakukan di sejumlah titik terdampak.

Rombongan didampingi Penjabat (Pj) Sekda Jember Akhmad Helmi Lukman, Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo, Kepala Diskominfo Jember Regar Jeane Dealen Nangka, serta stakeholder terkait.

Lokasi pertama yang dicek yakni jembatan gantung di Dusun Darungan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi.

Jembatan sepanjang 105 meter dengan lebar 1,5 meter yang diresmikan pada 2005 itu kembali rusak setelah diterjang banjir tiga hari lalu.

Arus sungai menghantam konstruksi hingga empat kaki penyangga di sisi utara dan selatan hancur, menyisakan serpihan besi dan beton bercampur limbah sampah plastik maupun organik.

Akibatnya, jembatan tidak lagi dapat dilalui.

Warga yang hendak menuju wilayah seberang harus memutar lewat Mangli dengan jarak tempuh sekitar 5–10 kilometer.

Jembatan tersebut tercatat sudah dua kali rusak akibat banjir, dan perbaikan terakhir dilakukan sebulan lalu dengan dana swadaya masyarakat sekitar Rp10 juta.

Dampaknya dirasakan warga yang bekerja maupun pelajar, termasuk warga yang bekerja di Perumahan Griya Mangli Indah serta siswa SDN Jubung 01 dan SMKN 5 Jember.

Rombongan kemudian bergerak ke Jembatan Cempaka di Desa Pakis dan Jembatan Sentool di Kecamatan Panti.

Kedua jembatan tersebut ambruk diterjang banjir hingga terputus.

Jembatan di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, juga mengalami kerusakan parah.

Pj Sekda Jember Akhmad Helmi Lukman menyampaikan banjir berdampak luas pada berbagai infrastruktur.

“Kami melihat beberapa titik yang terdampak. Banjir ini menyasar infrastruktur desa, kabupaten, hingga provinsi. Semuanya kita tinjau untuk dipetakan mana skala prioritas yang bisa segera diatasi oleh pihak provinsi maupun kabupaten,” katanya.

Ia juga menyebut data sementara kerusakan yang tercatat.

“Banyak infrastruktur yang rusak, ada dam, tiga jembatan, hingga sekitar 500 sampai 1.000 hektar lahan pertanian yang ikut terdampak,” ujarnya.

Kabid Pembangunan Jembatan dan Jalan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Budi Hartono, menguraikan hasil pengamatan teknis di lapangan.

“Rata-rata jembatan yang tadi ditinjau tidak kuat jika diterjang banjir besar. Kalau ada banjir dengan ketinggian 2 meter saja, konstruksinya sudah tidak mampu menahan beban arus,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan rencana pembaruan struktur jembatan.

“Harapan kami, nantinya jembatan diperpanjang dan diperlebar, apalagi ini merupakan akses penghubung utama masyarakat,” katanya.

“Selanjutnya dari PU Provinsi masih akan mengkaji ulang serta melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten juga Provinsi agar penanganan ini tepat sasaran,” tuturnya.

Sebelumnya, Muhammad Fawait menjalin komunikasi langsung dengan Khofifah Indar Parawansa sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurunkan tim teknis untuk mengecek kerusakan infrastruktur pascabanjir.

Di tengah dampak banjir yang masih dirasakan warga, langkah tersebut dijalankan sebagai kerja senyap agar pemulihan berlangsung cepat dan terkoordinasi.

Penulis: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Kerja Senyap Bupati Fawait Percepat Respons Provinsi, Tim PU dan BPBD Jatim Cek Jembatan dan Jalan Rusak di Jember

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember saat menemui Gubernur Jawa Timur. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait menggerakkan tim teknis Dinas PU Bina Marga Jawa Timur dan BPBD Jawa Timur turun ke Jember untuk mengecek kerusakan infrastruktur pascabanjir, Minggu, 15 Februari 2026 pukul 08.00 WIB.

Langkah ini ia tempuh melalui kerja senyap dan koordinasi lintas pemerintahan guna memastikan pemulihan berjalan cepat di tengah dampak banjir yang masih dirasakan warga.

Tim teknis menjadwalkan peninjauan pada sejumlah titik kerusakan, terutama jembatan terdampak banjir.

Mereka juga mengecek ruas jalan provinsi yang melintasi Kecamatan Gumukmas, Kencong, hingga wilayah Jombang yang selama ini mengalami kerusakan.

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut komunikasi langsung antara Bupati Jember dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada akhir pekan lalu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember Regar Jeane menyampaikan, kepala daerah memilih pendekatan kerja senyap selama penanganan bencana dengan fokus menggerakkan seluruh unsur di lapangan dan menetapkan status tanggap darurat agar penanganan lebih terkoordinasi.

“Bupati memastikan seluruh tim bergerak, mulai dari Dinsos, BPBD, camat hingga relawan. Alhamdulillah kesigapan itu dirasakan langsung masyarakat,” ujar Regar.

Ia juga menguraikan respons pemerintah provinsi atas komunikasi yang terjalin.

“Melalui komunikasi tersebut, gubernur merespons dengan memerintahkan tim turun mengecek jembatan yang rusak akibat banjir dan jalan provinsi yang rusak hingga menuai keluhan warga,” kata Regar.

Di tengah situasi bencana, pemerintah daerah menjaga stabilitas psikologis masyarakat dengan fokus pada penyelesaian persoalan di lapangan.

“Melainkan menitikberatkan pada penyelesaian masalah di lapangan,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs