Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Dukung Pansus Konflik Lahan, Komisi IV DPR RI Kunker ke DPRD Provinsi Jambi

Published

on

detail.id/, Jambi – Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi menggelar Diskusi Penyelesaian Konflik di Kawasan Hutan dan Perkebunan di Provinsi Jambi bersama Komisi IV DPR RI, Senin, 18 April 2022 di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi.

Di awal diskusi, Ketua Pansus Wartono Triyan Kusumo menyampaikan bahwa di antara pokok permasalahan dalam konflik lahan adalah kemitraan yang tidak terealisasi oleh perusahaan kepada masyarakat; pencabutan dan evaluasi izin HGU Perkebunan; Pencabutan dan evaluasi izin usaha konsesi kawasan hutan; dan klaim hutan adat, hutan desa dan pelepasan lahan.

“Kewajiban minimal fasilitasi pembangunan usaha kebun masyarakat oleh perusahaan, dan tumpang tindih Sertifikat Atas Tanah, termasuk permasalahan yang kita jumpai dalam beberapa kasus konflik lahan di provinsi Jambi,” kata Wartono.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menyampaikan apresiasinya atas kerja-kerja Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi. Menurutnya, daerah lain ada yang memiliki kasus konflik lahan yang lebih besar dibanding Jambi, namun DPRD-nya tidak ngotot untuk membentuk Pansus.

“Setelah rekomendasi (Pansus Konflik Lahan) diparipurnakan, mohon berikan kami dokumen lengkapnya untuk kami tindaklanjuti,” ujar Sudin.

Pada kesempatan yang sama, Djarot Saiful Hidayat, yang ikut dalam rombongan kunjungan kerja DPR RI ini berharap jika pola-pola yang dijalankan maupun direkomendasikan oleh Pansus dapat membuahkan hasil, maka dapat menjadi model untuk diterapkan di daerah lain.

“Negara tidak boleh kalah dengan korporasi, apalagi saya liat Forkopimda-nya kompak, saya mengapresiasi kerja-kerja pansus konflik lahan demi terwujudnya keadilan sosial,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi, Wartomo, yang juga hadir dalam diskusi menyatakan mendukung kerja-kerja Pansus khususnya dalam hal validasi data.

“Kami akan berusaha meningkatkan kualitas data. Sekarang kami sedang semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya itu. Kami juga melakukan kajian dan gelar,” kata Wartomo.

Di akhir sesi diskusi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto berharap ada political will yang sama dari semua pemangku kepentingan yang hadir, khususnya DPR RI dan Pemerintah Pusat, karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.

“Investasi kita dukung, tapi masyarakat juga perlu makan,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini.

Turut serta dalam kunjungan kerja Komis IV DPR RI ke Provinsi Jambi Dedi Mulyadi, Salim Fakhry, Panggah Susanto, Hanan Rozak dan Budhy Setiawan dari Fraksi Golkar.

Selain Sudin dan Djarot, hadir juga anggota Fraksi PDI Perjuangan Mindo Sianipar, Sunarna dan Maria Lestari.

Hadir juga anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP.

Selain itu, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari dan beberapa Direktur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga hadir.

Diskusi ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi oleh seluruh unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para pemangku kepentingan dan peserta yang mengikuti diskusi.

Pada Selasa, 19 April 2022 Komisi IV DPR RI dan Pansus Konflik Lahan melakukan kunjungan ke salah satu daerah tempat terjadinya kasus konflik lahan di Kabupaten Muarojambi.

Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Bondowoso Perluas Jangkauan Layanan Cek Kesehatan Gratis, Target 365 Ribu Warga

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, usai acara rakor advokasi Cek Kesehatan Gratis di Kantor Pemkab setempat, Selasa (28/7/2026). (Foto: DETAIL/Rehan)

DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) guna mencapai target pelayanan bagi 365 ribu warga, atau sekitar 46 persen dari total penduduk kabupaten.

Langkah percepatan ini dibahas dalam rapat evaluasi yang dipimpin langsung Bupati Bondowoso di Ruang Sabha Bina Praja, Selasa, 28 Juli 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, Moch Jasin, menyampaikan hingga akhir Juli 2026, capaian pemeriksaan telah menjangkau sekitar 166 ribu warga atau setara 45,53 persen dari target.

“Masih tersisa sekitar 200 ribu warga yang menjadi sasaran dalam lima bulan ke depan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini sebaik mungkin,” ujarnya.

Masyarakat tidak perlu datang ke puskesmas untuk mendapatkan layanan.

Pemerintah menerapkan sistem jemput bola, di mana petugas kesehatan akan hadir langsung ke lokasi kegiatan: mulai dari pondok pesantren, posyandu, majelis pengajian, kegiatan sosial, hingga lingkungan RT dan masjid.

“Siapa saja yang ingin mengadakan pemeriksaan secara kolektif, cukup sampaikan permohonan ke Dinas Kesehatan atau puskesmas terdekat. Kami siap turun ke lokasi. Tujuannya tentu agar semakin banyak warga yang mudah mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada puskesmas dengan capaian pelayanan tertinggi.

Puskesmas Sempol menempati urutan pertama dengan capaian di atas 90 persen, disusul sejumlah puskesmas lain yang telah melampaui angka 70 persen.

Sementara itu, puskesmas dengan capaian terendah akan mendapatkan pendampingan khusus.

Pihaknya akan mengevaluasi strategi, menyusun jadwal pelayanan baru, hingga menentukan titik layanan di lapangan agar target akhir tahun dapat tercapai.

Jasin menambahkan, program ini mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Bondowoso.

Pemeriksaan kesehatan dipandang sebagai langkah awal yang krusial untuk melahirkan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengajak masyarakat menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai kebiasaan, bukan hanya dilakukan saat sakit.

“Jangan menunggu sakit baru memeriksakan diri. Yang kami dorong adalah kesadaran hidup sehat lewat upaya promotif dan preventif sejak dini,” ucapnya.

Pemerintah juga akan terus memperkuat sosialisasi agar masyarakat paham bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dijaga bersama.

Dengan tumbuhnya kesadaran tersebut, diharapkan kualitas sumber daya manusia Bondowoso semakin meningkat. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Luncurkan Gerakan ‘Mas Bocil’, Pemkab Bondowoso Ajak Semua Pihak Bangun Budaya Literasi Bersama

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, saat membuka acara Pameran Festival Literasi, di Dinas Perpus dan Kearsipan, Senin (27/7/2026).(Foto: DETAIL/Rehan).

DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso meluncurkan gerakan ‘Mas Bocil’ (Masyarakat Bondowoso Cinta Literasi).

Program ini diharapkan mampu menjadi penggerak budaya membaca yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari peserta didik hingga masyarakat umum.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengatakan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, kreatif, dan berkarakter.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi secara bijak serta terus belajar sepanjang hayat.

“Budaya membaca adalah investasi jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan tetap berlandaskan nilai-nilai moral. Karena itu, literasi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah,” ujar Bupati dalam acara pembukaan pameran Festival Literasi di Dinas Perpus dan Kearsipan pada Senin, 27 Juli 2026.

Bupati menegaskan, Pemkab Bondowoso terus memperkuat komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui penguatan budaya literasi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan Pameran Literasi, Festival Literasi, Ngobrol Literasi Bersama Bupati dan Bunda Literasi Daerah Tahun 2026, yang menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, komunitas literasi, dan masyarakat.

Bupati Hamid menuturkan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, kreatif, dan berkarakter.

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi secara bijak serta terus belajar sepanjang hayat.

Budaya membaca, kata Bupati, adalah investasi jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan tetap berlandaskan nilai-nilai moral.

“Karena itu, literasi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah,” katanya.

Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, komunitas literasi, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan ekosistem literasi yang kuat di Bondowoso.

“Rumah, sekolah, perpustakaan, dan ruang publik harus menjadi tempat tumbuhnya budaya membaca. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat melahirkan generasi Bondowoso yang semakin cerdas, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” katanya.

Kepada para pelajar dan generasi muda, Bupati mengajak agar memanfaatkan Festival Literasi yang berlangsung pada 27–31 Juli 2026 sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan, meningkatkan kreativitas, serta menumbuhkan kecintaan terhadap membaca.

Reporter: Rehan

Continue Reading

ADVERTORIAL

Komisi VII DPR RI Apresiasi JFC, Gus Fawait Perjuangkan Bandara Jember Demi Wisata Internasional

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait berjabat tangan dengan Rahayu Saraswati di Pendapa Wahyawibawagraha, Sabtu (25/7/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Dukungan terhadap pengembangan Jember Fashion Carnaval (JFC) datang dari Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember.

Momentum tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mendorong percepatan pembangunan sektor penunjang pariwisata, termasuk peningkatan kapasitas Bandara Jember.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menyebut JFC sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan kolaborasi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, ajang berskala internasional itu mampu menciptakan dampak ekonomi yang luas, mulai dari industri fesyen, UMKM, kuliner, hingga sektor perhotelan.

“Kami hadir untuk memberikan dukungan penuh sekaligus mendorong agar atensi terhadap JFC semakin meluas. Kami ingin memastikan mitra kerja kami, baik Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Ekonomi Kreatif, dapat terus mengawal acara ini agar menjadi patokan kalender pariwisata, tidak hanya bagi wisatawan domestik tetapi juga mancanegara,” kata Rahayu Saraswati, Sabtu, 25 Juli 2026.

Ia menambahkan, JFC juga menjadi wadah bagi para desainer dan pelaku industri kreatif untuk menunjukkan kualitas karya mereka kepada dunia.

Kehadiran ribuan pengunjung dinilai menjadi peluang besar untuk memperkenalkan produk unggulan Jember, seperti edamame dan cerutu, yang telah memiliki pasar internasional.

Sara juga berharap penyelenggaraan JFC terus berkembang menjadi festival yang semakin inklusif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menilai besarnya potensi JFC harus dibarengi dengan peningkatan akses transportasi menuju Jember.

Menurutnya, kemudahan konektivitas menjadi salah satu kunci untuk menarik lebih banyak wisatawan, khususnya dari luar negeri.

Karena itu, Pemkab Jember mengusulkan peningkatan kapasitas Bandara Jember kepada Komisi VII DPR RI sebagai salah satu prioritas pembangunan yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat.

“Artinya ke depan mudah-mudahan nanti bandara kita bisa besar, sehingga nanti banyak pengunjung yang gampang datang ke Jember, tidak harus turun di Surabaya atau di tempat yang lainnya. Itu salah satu permohonan kami ke depan,” ujar Gus Fawait.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs