Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Dukung Pansus Konflik Lahan, Komisi IV DPR RI Kunker ke DPRD Provinsi Jambi

Published

on

detail.id/, Jambi – Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi menggelar Diskusi Penyelesaian Konflik di Kawasan Hutan dan Perkebunan di Provinsi Jambi bersama Komisi IV DPR RI, Senin, 18 April 2022 di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi.

Di awal diskusi, Ketua Pansus Wartono Triyan Kusumo menyampaikan bahwa di antara pokok permasalahan dalam konflik lahan adalah kemitraan yang tidak terealisasi oleh perusahaan kepada masyarakat; pencabutan dan evaluasi izin HGU Perkebunan; Pencabutan dan evaluasi izin usaha konsesi kawasan hutan; dan klaim hutan adat, hutan desa dan pelepasan lahan.

“Kewajiban minimal fasilitasi pembangunan usaha kebun masyarakat oleh perusahaan, dan tumpang tindih Sertifikat Atas Tanah, termasuk permasalahan yang kita jumpai dalam beberapa kasus konflik lahan di provinsi Jambi,” kata Wartono.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menyampaikan apresiasinya atas kerja-kerja Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi. Menurutnya, daerah lain ada yang memiliki kasus konflik lahan yang lebih besar dibanding Jambi, namun DPRD-nya tidak ngotot untuk membentuk Pansus.

“Setelah rekomendasi (Pansus Konflik Lahan) diparipurnakan, mohon berikan kami dokumen lengkapnya untuk kami tindaklanjuti,” ujar Sudin.

Pada kesempatan yang sama, Djarot Saiful Hidayat, yang ikut dalam rombongan kunjungan kerja DPR RI ini berharap jika pola-pola yang dijalankan maupun direkomendasikan oleh Pansus dapat membuahkan hasil, maka dapat menjadi model untuk diterapkan di daerah lain.

“Negara tidak boleh kalah dengan korporasi, apalagi saya liat Forkopimda-nya kompak, saya mengapresiasi kerja-kerja pansus konflik lahan demi terwujudnya keadilan sosial,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi, Wartomo, yang juga hadir dalam diskusi menyatakan mendukung kerja-kerja Pansus khususnya dalam hal validasi data.

“Kami akan berusaha meningkatkan kualitas data. Sekarang kami sedang semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya itu. Kami juga melakukan kajian dan gelar,” kata Wartomo.

Di akhir sesi diskusi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto berharap ada political will yang sama dari semua pemangku kepentingan yang hadir, khususnya DPR RI dan Pemerintah Pusat, karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.

“Investasi kita dukung, tapi masyarakat juga perlu makan,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini.

Turut serta dalam kunjungan kerja Komis IV DPR RI ke Provinsi Jambi Dedi Mulyadi, Salim Fakhry, Panggah Susanto, Hanan Rozak dan Budhy Setiawan dari Fraksi Golkar.

Selain Sudin dan Djarot, hadir juga anggota Fraksi PDI Perjuangan Mindo Sianipar, Sunarna dan Maria Lestari.

Hadir juga anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP.

Selain itu, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari dan beberapa Direktur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga hadir.

Diskusi ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan penyelesaian konflik lahan di Provinsi Jambi oleh seluruh unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para pemangku kepentingan dan peserta yang mengikuti diskusi.

Pada Selasa, 19 April 2022 Komisi IV DPR RI dan Pansus Konflik Lahan melakukan kunjungan ke salah satu daerah tempat terjadinya kasus konflik lahan di Kabupaten Muarojambi.

Advertisement

ADVERTORIAL

Bingung Urusan Layanan JKN? BPJS SATU Siap Membantu

DETAIL.ID

Published

on

Petugas BPJS SATU memberikan pelayanan pada pasien peserta JKN. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan Cabang Jember)

DETAIL.ID, Jember – Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tengah menjalani pelayanan di rumah sakit tidak perlu ragu ketika membutuhkan informasi maupun menghadapi kendala.

Petugas BPJS SATU (Siap Membantu) siap memberikan pendampingan secara langsung.

Kehadiran BPJS SATU menjadi bagian dari upaya BPJS Kesehatan mendekatkan layanan kepada peserta.

Petugas tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu menyampaikan dan menindaklanjuti persoalan yang dialami peserta selama memperoleh pelayanan kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, Yessy Novita, menjelaskan bahwa BPJS SATU merupakan transformasi sekaligus optimalisasi peran Petugas Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) di rumah sakit.

“BPJS SATU kami hadirkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan dan memastikan peserta JKN mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit,” ujar Yessy, Kamis, 27 Agustus 2026.

Dalam menjalankan tugasnya, petugas BPJS SATU juga melakukan Supervisi, Buktikan, dan Lihat Langsung (SiBling).

Melalui kegiatan tersebut, petugas turun langsung untuk memantau pelayanan, berkomunikasi dengan pasien rawat inap maupun rawat jalan, serta memastikan pelayanan berlangsung sesuai standar.

Petugas juga rutin melakukan customer visit di rumah sakit.

Peserta yang membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan dapat mendatangi loket pelayanan informasi BPJS SATU yang tersedia di rumah sakit.

Selain bertemu langsung, peserta juga dapat menghubungi petugas melalui WhatsApp.

Nomor kontak petugas tersedia melalui poster yang dipasang di sejumlah titik layanan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Kami ingin memastikan peserta tidak merasa sendirian ketika menghadapi kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan. Karena itu, petugas BPJS SATU hadir untuk memberikan pendampingan, informasi, dan membantu menindaklanjuti persoalan yang dihadapi peserta,” kata Yessy.

Layanan BPJS SATU dapat dimanfaatkan peserta JKN di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di wilayah Jember, Lumajang, dan Bondowoso.

Khusus di Jember, layanan tersebut tersedia antara lain di RSD dr. Soebandi, RSD Balung, RSU Baladhika Husada, RSU Kaliwates, RS Bina Sehat, RS Siloam, dan RSD Kalisat.

Manfaat pendampingan tersebut dirasakan Ningsih (39), peserta JKN asal Kabupaten Jember yang menjalani perawatan di RSD Balung.

Ia mengaku mendapat penjelasan dari petugas BPJS SATU mengenai sejumlah layanan yang sebelumnya belum dipahaminya.

Salah satunya penggunaan aplikasi Mobile JKN. Setelah mendapatkan pendampingan, Ningsih kini dapat mengecek keaktifan kepesertaannya sekaligus melakukan pendaftaran secara online.

“Petugas BPJS SATU mengajari saya mengunduh Aplikasi Mobile JKN. Dari situ saya jadi tahu cara mengecek keaktifan kartu dan melakukan pendaftaran secara online, jadi waktu tunggu saya saat kontrol bisa lebih singkat,” ungkapnya.

Pengalaman tersebut membuat Ningsih menilai keberadaan BPJS SATU sangat membantu peserta ketika membutuhkan informasi selama menjalani pelayanan kesehatan.

“Semoga Program JKN terus dipertahankan dan semakin baik ke depannya. Menurut saya, setiap orang sebaiknya terdaftar sebagai peserta JKN,” tutur Ningsih. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Job Fair Jember Diserbu 4.800 Pencari Kerja

DETAIL.ID

Published

on

Para pencari kerja mengikuti Jember Job Fair 2026. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Ribuan pencari kerja memadati Balai Serba Guna Jember dalam pelaksanaan Jember Job Fair 2026, Kamis, 27 Agustus 2026.

Sekitar 4.800 orang tercatat mengikuti kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan puluhan perusahaan.

Sebanyak 59 perusahaan ambil bagian dalam Job Fair tersebut dengan menyediakan 2.873 lowongan pekerjaan.

Kesempatan kerja yang ditawarkan datang dari perusahaan di Jember, luar daerah, hingga perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.

Jumlah peserta tahun ini melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi itu menunjukkan masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan kesempatan kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Drs. Hadi Mulyono, mengatakan peningkatan jumlah peserta menjadi salah satu catatan dalam pelaksanaan Job Fair tahun ini.

“Yang patut kita syukuri, jumlah peserta atau pencari kerja cukup banyak. Lebih dari dua kali lipat dari tahun kemarin, ada sekitar 4.800 sekian yang ikut mencari kerja,” ujar Hadi.

Untuk mengantisipasi jumlah peserta yang tinggi, panitia menyediakan pendaftaran secara daring maupun langsung di lokasi.

Pencari kerja kemudian mengikuti proses seleksi berdasarkan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan masing-masing.

Di sisi lain, angka pengangguran Jember tercatat mengalami penurunan.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jember berada pada angka 3,06 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di bawah tingkat nasional serta Jawa Timur.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi kebutuhan untuk memperluas penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.

Salah satu peserta Job Fair, Rasti Camelia, warga Tanggul Kulon, datang setelah menyelesaikan pendidikan manajemen perkantoran pada Mei lalu.

Ia mencari peluang kerja di bidang administrasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

“Adanya Job Fair ini bisa menjadi upaya bagi orang-orang yang masih belum bekerja untuk segera mendapatkan pekerjaan,” ujar Rasti.

Mewakili Bupati Jember, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Indra Tri Purnomo, menyebut Job Fair sebagai salah satu upaya mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha.

Menurutnya, keberadaan perusahaan dalam kegiatan tersebut membuka ruang bagi sumber daya manusia Jember untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Indra juga berharap dunia usaha terus berperan dalam membuka kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal.

Pencari kerja diminta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan serius.

“Manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, secara profesional dan berkualitas,” tutur Indra.

Continue Reading

ADVERTORIAL

PDP Kahyangan Jember Siapkan Lahan Perkebunan Masuk Pasar Ekspor

DETAIL.ID

Published

on

Direktur PDP Kahyangan Jember, Gogot Cahyo Baskoro (tengah), memimpin rapat koordinasi pengelolaan lahan. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – PDP Kahyangan Jember mulai mengubah strategi pengelolaan lahan perkebunan dengan memperluas komoditas dan membangun akses menuju pasar internasional.

Langkah itu ditempuh melalui kemitraan dengan PTPN I Regional 5.

Kemitraan tersebut menyasar lahan seluas 3.800 hektare yang dikelola PDP Kahyangan.

Selain meningkatkan produksi, kerja sama ini diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan melalui transfer pengetahuan dari PTPN I Regional 5.

Direktur Utama PDP Kahyangan Jember, Gogot Cahyo Baskoro, mengatakan pertemuan dengan PTPN I Regional 5 bersama Komisi C DPRD Jember menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk pengembangan perusahaan.

Salah satu rencana yang disiapkan adalah memperluas tanaman tebu.

PDP Kahyangan saat ini baru memiliki sekitar 80 hektare lahan tebu.

Pengembangan komoditas tersebut akan memanfaatkan pengalaman PTPN I Regional 5 dalam pengelolaan perkebunan tebu.

“PDP Kahyangan berencana memperluas area tanam tebu yang saat ini baru berkisar 80 hektar,” kata Gogot.

Peluang lain terbuka dari sektor pemasaran.

PTPN I Regional 5 akan membantu menghubungkan PDP Kahyangan dengan jejaring buyer internasional.

Dengan begitu, komoditas yang dihasilkan perusahaan daerah tersebut berpeluang menembus pasar ekspor.

Penguatan pasar menjadi penting karena PDP Kahyangan masih mengandalkan komoditas utama seperti karet dan kopi.

Kedua komoditas itu kini memiliki prospek yang cukup baik dari sisi harga.

Di saat yang sama, perusahaan tidak hanya mengandalkan komoditas yang sudah berjalan.

Budidaya kayu gaharu mulai dijajaki sebagai alternatif pengembangan usaha, sementara tanaman kopi akan diremajakan untuk menjaga produktivitas perkebunan.

Kerja sama dengan PTPN I Regional 5 juga mencakup persoalan keamanan aset.

Sistem pengamanan terpadu disiapkan untuk kawasan perkebunan yang berbatasan langsung, salah satunya Kebun Sumber Pandan di Kecamatan Sumberbaru dan Kebun Sumber Tenggulun di Kecamatan Tanggul.

Bagi PDP Kahyangan, optimalisasi lahan tidak berhenti pada target peningkatan pendapatan perusahaan.

Kawasan perkebunan juga diharapkan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat sekitar melalui program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan karyawan.

“Selain mengejar profitabilitas dan kesehatan finansial perusahaan, optimalisasi ribuan hektar aset lahan ini juga mengemban misi sosial,” ujar Gogot.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs