DAERAH
BKKBN Provinsi Jambi Menargetkan Capaian Stunting 18 Persen di Tahun 2022
detail.id/, Jambi – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Munawar Ibrahim, S.Kp M.PH menyebutkan bahwa program stunting adalah program prioritas nasional.
“Harus lebih cepat dan lebih baik serta lebih meningkat, mengingat target Provinsi Jambi pada tahun ini 18 persen capaian stunting,” ujar Munawar Ibrahim pada Minggu, 24 April 2022.
Kondisi stunting nasional pada tahun 2021 tercatat pada posisi 27 persen, dengan kondisi di Provinsi Jambi berada di bawah rata-rata nasional yakni pada 22 persen.
Hal tersebut pernah pula disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman usai mewakili Pemerintah Provinsi Jambi dalam Forum Nasional Stunting 2021 pada 14 Desember 2021 lalu. “Kita ingin terus menekan posisi tersebut hingga tahun 2024, serta mudah-mudahan dapat mencapai target nasional pada di posisi 14%,” kata Sudirman.
Melihat kondisi nasional tersebut, Munawar menyampaikan demi mewujudkan target nasional tersebut hingga 2024, tahun ini capaian stunting mesti berada di posisi 18 persen. “Kita berharap percepatan realisasi serapan anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, terkait permasalahan alur dana BOKB yang baru-baru ini ramai dibahas, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Munawar Ibrahim mengatakan bahwa Anggaran DAK Non Fisik Sub Bidang KB ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik pemerintah daerah.
“Jadi sebenarnya pengelolaan anggaran langsung ke kabupaten dan kota. Kami itu hanya bertindak sebagai fasilitator. Kami juga hanya bisa mengingatkan atau mengawasi apakah kabupaten dan kota sudah mencapai target stunting atau tidak Realisasi serapan anggarannya sudah berapa,” ujarnya.
Munawar menegaskan, anggaran DAK non fisik (BOKB) tidak dianggarkan di DIPA satuan kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Sesuai Perpres 113 tahun 2020 tentang rincian APBN tahun anggaran 2021, pasal 5 ayat 1 menyatakan Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri dari Anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan PMK 48 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, serta Perban BKKBN Nomor 26 Tahun 2020 tentang Juknis DAK Non Fisik TA 2021.
“Dana BO KB tahun 2021 tidaklah digunakan untuk pengadaan alat dan obat kontrasepsi kondom seperti yang dipermasalahkan baru-baru ini,” ucap Munawar.
Ia menyebut ada lima kriteria peruntukkannya yakni (1) Operasional Balai penyuluhan yang di dalamnya terdapat belanja daya dan jasa seperti listrik, air dan internet, (2) operasional pelayanan KB dari gudang Alokon kab/kota seperti transportasi dan BBM petugas, visitasi dan registrasi Faskes dan operasional pergerakan pelayanan KB, yang di dalamnya diperuntukkan APD Nakes, Biaya Pengganti Hidup Akseptor, dan lain sebagainya.
(3) Operasional program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di kampung KB yang diperuntukkan bagi pertemuan kelompok kerja, pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan, operasional ketahanan keluarga berbasis Poktan, (4) Operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh akder PPKBD dan Sub PPKBD., (5) Dukungan media dan KIE dan Manajemen BO KB.
Munawar juga berharap, pada tahun 2022 setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dapat lebih meningkatkan proses percepatan realisasi serapan anggaran agar target stunting dapat tercapai sesuai target.
“Kita berharap tahun 2022 ini, realisasi serapan anggaran lebih meningkat lagi agar target stunting dapat tercapai sesuai target,” ucapnya.
DAERAH
Imigrasi dan ITB Bersinergi Kembangkan Drone Pantau Jalur Perlintasan Ilegal
DETAIL.ID, Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi menginisiasi pengembangan sistem pengawasan perbatasan berbasis drone melalui program Pagar Digital bekerja sama dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB).
Kolaborasi ini disiapkan untuk memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan yang rawan menjadi jalur perlintasan ilegal.
Program tersebut akan memanfaatkan teknologi drone hasil pengembangan ITB yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI).
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengungkapkan, gagasan itu berawal dari pengamatannya terhadap teknologi pengamanan perbatasan saat menghadiri pameran pertahanan di Singapura.
“Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri di Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya lihat ada berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya. Tapi kok ternyata tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara,” kata Hendarsam Marantoko.
Menurutnya, Indonesia memiliki garis perbatasan darat sepanjang 3.111 kilometer, sementara jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pos Lintas Batas (PLB) masih terbatas.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mengawasi jalur-jalur tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkan untuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, maupun penyelundupan komoditas.
Pagar Digital akan diprioritaskan di wilayah perbatasan darat Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.
Adapun untuk wilayah laut, pengawasan difokuskan di Kepulauan Riau, Batam, dan jalur penyeberangan di sekitarnya.
Sistem pengawasan tersebut menggabungkan Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang bertugas memantau area luas dari ketinggian hingga 1.000 meter selama 24 jam dan Drone Mantis yang melakukan pendekatan visual ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan.
“Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis,” kata Hendarsam Marantoko.
Hendarsam menyebut kerja sama Imigrasi, ITB, dan PT Dirgantara Indonesia menjadi bagian dari upaya membangun teknologi pengawasan nasional yang tidak bergantung pada sistem asing.
“Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan,” ucap Hendarsam Marantoko.
DAERAH
HUT Bhayangkara ke-80, Pemkab Merangin Komit Perkuat Sinergitas dengan Polri
DETAIL.ID, Merangin – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang digelar di lapangan Mapolres Merangin pada Rabu, 1 Juli 2026.
Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Merangin, AKBP Kiki Firmansyah.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap dedikasi Polri, khususnya jajaran Polres Merangin, dalam menjaga kondusivitas di wilayah hukum Kabupaten Merangin.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin dan masyarakat, kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 untuk Polri, khususnya Polres Merangin. Hari jadi ini merupakan momentum refleksi untuk menatap masa depan,” ujar Wakil Bupati A. Khafidh usai upacara.
Ia menambahkan bahwa selama ini Polres Merangin telah bekerja secara maksimal dalam membantu masyarakat, baik di bidang ketertiban, keamanan, maupun dalam mendorong kesejahteraan warga.
“Harapan kami, Pemkab Merangin dapat selalu bersinergi dengan Polres Merangin. Segala upaya yang kita lakukan ini muaranya adalah demi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Merangin,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah menegaskan komitmen institusinya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, momentum HUT Bhayangkara ke-80 ini harus menjadi pemacu profesionalisme kerja seluruh personel.
“Profesionalisme adalah hal yang memperkuat kami agar semakin mantap dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami tetap berkomitmen bahwa Polri hadir untuk masyarakat,” kata Kapolres tegas.
AKBP Kiki juga berharap ke depan jajaran Polres Merangin dapat terus mengevaluasi diri agar bisa menjadi institusi yang semakin dekat di hati rakyat.
“Harapan kami, kami dapat terus meningkatkan pelayanan, meningkatkan profesionalisme kerja, dan menjadi polisi yang dicintai masyarakat,” ucapnya.
Senada dengan pemerintah daerah, Wakil Ketua I DPRD Merangin, Herman Effendi, juga turut menyampaikan ucapan selamat dan apresiasinya kepada institusi kepolisian.
“Kami atas nama lembaga dewan dan seluruh masyarakat Kabupaten Merangin, tentunya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia,” ujar Herman. (*)
DAERAH
Semarak HUT ke-58, BPJS Kesehatan Ajak Warga Rutin Olahraga dan Cegah Penyakit
DETAIL.ID, Jakarta – BPJS Kesehatan menggelar Health Fun Run di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Minggu, 28 Juni 2026, sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58.
Kegiatan yang diikuti berbagai komunitas lari itu menjadi bagian dari komitmen BPJS Kesehatan memperkuat upaya promotif dan preventif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengajak masyarakat membudayakan hidup sehat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyebut keberhasilan Program JKN tidak hanya dilihat dari layanan kesehatan bagi masyarakat yang sakit, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit.
“Program JKN dibangun atas semangat gotong royong. Karena itu, kami tidak hanya berupaya memberikan perlindungan kesehatan saat masyarakat membutuhkan layanan, tetapi juga terus memperkuat berbagai upaya promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan produktif,” ujar Pujo.
Hingga 1 Juni 2026, jumlah peserta JKN telah melampaui 285 juta orang atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia.
Layanan tersebut didukung oleh 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 3.221 rumah sakit dan klinik utama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
BPJS Kesehatan juga mencatat lebih dari 79 juta peserta JKN mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan sepanjang 2025.
Dari jumlah tersebut, sekitar 23 juta peserta memiliki risiko hipertensi dan 17 juta peserta berisiko diabetes melitus.
Selain itu, terdapat lebih dari 400 ribu peserta JKN berusia di bawah 45 tahun yang didiagnosis diabetes melitus dan lebih dari satu juta peserta pada kelompok usia yang sama terdiagnosis hipertensi.
“BPJS Kesehatan juga terus mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat, di antaranya melalui Prolanis Muda, Skrining Riwayat Kesehatan, serta edukasi kesehatan. Kegiatan Health Fun Run hari ini menjadi salah satu sarana untuk mengajak masyarakat membiasakan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang dilakukan secara berkelanjutan,” kata Pujo.
Pujo berharap semangat hidup sehat yang dibangun melalui kegiatan tersebut terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memperkuat keberlanjutan Program JKN sekaligus mendukung terwujudnya generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, mulai menerapkan pola hidup sehat sejak dini.
“Gotong royong merupakan nilai yang harus terus dijaga. Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Untuk generasi muda, jangan menunda memulai kebiasaan hidup sehat karena menjaga kesehatan dapat dilakukan melalui konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, serta menerapkan pola hidup sehat,” kata Raffi.
Raffi menilai kegiatan Fun Run menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan harus dimulai sekarang, bukan menunggu waktu lain.
“Sehat itu ada dua, dimulai dari hati dan mentransfer ke otak. Kalau kita niatkan untuk sehat, pasti mindset di otak akan langsung tergerak. Sehat itu mahal, jadi kita harus jaga kesehatan sejak dini,” tutur Raffi. (*)



