ADVERTORIAL
Cakap Ketua Edi: BLT Sebagai Solusi yang Dibutuhkan Emak-emak
detail.id/, Jambi – Kita semua sedang dalam kondisi sulit. Salah siapa? Tidak sesiapa. Semua mengalami ini. Jadi, ya, tak perlu cari-cari kesalahan kepada siapapun, bukan?
Sejak pandemi covid-19 melanda negeri ini termasuk Provinsi Jambi, ekonomi langsung berpengaruh kepada semua sektor dan profesi. Petani, pekerja swasta, pengusaha bahkan profesi lain, seketika mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Sebagian malah ambruk sampai ke dasar.
Pekerja banyak yang tiba-tiba jadi pengangguran akibat PHK di mana-mana. Petani dan pengusaha kehilangan pendapatan karena daya beli masyarakat anjlok. Lalu rantai masalah ini kian terbuhul menjadi benang kusut akibat pandemi yang menahun.
Setelah dua tahun mengalami penurunan ekonomi, dan kita akan bangkit, tiba-tiba kondisi dunia berubah. Perang Rusia – Ukraina yang sangat jauh dari negeri kita, lambat laun membawa dampak negatif bagi kita semua.
Harga minyak goreng naik bahkan sempat langka, gara-gara Eropa yang terimbas perang Rusia-Ukraina, kesulitan mendapat pasokan minyak goreng. Ini membawa dampak besar bagi pasar minyak goreng dunia. Barang satu ini menjadi salah satu produk buruan bagi negara-negara maju.
Sampai ke kita bukan masalah ini? Tentu sampai. Lihat, sebulan lalu, kelangkaan minyak goreng melanda negeri ini. Emak-emak sampai turun ke mini market-mini market, mal-mal, swalayan-swalayan demi mendapatkan minyak goreng yang cukup untuk menghidupi dapur rumah tangga.
Saya sampai mau menangis melihat kondisi ini. Tetapi mau apa dikata. Semua ini tak bisa dihindarkan. Dunia yang membuat emak-emak dan dapur kita “meringis”.
Melihat kondisi memprihatinkan ini, pemerintah dengan semua aparaturnya dari segala jenjang turun tangan. Bergegas mencari solusi. Semua sektor dilibatkan. Akhirnya kelangkaan minyak goreng lambat laun bisa teratasi. Walau harganya belum teratasi secara maksimal.
Namun belum menghirup nafas lega, tiba-tiba harga minyak dunia meroket. Bahan bakar minyak di Indonesia ikut naik. Imbasnya, lagi-lagi kita, rakyat Indonesia termasuk Provinsi Jambi.
Mulai dari BBM Dexlite, terpaksa dinaikkan Pertamina. Menyusul minyak Pertamax juga naik. Akibatnya motor dan mobil masyarakat membengkak biaya pembelian bahan bakarnya.
Efek domino kenaikan bahan bakar minyak ini, membuat bahan kebutuhan pokok yang notabene disalurkan lewat darat yang tentunya menggunakan kendaraan, otomatis ikut naik harganya. Dampaknya, bisa kita rasakan bersama, dapur emak-emak kembali “meringis”.
Emak-emak menjerit! Kita terjepit!
Pemerintah lagi-lagi bekerja keras mengatasi masalah ini. Di tengah keterbatasan anggaran dan tumpukan masalah, pemerintah kita terpaksa membuat keputusan-keputusan cepat. Harus segera! Kalau tidak, rakyat akan menderita, atau bisa dibilang, rakyat yang tadinya melarat kini bisa sekarat.
Tak ada pilihan lain. Solusi tercepat adalah menggelontorkan banyak bantuan langsung tunai (BLT).
Di tengah mengatasi covid-19 dan dampaknya, pemerintah RI menggelontorkan berbagai bantuan dan subsidi. Mulai dari bantuan Covid, bantuan pra kerja, bantuan subsidi upah, bantuan subsidi kredit macet dan banyak bantuan lain.
Bantuan-bantuan ini berhasil sampai ke masyarakat. Tak percaya? Lihat, kondisi Indonesia relatif aman dan kondusif bukan? Ini berkat bantuan yang cepat digelontorkan pemerintah ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih ringan menjalani hidup di tengah pandemi covid yang menjepit semua.
Lalu minyak goreng yang harganya naik. Pemerintah lagi-lagi dengan cepat menggelontorkan bantuan langsung tunai minyak goreng. Sasarannya masih sama, kini termasuk UKM-UKM yang produktif dan terpengaruh dengan kenaikan harga minyak goreng ini.
Bantuan-bantuan ini seyogianya cepat dikucurkan oleh instansi turunan terkait. Harus cepat, kawan! Supaya masyarakat kita bisa terselamatkan dari kondisi menyulitkan ini.
Lalu apalagi? Tunggu saja. Ya, bersabar saja. Percayalah kepada pemerintah kita yang kini sedang berpikir dan bekerja keras untuk kita.
Yang jelas, kita kawal bantuan-bantuan itu agar tepat sasaran. Karena ini solusi yang sangat dibutuhkan emak-emak yang dapurnya terancam.
Edi Purwanto,
Ketua DPRD Provinsi (juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jambi)
ADVERTORIAL
Gus Fawait Pastikan Wajah Baru Jalan Kartini Rampung Akhir Tahun, Siap Jadi Magnet Ekonomi Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, meninjau langsung perkembangan pembangunan kawasan foodstreet di Jalan Kartini, Kelurahan Kepatihan, Sabtu, 11 April 2026 sore.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pengerjaan proyek tetap berjalan di jalur yang benar sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
Dalam pengecekan tersebut, Gus Fawait memberikan arahan agar pengerjaan dilakukan secara teliti tanpa mengabaikan sisi estetika bangunan.
Ia menilai kawasan ini memiliki nilai strategis untuk mengubah wajah kota sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi warga Jember.
“Membangun jalan itu mudah, tinggal aspal atau beton saja. Tapi karena ini dirancang sebagai daya tarik wisata kuliner, perlu ketelitian dan proses yang matang. Insya Allah, akhir tahun ini sudah bisa selesai,” kata Gus Fawait.
Menyadari potensi keramaian yang akan terjadi di wilayah tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember kini mulai menyiapkan simulasi pengaturan lalu lintas.
Hal ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan masyarakat saat kawasan Kartini mulai beroperasi sebagai sentra kuliner modern.
“Kami tidak ingin terburu-buru namun hasilnya tidak maksimal. Semuanya harus ditata dengan baik, dibangun dengan kualitas tinggi, sehingga nantinya benar-benar menjadi simbol keramaian sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Kabupaten Jember,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Gaya Kepemimpinan Terbuka, Gus Fawait Uji Publik Program Unggulan Lewat Livestreaming di Wadul Guse
DETAIL.ID, Jember – Era baru transparansi pemerintahan di Kabupaten Jember telah dimulai melalui terobosan livestreaming bertajuk “Gus Bupati Menjawab” di channel YouTube Wadul Guse pada Jumat, 10 April 2026 malam.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, dengan berani membuka ruang diskusi terbuka untuk menjawab langsung keraguan, kritik, hingga isu miring yang beredar di masyarakat.
Di hadapan penonton digital, ia membuktikan bahwa komunikasi antara pemerintah dan rakyat kini dapat dilakukan secara inklusif tanpa sekat birokrasi yang kaku.
Dalam forum tersebut, Gus Fawait didampingi jajaran pakar, mulai dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Kepala Bapenda Jember Achmad Imam Fauzi, hingga akademisi lintas universitas seperti Prof. Agus Trihartono dan Dr. Irfan Kharisma Putra.
Kehadiran para ahli ini memperkuat basis data dan objektivitas dalam membedah setiap kebijakan daerah yang sedang berjalan.
Membuka sesi tersebut, Gus Fawait menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi.
“Kami hadir di sini bukan untuk retorika atau hiburan semata, tapi untuk memberikan kepastian. Publik berhak tahu apa yang sedang kita kerjakan dan mengapa kebijakan itu diambil,” ujarnya lugas.
Sorotan utama dalam diskusi ini tertuju pada efektivitas program Mlijo Cinta dan Bunga Desaku.
Program Mlijo Cinta yang fokus pada pemberdayaan pedagang sayur keliling sempat dihujani pertanyaan kritis mengenai distribusinya di akar rumput.
Namun, Gus Fawait menjelaskan bahwa program ini adalah ekosistem yang menghubungkan produsen lokal dengan pasar domestik secara langsung, bukan sekadar bantuan modal biasa.
Di sisi lain, program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) juga memicu perdebatan mengenai urgensinya di era digital.
Menanggapi keraguan masyarakat terkait efisiensi anggaran program tersebut, Gus Fawait memberikan argumen yang sangat rasional mengenai pentingnya penyelesaian masalah di lapangan.
“Bunga Desaku adalah cara kami menjemput masalah sebelum menjadi bom waktu. Banyak persoalan di desa yang tidak bisa dipahami hanya dari balik meja di kantor kabupaten. Dengan hadir langsung, keputusan bisa diambil dalam hitungan jam, bukan minggu,” kata Gus Fawait tegas saat menjawab interaksi salah satu netizen.
Selain membedah program populer, Gus Fawait juga memaparkan langkah konkret dalam menangani kemiskinan dan optimalisasi infrastruktur bandara.
Meski menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam, bupati tetap tenang dan secara transparan mengakui kendala di lapangan sembari menawarkan solusi jangka panjang.
ADVERTORIAL
Kemenkumham Jatim Kawal Perda Jember, Jamin Aturan Tetap Utuh Hingga ke Tangan Dewan
DETAIL.ID, Jember – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Haris Sukamto, terjun langsung memastikan penyusunan regulasi di Kabupaten Jember berjalan sesuai jalur.
Dalam pertemuan di Kantor Pemkab Jember pada Jumat, 10 April 2026, Haris mengatakan bahwa naskah akademik bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan dasar utama agar sebuah peraturan tepat sasaran.
Haris mengingatkan agar setiap rancangan peraturan daerah diawali dengan perencanaan matang.
Hal ini bertujuan agar fungsi dan substansi dari peraturan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat Jember.
“Penyusunan naskah akademik ini sangat penting bagi proses pembentukan peraturan daerah. Semuanya harus diawali dengan perancangan yang matang. Pokok-pokok pikiran dalam perancangan ini harus tepat agar fungsi substansi dari perda tersebut terpenuhi sepenuhnya,” ujar Haris Sukamto.
Tujuan utama dari pengawalan ini adalah kepastian hukum.
Haris ingin memastikan produk hukum yang lahir memiliki kualitas yang terjaga, sehingga siapapun yang menjalankan aturan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
“Semangat kami adalah memastikan Perda yang terbentuk mampu menjamin kepastian hukum. Mutu dan kualitas produknya harus terjaga dengan baik, sehingga siapapun pelaksananya nanti, mereka memiliki payung hukum yang kuat dalam menjalankan aturan tersebut,” ucapnya.
Meski tugas teknis Kemenkumham biasanya selesai di tahap harmonisasi, Haris berkomitmen memantau perkembangan regulasi hingga ke pembahasan politik di DPRD.
Ia meminta pihak eksekutif tetap konsisten menjaga isi draf agar tidak berubah atau terpotong akibat kepentingan politik yang dominan di legislatif.
“Kami berharap proses ini tetap on the track. Saat masuk ke ranah politik di DPRD, pemerintah daerah sebagai penggagas harus mampu mempertahankan substansi perda tersebut agar hasilnya utuh, tidak terpotong-potong, dan kepentingan politiknya tidak terlalu mendominasi,” tutur Haris.
Pj. Sekda Jember, Akhmad Helmi Luqman; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah, Ratno C. Sembodo; Kepala Bagian Hukum Ervan Setiawan; serta sejumlah pimpinan OPD terkait hadir dalam kegiatan tersebut.



