Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Komisi I DPRD Tegaskan Diskominfo Tanjungjabung Timur Harus Didukung

Published

on

DETAIL.ID, Tanjungjabung Timur – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim) mendapat dukungan penuh komisi I DPRD Tanjungjabung Timur. Dukungan tersebut berkaitan dengan penguatan kapasitas Kominfo. Mulai dari penambahan ruang gedung kantor, penambahan kelengkapan peralatan studio dan peliputan, penambahan bandwidth internet hingga peningkatan sumber daya manusia.

Hal itu diungkap langsung dalam rapat pansus LKPJ terhadap anggaran tahun 2021 di ruang Komisi I DPRD Tanjungjabung Timur pada Kamis, 7 April 2022. Pernyataan dukungan itu disampaikan setelah mendengar paparan Kadis Kominfo Herman Toni terkait kendala – kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas Kominfo. Dari paparan Kominfo tersebut diungkap bahwa kondisi kantor Diskominfo sudah tidak lagi refresentatif. Apalagi saat ini tugas kehumasan yang berkaitan dengan kemitraan dengan media massa menjadi penugasan baru pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Peralatan yang digunakan juga masih sangat minim. Kamera foto dan video masih pinjam pakai dari bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Selain itu bandwidth untuk kebutuhan E-government yang melayani seluruh OPD juga masih tidak bertambah sejak tiga tahun lalu.

“Tolong notulen, Saya minta TAPD yang hadir untuk memasukkan ini sebagai prioritas, kami komisi satu mendukung penuh penguatan Kominfo,”ujar Yudi Hariyanto dari Nasdem.

Dikatakan Yudi, dia merasa prihatin dengan kondisi Kominfo sebagai ujung tombak komunikasi dan informasi di Tanjabtim. Dia berharap kekurangan sarana prasarana jangan sampai menghambat kinerja Kominfo. Apalagi sekarang salah satu tugas pokok Kominfo adalah pelayanan kepada para jurnalis. “Karena itu penambahan ruangan dan peralatan kerja harus masuk prioritas,” ujarnya.

Sebelumnya sejumlah anggota komisi I yang tergabung dalam pansus I LKPJ itu juga sempat menanyakan beberapa persoalan terkait kinerja dan serapan anggaran Diskominfo tahun 2021. Ambo Acok misalnya, anggota DPRD Dapil II ini menanyakan upaya menghadirkan signal seluler di sejumlah desa yang masih blankspot. Lalu Alam Bakri yang bertanya tentang penanganan soal perijinan menara non seluler yang sempat heboh di media sosial. Kepada pansus I yang langsung diketuai Harmah, Kadis Kominfo menjelaskan dengan gamblang bahwa upaya mengatasi blankspot butuh dukungan DPRD dalam kaitan mengkomunikasikan dengan pihak provider dan penyedia menara seluler. Sedangkan persoalan menara non seluler yang sempat heboh di medsos, hal itu sudah diselesaikan dengan turunnya tim lengkap yang memberikan edukasi serta bimbingan pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung.

Advertisement

ADVERTORIAL

Gus Fawait Amankan Bantuan Pusat Rp500 Miliar untuk Jember

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait foto bersama usai menemui jajaran kementerian di Jakarta, Rabu (28/10/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, membawa kabar perihal dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp500 miliar.

Kepastian alokasi dana untuk pembenahan sektor kesehatan, kelautan dan perikanan, serta peternakan tersebut diperoleh Gus Fawait usai menemui jajaran kementerian di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026, bersamaan momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.

Dari total dana tersebut, porsi terbesar senilai Rp400 miliar diarahkan untuk revitalisasi sarana kesehatan masyarakat.

Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada 2027 dengan menyasar 50 puskesmas di 31 kecamatan, serta tiga fasilitas medis milik pemkab yaitu RSD dr. Soebandi Patrang, RSD Balung, dan RSD Kalisat.

“Alhamdulillah, kami bisa memastikan bahwa tahun 2027 akan dimulai revitalisasi puskesmas dan juga revitalisasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.

Kesepakatan pembenahan infrastruktur medis ini tercapai dalam pertemuan Gus Fawait bersama dua Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus dan Dante Saksono Harbuwono.

Langkah ini melengkapi jangkauan Universal Health Coverage (UHC) Jember yang per 1 Oktober 2026 telah mencakup 98,69 persen atau 2.613.815 jiwa dari total 2.648.587 penduduk.

Pemkab Jember sebelumnya telah mengoperasikan program home care dokter keluarga yang ditopang 50 unit kendaraan serta 1.200 tenaga kesehatan dengan skema tugas 24 jam.

Skema ini menyasar warga miskin, lansia sakit kronis, ibu hamil risiko tinggi, penyandang disabilitas, dan anak stunting.

Tambahan pula, 38 armada Mobil Cinta disiagakan khusus untuk mengantar pulang pasien tidak mampu dan peserta UHC kelas III yang selesai menjalani perawatan.

Di luar urusan medis, Gus Fawait menjalin koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berbuah alokasi bantuan peralatan tangkap dan budidaya senilai Rp100 miliar bagi nelayan laut serta pembudidaya air tawar.

“Ini adalah kado di Hari Sumpah Pemuda untuk Kabupaten Jember. Perhatian Presiden Prabowo kepada daerah tidak perlu diragukan lagi,” ujar Gus Fawait.

Sementara pada sektor peternakan, pertemuannya dengan Kementerian Pertanian menghasilkan komitmen bantuan bagi peternak unggas, domba, dan sapi untuk periode 2026–2027.

Program ini ditargetkan mampu meningkatkan skala ekonomi masyarakat perdesaan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bupati Fadhil Arief Ikuti Survei Akreditasi KARS RSUD HAMBA, Dorong Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

DETAIL.ID

Published

on

Batanghari – Bupati Batanghari, Fadhil Arief mengikuti secara daring melalui zoom meeting pelaksanaan survei akreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe (RSUD HAMBA), Selasa, 27 Oktober 2026.

Kegiatan survei akreditasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memastikan penerapan standar pelayanan rumah sakit berjalan optimal, serta memperkuat keselamatan pasien.

Keikutsertaan Bupati Fadhil Arief menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Batanghari terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui proses akreditasi, rumah sakit diharapkan tidak hanya memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi juga terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

Peningkatan mutu pelayanan menjadi hal penting agar RSUD HAMBA mampu memberikan layanan yang profesional, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Selain itu, survei akreditasi KARS diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat sistem tata kelola rumah sakit, serta memacu inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Batanghari terus mendorong RSUD HAMBA untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin dipercaya masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan secara optimal.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, dan seluruh unsur terkait, peningkatan mutu layanan diharapkan dapat berjalan secara konsisten.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sekaligus mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Batanghari.

Dengan pelaksanaan survei akreditasi ini, RSUD HAMBA diharapkan terus memperkuat standar pelayanan, keselamatan pasien, dan tata kelola rumah sakit demi menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bupati Fadhil Arief Ikuti Rakor Bersama Menteri Kehutanan, Pencegahan Karhutla Jadi Prioritas

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Bupati Batanghari, Fadhil Arief ikut menghadiri rapat koordinasi tentang percepatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi.

Rapat koordinasi lintas sektor terkait penanganan karhutla dan penggunaan bantuan pemerintah pusat itu dipimpin Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, di Ruang VIP Bandara Sultan Thaha Jambi, pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Selain Bupati Batanghari Fadhil Arief, rapat tersebut dihadiri Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, Kapolda Jambi Irjen Widodo, unsur TNI, Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati Sarolangun Hurmin, dan instansi terkait lainnya.

Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengapresiasi upaya penanganan karhutla yang telah dilakukan di Provinsi Jambi.

Ia meminta seluruh pihak mempercepat pemadaman titik api yang tersisa, mencegah munculnya titik api baru, meningkatkan patroli darat, serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.

Menteri Kehutanan juga menekankan agar bantuan pemerintah pusat yang bersumber dari Presiden RI digunakan secara maksimal, transparan, dan akuntabel, dengan pengawasan yang baik serta koordinasi antarlembaga yang berkelanjutan.

Sementara, Bupati Batanghari Fadhil Arief bilang, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama dan komitmen semua pihak.

Pihaknya siap mendukung upaya pencegahan dan pemadaman, serta mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.

“Bantuan pemerintah juga harus dimanfaatkan secara optimal agar penanganan karhutla berjalan efektif dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Fadhil Arief. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs