ADVERTORIAL
Pendapat Akhir Fraksi DPRD Tanjungjabung Timur Terhadap Laporan Pansus Ranperda
detail.id/ – Tanjungjabung Timur Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tanjungjabung Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)Kabupaten Tanjungjabung Timur pada masa persidangan ke II, selasa 05 April 2022 Di ruangan Sidang Utama DPRD.
Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Mahrup hadir juga Sekretaris Daerah TanjungjabungTimur, Sapril. S.IP, unsur pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekawan dan Asisten Setda, Staf Ahli Bupati juga para kepala OPD.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan terima kasih kepada pansus ranperda DPRD Tanjungjabung Timur dan SKPD terkait dan kepada pemerintah tanjab timur yang telah menyelesaikan pembahasan sesuai jadwal yang ditetapkan bersama walau dimasa pandemi covid-19, namun tetap menerapkan protokol kesehatan.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan menerima laporan hasil pembahasan pansus dan selanjutnya Fraksi PAN menyetujui Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, menjadi Peraturan Daerah.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyarankan agar kepada seluruh SKPD, ke depan dalam menyusun Rencana anggaran agar dapat mempedomani peraturan peraturan berkaitan dengan Pengelolaan keuangan daerah. dan akhirnya Fraksi Golongan Karya sepakat dengan pansus untuk dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada Pansus DPRD Tanjungjabung Timur dengan penuh tanggung jawab membahas Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah tahun 2022.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan terhadap Ranperda ini bahwa PDI Perjuanagn sependapat dengan laporan Pansus pokok-pokok pengelolaan keuangan kabupaten Tanjungjabung Timur tahun 2022 untuk disampaikan pada sidang paripurna dan terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan Haris bisa berjalan dengan baik karena peraturan ini merupakan pedoman dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah.
Kemudian Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten TanjungJabung Timur Tahun 2022 Menjadi Peraturan Daerah (PERDA).
Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR) pada prinsipnya menyetujui laporan Pansus terkait Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah selagi sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Fraksi Bulan Bintang Indonesia (BBI) mengharapkan seluruh instansi terkait untuk segera melaksanakan sosialisasi Perda agar dalam pelaksanaan tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.
Fraksi BBI sepakat dan setuju atas kesepakatan dalam pembahasan antara Pansus DPRD dan pihak eksekutif , dengan harapan fraksi BBI semoga Perda yang dibuat dapat berguna untuk kesejahteraan masyarakat Tanjungjabung Timur.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Minta Puskesmas di Sekitar Wisata Jember Siaga Selama Libur Lebaran
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, meminta puskesmas di sekitar kawasan wisata menyiagakan ambulans dan tenaga medis selama periode libur Lebaran, Jumat, 20 Maret 2026.
Instruksi tersebut ia sampaikan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar layanan kesehatan tetap tersedia di lokasi yang berpotensi mengalami lonjakan kunjungan wisatawan.
“Saya minta puskesmas, khususnya yang di sekitar wilayah wisata, kiranya nanti untuk bersiap siaga terkait masalah ambulans apabila dibutuhkan oleh masing-masing objek wisata di Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Gus Fawait juga meminta perhatian khusus pada kawasan wisata yang diperkirakan dipadati pengunjung selama libur Lebaran.
“Jangan sampai ada daerah-daerah yang menjadi pusat titik kumpul massa malah tidak ada ambulans dan tenaga medisnya. Terutama Papuma dan Watu Ulo ini akan membeludak sehingga perlu dukungan penuh untuk memastikan mereka standby di sana,” ujarnya.
Penyiagaan tenaga medis dan ambulans di kawasan wisata tersebut bertujuan memastikan wisatawan dan masyarakat sekitar memperoleh layanan kesehatan dengan cepat ketika terjadi keadaan darurat selama masa libur Lebaran.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jember, Muhammad Zamroni, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memetakan sembilan titik strategis yang menjadi fokus penyiagaan layanan kesehatan selama masa libur.
“Penyiagaan personel medis ini dijadwalkan berlangsung mulai 13 Maret hingga 29 Maret 2026,” ucap Zamroni.
Beberapa lokasi yang menjadi prioritas meliputi Alun-alun Jember, Kecamatan Puger dan kawasan sekitarnya seperti Pondok Dalem dan Paseban, serta destinasi wisata Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Ajak Warga Jember Manfaatkan Layanan Publik Gratis
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengajak warga memanfaatkan berbagai layanan publik gratis saat Safari Ramadan di Kecamatan Ledokombo, Selasa, 17 Maret 2026.
Gus Fawait menggunakan agenda tersebut untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyampaikan berbagai program layanan yang dapat diakses warga Kabupaten Jember tanpa biaya.
Dalam rangkaian kegiatan itu, ia berdialog dengan berbagai elemen masyarakat di Ledokombo.
Ia juga menyerahkan santunan kepada anak yatim serta meresmikan pemasangan instalasi listrik gratis bagi warga kurang mampu.
Gus Fawait menguraikan bahwa sebagian warga masih belum mengetahui hak mereka dalam mengakses layanan publik yang telah disediakan pemerintah daerah.
“Kabupaten Jember ini memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Ternyata di lapangan, masih banyak warga yang belum tahu kalau ada program pengobatan gratis hanya dengan KTP, pembuatan dokumen kependudukan yang mudah, dan lain sebagainya,” ujar Gus Fawait.
Melalui Safari Ramadan tersebut, ia juga memberi penjelasan mengenai program Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan warga memperoleh layanan pengobatan gratis cukup menggunakan KTP.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberi kemudahan dalam pengurusan berbagai dokumen administrasi kependudukan.
Selain layanan kesehatan dan administrasi kependudukan, sosialisasi tersebut turut membahas isu lain di masyarakat, antara lain pencegahan pernikahan dini, penurunan angka stunting, serta persoalan infrastruktur.
Pada akhir kegiatan, Gus Fawait mengajak warga memanfaatkan layanan pengaduan Wadul Gus’e untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari warga miskin yang belum menerima bantuan hingga kendala pelayanan publik di Kabupaten Jember.
ADVERTORIAL
Bupati Jember Larang ASN Pakai Mobil Dinas untuk Mudik
DETAIL.ID, Jember – Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk keperluan mudik Lebaran.
Penegasan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Bupati Jember tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus mencegah penyalahgunaan fasilitas negara.
Gus Fawait menyebut, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat serta imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengendalian gratifikasi pada momentum hari raya.
“Sudah ada pelarangan, termasuk dari KPK. Karena ini sudah jelas dari pemerintah pusat, otomatis kita harus mengikuti,” ujarnya saat ditemui dalam kegiatan sahur bersama, Senin, 16 Maret 2026)m.
Ia menekankan bahwa kendaraan dinas hanya diperuntukkan bagi kepentingan kedinasan dan pelayanan publik, bukan untuk kebutuhan pribadi ASN.
“Fasilitas negara harus digunakan secara tepat guna. Kendaraan dinas bukan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk mudik Lebaran,” katanya.
Untuk memastikan kebijakan berjalan optimal, Bupati telah menginstruksikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) agar segera menyosialisasikan surat edaran tersebut kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember.
Selain itu, Pemkab Jember juga mulai menerapkan langkah efisiensi penggunaan kendaraan operasional.
Dalam beberapa agenda dinas, pejabat daerah terlihat menggunakan satu kendaraan secara bersama sebagai bentuk penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan pengendalian belanja operasional.
“Kita ingin memberi contoh bahwa penggunaan fasilitas negara harus benar-benar efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.



