ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Dukung Usulan Dana Bagi Hasil Antara Pusat dan Pemerintah Daerah
detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung penuh usulan dari Pemerintah Daerah terkait usulan dana bagi hasil lainnya berdasarkan Undang Undang nomor 1 Tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan Al Haris saat menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Jambi pada Rapat Koordinasi Usulan Dana Bagi Hasil Lainnya Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berlangsung di The Anvaya Beach Resort Bali, Kecamatan Kuta, Bali, Senin 9 Mei 2022.
“Kita sangat mendukung usulan dari Pemerintah Daerah se Indonesia terkait dana bagi hasil lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang Undang nomor 1 Tahun 2022, terlebih Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi penghasil sumber daya alam yang melimpah. Kita memiliki kelapa sawit, karet, kopi, kayu manis, pinang dan lainnya,” ujar Al Haris.
Al Haris menuturkan, saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap Provinsi di Indonesia semakin berkurang. Sehingga dalam Rapat Koordinasi ini setiap Pemerintah Provinsi se Indonesia mengusulkan dan berjuang agar Pemerintah Pusat mengakui pajak bagi hasil untuk Pemerintah Daerah.
“Mudah mudahan, ini merupakan sejarah tersendiri bagi Pemerintah Provinsi se Indonesia yang telah menginisiasi dan memperjuangkan dana bagi hasil untuk Pemerintah Daerah bisa diakui oleh Pemerintah Pusat. Khususnya pajak dari sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan PAD Pemerintah Daerah se Indonesia,” kata Al Haris.
“Meningkatnya PAD Pemerintah Daerah tentu akan berimbas pada inovasi disetiap daerah, dimana Pemerintah Pusat terus mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai inovasi. Pemerintah Pusat melalui Badan Riset Inovasi Nasional menginginkan percepatan daya saing inovasi di daerah daerah guna mendukung perkembangan daerah,” ujar Al Haris.
Al Haris menjelaskan, dengan adanya usulan dana bagi hasil ini yang berimbas pada meningkatnya PAD di setiap daerah. Lebih mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan berbagai inovasi, karena memerlukan biaya untuk melakukan inovasi inovasi.
“Kita mengharapkan dengan meningkatnya PAD Pemerintah Daerah dapat bersaing dengan negara lainnya dan membangkitkan inovasi inovasi yang ada di daerah. Sehingga kemajuan Pemerintah Daerah di Indonesia bisa berjalan secara beriringan. Kita saat ini mengencangkan ikat pinggang dalam membangun daerah karena PAD yang minim, semoga usulan ini disetujui oleh Pemerintah Pusat sehingga PAD kita meningkat dan dapat membangun daerah lebih maksimal lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Al Haris juga mengungkapkan, Rapat Koordinasi ini memiliki tujuan utama untuk menjaga kepentingan daerah khususnya Provinsi penghasil sumber daya alam.
Sehingga terjadi kesepakatan dalam mengusulkan kepada Pemerintah Pusat terkait skema serta penambahan jenis komponen dana bagi hasil sumber daya manusia. Hal ini sebagaimana amanah pada pasal 123 Undang Undang nomor 1 Tahun 2022.
“Kita mengharapkan, Pemerintah Pusat dapat mengakomodir kebutuhan dan permintaan dari Pemerintah Daerah penghasil sumber daya alam dalam menindaklanjuti undang undang tersebut yang nantinya akan diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Sehingga dapat membantu dalam meningkatkan PAD Pemerintah Daerah,” ucap Al Haris
ADVERTORIAL
Warga Jember Rasakan Manfaat Nyata Layanan JKN, Berobat Jadi Lebih Tenang
DETAIL.ID, Jember – Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dirasakan langsung oleh masyarakat dari berbagai kalangan sebagai bentuk perlindungan saat membutuhkan layanan medis.
Hal tersebut dialami Fatimah (45), seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, yang telah lama terdaftar sebagai peserta JKN.
Bagi dirinya, program ini menghadirkan rasa tenang bagi keluarga manakala harus menjalani proses pengobatan di fasilitas kesehatan.
Sebagai bagian dari peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah, Fatimah menceritakan pengalamannya ketika menghadapi gangguan kesehatan pada saluran kemih atau urologi.
Kondisi tersebut memaruskannya memperoleh penanganan medis secara komprehensif hingga harus dirujuk ke rumah sakit.
Situasi itu membuatnya menyadari bahwa ketersediaan jaminan pembiayaan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya untuk mengantisipasi besarnya biaya pemeriksaan lanjutan maupun tindakan medis di rumah sakit.
“Bagi saya, Program JKN ini sangat membantu. Kita tidak pernah tahu kapan akan sakit dan membutuhkan pengobatan. Dengan adanya JKN yang iurannya ditanggung pemerintah, saya merasa lebih tenang karena ketika saya atau keluarga membutuhkan pelayanan kesehatan, tidak perlu terlalu khawatir memikirkan biaya pengobatannya,” ujar Fatimah, Jumat, 30 Oktober 2026.
Selain aspek pembiayaan, kemudahan akses serta mutu pelayanan di fasilitas kesehatan turut mendatangkan kesan positif baginya selama menjalani rangkaian perawatan.
Ia menilai pihak fasilitas kesehatan terus berbenah memberikan pelayanan terbaik demi kenyamanan pasien.
“Selama menggunakan JKN, saya merasa sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan. Ketika membutuhkan pengobatan, kami bisa mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Saya juga melihat rumah sakit terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya agar pasien merasa lebih nyaman,” tuturnya.
Di akhir pengalamannya, Fatimah menyampaikan harapan agar Program JKN dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga.
Menurutnya, program ini merefleksikan semangat gotong royong dalam memenuhi hak dasar kesehatan bagi masyarakat luas.
“Menurut saya, JKN sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya jaminan kesehatan ketika sudah sakit. Saya berharap program ini terus ada dan semakin baik pelayanannya, karena manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat seperti kami,” ucapnya. (*)
ADVERTORIAL
Dokter Puskesmas Semboro Jember Rasakan Dampak Nyata JKN Lewat Semangat Gotong Royong
DETAIL.ID, Jember – Setiap hari, Puskesmas Semboro di Kabupaten Jember kedatangan warga yang ingin berobat dengan memanfaatkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah satu dokter umum di puskesmas tersebut, dr. Ignatius Yuli Sugiarto (50), menyaksikan langsung bagaimana program ini membantu masyarakat memperoleh layanan medis tanpa beban biaya pengobatan yang besar.
Bagi dr. Sugiarto, kemudahan akses tersebut memberikan rasa aman bagi peserta ketika membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan medis.
Situasi ini membuat pasien bisa lebih fokus menjalani proses pengobatan dan pemulihan tanpa dihantui kecemasan finansial.
“Setiap hari saya melayani peserta JKN di Puskesmas Semboro. Banyak masyarakat yang menyampaikan rasa syukur karena dengan adanya BPJS Kesehatan, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus khawatir dengan biaya pengobatan yang cukup besar. Sebagai dokter, saya merasa senang melihat program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata dr. Sugiarto, Jumat, 30 Oktober 2026.
Komitmen untuk memberikan layanan terbaik terus dipegang teguh oleh jajaran tenaga kesehatan di puskesmas tersebut.
Melihat warga terbantu menjadi kepuasan tersendiri sekaligus dorongan untuk menjaga kualitas pelayanan tetap prima.
“Kami di Puskesmas Semboro berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta JKN. Bagi kami, melihat masyarakat terbantu dan mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan merupakan kepuasan tersendiri sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar dr. Ignatius.
Di luar aspek pembiayaan medis, ia menilai Program JKN menyimpan nilai sosial mendalam yang sejalan dengan karakter bangsa, yakni gotong royong.
Sistem iuran rutin yang dibayarkan peserta menjadi wadah kolektif untuk saling menolong tatkala ada yang jatuh sakit.
Melalui mekanisme tersebut, peserta yang berada dalam kondisi sehat turut menopang mereka yang membutuhkan pertolongan medis.
“Menurut saya, Program JKN mengajarkan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Saat ini kita sehat dan rutin membayar iuran, berarti kita ikut membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Suatu saat ketika kita membutuhkan, sistem ini juga akan memberikan manfaat bagi kita,” katanya.
Menjelang akhir keterangannya, dr. Ignatius mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat keberlangsungan program ini dengan menjaga keaktifan kepesertaan serta memenuhi kewajiban iuran.
Kolaborasi antara kepatuhan peserta dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan diyakini mampu menghadirkan perlindungan kesehatan yang merata.
“JKN ini merupakan program yang sangat baik karena mengedepankan kepedulian dan kebersamaan. Mari kita jaga bersama, karena melalui semangat gotong royong, kita bisa saling membantu agar semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tuturnya. (*)
ADVERTORIAL
Pengawasan BPJS Kesehatan Sasar Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Kutakulon Bondowoso
DETAIL.ID, Bondowoso – Tim Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melakukan pengawasan lapangan ke Puskesmas Kutakulon, Kabupaten Bondowoso, Rabu, 28 Oktober 2026.
Langkah ini berfokus pada pemantauan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional serta memastikan program promotif dan preventif berjalan sesuai aturan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sunarto, M.Kes., bersama rombongan.
Kepala Puskesmas Kutakulon, drg. Ahmad Mansur, menerima langsung kedatangan rombongan sebelum mereka bergerak meninjau loket pendaftaran, ruang pemeriksaan, layanan rawat jalan, serta unit kefarmasian.
Rombongan juga mengamati alur Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan Program Rujuk Balik.
“Puskesmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui kunjungan ini, kami ingin memastikan upaya promotif dan preventif berjalan optimal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), termasuk pelayanan bagi peserta Program Rujuk Balik (PRB). Hal ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan agar peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan,” ujar Sunarto.
Sunarto memaparkan bahwa pencegahan penyakit sejak dini memberi dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan stabilitas finansial program.
Penerapan pola hidup sehat memperbesar peluang masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh secara jangka panjang.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Upaya promotif dan preventif ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, sehingga manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip gotong royong yang menjadi landasan penyelenggaraan Program JKN, yaitu peserta yang sehat membantu peserta yang sakit dan peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu,” tutur Sunarto.
Menanggapi hal itu, Kepala Puskesmas Kutakulon, drg. Ahmad Mansur, mengapresiasi kehadiran jajaran pengawas.
Ia memandang langkah ini memberi dorongan moral bagi para tenaga medis di lapangan.
“Kunjungan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dukungan serta perhatian dari BPJS Kesehatan semakin memotivasi seluruh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya peserta JKN,” kata Mansur.
Mansur menyebut pihak puskesmas menjalankan pencegahan penyakit lewat edukasi rutin, pemantauan kondisi warga, skrining kesehatan, dan pengelolaan pasien penyakit kronis.
“Melalui berbagai program tersebut, kami berharap faktor risiko penyakit dapat dideteksi sejak dini sehingga risiko komplikasi dapat ditekan. Dengan begitu, masyarakat dapat menjaga kondisi kesehatannya agar tetap sehat dan produktif,” ujar Mansur. (*)



