Connect with us
Advertisement

DAERAH

Tiga Pimpinan DPRD Merangin Minta Gubernur Jambi Pindahkan Sekda Merangin

Published

on

detail.id/, Merangin – Cuma urusan tanda tangan saja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merasa dipersulit. Selain itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin danggap banyak polemik oleh OPD.

Ketika meminta tanda tangan dan surat perintah tugas dengan Sekda Merangin Fajarman pun sulit. Hal ini membuat tidak nyamannya roda pemerintahan di Merangin, untuk itu Pimpinan DPRD Merangin meminta Gubernur Jambi, Al Haris memindahtugaskan Sekda Merangin Fajarman ke jajaran Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini terbukti dengan dilayangkannya surat resmi DPRD Merangin yang ditandatangi tiga pimpinan Herman Efendi selaku ketua, Zaidan dan Ahmad Kausari selaku wakil ketua.

Dilayangkannya surat resmi tersebut bukan tanpa sebab. Ada tiga alasan penting yang dipandang pimpinan dewan bahwa Fajarman harus dipindahkan ke Jambi selaku pejabat eselon IIA.

Pertama, karena Sekda dianggap telah mengangkangi Hasil Keputusan Rapat DPRD Merangin dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Sehingga, menimbulkan serangkaian aksi demontrasi masyarakat Desa Simpang Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat pada Selasa 26 April 2022.

Kedua, adanya penetapan Penghasilan Tambahan Pegawai (TPP) yang sangat subyektif, dengan hanya menaikkan besaran TPP Sekda sehingga, menimbulkan kecemburuan dikalangan pegawai negeri sipil dan menurunkan semangat kerja PNS.

Ketiga, adanya mosi tidak percaya dari kalangan pimpinan OPD terhadap saudara Ir. Fajarman, M.Sc selaku Sekda Merangin.

Sehingga Sekda Fajarman, dipandang sudah tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 213 ayat 2 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hal ini dilakukan dewan seperti bunyi didalam surat tersebut ,dalam rangka menjalankan fungsi dewan sebagai lembaga pengawas.

Sehingga dewan meminta gubernur dan bupati Merangin dapat memindah tugaskan Fajarman ke jajaran pemerintah provinsi Jambi.

Zaidan salah satu pimpinan dewan saat dikonfirmasi terkait hal ini tidak membantah bahwa pihaknya telah berkirim surat kepada gubernur untuk menarik Fajarman ke Jambi.

“Kita melihat dasarnya begini, karena ada keluhan kawan-kawan pimpinan OPD. Ketika OPD tidak nyaman dalam bekerja ini kan menghambat siklus pembangunan di Merangin,” kata Zaidan.

Sebab sambung Zaidan para bawahan Sekda tidak akan optimal lagi bekerja, mereka menganggap mereka saat ini terzolimi oleh Sekda Merangin Fajarman.

“Itu dasar kami mendukung gerakan mereka, ini keluhan para teman-teman OPD loh, bukan dari kami,” tegas wakil ketua DPRD Merangin ini.Kita dukung ini lanjut politisi PDIP ini ketika Sekda sudah tidak bisa kerjasama dengan bawahan karena dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bisa bekerja semau atasan.

“Tidak bisa sekda kerja sesuka hatinya,Dia juga tidak bisa kerja sendiri apalagi sekda merupakan atasan langsung para ASN, apapun kebijakan dia jadi penilaian bawahan dia,” tambah Zaidan.

Namun kata Zaidan dalam hal ini keputusan kembali ke Gubernur Jambi Al Haris, tentu dengan harapan surat ini dapat menjadi pertimbangan bagi gubernur.

“Jadi dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ini juga untuk kebaikan bersama,” terang Zaidan lagi.

Saat ditanya apakah dalam mendukung gerakan yang dilakukan puluhan pimpinan OPD dan eselon II dan III di Merangin ini terjadi disenting opinion atau beda pendapat di kalangan pimpinan?.

“Tidak ada, semua satu suara,” jelasnya.

Sementara itu semenjak menjabat sekda Fajarman, dinilai banyak pihak sudah melakukan banyak kesalahan dan terlalu kaku dengan bawahannya, seperti yang di ungkapkan oleh Ali salah satu warga Merangin, mengatakan bahwa sekda Fajarman saat menjalankan tugasnya melebihi kewenangan Bupati Merangin.

“Ini contoh yang nampak sajalah, Sekda berani mengirimkan surat perintah tugas ke Forkompinda, padahal bukan wewenang sekda bahkan sekda juga Tidak mau kalah melantik pejabat eselon II dan III, selain itu biaya operasional rumah dinas sekda lebih besar daripada biaya operasional rumah dinas Bupati Merangin, bukan itu saja garasi rumah dinas sekda sudah seperti show room mobil dinas yang banyak di pakai sekda,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh salah satu kepala OPD yang enggan ditulis namanya, mengaku sulit untuk mendapatkan tanda tangan sekda jika ada kepentingan dinas luar daerah.

“Kalau soal itu semua OPD sudah banyak Taulah. Kalau tidak penting kita tugas luar kita juga tidak akan berangkat, tetapi memang susah kalau mau minta tanda tangan sekda, Kebanyakan kita minta disposisi asisten dan terkadang kita langsung ke Bupati,” ucapnya .

Reporter: Daryanto

Advertisement

DAERAH

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Top Public Service App Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mengembangkan aplikasi Sentuh Tanahku meraih penghargaan Top Public Service App kategori Kementerian pada ajang Digital Excellence Awards 2026 yang diselenggarakan oleh JawaPos.com, Kamis, 30 Juli 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan inovasi layanan pertanahan berbasis digital yang semakin mudah diakses masyarakat.

“Penghargaan ini memacu kami untuk selalu menjadikan Sentuh Tanahku terus mendekatkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan apresiasi dari JawaPos.com ini menambah semangat kami untuk memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya layanan digital pertanahan,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, usai menerima penghargaan mewakili Kementerian ATR/BPN.

Aplikasi Sentuh Tanahku berhasil meraih nominasi berdasarkan survei yang dilakukan JawaPos.com dan Lembaga Survei Infovesta 20 Provinsi di Indonesia dengan total responden mencapai 19.000 orang, untuk mengukur persepsi masyarakat terkait produk aplikasi. Indikator utama penilaian mengacu pada top of mind awareness, brand pertama yang dipikirkan, serta brand yang paling dipercaya. Aplikasi Sentuh Tanahku memenuhi kriteria kelayakan yang diseleksi berdasarkan rekam jejak testimoni masyarakat, inovasi produk, kualitas layanan, serta persepsi publik.

“Melihat aplikasi Sentuh Tanahku ini sudah bagus dan tentunya inovasi ini tak akan berhenti. Kita berupaya mengembangkan aplikasi dan layanan kita untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Andi Tenri Abeng.

Andi Tenri Abeng menilai, keberhasilan inovasi digital juga harus diimbangi dengan komunikasi publik yang kuat. Ke depan, ia berharap Sentuh Tanahku bisa lebih dikenal sehingga banyak masyarakat makin memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN.

“Aplikasi Sentuh Tanahku ini terus dan selalu kami sosialisasikan kepada masyarakat untuk semakin mendekatkan ATR/BPN dengan masyarakat. Semua informasi terkait syarat, biaya, waktu, proses permohonan, bisa dilakukan dengan Sentuh Tanahku. Apa yang seringkali masyarakat keluhkan, tanyakan, dan dianggap rumit, semuanya ada di sana,” ujar Andi Tenri Abeng.

JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 adalah ajang penghargaan bagi perusahaan, institusi, dan organisasi yang sukses melakukan inovasi digital dan akselerasi ekonomi digital. Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu pemenang nominasi bersama dengan kementerian/lembaga lain, di antaranya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Continue Reading

DAERAH

BPJS Kesehatan Pamekasan Dorong Peserta JKN Manfaatkan Layanan Digital

DETAIL.ID

Published

on

Kusnadi mendampingi sang istri menjalani perawatan medis. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan)

DETAIL.ID, Pamekasan – BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan terus mendorong peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memanfaatkan berbagai layanan digital yang telah disediakan.

Inovasi tersebut dihadirkan agar masyarakat dapat mengurus administrasi kepesertaan dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Anjung Sari, mengatakan peserta JKN tidak hanya memperoleh perlindungan pembiayaan kesehatan, tetapi juga kemudahan dalam mengakses layanan administrasi melalui berbagai kanal digital.

“Selain memberikan perlindungan biaya kesehatan, kami juga terus mempermudah akses layanan administrasi bagi peserta. Saat ini hampir seluruh layanan sudah dapat diakses secara online tanpa perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan,” ujar Galih.

Menurut Galih, peserta kini dapat memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk mengecek status kepesertaan, mengubah data, pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama, mengambil antrean online, hingga mengakses berbagai informasi lainnya.

Selain itu, layanan administrasi juga tersedia melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8165-165 dan Care Center 165.

Ia berharap pemanfaatan layanan digital terus meningkat karena dinilai mampu menghemat waktu sekaligus mempermudah peserta dalam mengurus kebutuhan administrasi JKN tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari.

Manfaat Program JKN juga dirasakan Kuswadi, peserta asal Kabupaten Sampang yang mendampingi istrinya menjalani perawatan di RS Sukma Wijaya Sampang.

Ia menuturkan, istrinya sempat mengalami benjolan di leher sebelah kanan.

Setelah menjalani pemeriksaan dokter dan USG, benjolan tersebut didiagnosis sebagai kelenjar tiroid yang memerlukan tindakan operasi.

Seluruh rangkaian pelayanan hingga proses operasi, kata Kuswadi, berjalan lancar dengan pembiayaan ditanggung Program JKN.

Ia juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan selama istrinya menjalani perawatan.

“Alhamdulillah, operasi istri saya berjalan lancar dan tidak dipungut biaya sama sekali karena menggunakan JKN. Petugas rumah sakit juga sangat ramah serta membantu menjelaskan setiap proses pelayanan yang dijalani istri saya,” kata Kuswadi.

Continue Reading

DAERAH

Hadiri Akad Massal 62.000 KPR Rumah Subsidi, Menteri Nusron: Legalitas Tanah Beri Kepastian bagi Masyarakat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Batang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Akad Massal 62.000 Unit Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis, 30 Juli 2026.

Kehadiran Menteri Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung terwujudnya ekosistem perumahan yang berkelanjutan melalui penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pemberian kepastian hukum atas tanah.

“Dengan legalitas tanah yang kuat dan pelayanan pertanahan yang semakin modern, pembangunan perumahan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai pemilik rumah,” kata Menteri Nusron.

Kepastian hukum atas tanah merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari proses pembangunan perumahan. Melalui legalitas tanah, masyarakat memperoleh jaminan hukum atas rumah yang dimiliki.

Prosesi akad massal yang merupakan bagian dari program Tiga Juta Rumah ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dilaksanakan secara serentak pada 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten/kota di 36 provinsi. Selain dihadiri para Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, acara ini juga diikuti oleh gubernur, perwakilan pemerintah daerah, para pengembang properti, serta ratusan masyarakat penerima manfaat.

“Program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Menteri Nusron.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Termasuk juga dalam mendukung program Tiga Juta Rumah dengan mempercepat penyelesaian sertipikasi tanah. Menurutnya, sinergi antarkementerian menjadi faktor penting agar masyarakat dapat memiliki rumah dengan kepastian hukum yang jelas.

Di lokasi acara, Presiden Prabowo bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada perwakilan penerima manfaat dan berdialog dengan sejumlah warga. Menutup rangkaian acara, Presiden Prabowo dengan didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri PKP, dan perwakilan penerima rumah subsidi menekan tombol peresmian program rumah subsidi sebagai simbol dimulainya penyaluran manfaat kepada puluhan ribu keluarga di berbagai daerah. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs