DETAIL.ID, Jambi – Komisi Informasi Publik Jambi menggelar sidang perkara yang melibatkan Partai Kebangsaan Bangsa Kabupaten Muarojambi (DPC PKB Muarojambi) pada Selasa, 14 Juni 2022. Sidang ini merupakan sidang keempat dengan penggugat PT Moksha Multi Media.
Sidang ini dipimpin oleh Majelis Komisioner/Mediator. Indra Lesmana sebagai ketua, Zamharir dan Siti Masnidar sebagai anggota dan M. Almunawar sebagai Mediator.
PT Moksa Multi Media selaku penggugat memperoleh temuan adanya penyimpangan yang dilakonkan PKB Muarojambi. Penggugat mempertanyakan beberapa hal untuk diketahui publik.
ArtikelTerkait
Penggugat ingin mengkonfirmasi mengenai masa berlaku SK DPC PKB Muarojambi. Penyimpangan pemanfaatan dana Parpol serta adanya SPJ palsu yang dilayangkan ke Kesbangpol Muarojambi.
Saat persidangan, pihak tergugat merasa keberatan menjawab pertanyaan penggugat. Murdika, yang mengaku sebagai Sekretaris DPC PKB Muarojambi mengatakan SK DPC boleh diinformasikan namun tertutup. Ia tidak menolak menjawab pertanyaan tersebut dengan konkret.
“Ini merupakan informasi yang bersifat terbuka tetapi tertutup. Jadi harus izin kepada pimpinan terlebih dulu, ” ujar Murdika pada Selasa, 14 Juni 2022 dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jambi.
Komisaris Utama PT Moksha, Jogi Sirait menyampaikan bahwa hal ini patut dipertanyakan. Sebab pada SK PKB, Murdika merupakan Tenaga Ahli Pendamping Desa Provinsi Jambi bukan sebagai Sekretaris DPC PKB Muarojambi.
“Kementerian mengakui bahwa Murdika adalah Tenaga Ahli bukan Sekretaris. Dipersidangan ini terkuak semua,” kata Jogi dengan tegas.
Soal adanya penyimpangan dana Parpol, penggugat meminta transparansi penggunaan anggaran tahun 2019-2021 karena berasal dari APBD dan bersifat informasi publik. Namun tergugat enggan memberikannya dan menyampaikan informasi ini juga terbuka namun terbatas.
“Dana bantuan Parpol, hanya kami laporkan ke Bupati dan BPK. Tembusannya ke Kesbangpol. Karena bantuan Parpol bersifat terbuka namun terbatas,” ujar Mudrika.
Dengan lantang, Jogi Sirait menyampaikan bahwa ada partai lain di Provinsi Jambi secara terbuka memberikan informasi penggunaan anggarannya.
“Ada partai lain yang terbuka. Menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran kepada publik sebelum diminta publik. Yaitu PDIP yang diketuai oleh Edi Purwanto,” ujar Jogi dengan nada tegas.
Persidangan sekaligus pembacaan putusan PT Moksha dengan PKB Muarojambi akan dilanjutkan pada 28 juni 2022. Pihak penggugat, Jogi Sirait yakin KIP akan memberikan keputusan yang adil dan bijaksana.
Discussion about this post