ADVERTORIAL
Ketua DPRD Edi Purwanto Terima Audiensi Pemuda Pancasila soal Batubara di Jambi
DETAIL.ID, Jambi – Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto berharap ada political will dan keberanian dari pemerintah provinsi Jambi untuk menyelesaikan permasalahan angkutan batubara dan segala dampaknya yang tidak kunjung selesai di provinsi Jambi.
Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi dari puluhan pengurus MPW Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Jambi di Gedung DPRD, Senin 13 Juni 2022.
“Diskusinya udah banyak, tinggal political will dan keberanian dari pemerintah provinsi aja,” kata Edi.
Didampingi sekretaris DPRD Amir Hasbi, Edi menyampaikan bahwa dirinya sudah pernah menyampaikan kepada Gubernur Jambi untuk membentuk Task Force (gugus tugas, red) yang khusus membicarakan batubara.
“Jadi day to day, mereka hanya fokus membicarakan dan mencari solusi permasalahan batubara,” ujar Edi.
Selain itu dirinya juga pernah mengusulkan agar transporter batubara diberil label, sehingga bisa diketahui dan dicatat jumlah pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan oleh transporter tertentu.
“Tapi kami DPRD kan cuma bisa melakukan fungsi pengawasan, nggak bisa punishment,” ucap Edi.
Ketua Edi menyampaikan bahwa inti permasalahan batubara di provinsi Jambi ada pada pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan, red), namun menurutnya saat dipanggil Gubernur pemilik IUP tidak hadir.
“Nanti coba kita (DPRD, red) yang panggil, apa mau hadir?” kata Edi.
Adapun terkait aturan, ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini menyampaikan bahwa DPRD sedang menggodok Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Batubara yang merupakan revisi atas perda sebelumnya.
“Sudah masuk usulan dari gubernur, sedang kita pelajari,” ujarnya.
Sementara, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi yang terdiri dari Ketua MPW Adri, Sekretaris Taufan Junaidi, jajaran Majelis Pertimbangan Organisasi dan puluhan pengurus MPW menyampaikan 4 rekomendasi dalam pertemuan tersebut.
Pertama, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Jambi agar membentuk Pansus Batubara DPRD Provinsi Jambi beserta turunannya.
Kedua, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi meminta keberanian Gubernur Jambi beserta perangkatnya untuk bersikap tegas terhadap pemegang IUP Batubara, dan perusahan angkutan Batubara yang melanggar hukum dan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
Ketiga, Pemilik IUP Batubara yang ada di Provinsi Jambi wajib berkantor di Provinsi Jambi.
Keempat, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten Muaro Jambi utk menertibkan stockpile milik perusahaan batubara yang berada di dalam kawasan situs percandian Muara Jambi.
Menerima Aspirasi dari Pemuda Pancasila tersebut, Edi menyambut baik dan berharap PP juga menyampaikan hal yang sama kepada jajaran forkopimda lainnya, juga mengajak ormas lain untuk ikut peduli terhadap permasalahan batu bara ini.
“Insya Allah (pembentukan, red) pansus akan kami kaji, untuk kesejahteraan masyarakat semua,” ucapnya.
ADVERTORIAL
Tekankan Pentingnya Interpersonal Skill, Bupati Fadhil Arief Resmi Buka Jambore Cabang Gerakan Pramuka Batanghari Tahun 2025
Batanghari – Kegiatan Jambore Cabang Gerakan Pramuka Batanghari Tahun 2025 resmi dibuka oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, di Bumi Perkemahan Pusdiklatnas Tapa Malenggang, Candika Batanghari, pada Kamis, 6 November 2025.
Dalam amanat pembukaannya, Bupati menegaskan bahwa Gerakan Pramuka merupakan wadah strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter. Ia menyoroti pentingnya kecerdasan intelektual, kemampuan emosional, spiritual, serta keterampilan interpersonal sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.
“Pramuka adalah metode dan sarana untuk melengkapi skill generasi muda. Untuk sukses, manusia harus punya interpersonal skill, kemampuan memahami orang lain dan lingkungan sekitarnya,” ujar Fadhil Arief.
Bupati juga mengingatkan para pembina untuk mengutamakan keselamatan peserta di tengah kondisi cuaca ekstrem yang melanda wilayah Jambi, dengan suhu mencapai 37 derajat Celsius. Ia meminta agar kegiatan luar ruangan disesuaikan guna mencegah risiko dehidrasi.
Selain aspek kesehatan, nilai kepemimpinan dan kemandirian turut menjadi sorotan dalam sambutannya. Menurutnya, pemimpin ideal adalah mereka yang mampu mengatur diri sendiri sekaligus memberi pengaruh positif kepada lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati memberikan pesan khusus kepada peserta agar jujur terhadap kondisi tubuh masing-masing selama mengikuti kegiatan.
“Adik-adik harus jujur dengan dirinya. Kalau tubuhnya merasa tidak enak, demam, panas, sampaikan kepada pendamping atau pembina,” tuturnya berpesan.
Ia juga mengingatkan agar seluruh peserta tetap menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, karena pembinaan karakter mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, moral, dan spiritual.
Dengan mengucap “bismillahirrahmanirrahim,” Bupati secara resmi membuka kegiatan Jambore Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Batanghari Tahun 2025.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas generasi muda Batang Hari melalui pengalaman berorganisasi, ketangguhan mental, dan pembinaan karakter yang berkelanjutan.
ADVERTORIAL
Wabup Bakhtiar Resmi Melantik DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Batanghari Masa Khidmat 2025-2030
Batanghari – Wakil Bupati Batanghari, H. Bakhtiar resmi melantik DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Batanghari Masa Khidmat 2025-2030 yang diselenggarakan di serambi rumah dinas Bupati pada Senin, 3 November 2025.
Pelantikan ini menjadi momentum baru dalam memperjuangkan kesejahteraan petani di Kabupaten Batanghari.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar menegaskan pentingnya peran petani dalam ketahanan pangan daerah dan nasional.
“Petani adalah pahlawan pangan sejati, ujung tombak penyedia kebutuhan pangan masyarakat,” ujarnya.
Wabup Bakhtiar juga menyebut organisasi Tani Merdeka memiliki peran strategis dalam memperjuangkan hak petani dan memperkuat ketahanan pangan.
“Tani Merdeka harus menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi petani dengan pemerintah agar solusi atas masalah di lapangan bisa segera ditemukan,” katanya.
Ia menegaskan organisasi ini tidak hanya menjadi simbol, namun harus hadir memberikan solusi konkret.
“Tani Merdeka tidak hanya menjadi penonton, tetapi hadir dengan langkah nyata menghadapi tantangan petani,” ucapnya.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah persoalan distribusi pupuk bersubsidi yang masih dikeluhkan petani.
Menurutnya, persoalan pupuk harus menjadi prioritas pemerintah dan organisasi tani.
“Banyak petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, padahal mereka berhak menerimanya secara adil,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Tani Merdeka Reza Fahlevi mengatakan organisasi ini bukan yang hanya ada secara administratif, melainkan wadah perjuangan bagi petani di lapangan.
Organisasi Tani Merdeka dilahirkan sebagai bentuk wujud perjuangan dalam rangka membantu Pemerintah Indonesia khususnya di Kabupaten Batanghari.
“Sesuai dengan tema kami menumbuhkan semangat regenerasi petani muda menuju pertanian modern dan berkelanjutan,” katanya.
Pihaknya berjanji bekerja sama dan berkolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, dan instansi terkait lainnya untuk mewujudkan pertanian yang lebih maju dan sejahtera.
Selain itu, Ketua Tani Merdeka juga menginginkan bahwa ini tidak hanya bersifat seremonial, serta komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan petani melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan program pertanian nasional.
“Kami juga siap mengawal dan mendukung program pemerintah pusat, khususnya program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk mewujudkan swasembada pangan nasional menjangkau petani secara langsung,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Tumbuhkan UMKM, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi Djokas Siburian Fasilitasi Klien Bapas Jambi Ikuti Pelatihan Pengolahan Makanan
Jambi – Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian bersama Bapas Kelas I Jambi, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi menggelar Pelatihan Pengolahan Makanan bagi Pelaku UMKM Kota Jambi, yang digelar pada Selasa, 28 Oktober 2025 di LKP Pinang Merah Kota Jambi.
Pelatihan ini juga merupakan bagian dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi Djokas Siburian, yang berangkat dari usulan dan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses dan rapat dengar pendapat. Pokir tersebut menjadi masukan penting dalam penyusunan anggaran serta perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Dalam pelatihan ini, para peserta yang terdiri dari klien Pemasyarakatan dibekali berbagai keterampilan, mulai dari teknik pengolahan makanan modern, inovasi produk kuliner, hingga strategi pemasaran. Dengan menggandeng Keenara Bakery sebagai instruktur, kegiatan berlangsung secara interaktif dan aplikatif, di mana peserta turut mempraktikkan langsung proses pembuatan produk olahan makanan.
Kepala Bapas Kelas I Jambi, Dwi Santosa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam kegiatan ini.
“Kami berterima kasih atas dukungan dari DPRD dan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan klien Pemasyarakatan dapat berjalan efektif jika melibatkan berbagai elemen masyarakat. Semoga keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal berharga bagi klien untuk membuka usaha sendiri dan berkontribusi positif bagi lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat, khususnya para klien Pemasyarakatan.
“Program ini merupakan bagian dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang berangkat dari aspirasi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga, termasuk klien Pemasyarakatan, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya. Melalui pelatihan seperti ini, kami berharap mereka dapat memiliki keterampilan baru dan kepercayaan diri untuk mandiri secara ekonomi,” ujar Djokas.
Melalui pelatihan ini, Bapas Jambi berharap dapat memperluas jejaring kerja sama lintas sektor guna memperkuat program pembinaan kemandirian bagi klien Pemasyarakatan di wilayah Kota Jambi. Kolaborasi berkelanjutan seperti ini diharapkan mampu memberikan peluang ekonomi baru, menumbuhkan semangat kewirausahaan, serta mewujudkan reintegrasi sosial yang produktif dan berkelanjutan.

