Connect with us

PERKARA

Komisi Informasi Publik Jambi Kabulkan Gugatan PT Moksha Terhadap PKB Muarojambi, Bukti Hidupnya Kebebasan Pers di Jambi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Sidang perkara PT Moksha Multi Media terhadap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Muarojambi tentang gugatan keterbukaan informasi publik telah final.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jambi, Indra Lesmana dan didampingi Zamharir dan Siti Masnidar sebagai anggota. Digelar di Komisi Informasi Provinsi Jambi pada Selasa, 28 Juni 2022 dan telah mengabulkan permohonan PT Moksha sebagai Pemohon. Hal ini membuktikan jika para Komisioner bekerja dengan profesional.

Putusan sidang menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi bersifat terbuka. Informasi tersebut yakni SK Kepengurusan DPC PKB Muarojambi periode 2021-2026 serta data rencana kegiatan dan penggunaan keuangan dari bantuan pemerintah tahun 2019-2021.

Undang- undang RI Nomor 14 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Sejalan dengan keputusan sidang ini, KI Provinsi Jambi memerintahkan agar DPC PKB Muarojambi segera menyerahkan informasi yang diminta oleh Pemohon.

“Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon selambat- lambatnya 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon,” seperti dikutip dari Amar Putusan pada Selasa, 28 Juni 2022.

Namun, pembacaan putusan ini tidak dihadiri oleh pihak Termohon. Tampak tidak ada satu pun perwakilan Termohon yang datang. DPC PKB Muarojambi pada sidang ini tidak hadir dengan alasan sedang menerima kunjungan Bawaslu.

“Tidak ada perwakilan Termohon yang datang. Itu merupakan bukti bahwa Termohon tidak menghormati putusan KIP,” ujar Komisaris Utama PT Moksha Multi Media, Jogi Sirait pada Selasa, 28 Juni 2022.

Gugatan PT Moksha terhadap DPC PKB Muarojambi ini menegaskan bahwa masyarakat wajib mendapatkan informasi publik. Dengan diterimanya gugatan ini, membuktikan hidupnya kebebasan pers di Provinsi Jambi.

Selain itu, Ketua KIP Provinsi Jambi, Indra Lesmana menjelaskan dalam sidang, bila kedua belah pihak tidak puas atas putusan ini maka dipersilakan untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jambi.

Reporter: Frangki Pasaribu

PERKARA

Tek Hui dan Mafi Bersaksi dalam Perkara Didin, Lebih Banyak Jawab Tidak Tahu

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Perkara narkotika yang menjerat Didin alias Diding kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jambi dengan agenda keterangan saksi pada Rabu kemarin, 14 Mei 2025. Kali ini JPU menghadirkan Tek Hui dan Mafi Abidin guna untuk bersaksi atas perkara Didin.

Di muka persidangan, Tek Hui banyak menolak dari berbagai keterangan atas BAP nya yang dibacakan penuntut umum, sekalipun sudah ditandatangani olehnya saat di hadapan penyidik.

Melihat sikap Tek Hui, ketua majelis hakim Dominggus Silaban lantas menegaskan agar memberi keterangan yang sebenar-benarnya.

“Jika kamu menidakkan semuanya, sama dengan kamu membebaskan Diding dan memberatkan kamu. Kamu mau?” ujar Majelis Hakim.

Tek Hui pun lantas berubah pikiran dan mengakui kebenaran atas keterangannya sebagaimana dalam BAP. Ia juga bicara soal proses penangkapannya.

“Adik saya (Helen) subuh, baru saya (ditangkap di Jambi),” katanya.

Saudara sekaligus partner Helen dalam pusaran bisnis narkoba Jambi itu pun mengakui kenal dengan Didin. Pengakuannya kenal sekitar 3 tahun lalu di Pulau Pandan, saat ia menjenguk teman yang meninggal di Pulau Pandan.

Didin membenarkan keterangan Tek Hui. Sementara Mafi Abidin, yang berperan sebagai kaki tangan Tek Hui mengaku tak kenal dengan Didin. Namun dia mengakui beberapa kali mengantar barang ke Pulau Pandan atas perintah Tek Hui. Namun soal isi maupun sumber barang tersebut, Mafi mengaku tidak tahu.

“Sekitar 3 ons, tidak tahu apa isinya,” katanya.

Terungkap juga bahwa Mafi telah lama bekerja kepada Tek Hui. Mulai dari mengantar barang hingga menjaga lapak judi sabung ayam.

Namun berdasarkan pengakuannya, ia tidak kenal dekat dengan Didin. Bahkan ia lebih sering melihat Tek Hui bertemu Helen.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERKARA

Nakhoda Tugboat Equator V Jadi Tersangka Usai Tongkang Tabrak Fender Jembatan Gentala Arasy

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Nakhoda kapal tugboat TB Equator V ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden tabrakan tongkang bermuatan batu bara dengan tiang fender Jembatan Gentala Arasy.

Penetapan ini diumumkan Direktorat Polairud Polda Jambi setelah penyelidikan di lokasi kejadian.

“Sudah ada penetapan tersangka, nakhoda,” ujar Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Jambi, AKBP Ade Chandra pada Senin, 12 Mei 2025.

Kepolisian juga menyita kapal tugboat dan tongkang yang masih bermuatan batu bara sebagai barang bukti.

“Barang bukti (tongkang) diamankan,” katanya.

Sebelumnya, insiden terjadi pada Kamis 8 Mei 2024 sekitar pukul 14.55 WIB saat kapal TB Equator V menarik tongkang Mega Trans II dari arah Mersam menuju hilir Sungai Batanghari.

Tugboat TB Equator V diketahui milik PT Rimba Megah Armada, sementara tongkang Mega Trans II milik PT Bangun Energi Indonesia.

Sementara kapal dikemudikan oleh nakhoda perempuan, Nur Kholifah Dirmayanti dengan pandu Safari Ramadhan. Kapal juga mendapat bantuan dari tugboat TB Sumber IV dalam pelayaran tersebut.

Direktur Polairud Polda Jambi, Kombes Pol Agus Tri Waluyo menyebutkan cuaca ekstrem diduga menjadi penyebab tertabraknya fender jembatan Gentala oleh tongkang batu bara yang ditarik tugboat TB Equator V.

“Hujan lebat dan angin kencang, pandangan terganggu dan tongkang tidak sempat bermanuver hingga akhirnya menabrak tiang fender jembatan,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading

PERKARA

Polda Jambi Dalami Dugaan Penggunaan Gelar Akademik dan Ijazah Palsu Oknum Anggota DPRD Muarojambi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi terus mendalami dugaan penggunaan gelar akademik tanpa hak dan ijazah palsu yang diduga digunakan oleh Bustomi, anggota DPRD Kabupaten Muarojambi.

Dugaan tersebut mencuat berdasarkan laporan Hadi Prabowo, Sekjen DPP LSM Mappan, yang menyebut bahwa Bustomi diduga menggunakan gelar akademik tanpa hak dan ijazah palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Muarojambi untuk periode 2024–2029.

Hadi Prabowo menjelaskan bahwa Kapolda Jambi melalui Direktur Reserse Kriminal Umum telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 8 Mei 2025, yang menyatakan bahwa penyidik telah memanggil dan memeriksa Bustomi.

“Kami meminta kepada penyidik Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jambi untuk melakukan penyelidikan secara mendalam dan tetap mengedepankan profesionalitas serta transparansi dalam upaya penegakan hukum,” ujar Hadi Prabowo pada Sabtu lalu, 9 Mei 2025.

Dalam kasus ini, Bowo juga mengungkap bahwa setidaknya terdapat 9 saksi yang telah dimintai keterangan oleh penyidik Subdit 1 Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Jambi terkait dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi jo Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads