DETAIL.ID, Jambi – Komisi IV DPRD Provinsi Jambi melaksanakan studi banding ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria,Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, A. Khafid Moein, Kamal HG, H. Hasim Ayub, beserta Tenaga Ahli dan Pendamping Dewan.Adapun kunjungan ini dilakukan terkait mengenai pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Dana BLUD.
Ketua Komisi IV Fadli Sudria menyampaikan Rumah Sakit yang ada di Sumatera Barat sudah cukup bagus di bawah dinas kesehatan sehingga rumah sakit melaksanakan BLUD-nya secara mandiri.
“Namun tetap melalui proses yang ada di legislatif sistem penganggarnanya. Mereka hari ini di sumatera barat ada 279 puskesmas 79 rumah sakit pemerintahan 43 swasta,” ucapnya.
ArtikelTerkait
“Nah 79 rumah sakit pemerintah, 5 itu adalah kewenangan dari dinas kesehatan provinsi 2 rumah sakit khusus jiwa dan paru di Pariaman. Artinya di sini sebagai gambaran untuk Provinsi Jambi mereka tidak melebihi dari pada mandatory spinding atau 10 persen dari pada APBD,” ujarnya.
Disisi lain, pada kesempatan ini, Fadli Sudria mengucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang telah menerima kunjungan dari Komisi IV DPRD Provinsi Jambi.
“Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang telah menerima kami dengan baik. ” ucapnya.
Dari hasil kunjungan ke Sumatera Barat diharapkan bisa diadopsi ke Provinsi Jambi. Disisi lain, kata Fadli bahwa pihaknya tentu akan mempelajari dulu bagaimana pemerintah Sumatera Barat bahwa rumah sakit ini bisa jadi kewenangan dari pemerintah pusat. Hal inilah yang diharapkan oleh Fadli untuk dapat diwujudkan ke Provinsi Jambi.
“Tentu kita akan mempelajari dulu sehingga nantinya ada hal-hal yang bisa kita terapkan untuk perbaikan di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan oleh Fadi Sudria bahwa terkait dengan Provinsi Jambi, bagaimanapun RSUD Raden Matther Jambi itu masih UPTD dari Dinkes. Hal ini kata Fadli rumah sakit tidak bisa berdiri sendiri tanpa dinas kesehatan.
“Ini perlu adanya sinkronisasi dan kerja sama yang baik antara dinkes dan rumah sakit. Jangan ada saling ego. Itu yang kita dapatkan salah satunya studi banding di sumbar,” ucapnya.
Pada kesempatan ini juga Abdul Khafid menyebut bahwa pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka studi banding terkait dengan Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Dana BLUD oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
“kegiatan kita dari Komisi IV DPRD Provinsi Jambi dimana kita disambut langsung oleh pihak Dinkes Provinsi Sumbar dan ada sejumlah diskusi yang kita lakukan bersama tentunya berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pengelolaan dana BLUD disana,” katanya.
Disisi lain, disampaikan oleh Abdul Khafid bahwa pemerintah Provinsi Jambi perlu mencontoh kolaborasi yang dilakukan antara Dinas Kesehatan dengan rumah sakit yang ada di Provinsi Jambi. Karena menurutnya kolaborasi antara Dinkes dan RS Sumbar sudah sangat baik.
“Untuk itu kita perlu mencontoh koordinasi yang dilakukan antar dinas kesehatan dan RSUD ProvinsiSumbar dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat,”ujarnya.
Discussion about this post