DETAIL.ID, Jambi – Isu geopolitik, penegakan hukum, dan nasionalisme menjadi topik utama dalam diskusi yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Provinsi Jambi bersama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jambi dengan Ketua Dewan Pembina Pusat Kajian Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daely, Kamis malam 18 Juni 2026.
‎
‎Kegiatan yang berlangsung di salah satu resto di Kota Jambi tersebut membahas perkembangan situasi nasional dan internasional yang dinilai berpengaruh terhadap kondisi politik, hukum, serta kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.
‎
‎Dalam kesempatan itu, Firman Jaya Daely yang juga merupakan Anggota Dewan Penasehat DPP PIKI mengukap dinamika geopolitik global yang terus berkembang dan berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai sektor di Indonesia. Ia menekankan pentingnya seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan intelektual dan mahasiswa, untuk memahami perkembangan tersebut secara objektif dan kritis.
‎
‎Menurutnya, penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme menjadi hal yang penting di tengah berbagai tantangan global maupun domestik. Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan serta penguatan institusi demokrasi juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional.
‎
‎Firman juga mengajak generasi muda untuk aktif mengikuti perkembangan isu-isu strategis nasional dan internasional serta berkontribusi melalui pemikiran yang konstruktif demi kemajuan bangsa.
‎
‎Sementara itu, Ketua DPD PIKI Provinsi Jambi, Robinson Hutapea mengatakan diskusi tersebut menjadi ruang bertukar gagasan antara kalangan intelektual kristen, mahasiswa, dan tokoh nasional terkait berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa.
‎
‎Menurut Robinson, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta terhadap isu-isu geopolitik, hukum, dan kebangsaan, sekaligus mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah maupun nasional. (*)

DETAIL.ID, Jambi – Rabu, 12 Juni 2026 adalah hari yang istimewa bagi Kontingen Pesparawi Provinsi Jambi. Meski sedang mengikuti banyak agenda kepala daerah, Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH tetap menyempatkan diri untuk melepas tim (kontingen) Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional Provinsi Jambi yang akan mengikuti Pesparawi Nasional XIV tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Rumah dinas Gubernur dijadikan tempat untuk menerima anggota kontingen yang berjumlah 60 orang.

Turut hadir dalam acara pelepasan Kontingen Pesparawi Nasional Provinsi Jambi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Dr H Mahbub Daryanti, M.Pd.I, beserta jajaran, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Jambi, Abraham Tambun, SE, MM, dan Pengurus LPPD Provinsi Jambi serta sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov Jambi.

Diawali dengan laporan oleh Ketua LPPD Provinsi Jambi, Abraham Tambun menyampaikan bahwa Tim Pesparawi Nasional Provinsi Jambi telah terbentuk sejak tahun 2024 dan terus berlatih selama lebih kurang dua tahun. “Pesparawi Nasional tahun ini merupakan Pesparawi dengan durasi persiapan paling panjang,” ujarnya. Sampai akhirnya kontingen akan berangkat dari Kota Jambi, Rabu 17 Juni 2026 menggunakan pesawat terbang melalui Bandara Sultan Thaha Syaifuddin Kota Jambi dan tiba di Manokwari, Papua Barat, Kamis, 18 Juni 2026.

Ketua LPPD Provinsi Jambi, Abraham Tambun melaporkan bahwa pada Pesparawi Nasional XIV tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, Tim Pesparawi Nasional Provinsi Jambi akan mengikuti 10 dari 12 cabang lomba yang dipertandingkan. Di antaranya kategori paduan suara dewasa campuran, Paduan suara remaja/pemuda, paduan suara pria dewasa, paduan suara wanita dewasa, vokal grup, musik gerejawi Nusantara, solo anak dan solo remaja.

Pesparawi Nasional XIV tahun 2026 di Manokwari akan berlangsung selama 12 hari mulai dari tanggal 18 Juni hingga 29 Juni 2026. Selama 12 hari tersebut 38 provinsi akan menampilkan pujian yang telah dilatih di daerah masing-masing.

“Jumlah kontingen yang berangkat sebanyak 83 orang. Sebanyak 72 orang di antaranya merupakan penyanyi, dirigen, pelatih, dan pemain musik. Selain itu ada 11 orang official yang akan membantu kontingen dalam berlomba besok,” ujarnya.

Abraham Tambunan mengatakan, persiapan menuju Pesparawi Nasional kali ini telah berlangsung cukup panjang dan penuh tantangan. Demikian pun seluruh anggota peserta yang merupakan hail seleksi dari perwakilan anggota gereja-gereja yang ada di Kota Jambi ini tetap menunjukkan semangat yang tinggi untuk tetap memberikan penampilan terbaik di Papua nanti.

“Kami mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Jambi agar kontingen tetap dalam keadaan sehat mulai dari berangkat, mengikuti perlombaan dengan suka cita dan kembali ke Jambi dengan hasil terbaik,” katanya.

Gubernur Jambi dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pengurus LPPD Provinsi Jambi, pelatih, pendamping, dan tentu peserta yang tergabung dalam kontingen yang telah mempersiapkan diri membawa nama Provinsi Jambi di kancah nasional. Dengan persiapan yang telah dilakukan tersebut diharapkan Tim Pesparawi Nasional Jambi akan memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama baik Provinsi Jambi di tingkat nasional.

“Hari ini kita akan melepas anak-anak kita untuk berangkat menuju Kota Manokwari guna mengikuti Pesparawi Nasional ke XIV tahun 2026. Kita berharap agar adik-adik ini berangkat dengan penuh semangat, meraih prestasi terbaik dan kembali membawa hasil yang membanggakan untuk Jambi,” ucapnya.

Gubernur menegaskan bahwa seluruh kegiatan keagamaan seperti Pesparawi ini memiliki peran yang sangat penting guna membentuk karakter generasi muda. Seluruh kegiatan yang dilakukan berujung pada peningkatan nilai-nilai keimanan, etika moral, dan kehidupan sosial yang semakin baik khususnya bagi generasi muda.

“Agama apa pun mengajarkan kebaikan. Melalui kegiatan seperti ini, peserta belajar mengembangkan bakat sekaligus memperdalam nilai-nilai keagamaan yang positif,” katanya.

Untuk itulah Gubernur kembali menegaskan bahwa Pemprov Jambi mendukung penuh keikutsertaan Tim Pesparawi Nasional Jambi, termasuk dalam hal pendanaan. “Meskipun pemerintah saat ini sedang gencar melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, namun dukungan terhadap kegiatan keagamaan tetap menjadi prioritas,” katanya.

Harapan Gubernur Jambi kepada Kontingen Pesparawi Nasional Jambi adalah agar mampu menunjukkan bahwa masyarakat Jambi merupakan masyarakat yang terbuka, menghargai keberagaman, dan mampu bersaing secara positif di tingkat nasional. Dia yakin seluruh anggota Kontingen yang telah melalui proses pelatihan yang panjang dan penuh pengorbanan akan memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama Provinsi Jambi di tingkat nasional.

“Saya sangat bangga. Meskipun ada efisiensi, kegiatan keagamaan seperti ini wajib kita dukung,” ujarnya. (*)

DETAIL.ID, Jambi – Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) kembali mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan dominasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama krisis iklim dan berbagai persoalan lingkungan di Sumatera.
‎
‎Desakan itu disampaikan melalui Surat Perintah Rakyat Sumatera (SPRS) keempat yang dikirim kepada Presiden Prabowo pada 11 Juni 2026. Surat tersebut memuat hasil pemantauan terhadap sejumlah PLTU batubara di delapan provinsi di Sumatera sepanjang Mei 2026.
‎
‎STuEB menilai keberadaan PLTU batubara tidak hanya berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, tetapi juga memicu pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga kerugian ekonomi.
‎
‎”Krisis iklim bukan sekadar seremonial, tetapi nyata dirasakan masyarakat. Rakyat korban di Sumatera harus terus bergerak mendesak negara. Sudah saatnya pemerintah mengubah sikap dan menjalankan agenda transisi energi yang menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama,” kata Konsolidator STuEB, Ali Akbar, dalam keterangan tertulis, Kamis 11 Juni 2026.
‎
‎Menurut STuEB, sembilan PLTU batubara di Sumatera masih menjadi sumber pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan target Net Zero Emission Indonesia, komitmen dalam Perjanjian Paris, serta agenda pensiun dini pembangkit listrik berbasis energi fosil.
‎
‎Dalam laporan yang disampaikan kepada Presiden, STuEB menyoroti dugaan berbagai pelanggaran lingkungan di sejumlah PLTU, antara lain pencemaran limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA), pembuangan air bahang ke perairan, serta emisi udara yang berdampak terhadap permukiman warga.
‎
‎Beberapa PLTU yang menjadi objek pemantauan antara lain PLTU Nagan Raya di Aceh, Ombilin di Sumatera Barat, Pangkalan Susu di Sumatera Utara, Tenayan Raya di Riau, Semaran di Jambi, Keban Agung dan Sumsel 1 di Sumatera Selatan, serta Teluk Sepang, Sebalang, dan Tarahan.
‎
‎Di Bengkulu, Kanopi Hijau Indonesia melaporkan pengelolaan air bahang PLTU diduga menyebabkan peningkatan sedimentasi di alur Pelabuhan Pulau Baai. Berdasarkan penelitian bersama ahli kelautan Universitas Bengkulu, sedimentasi mencapai 3.667 meter kubik per hari.
‎
‎Aktivis Kanopi Hijau Indonesia, Cimbyo Layas Ketaren mengatakan pendangkalan pelabuhan berdampak terhadap aktivitas ekspor dan distribusi komoditas unggulan daerah.
‎
‎”Pelabuhan Pulau Baai merupakan satu-satunya pelabuhan besar di Bengkulu. Pendangkalan menyebabkan sejumlah komoditas tidak dapat dikirim dan berdampak pada perekonomian daerah,” ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Rahmad Syukur dari Apel Green Aceh menyebut masih ditemukan persoalan dalam pengelolaan limbah dan pembuangan air bahang PLTU. Berdasarkan temuan mereka, suhu air bahang yang dibuang ke laut mencapai rata-rata 33,4 derajat Celsius dan dialirkan langsung ke perairan melalui pipa pembuangan.
‎
‎Di Riau, LBH Pekanbaru menerima keluhan warga terkait keberadaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang terhubung dengan PLTU Tenayan Raya. Warga mengaku sejumlah peralatan elektronik mengalami kerusakan dan khawatir terhadap kondisi menara listrik yang berada di kawasan rawan longsor.
‎
‎”Temuan robohnya SUTT yang terhubung dengan PLTU Tenayan Raya pada Mei 2026 menunjukkan sistem keamanan yang rendah,” kata Wilton Amos Panggabean dari LBH Pekanbaru.
‎
‎Temuan serupa juga disampaikan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Mereka melaporkan dugaan pencemaran limbah FABA, konflik lahan, hingga kerusakan sumber-sumber air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat sekitar.
‎
‎Diki Rafiki dari LBH Padang mengatakan pengelolaan limbah FABA di PLTU Ombilin masih menjadi persoalan yang dikeluhkan warga. Debu abu disebut mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan, serta berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat.
‎
‎Menurut Diki, surat yang dikirim kali ini merupakan surat keempat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. Namun hingga kini belum ada tanggapan dari pemerintah pusat.
‎
‎”Jika presiden tidak peduli dengan situasi di Sumatera, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan lingkungan dan agenda transisi energi yang sedang dilaksanakan,” katanya. (*)