DAERAH
Petani Minta Pemerintah Tanggungjawab, Apkasindo Merangin: Jangan Kemaruk Pajak
DETAIL.ID, Merangin – Ketua DPD Apkasindo Merangin, Joko Wahyono melihat masih menumpuknya CPO di Indonesia disebabkan oleh pajak CPO tinggi. Menurutnya sistem atau syarat ekspor pun menyulitkan.
Menurut Joko, ekspor CPO memiliki pajak sampai Rp 14.200/ kilogram. “Tentunya berdampak pada harga TBS yang dipencet oleh PKS,” kata Joko , Kamis 24 Juni 2022, malam.
“Terus regulasi ekspor sulit untuk keluar. Sehingga CPO numpuk. Pemerintah harus bertanggung-jawab. Untuk itu pemerintah harus permudah regulasi ekspor dan turunkan pajak ekspor,” ujarnya.
Ia melanjutkan, masyarakat perlu tahu kenapa harga CPO di pasar global tinggi USD 1,7 atau Rp 25.000/kg. Harga CPO di dalam negeri (KPBN) sangat rendah hingga Rp 10.800/kg. Setara harga TBS di PKS Rp 2.100/kg (rendemen 20%). Misteri di mata publik ini perlu diurai agar jadi bahan informasi edukasi.
Menurutnya, fakta lapangan TBS petani Rp 1.600/kg bahkan banyak di bawahnya. Padahal biaya produksi Rp 1.800/kg. Rugi massal. Bahkan ada yang tidak laku akibat PKS nya tutup, dampak dari tangki timbun CPO nya di PKS masih penuh, akibat belum bisa ekspor. Padahal TBS di Malaysia Rp 5.200/kg.
“Alasan utamanya, pertama, Malaysia punya karakter sama persis dengan Thailand dan Vietnam. Pajak ekspor “diminimalkan” demi kemandirian rakyatnya. Agar produknya bisa bersaing maksimal di pasar global akibat beban bea keluar rendah. Iklim usaha ini mendorong lahirnya pengusaha baru massal. Prosentase jumlah pengusahanya di atas kita,” ujarnya.
Kemudian, ia melanjutkan, pengusaha sebagai pembayar pajak pendukung PDB dan APBN nya agar tinggi. Lowongan kerja jadi banyak, hingga tenaga kerja impor termasuk dari Indonesia (TKI). Contoh hari ini, Malaysia krisis naker 1,2 juta, di dalamnya untuk industri sawit butuh 500.000 naker. Mau didatangkan dari Indonesia.
“Kedua, Indonesia punya karakter sebaliknya dari mereka Malaysia, Thailand dan Vietnam. Pajak dan pungutan ekspor kita ” dimaksimalkan “. Mungkin demi dapat dana untuk bansos dan subsidi. Dampaknya produk kita kalah bersaing di pasar global. Iklim usaha ini mematikan pelaku usaha, contoh petani sawit saat ini,” tuturnya.
Konkretnya, CPO global Rp 25.000 karena pungutan ekspor (PE/BPDPKS), pajak ekspor (Bea Keluar/BK), DMO, DPO dan lainnya. Jadi harganya tinggal Rp 10.800/kg di KPBN. Artinya pemerintah dapat Rp 25.000 – Rp 10.800 = Rp 14.200/kg CPO.
“Kalau volume ekspornya 34 juta ton/tahun sudah jelas dapatnya berapa? Bagaimana nasib petani dan pengusaha industri sawit?” ujarnya bertanya.
Petani, HPP biaya produksinya Rp 1.800 tapi harga di PKS riilnya Rp 1.600. Rugi bangkrut massal. Berdampak serius pada kesejahteraan moril materiilnya. Lebih sejahtera jadi TKI Malaysia di kebun sawit. Dibanding punya kebun 10 ha di Indonesia. Makanya banyak pekerja dan petani jadi TKI Malaysia.
Lalu lahan dan kebun sawit kita terlantar tidak dipanen karena merugi massal. Yang sudah mandiri jadi miskin antri agar dapat jatah bansos subsidi dari tingginya pajak pungutan ekspor. Ada jadi TKI. Lahan ditelantarkan. Industrinya dibangkrutkan massal.
DAERAH
Perkuat Sinergi APH, Korwas Polda Jambi Gelar Bimtek Polsus di Lapas Kelas IIB Sarolangun
DETAIL.ID, Sarolangun – Kepolisian Daerah Polda Jambi melalui fungsi Koordinator Pengawas (Korwas) melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Polisi Khusus (Polsus) di Lapas Kelas IIB Sarolangun pada Senin, 4 Mei 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh AKBP Sesnopsa, P.P., S.E. selaku Kasubdit Binsatpam/Polsus didampingi jajaran Polres Sarolangun.
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh petugas Lapas Kelas IIB Sarolangun dengan penuh antusias. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas petugas dalam menjalankan fungsi sebagai Polisi Khusus di lingkungan pemasyarakatan, sekaligus memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum (APH), khususnya antara Polri dan Lapas.
Dalam pemaparannya, AKBP Sesnopsa menjelaskan secara komprehensif mengenai pengertian dan peran kepolisian khusus, sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang memiliki kewenangan terbatas di bidang teknis sesuai instansi masing-masing.
“Kepolisian Khusus memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan di lingkungan kerja masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang utuh terhadap tugas dan fungsi, serta kemampuan teknis yang memadai agar pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal dan sesuai aturan,” ujar AKBP Sesnopsa.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Sarolangun, Ibnu Faizal, Amd.IP, S.Sos. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai Bimtek ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polda Jambi beserta jajaran yang telah memberikan pembinaan melalui kegiatan Bimtek ini. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman petugas terkait Polsus, tetapi juga mempererat soliditas dan sinergi antara Lapas dan Polri sebagai sesama aparat penegak hukum,” ujar Ibnu Faizal.
Selain penyampaian materi, kegiatan juga berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab yang membahas berbagai permasalahan teknis di lapangan. Suasana diskusi yang hangat menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengamanan di lingkungan pemasyarakatan.
“Dengan adanya Bintek seperti ini, menambah wawasan dan tupoksi kita di lapangan” ucapnya.
kegiatan diakhiri dengan pemberian cenderamata dari pihak Lapas Kelas IIB Sarolangun kepada tim Korwas Polda Jambi, serta penyerahan bantuan alat pengamanan berupa borgol dan tongkat T kepada pihak Lapas, sebagai penunjang tugas pengamanan dan kesiapsiagaan petugas.
Reporter: Daryanto
DAERAH
Wabup A. Khafidh Dampingi Gubernur Tinjau Kondisi Pascabanjir di Pulau Bayur dan Rantau Limau Kapas
DETAIL.ID, Merangin – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, mendampingi Gubernur Jambi, Al Haris, dalam rangkaian peninjauan langsung ke wilayah terdampak banjir bandang di Kabupaten Merangin.
Kunjungan yang berlangsung selama dua hari tersebut menyasar Desa Pulau Bayur, Kecamatan Pamenang Selatan pada Sabtu, 2 Mei 2026 malam, dan Desa Rantau Limau Kapas, Kecamatan Tiang Pumpung pada Minggu, 3 Mei 2026.
Selain memantau kondisi terkini pascabanjir, kehadiran dua pucuk pimpinan tersebut juga untuk menyalurkan bantuan sosial secara langsung kepada warga yang terdampak. Bantuan yang diserahkan meliputi bahan pokok (sembako), pakaian (sandang), serta pemenuhan kebutuhan air bersih.
Gubernur Jambi, Al Haris, menuturkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten akan bergerak cepat melakukan pemulihan, terutama pada sektor pelayanan publik dan infrastruktur yang sifatnya mendesak. Banjir bandang tersebut diketahui merusak sejumlah rumah warga serta fasilitas umum (fasum) vital.
“Banjir bandang ini sangat banyak menghantam rumah-rumah warga, termasuk juga fasilitas umum seperti jembatan dan sekolah-sekolah,” ujar Al Haris saat diwawancarai di lokasi peninjauan pada Minggu, 3 Mei 2026.
Ia menambahkan, perbaikan jembatan menjadi salah satu prioritas utama karena merupakan akses krusial bagi mobilitas warga dan anak-anak sekolah.
“Ini yang kira-kira darurat dan urgen, yang perlu penanganan lebih cepat sekali, seperti jembatan ini. Karena anak sekolah melintasi jalan ini, termasuk juga warga yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Selain infrastruktur jembatan, Gubernur juga menyoroti kerusakan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Beberapa sekolah dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga tidak dapat digunakan, serta merusak buku-buku pelajaran. Kondisi serupa juga terjadi pada fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat.
Untuk mempercepat proses rehabilitasi, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Merangin serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat.
“Saya dengan Pak Bupati dan Pak Wabup akan berkoordinasi nanti. Kita petakan mana yang menjadi tugas Bupati, mana yang menjadi kewenangan kami (Pemprov), dan mana yang akan kita teruskan ke BNPB Pusat. Intinya, kita ingin segera menangani kondisi pascabanjir ini agar pelayanan masyarakat kembali normal,” ucap Al Haris. (*)
DAERAH
80 Rumah Terdampak dan 10 Hanyut, Pemkab Merangin Salurkan Bantuan dan Siapkan Jembatan Baru di Pulau Bayur
DETAIL.ID, Merangin — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin bergerak cepat menangani dampak bencana banjir bandang yang menerjang Desa Pulau Bayur, Kecamatan Pamenang Selatan.
Tercatat, sebanyak 80 rumah warga terdampak dan 10 rumah di antaranya hanyut terbawa arus dalam musibah yang terjadi pada Minggu, 26 April 2026 lalu.
Mewakili Bupati Merangin M. Syukur, Wakil Bupati Merangin A. Khafidh turun langsung ke lokasi bencana untuk meninjau kondisi warga sekaligus menyalurkan bantuan sosial, Sabtu, 2 Mei 2026.
Dalam peninjauan tersebut, Wabup didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala BPBD Sahiri, Kadis Perkim Sibas, Kadis Kominfo Ahmad Khoirudin, Kadis Nakbun Daryanto, Direktur PDAM Antoni, Camat Pamenang Selatan, serta Kepala Desa Pulau Bayur.
Selain merusak pemukiman, banjir juga memutus satu-satunya jembatan gantung yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat setempat. Jembatan ini sangat vital karena menghubungkan warga ke fasilitas pendidikan seperti PAUD, TK, SD, dan Madrasah yang berada di seberang sungai.
Dalam keterangannya, Wabup A. Khafidh menyampaikan bahwa Pemkab Merangin telah menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat pemulihan desa.
“Saya mewakili Bupati Merangin meninjau kondisi Desa Pulau Bayur yang mengalami musibah banjir pada tanggal 26 lalu. Berdasarkan data, ada sekitar 80 rumah terdampak dan 10 rumah hanyut tanpa bekas. Selain itu, ada satu jembatan yang merupakan urat nadi bagi masyarakat dan anak-anak sekolah yang juga terputus,” ujar A. Khafidh.
Menanggapi usulan Kepala Desa dan masyarakat yang khawatir akan banjir susulan—mengingat jembatan tersebut juga pernah roboh pada tahun 2024—Pemkab Merangin berencana melakukan pembangunan ulang jembatan di lokasi yang lebih aman dan tinggi.
Wabup menjelaskan bahwa Bupati Merangin M. Syukur juga telah memantau langsung situasi di lapangan melalui sambungan video call dan menyetujui perlunya penanganan jangka panjang.
“Tadi Pak Bupati secara video call juga sudah melihat. Aspirasi masyarakat agar jembatan ini dibangun baru di lokasi yang lebih tinggi dari kondisi sekarang akan kami teruskan untuk penanganan lebih lanjut agar tidak terulang lagi,” katanya.
Di akhir kunjungannya, Wabup A. Khafidh mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dan tegar dalam menghadapi ujian ini. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus mengawal proses pemulihan hingga kondisi Desa Pulau Bayur kembali normal. (*)


