DAERAH
Pupuk Melambung Tinggi Hingga Tak Terbeli, Tapi Harga Sawit Malah Anjlok Lagi

DETAIL.ID, Merangin – Harga tandan buah sawit di tingkat petani saat ini berkisar Rp 1.500-1.550/kg di Kabupaten Merangin. Menurut Hasanudin, petani yang tergabung juga dalam DPD Apkasindo Merangin, harga ini sangat murah dan sangat tidak pantas.
“Bila dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok, juga pupuk yang memang sudah tak terbeli lagi,” ujar Hasanudin yang pernah menjadi koordinator lapangan aksi serentak beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Pokja Provinsi menetapkan harga juga sepertinya main-main. “Seperti harga pokja saat Rp 1.900-2.390/kg padahal sawit ini kan komoditi ekspor. Sedangkan harga ekspor saat sedang bagus-bagusnya. Ada apa dengan pokja provinsi ini?” ujar Hasan.
Tentang upaya pemerintah untuk menaikkan harga TBS menjadi Rp 3.000 di tingkat petani, Hasan ragu.
“Saya khawatir tak tercapai sebab tingkat kepatuhan produsen terhadap pemerintah saat ini rendah sekali. Apalagi pemerintah provinsi dan kabupaten sepertinya tidak mereka anggap. Buktinya pemerintah provinsi dan kabupaten sudah berkali-kali mengimbau agar pks membeli sawit petani tidak beda jauh dengan harga pokja tapi pks tak pernah menghiraukan ini. Bahkan mereka membeli dengan harga semaunya saja,” tutur Hasan kesal.
“Kita tak tahu apa penyebabnya sehingga pemerintah RI dari pusat sampai daerah kecil sekali di mata produser CPO. Indonesia harus hati-hati sebab sudah pasti negara negara di dunia ini akan berusaha agar menjadi produsen sawit karena hasilnya sangat menjanjikan untuk masyarakat dan pemasukan negara,” tuturnya.
Kondisi ini membuat Hasan khawatir. Jika dibiarkan terus menerus, bisa saja sawit Indonesia tak lagi punya masa depan.
“Bukan tidak mungkin Indonesia akan kalah lagi. Seperti karet kita kalah telak dengan negara lain bahkan nyaris tak dilirik oleh pasaran dunia. Apa nasib sawit kita akan seperti nasib karet? Tinggal waktu yang menjawab,” kata Hasan.
Reporter: Febri Firsandi
DAERAH
Merasa Diprank Pertamina, Pedot Desak SPBU Tak Berlakukan Barcode Lagi

DETAIL.ID, Merangin – Kelompok masyarakat Peduli Orang Trans (Pedot) yang bermarkas di Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan mendesak Pertamina agar tidak lagi menggunakan barcode, saat masyarakat akan mengisi bahan bakar kendaraannya.
Sikap ini akibat masyarakat merasa selama ini diprank oleh Pertamina, agar setiap kendaraan yang akan mengisi bahan bakar wajib mengunakan barcode. Ternyata dari aturan tersebut Pedot menilai ada niatan terselubung, untuk memuluskan aksi pejabat Pertamina yang mencari keuntungan pribadi.
“Kita mendesak agar Pertamina khususnya SPBU tidak lagi memberlakukan barcode untuk kendaraan masyarakat yang akan mengisi BBM. Kita menilai hanya akal-akalan saja. Terbukti kejahatan yang dilakukan oleh pejabat Pertamina merugikan banyak masyarakat dan terungkap oleh Kejagung,” kata pendiri Pedot, Bule pada Jumat, 28 Februari 2025.
Menurutnya, selama ini masyarakat sudah sangat patuh dengan peraturan yang dibuat. Semua kendaraan roda empat memiliki barcode. Mengisi di SPBU tidak memiliki barcode jarang dilayani dan harus mengisi Pertamax.
“Bagaimana mungkin Pertamina yang harusnya melayani kebutuhan masyarakat, malah mempersulit masyarakat lihat saja di SPBU jika tidak ada barcode pasti tidak dilayani pengisian pertalite dan diarahkan mengisi Pertamax, tapi apa ternyata Pertamax hasil oplosan. Ini sudah tidak benar wajib dihapus Pertamax-nya,” ujarnya.
Bahkan perpanjangan Pertamina di desa-desa, Menyediakan Pertashop yang menjual Pertamax 92 tetapi dengan pengungkapan kasus oleh Kejagung membuka mata masyarakat bahwa selama ini merasa kena prank oleh Pertamina.
“Ini bentuk kegilaan yang terjadi di negeri kita tercinta, di tengah masyarakat menghadapi Ramadan, dihadiahi kebohongan Pertamax oplosan yang dibuat oleh Pertamina, Ron 90 bisa jadi Ron 92,” tuturnya.
Reporter: Daryanto
DAERAH
Wiky Rahmad Putra Diamanahi Manager MPZ Alumni FK Unand, Siap Wujudkan Lembaga Pengelola Zakat yang Terpercaya

DETAIL.ID, Padang – Yayasan MPZ Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand) resmi mengamanahkan Wiky Rahmad Putra, S.Pt. sebagai Manager Mitra Pengelola Zakat (MPZ) FK Unand pada Kamis, 27 Februari 2025 di Sekretariat MPZ Alumni FK Unand, Padang.
Selaku Manager yang baru, Wiky menyampaikan komitmennya untuk menjadikan MPZ Alumni FK Unand sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya, profesional, dan terdepan dalam pemberdayaan umat.
“Sebuah tanggung jawab yang mulia dan terus bergerak di garis terdepan, mengabdi demi kemaslahatan umat,” ujar Wiky, yang juga merupakan mantan aktivis Unand ini, Kamis, 27 Februari 2025.
Sebagai langkah awal, ia telah menyiapkan berbagai program strategis guna mengembangkan MPZ Alumni FK Unand. Program tersebut mencakup optimalisasi penghimpunan zakat, penyaluran yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan literasi zakat bagi masyarakat dan sivitas akademika Unand.
Tidak hanya itu, Wiky juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk instansi pemerintah, organisasi sosial, dan pihak swasta untuk ikut berkontribusi dalam mendukung program MPZ Alumni FK Unand.
“Zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga sarana berbagi keberkahan dan memperkuat solidaritas sosial. Kami mengundang seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kebaikan dan menciptakan dampak positif bagi mereka yang membutuhkan,” ucapnya.
MPZ Alumni FK Unand berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengelolaan zakat serta menyalurkan dana secara transparan dan akuntabel. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan MPZ Alumni FK Unand dapat menjadi contoh lembaga zakat yang amanah, profesional, dan memberikan manfaat luas bagi umat.
Reporter: Diona
DAERAH
Kepala MAN 2 Tanah Datar Sukses Mengantarkan MAN 2 Menuju Madrasah Zona Integritas

DETAIL.ID, Tanah Datar – MAN 2 Kabupaten Tanah Datar raih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2025 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI pada Rabu, 26 Februari 2025.
Kepala MAN 2 Kabupaten Tanah Datar, Drs. Sabrimen, MA menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas capaian penilaian MAN 2 Tanah Datar dengan Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2025.
Ia menjelaskan berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan untuk mewujudkan tata kelola madrasah yang bersih, transparan, dan profesional. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan madrasah dalam menerapkan prinsip-prinsip Zona Integritas serta menilai implementasi program yang telah berjalan.
Ia menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berintegritas.
Sabrimen mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras, seluruh majelis guru, serta pihak terkait atas bantuannya
“Predikat ini buah hasil kerja keras tim MAN 2 Tanah Datar dalam mempersiapkan dokumen serta berbagai inovasi pendukung pencapaian WBK dan WBBM,” tuturnya.
“Melalui pembangunan Zona Integritas ini, kami berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, serta berkualitas bagi seluruh warga madrasah,” ucapnya.
Reporter: Diona