DETAIL.ID, Jambi – Persoalan banjir di Kota Jambi rupaya dilirik juga oleh salah satu anggota DPR RI Dapil Jambi, H. A Bakri. Saat dikonfirmasi, Selasa 21 Juni 2022 terkait persoalan banjir yang kian jadi persoalan akut di Kota Jambi. Bakri menekankan pentingnya koordinasi dan peran serta antara pemerintah daerah dengan Balai-balai terkait di bawah Kementerian PUPR.
“Saya lihat, Pemprov sudah memfasilitasi pertemuan untuk sinkronisasi dan koordinasi untuk penanggulangan banjir di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi,” kata Anggota DPR RI Komisi V itu, Selasa 21 Juni 2022 lewat WhatsApp.
Bakri juga tidak menyangkal jika banjir yang kian sering terjadi di wilayah Kota Jambi maupun Kabupaten lain di Provinsi Jambi kian meningkat intensitasnya terlebih saat musim tak menentu seperti saat ini.
ArtikelTerkait
Oleh karena itu, ia mengungkap untuk menanggulangi persoalan tersebut, di akhir tahun ini pemerintah pusat lewat akan menyediakan anggaran yang bernilai milliaran rupiah.
“Alhamdullilah, Insya Allah akhir tahun 2022 ini akan ada anggaran pusat melalui bantuan lund (bantuan luar) ya. Ya kira-kira akhir tahun ini itu dianggarkan ratusan milliar untuk membantu penanggulangan banjir di Kota Jambi,” ujar Bakri.
Terkait banjir di daerah lain seperti Kota Sungaipenuh, menurut Bakri, tahun ini sudah mendapat bantuan dari pusat.
“Begitu juga di Tebo, ada juga bantuan PUPR pusat, begitu juga di Muaro Bungo juga ada. Memang tidak signifikan tapi perhatian PUPR cukup diapresiasi positif. Ya karena kita juga tau bahwa anggaran APBD kita tidak mencukupi,” katanya.
Menurut Bakri, penanggulangan permasalahan banjir di wilayah kota Jambi ssbenarnya sudah mulai terdapat pengerjaan, hanya saja belum maksimal lantaran belum adanya pengerjaan drainase.
“Permasalahnnya kan dipintu-pintu air itu kan yang di Angso Duo yang di Seberang, drainase air dari kampung-kampung itu belum dibikin sehingga airnya belum bisa mengalir keluar,” katanya.
Dia pun, sekali lagi menegaskan agar pemerintah daerah, dinas terkait aktif berkoordinasi dengan lembaga di bawah Kementerian PUPR macam Balai Wilayah Sungai Sumatra dan Balai-balai PUPR lainnya yang terkait.
“Koordinasi dengan Balai. Jadi informasi yang lebih akurat itukan datangnya dari daerah, yang tahu masalah jalan lebih detail itu kan pemerintah daerah, koordinasi makanya ada balai. Diharapkan mereka bisa koordinasi dengan balai yang ada di daerah. Masalah banjir, air bersih, itu ada BWSS,” ujarnya.
Disisi lain, ia juga meminta agar pemerintah pusat juga aktif dalam menuntaskan persoalan banjir. Sehingga tidak hanya jadi beban pemerintah daerah.
“Tidak ada bahasa diminta atau tidak oleh pemerintah daerah, saya akan terus memperjuangkan. Karena salah satu fungsi DPR itu adalah fungsi budgeting (anggaran) jadi harus memperjuangkan anggaran untuk daerah,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
Discussion about this post