DAERAH
Agusrizal: Masih Banyak Perusahaan Perkebunan Belum Bangun Kebun Rakyat Seluas 20 Persen
detail.id/, Jambi – Konflik agraria, salah satu persoalan akut di negeri yang kaya akan berbagai sumber daya ini belum kunjung menemukan solusi konkret.
Di Jambi misalnya, provinsi dengan peringkat ke 2 konflik agraria terbesar senasional setelah provinsi Riau. Sejumlah masyarakat yang tengah berkonflik masih menunggu sikap atau tindakan tegas dari pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria.
Dalam suatu diskusi bertajuk “UU CK dan Implementasi 20 Persen Perkebunan Rakyat” yang dilaksanakan oleh IHCS Provinsi Jambi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal.
Terungkap bahwa dari 186 izin HGU perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Provinsi Jambi hanya 6 perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya membangun atau mewujudkan 20% perkebunan rakyat dari total luasan perkebunan yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan UU No 39 tahun 2014 tentang perkebunan.
“Beberapa diantaranya yang dulu diberikan izin oleh Pemprov Jambi yakni PTPN VI, KDA, IIS, Kedaton dan PT SAL. Semuanya sudah memiliki kebun plasma,” kata Agusrizal, Kamis 30 Juni 2022.
Namun hal tersebut mendapat bantahan dari Ketua IHCS Provinsi Jambi, Ahmad Azhari. Menurut Azhari sampai saat ini pihaknya masih belum melihat redistribusi 20 persen areal perkebunan perusahaan terhadap masyarakat sesuai ketentuan yang telah tercantum dalam UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
“Adakah kemunginan itu bisa menjadi objek redistribusi melalui TORA atau pembangunan kebun rakyat berkelanjutan. Ini pengetahuan yang akan menjadi bahan bagi rakyat untuk paling tidak bertahan sebagai upaya perlawanan. Agar kita bisa mengurai konflik agraria di Jambi ini,” kata Ketua IHCS Jambi, Ahmad Azhari.
Menyikapi pernyataan dari Kadisbun Agusrizal juga Ketua GMKI Jambi dalam sesi diskusi yang diselenggarakan oleh IHCS tersebut menanyakan perihal hak masyarakat tentang 20% dari total luasan areal yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.
“Dari 186 izin, masih tersisa 180 perusahaan lagi yang belum merealisasikan kewajibannya untuk membangun kebun rakyat seluas 20%. Disbun mungkin punya datanya, lalu apa langkah yang akan dilakukan oleh Disbun setidaknya untuk mencegah potensi-potensi meledaknya konflik agraria di Provinsi Jambi khususnya di sektor Perkebunan?” kata Ketua GMKI Jambi, Aryanto.
Menyikapi hal tersebut, Agusrizal tampak berkelit.
“Terus terang aja Bukan 180 tadi tidak memenuhi. Tapi mungkin sekitar hampir 40 persen dari yang 180 tadi. Nanti kita akan surati Bupati, pak Gubernur menyurati bupati supaya didorong ini memenuhi 20% kemudian sekarang ini kan ada Inpres No 6 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa sawit Berkelanjutan. Nah ini juga kita dorong di kabupaten untuk membuat rencana aksi daerah,” katanya.
Dengan kondisi saat ini dimana angka jumlah penduduk terus bertambah, tentu skema pembangunan kebun rakyat seluas 20% sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkebunan, sedikit banyak dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kini tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Wujudkan Kepastian Hukum Tanah, Warga Desa Nogosari Antusias Sambut Program PTSL 2026
DETAIL.ID, Pasuruan – Pemerintah Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, selaku kepala desa bersama Kelompok Masyarakat PTSL (Pokmas) resmi memulai tahapan persiapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026. Program nasional ini disambut hangat oleh warga yang telah lama mendambakan kepastian hukum atas hak milik tanah mereka.
Ketua Pokmas (PTSL) Desa Nogosari, Bambang mengatakan, program pelaksanaan PTSL ini merupakan bentuk sinergi antara program pemerintah pusat dengan pemerintah desa dengan adanya program PTSL. “Masyarakat tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi juga perlindungan hukum yang kuat untuk meminimalisir sengketa lahan di masa depan,” kata Bambang pada Senin, 27 April 2026.
Kepala Desa Nogosari, Hj. Sunariyah berujar Pokmas Desa Nogosari berkomitmen menjaga transparansi, khususnya terkait biaya persiapan yang telah disepakati melalui musyawarah mufakat bersama seluruh pemohon. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2021 untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Harapan kami, seluruh bidang tanah di Desa Nogosari dapat terdaftar seratus persen tahun ini. Kami berterima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Desa atas pendampingan yang diberikan,” ucapnya
Ia menjelaskan, kehadiran program ini dinilai sebagai solusi nyata bagi warga Desa Nogosari untuk memperoleh kepastian hukum atas aset tanah mereka.
“Tugas kami selaku Kades adalah memastikan warga terlayani dengan baik dalam pengurusan data yuridis. Kami terus memantau agar program PTSL bekerja secara profesional dan tetap berpedoman pada aturan hukum, khususnya Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2021,” tuturnya.
Reporter: Tina
DAERAH
Makkah Route Hadir di Makassar, Proses Keimigrasian Jemaah Haji Dipercepat
DETAIL.ID, Jakarta – Pemerintah menerapkan skema Makkah Route bagi 15.804 jemaah calon haji asal Makassar melalui Bandara Sultan Hasanuddin mulai 2026.
Penerapan ini menambah titik layanan Makkah Route di Indonesia setelah sebelumnya berjalan di Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Adi Soemarmo Solo, dengan total cakupan mencapai 221.000 jemaah.
Melalui skema ini, proses pemeriksaan keimigrasian dilakukan sejak di bandara keberangkatan di Indonesia.
Jemaah tidak lagi menjalani pemeriksaan paspor saat tiba di Arab Saudi, sehingga perjalanan menuju Tanah Suci menjadi lebih singkat dan efisien.
Program hasil kerja sama Indonesia dan Arab Saudi ini juga memberi kemudahan mobilitas serta meningkatkan kenyamanan perjalanan, khususnya bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.
“Perluasan Makkah Route ke Makassar adalah upaya strategis untuk memastikan semakin banyak jemaah Indonesia yang merasakan kemudahan proses keimigrasian sejak dari tanah air. Kami ingin memangkas birokrasi, sehingga jemaah bisa lebih tenang dalam mempersiapkan diri menuju Tanah Suci,” ujar Hendarsam.
Untuk mendukung pelaksanaan, sebanyak 115 petugas Imigrasi Arab Saudi tiba di Indonesia pada Minggu, 26 April 2026 dan akan bertugas di bandara haji.
Infrastruktur di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) telah siap sepenuhnya, termasuk integrasi data lintas sektor serta penyusunan profil risiko guna mengantisipasi keberangkatan non-prosedural.
Ke depan, layanan ini ditargetkan menjangkau seluruh embarkasi haji di Indonesia dan berjalan secara resiprokal antara kedua negara.
“Imigrasi akan terus bertransformasi demi memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang adaptif dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menyukseskan ibadah haji. Layanan Imigrasi untuk rakyat adalah prioritas kami,” tutur Hendarsam Marantoko.
DAERAH
Peringati Hari Kemala Bhayangkari ke-46, Bhayangkari Cabang Polres Pasuruan Kota Tanam Ratusan Pohon
DETAIL.ID, Pasuruan – Dalam rangka memperingati Hari Kemala Bhayangkari ke-46, Bhayangkari Cabang Polres Pasuruan Kota menggelar kegiatan penanaman pohon sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung program penghijauan serta menjaga keseimbangan ekosistem.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 22 April 2026, bertempat di Taman Pekuncen yang berlokasi di Jalan Raya Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudho Uly, S.I.K., M.Si., didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Pasuruan Kota Ny. Desna Yudho, Wakapolres Pasuruan Kota Kompol Yokhbeth Wally, Pejabat Utama Polres Pasuruan Kota, personel Polres Pasuruan Kota, Bhayangkari Cabang Pasuruan Kota, Kepala Kelurahan Pekuncen Kecamatan Bugul Kidul, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan, serta para guru dan murid TK Bhayangkari Kota Pasuruan.
Kapolres Pasuruan Kota didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Pasuruan Kota menyampaikan bahwa kegiatan penanaman pohon ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Momentum Hari Kemala Bhayangkari ke-46 tidak hanya diperingati secara seremonial, namun juga diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dan masyarakat.
Ketua Bhayangkari Cabang Pasuruan Kota Ny. Desna Yudho mengatakan, “Kegiatan penanaman pohon ini merupakan wujud nyata kepedulian kami terhadap kelestarian lingkungan. Melalui momentum Hari Kemala Bhayangkari ke-46, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam, karena lingkungan yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan generasi mendatang.”
Selain melibatkan Instansi Pemerintah Kota Pasuruan, Kegiatan ini juga melibatkan anggota Bhayangkari serta murid TK Kemala Bhayangkari Kota Pasuruan yang turut berpartisipasi secara aktif, harapannya kegiatan ini juga dapat menjadi kunci dalam menanamkan kesadaran kan pentingnya menjaga dan menciptalan lingkungan yang hijau sejak dini.
Ratusan bibit pohon tabe buya ditanam di sejumlah titik area taman yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Selain penanaman pohon, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi kepada tamu undangan yang hadir mengenai pentingnya merawat tanaman dan menjaga kebersihan lingkungan agar pohon yang ditanam dapat tumbuh dengan optimal.
Melalui kegiatan ini, Bhayangkari Cabang Polres Pasuruan Kota menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
Reporter: Tina


