ADVERTORIAL
Pengurus PMI Batanghari Resmi Dilantik, Fadhil Arief Jadi Dewan Pelindung
detail.id/, Batanghari – Kepengurusan Palang Merah (PMI) Kabupaten Batanghari masa bakti 2022-2027 sebanyak 20 orang secara resmi dilantik di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Senin 19 September 2022.
Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua PMI Provinsi Jambi Hasan Basri Agus yang disaksikan oleh Bupati Batanghari M. Fadhil Arief, forkompimda, kepala OPD dan para tamu undangan lainya.
Pelantikan ini diantaranya melantik lima orang dewan kehormatan yang diketuai Muhammad Rifai Kadir dan juga melantik Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief sebagai Dewan Pelindung dan Ketua PMI Kabupaten Batanghari masa bakti 2022-2027 yang diketuai oleh Skretaris Daerah Batanghari Muhammad Azan.
Dalam kesempatan ini, Muhammad Fadhil Arief mengucapkan, terimakasih kepada dewan kehormatan dan pengurus palang merah Indonesia Kabupaten Batanghari masa bakti 2017-2022 yang telah melaksanakan tugasnya.
“Terhadap dewan kehormatan dan pengurus masa bakti 2022-2027 yang terpilih dan baru saja dilantik pada hari ini, agar dapat segera menjalankan program kerja organisasi dengan baik. Sebagai kepala daerah, saya mengharapkan setelah dilantik ini, tentunya bisa bekerja sama, saling bahu membahu dengan stekholder sehingga bisa bersinergi, baik dengan Pemda maupun masyarakat,” kata Bupati Batanghari M. Fadhil Arief.
Dikatakan Fadhil, dengan bekerja sama bisa membawa nama harum PMI Kabupaten Batanghari ke arah yang lebih baik lagi, mengingat tugas PMI sekarang semakin berat dan kompleks.
“Untuk pengurus yang baru, saya ingatkan pekerjaan di PMI ini berbeda dengan pekerjaan di intansi maupun Pemda. Oleh karena itu pekerjaan di PMI ini merupakan ladangnya berbuat kemanusiaan, sekaligus ladang amal ibadah,” ujarnya.
Dilanjutkan Fadhil, untuk diketahui pelantikan pengurus maupun dewan kehormatan PMI ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali baik ditingkat pusat hingga tingkat kecamatan. Sebagai organisasi besar yang bergelut dalam bidang kemanusiaan, tentunya PMI mempunyai tujuan yang jelas terhadap apa yang dilakukannya.
“Pelayanan yang diberikan PMI terhadap masyarakat banyak sekali bentuknya, yakni dalam hal penanggulangan bencana alam, pelayanan kesehatan, donor darah dan banyak lagi pelayanan PMI yang diberikan terhadap masyarakat,” katanya.
Diteruskan Fadhil , pengembangan SDM adalah hal yang mutlak yang harus diperhatikan, di mana saat ini PMI mempunyai relawan yang harus siap sedia setiap saat menjalankan tugas misi gerakan kemanusian ini.
“Saya berharap kepada pengurus yang baru, bisa mencetak relawan-relawan, mulai dari relawan remaja yang tergabung dalam PMR yang berada di sekolah-sekolah atau lingkungan masyarakat. Kemudian juga membentuk korps sukarela (KSR) yang merupakan relawan PMI yang terlatih dan sudah mengikuti pendidikan sesuai dengan standar PMI dan merupakan tulang punggung PMI dalam setiap gerakan yang dilakukan di lapangan,” ujarnya.
ADVERTORIAL
Jember Cetak Sejarah, Jadi Satu-satunya Daerah di Jatim yang Layani Cetak E-KTP di Kecamatan
DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember resmi mengukir prestasi sebagai satu-satunya daerah di Jawa Timur yang berhasil melakukan desentralisasi penuh otoritas pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) hingga ke tingkat kecamatan.
Langkah strategis ini diluncurkan sebagai solusi konkret untuk mengatasi kendala geografis wilayah Jember yang luas, sekaligus memutus rantai birokrasi yang selama ini dinilai lamban dan menyulitkan masyarakat di pelosok.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan bahwa inovasi ini merupakan langkah nyata dalam menjaga martabat pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa hak administratif warga negara tidak boleh terhambat oleh jarak tempuh yang jauh menuju pusat kota.
“Selama ini, warga pelosok harus menempuh perjalanan berjam-jam dan mengeluarkan ongkos besar hanya untuk selembar KTP. Itu tidak boleh terjadi lagi. Kami membawa mesin cetak ke dekat rumah mereka. Jember harus menjadi pelopor bahwa pelayanan publik itu wajib cepat, gratis, dan tanpa sekat,” kata Fawait pada Kamis, 30 April 2026.
Implementasi program ini melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait pengamanan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat serta manajemen distribusi logistik blanko.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mempermudah warga, tetapi juga efektif dalam menghapus praktik percaloan dan mengurai penumpukan pemohon di kantor pusat Dispendukcapil.
Selain itu, akurasi data kependudukan yang selalu terbarukan melalui layanan tingkat kecamatan ini diproyeksikan akan mempercepat validasi serta penyaluran berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.
Keberhasilan ini kini menempatkan Jember sebagai barometer baru dalam pelayanan administrasi kependudukan di Jawa Timur.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember, Bambang Saputra, memastikan bahwa seluruh infrastruktur digital dan operator di setiap kecamatan telah melalui proses uji coba yang ketat untuk menjamin keamanan data.
“Kami telah menempatkan operator terlatih dan perangkat keras mumpuni di setiap kantor kecamatan. Ini tantangan besar karena menyangkut transmisi data rahasia negara. Namun, dengan dukungan penuh Bupati, Jember berhasil memenuhi standar tersebut. Kini, warga cukup rekam di kecamatan, dan jika data bersih (tidak ganda), KTP bisa langsung dicetak dan dibawa pulang,” ucap Bambang.
ADVERTORIAL
Gebrakan Gus Fawait Lindungi PMI: Jember Kini Punya Layanan Administrasi Mandiri dan Cek Kesehatan Termurah se-Jatim
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memutus rantai birokrasi panjang bagi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.
Melalui instruksi langsung Bupati Gus Fawait, Jember kini menghadirkan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Mall Pelayanan Publik serta layanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) mandiri di rumah sakit daerah guna mencegah pemberangkatan pekerja secara non-prosedural.
Dalam peresmian klinik CPMI di RSD Balung pada Senin, 27 April 2026, Gus Fawait menyoroti bahwa selama ini warga Jember terpaksa mengambil risiko melalui jalur ilegal akibat jauhnya lokasi pengurusan dokumen.
Beliau menegaskan bahwa kehadiran layanan ini adalah jawaban atas absennya fasilitas negara di daerah penyumbang PMI terbesar.
“Jember sebagai salah satu daerah penyumbang PMI justru belum memiliki fasilitas tersebut,” ucapnya dengan nada tegas.
Kini, seluruh pengurusan administrasi bisa diselesaikan tanpa harus keluar kota menuju Malang atau Surabaya
Lebih dari sekadar memangkas jarak, Gus Fawait juga membuat kebijakan radikal dengan menekan biaya pemeriksaan kesehatan menjadi Rp450.000 dari tarif normal Rp750.000.
“Ini menjadi biaya atau harga paling murah yang kita lihat bahkan se-Jawa Timur,” kata Gus Fawait saat menjelaskan skema efisiensi biaya tersebut.
Melalui kemudahan akses dan tarif yang sangat terjangkau ini, Pemkab Jember optimis para calon pekerja akan lebih memilih jalur resmi yang menjamin keamanan mereka di luar negeri kelak.
Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah daerah bagi rakyatnya.
“Ini bentuk keberpihakan kami kepada calon PMI dan kami berharap CPMI di Kabupaten Jember,” tutur Gus Fawait.
[post-view]
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.
Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.
“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:
- Kecamatan Jombang
- Kecamatan Tanggul
- Kecamatan Mayang
- Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)
Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.
Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.
Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.
“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.
Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.
“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.
Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.
Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.
“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.


