ADVERTORIAL
DPRD Muarojambi Sidak ke OPD TPP ASN Terancam Terhapus
DETAIL.ID, Muarojambi – DPRD muarojambi melakukan sidak ke OPD dilingkup pemerintah kabupaten muaro jambi, pada maksud dan tujuan dalam penegakan kedisiplinan ASN, selasa pagi 20 September 2022. hal itu dilakukan komisi I (satu) DPRD muarojambi yang menaunggi dalam bidang administrasi ,palayanan umum,pemerintahan dan hukum.
Terkait hal tersebut ketua komis I DPRD muarojambi, Ulil Amri ketika dikonfirmasikan mengatakan, ya hari ini kami selasa melaksanakan kunjungan kerja ke OPD tapi dengan tidak memberitahu supaya kami cek itu sesuai dengan yang aslinya sesuai dengan kondisi yang nyata ternyata kami hari ini mengecek salah satu diabsen kami sangat kecewa ada beberapa dinas yang jumlah pegawainya banyak yang tidak hadir,”katanya.
Lanjutnya, ada tadi satu dinas itu cuma satu orang yang hadir berarti di sini kontrol dari pemerintah juga harus mengawasi hal itu ,kami berusaha bersinergi dengan pemerintah kunci utama disiplin pegawai dulu jadi kehadirannya apalagi kinerjanya tidak ada akan hadir saja banyak yang tidak ada, kesesuaian antara absen dengan kami hitung jumlah tapi kami juga tidak menutup mata ternyata,”ucapnya.
Salah satunya contoh OPD di BKD bagus belum semuanya memahami dengan baik, masa iya Finggerprint aja ada satu dinas tadi ngomong bisa di print ,ya print tapi ada dinas yang ngomong tidak bisa diprint ada yang ngomong bahwa hasil dari Finggerprint itu dia online ke kominfo ada yang ngomong tidak ,jadi pemahaman tentang penjaga saja yang sangat mendasar,”ujarnya.
Tegasnya, ya tidak memahami dengan baik bagaimana kita mau menegakkan disiplin apalagi dengan kaitan dengan katanya pemerintah untuk menaikkan TPP ,itu harus diimbangi dengan kinerja yang bagus ,”katanya.
“kalau hadir enggak banyak ya bagaimana kami ingin menyetujui itu jadi itu sebagai bahan evaluasi kami DPRD,” Ucap.
Sementara itu anggota komisi Aidi Hatta menambahkan sedikit dari beberapa opini sepertinya menjadi barometer supaya berfungsi ,kan fungsi-fungsinya OPD sebagai penegas tentang kepegawaian yang ada legislatif sebagai mitra saling bahu membangun untuk kemajuan di kalangan pemerintah ,”ujarnya.
“bagi kami dari DPRD Jambi kami sudah berkomitmen bahwa kami tidak pernah mengurangi yang namanya TPP untuk para pegawai ,nah jadi kami setiap yang apa yang diajukan oleh kepala dinas apa yang diajukan oleh pemerintah daerah itu semua kami setujui tidak pernah kami mengurangi satu rupiah pun, “ucapnya.
“Harapan kami apa yang sudah jadi kerja keras kita bersama itu ya dibarengi dengan kedisiplinannya nah jangan sampai disiplin kita hanya datang Fingger pulang nanti pulang Fingger lagi nah jangan sampai seperti itu , kemungkinan ada opd-opd didatangi oleh pegawai-pegawai kita dari kabupaten lain atau bahkan provinsi lain, nah kalau mereka melihat bahwa masuk ke kantor kita mereka kosong ,kalau lah di dalam komplek perkantoran ini jadi sepertinya kurang bagaimana kita percaya dengan yang ada di luar komplek perkantoran, “ujarnya.
“seperti di Puskesmas , layanan di sekolah , kantor camat , kantor pos dan yang lain sebagainya .
Kita minta kepada pak PJ Bupati khususnya dan kepada pak sekda dan kepala BKD yang sebagai leading sektor penanggung jawab terhadap ini kami minta ke depannya, kami tidak lagi menemukan hal-hal yang seperti kami temukan tadi,”katanya.
“Untuk Pemerintah kami akan rekomendasikan kepada kepala daerah bahwa menghitung TPP itu harus benar-benar jujur jangan sampai orang yang tidak hadirnya tetap dihitung ya kalau mereka tidak ada yang hadir,harus dikurangi hitung-hitungan sudah jelas mereka sudah menyampaikan kepada kami bahwa hitungan pernah kami kalau itu masih kami temukan .
“Dalam berapa waktu ke depan menjelang kita pembahasan APBD 2023 ini kami akan kaji ulang TPP yang telah kami anggarkan ,itu sampaikan oleh ketua komisi tadi bahwa pada pegawai itu disiplin sebagai mereka harus sebagai contoh penegak disiplin di pegawai itu jadi komplek perkantoran ini contoh untuk ditekankan jadi kami minta kepada para PNS ASN yang ada di kabupaten muarojambi ,ini ya sama-sama lah kita jaga kedisiplinan seperti itu, “ujarnya
ADVERTORIAL
Bupati Natuna Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Sumatra
DETAIL.ID, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna kembali memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pengiriman tahap kedua ini secara resmi dilepas oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan dalam kegiatan yang dipusatkan di Apron Base Ops Lanud Raden Sadjad pada Rabu pagi, 10 Desember 2025.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Natuna, jajaran TNI-Polri, perwakilan instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, serta media. Total bantuan yang diberangkatkan mencapai berat 5 ton, menggunakan pesawat C-130 HS/L-100-30 TNI AU yang diterbangkan menuju Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta untuk kemudian disalurkan ke wilayah terdampak bencana.
Dalam sambutannya, Bupati Natuna Cen Sui Lan yang juga hadir bersama Wakil Bupati Jarmin, menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa tiga provinsi tersebut. Beliau menyebut bahwa bencana ini telah menyebabkan banyak kerusakan dan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat.
“Beberapa waktu terakhir, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sedang menghadapi ujian berat. Banyak rumah yang rusak, infrastruktur terdampak, dan tidak sedikit keluarga yang kehilangan harta benda serta mata pencaharian. Dalam suasana penuh keprihatinan itu, Natuna kembali membuktikan bahwa jarak bukanlah batas untuk peduli,” ujar Bupati.
Bupati menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian seluruh masyarakat Natuna dari berbagai kalangan—mulai dari masyarakat umum, organisasi, pelajar, mahasiswa, komunitas profesi, hingga relawan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat. Terima kasih kepada TNI–Polri, para relawan, masyarakat yang menyumbang dengan ketulusan, serta seluruh unsur pemerintah yang memastikan proses pengumpulan hingga pengiriman bantuan berjalan baik dan aman,” ucapnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi khusus kepada jajaran Lanud Raden Sadjad yang telah memfasilitasi proses pemuatan hingga pemberangkatan bantuan kemanusiaan tahap kedua tersebut.
Sebelumnya, Komandan Lanud Raden Sadjad, Marsma TNI Onesmus Gede Rai Aryadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Natuna yang telah berpartisipasi. Ia memastikan bahwa pengiriman bantuan dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur TNI AU.
Reporter : Saipul Bahari
Merangin
Bupati Merangin Buka Festival Jaranan Nusantara 2025
Merangin – Bupati Merangin, H M Syukur diwakili Staf Ahli Bupati bidang Keuangan, Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan, Irsadi, bersama Ketua TP PKK Merangin, Hj Lavita Syukur membuka Festival Jaranan Nusantara (FJN) pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Pembukaan FJN 2025 dalam rangka Meranti Festival tersebut, ditandai pemukulan Gong oleh Hj Lavita Syukur didampingi Irsadi, di Lapangan Merpati Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang.
Tampak hadir, Camat Renah Pamenang Kusranto, para tokoh Keluarga Jawa Merangin dan ratusan warga yang antusias ingin menyaksikan FJN 2025 yang menjadi agenda rutin Desa Meranti setiap tahunnya tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Merangin sangat mengapresiasi dan dukungan penuh atas terselenggaranya Festival Jaranan Nusantara 2025 yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Meranti dan Karang Taruna setempat tersebut,” ujar Bupati melalui Irsadi.
Dikatakan Irsadi, FJN sebagai upaya melestarikan budaya khas Kuda Lumping (Jaranan) yang merupakan warisan budaya Indonesia dan sekaligus sebagai wadah mengangkat potensi budaya serta ekonomi masyarakat Kabupaten Merangin.
Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat dan peserta dari berbagai Paguyuban Jaranan se-Indonesia, untuk menjadikan FJN 2025 sebagai momentum mempererat persatuan budaya, memperkuat identitas daerah.
Ketua TP PKK Merangin, Hj Lavita Syukur menambahkan, digelarnya FJN 2025 juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, melalui peningkatan aktivitas Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM).
“Kami berharap agar FJN 2025 ini terus berlanjut secara berkesinambungan dan terus berkembang dari tahun ke tahunnya. Ini event besar yang dapat mengangkat peran Merangin khususnya Desa Meranti dalam melestarikan budaya nasional,” ujar Hj Lavita Syukur.
Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelestarian seni dan budaya tradisional lanjut Ketua TP PKK Merangin, FJN telah mendapat rekomendasi resmi dari Kementerian Kebudayaan RI, dengan melibatkan banyak paguyuban jaranan dari berbagai daerah di Indonesia.
Acara pembukaan FJN 2025 tersebut, berlangsung meriah diikuti Paguyuban Jaranan dari berbagai kecamatan di Merangin dan kabupaten/kota di Provinsi Jambi serta dari provinsi lainnya.
ADVERTORIAL
Wabup Batanghari Bakhtiar Hadiri Acara Pisah Sambut Kakanwil Ditjen PAS Jambi
Jambi – Wakil Bupati Batanghari, H Bakhtiar menghadiri acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjen PAS) Provinsi Jambi, yang digelar di Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi pada Jumat, 5 Desember 2025.
Wabup Bakhtiar hadir dalam acara ini sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi pemasyarakatan di wilayah Jambi. Turut hadir pula para kepala daerah se-Provinsi Jambi, jajaran Ditjen PAS, serta tamu undangan lainnya.
Acara pisah sambut menandai berakhirnya masa tugas Hidayat, A.Md. IP, S.H MM yang kini digantikan oleh Dr. TR Irwan Rahmat Gumilar, A.Md.IP, S.H, M.Si.
Wakil Gubernur Jambi, Drs H Abdullah Sani menyampaikan apresiasi mendalam kepada Hidayat atas kerja sama dan kontribusinya selama memimpin jajaran Pemasyarakatan di Provinsi Jambi.
“Selamat datang Bapak Irawan Rahmat Gumilar di Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Kepada Bapak Hidayat, selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih atas kerja sama dan sinergisitas selama menjabat di Provinsi Jambi,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Hidayat menegaskan pisah sambut ini bukan sekadar perpisahan, melainkan proses penerusan estafet pengabdian dengan semangat baru menuju pelayanan pemasyarakatan yang semakin baik.
Sementara itu, Irwan Rahmat Gumilar memperkenalkan diri di hadapan tamu undangan dan menyampaikan komitmennya untuk membangun pemasyarakatan yang humanis dan kolaboratif.
Irwan menegaskan pentingnya dukungan dari Gubernur, Forkopimda, para bupati/wali kota, dan stakeholder lainnya demi mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin optimal di Provinsi Jambi.
Melalui kehadiran para kepala daerah dalam acara tersebut, termasuk Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar, Pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Ditjen Pemasyarakatan dalam rangka peningkatan layanan pembinaan dan keamanan lembaga pemasyarakatan di seluruh kabupaten dan kota.
Acara ditutup dengan pemberian cenderamata dan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan harapan baru untuk pemasyarakatan di Provinsi Jambi.

