DAERAH
Dua Desa di Deli Serdang Dicanangkan Jadi Desa Cinta Statistik

DETAIL.ID, Tanjungmorawa – Dua desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang secara resmi dicanangkan menjadi Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik.
Kedua desa itu adalah Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa (Tamora), dan Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau.
Pencanangan dua desa itu dilakukan di
Gedung Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah (P3UD) Deli Serdang, Jalan Medan-Tebing Tinggi, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tamora, kemarin.
Hadir dalam acara itu Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Deli Serdang Darwin Zein S.Sos, didampingi sejumlah pejabat seperti Asisten I Pemerintahan dan Kesejahetraan Rakyat Citra Effendi Capah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Remus Hasiholan Pardede, dan lainnya.
Sementara dari pihak BPS Deli Serdang yang hadir yakni Ir Sawaluddin Naibaho MSi dan sejumlah staf
“Seperti yang pernah disampaikan Presiden, yakni membangun Indonesia secara adil dan merata yaitu membangun Indonesia-sentris dengan membangun mulai dari pinggiran, desa, pulau terdepan hingga perbatasan. Karenanya, peran desa sangat penting, yakni sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan Indonesia,” kata Sekda.
Namun, sambung Sekda, pada kenyataannya saat ini desa masih menjadi objek dalam pengelolaan dan pemanfaatan data. Hal ini dibuktikan dengan dua hal.
Pertama, berbagai data dikumpulkan di desa, tetapi tidak semua meninggalkan jejak data dan tidak saling terhubung.
Kedua, desa belum cukup mampu untuk menghasilkan, mengelola dan mendapatkan manfaat dari data yang ada di desa.
Selaras dengan amanat Undang-Undang (UU) statistik No.16 tahun 1997, sebut Sekda, Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab melakukan pembinaan penyelenggaraan kegiatan statistik, serta sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
BPS juga berperan sebagai pembina data statistik dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Oleh sebab itu, BPS juga memiliki tanggungjawab terhadap pembinaan statistik sektoral di tingkat desa/kelurahan secara berkesinambungan dan komprehensif yang diwujudkan melalui desa cantik.
Desa Cantik, terang Sekda, merupakan program percepatan (quick wins) implementasi pembinaan statistik sektoral oleh BPS yang berfokus pada desa.
Melalui standarisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan data, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik dalam pembangunan di desa.
“Serta peningkatan kesadaran dan peran aktif perangkat desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik,” kata Sekda.
Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan adalah terkait implementasi prinsip satu data indonesia, pengolahan dan analisis data, dan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan desa.
“Program Desa Cantik yang diterapkan di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 yaitu, Desa Bangun sari Baru di Kecamatan Tanjung Morawa dan Desa Sukamandi Hilir di Kecamatan Pagar Merbau terpilih sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik),” sebut Sekda.
Ia bilang, desa cantik secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa/kelurahan dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan potensi yang dimiliki desa.
Ini dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengelolaan data yang bersifat pemenuhan kebutuhan, pengembangan pendataan yang sesuai dengan potensi desa (kearifan lokal).
Kemudian implementasi pemanfaatan data dalam kebijakan pembangunan desa dan peningkatan literasi statistik masyarakat desa.
Reporter: Heno
DAERAH
Proyek DAK SMAN 16 Tanjabbar Rp 2,7 Miliar Garapan Kepsek Jadi Temuan BPK, Hasilnya Tak Sesuai Perencanaan

DETAIL.ID, Tanjungjabung Barat – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi menemukan sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung SMAN 16 Tanjungjabung Barat tahun anggaran 2024. Proyek tersebut dilaksanakan secara swakelola tipe I dengan total anggaran mencapai Rp 2,77 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, disebutkan bahwa pekerjaan gedung dikerjakan oleh tim swakelola yang diketuai oleh Kepala SMAN 16, yang tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk mengerjakan konstruksi bangunan. Hal ini pun terbukti sebagaimana pemeriksaan fisik yang dilakukan pada 24 Februari 2025 mengungkap sejumlah ketidaksesuaian, seperti dimensi ring balok kolom beton bertulang yang lebih kecil dari standar dan ditemukannya retakan pada beberapa struktur bangunan.
“Pelaksanaan pembangunan secara swakelola pada SMAN 16 Tanjungjabung Barat tidak disertai dengan kompetensi teknis yang memadai dan menghasilkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan,” tulis BPK dalam laporannya yang diperoleh DETAIL.ID.
Selain masalah teknis, BPK juga menemukan ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban belanja. Terdapat kelebihan belanja bahan material yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi rill sebesar Rp 59.918.500. Dana tersebut berasal dari lima paket pekerjaan yang meliputi pembangunan ruang guru, kepala sekolah, laboratorium fisika, perpustakaan, dan tata usaha.
Atas temuan tersebut, Kepala SMAN 16 lantas mengembalikan kelebihan belanja tersebut ke Kas Daerah pada 5 Juni 2025.
BPK juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku pengguna anggaran. Kepala dinas dinilai tidak cermat dalam menentukan metode pengadaan dan menetapkan pelaksanaan swakelola.
Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan dan Gubernur Jambi menyatakan sepakat dengan temuan BPK dan berkomitmen menindaklanjuti sesuai rekomendasi.
BPK merekomendasikan agar Gubernur Jambi menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih cermat dalam memilih metode pengadaan, serta meminta Kepala SMAN 16 Tanjungjabung Barat bertanggung jawab atas penggunaan dana secara sesuai.
Sementara itu Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Zet Herman dikonfirmasi lebih lanjut lewat pesan WhatsApp, belum merespons hingga berita ini terbit.
Reporter: Juan Ambarita
ADVERTORIAL
Bupati H M Syukur Buka Pelatihan Lembaga Adat Desa se-Kabupaten Merangin

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin H M Syukur, didampingi Sekda Merangin Fajarman, membuka pembinaan dan pelatihan lembaga adat desa se-Kabupaten Merangin, yang berlangsung di Aula kantor Bupati Merangin, pada Selasa, 15 Juli 2025.
Pelatihan lembaga adat desa yang diikuti sebanyak 175 orang peserta lembaga adat desa itu, dihadiri Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Merangin Azrai, Kadis PMD Andrei Fransusman dan undangan lainnya.
Dikatakan Bupati pada sambutan pembuka acara, salah satu tujuan dilakukannya pelatihan lembaga adat desa, untuk memperkuat posisi lembaga adat desa dan kecamatan dalam meningkatkan sumber daya manusia.
Selain itu guna mewujudkan sinergi antar budaya dan pembagunan daerah.
“Salah satu visi misi kami adalah Merangin pintar dan beradat. Ke depan bagimana untuk melestarikan adat ini bisa dituangkan dalam kurikulum pendidikan di tingkat SD dan SMP,” ujar Bupati.
Jadi lanjut Bupati, dalam seminggu itu ada satu kali dilakukan proses belajar mengajar adat istiadat, sehingga adat budaya Melayu yang dijalankan dapat terus dilestarikan sampai ke generasi berikutnya.
Tidak hanya itu, intinya Bupati ingin program lembaga adat Melayu Kabupaten Merangin, sejalan dengan program Pemerintah Daerah, sejalan dengan program pendidikan. Bupati tidak membedakan adat antar suku.
“Saya sebagai Bupati akan berkomitmen melestarikan adat dan menghormati adat. Nanti meskipun warga Merangin asal Jawa dalam melakukan pesta perkawinan menggunakan adat Jawa, tapi di acara pembuka tetap memakai petitah-petitih seloko budaya Melayu,” kata Bupati.
Untuk itu jelas Bupati perlu dibuat peraturan adatnya. Diakui Bupati, selama lima bulan menjabat bupati, banyak masalah-masalah yang berhubungan soal adat terjadi, termasuk masalah yang menimpa kades sendiri, sebagai ketua lembaga adat desa. (*)
DAERAH
Mulai 14 Juli 2025 Polres Sarolangun Gelar Operasi Patuh, Ini Pelanggaran yang Jadi Target

DETAIL.ID, Sarolangun – Sarolangun – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Polres Sarolangun akan menggelar Operasi Patuh 2025 secara serentak di seluruh Indonesia mulai 14 hingga 27 Juli 2025.
Operasi Patuh 2025 bertujuan meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di jalan raya untuk menyambut peringatan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K, M.H diwakili oleh Wakapolres Kompol Aswindo Indriadi, S.Kom, MH mengatakan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh akan digelar serentak se-Indonesia serta bertujuan untuk menciptakan kondisi Kamseltibcarlantas.
“Polres Sarolangun dalam hal ini Satuan Lalu Lintas akan melaksanakan kegiatan Operasi Patuh, yaitu operasi mandiri kewilayahan yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Juli sampai dengan 27 Juli 2025,” kata Wakapolres pada Senin, 14 Juli 2025.
Dalam pengawasan dan pencegahan, polisi akan mengedukasi masyarakat dengan berdialog bersama komunitas kendaraan roda dua dan empat, serta pengemudi untuk membahas keselamatan berkendara.
Operasi Patuh 2025 menyorot berbagai pelanggaran lalu lintas, dengan prioritas utama terhadap kendaraan Over Dimensi dan Over Load (ODOL), agar mencegah kecelakaan lalu lintas yang sering berakibat fatal.
Beberapa jenis pelanggaran lalu lintas lain yang menjadi perhatian di antaranya adalah:
- Kendaraan tanpa kelengkapan surat (SIM/STNK)
- Pelanggaran marka dan rambu lalu lintas
- Tidak menggunakan helm SNI atau sabuk keselamatan
- Penggunaan ponsel saat berkendara
- Pengemudi di bawah umur
- Pelat nomor tidak sesuai spesifikasi
- Knalpot bising (brong)
- Penggunaan rotator dan sirene tak sesuai ketentuan.
Fokus utama Operasi Patuh 2025 adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta para pengusaha angkutan terlebih dahulu.
“Ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sebelum upaya penegakan hukum diberlakukan. Penindakan hukum dapat menjadi langkah lanjutan apabila para pengendara abai dengan edukasi yang disampaikan,” ujarnya.
Kegiatan ini juga melibatkan kolaborasi antar Pemkab Sarolangun, TNI, Dinas Perhubungan, Sat Pol PP dan Dinas Kesehatan, serta komunitas dan sejumlah elemen masyarakat.
Reporter: Daryanto