Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Gubernur Al Haris Ajak Mahasiswa Serta Ormas Diskusi Kenaikan BBM dan Inflasi

Published

on

detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris secara langsung memimpin Dialog bersama antara Pemerintah Daerah, Forkopimda dan Organisasi Mahasiswa, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan di Provinsi Jambi, yang berlangsung di Ruang Sumatera Ratu Hotel Resort, Kamis 8 September 2022.

Hadir pada kesempatan tersebut unsur Forkompimda, Kapolda Jambi, Kepala BI Perwakilan Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi dan tamu undangan lainnya.

Dalam dialog tersebut Gubernur memberikan penjelasan tentang kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia, diantaranya apa yang menjadi dasar pemerintah menaikkan BBM, inflasi dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.

“Saya mengundang adek-adek, teman-teman semua untuk hadir hari ini, terutama terkait dengan isu-isu yang sedang diperbicangkan, terutama tentang BBM, inflasi, hal ini perlu kita bahas bersama agar tidak ada yang tersembunyi karena kita ingin bersama-sama memahami situasi yang terjadi, dan kami akan memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ungkap Al Haris.

Al Haris memberikan apresiasi atas penyelenggeraan dialog ini untuk bertemu secara langsung, menyampaikan pendapat/aspirasi, dan berbagi pemikiran serta ide dalam menyikapi berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan para Pengurus Organisasi Kemahasiswaaan Intra dan Ekstra Kampus, BEM, dan Organisaasi Kemasyarakatan yang hadir pada kesempatan ini, untuk menyampaikan pendapat/aspirasi dan pemikiran. Aspirasi dan pemikiran yang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sampaikan merupakan masukan penting yang sangat berharga bagi kami dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, dalam membangun Provinsi Jambi,” kata Al Haris.

Al Haris menyatakan, Pemerintah Daerah telah berupaya untuk mencegah terjadinya inflasi, dimana pada tanggal 2 Agustus 2022, hasil survei BPS menyatakan bahwa Jambi memiliki inflasi tertinggi di Indonesia yaitu gabungan dari Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, sebesar 8,55%, dimana Pemerintah Provinsi Jambi melakukan berbagai upaya intervensi kita dan saat ini sudah turun menjadi 7,7%.

Al Haris menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi melalui tim TPID melakukan upaya bersama untuk menurunkan inflasi tersebut dengan melihat dan mempelajari apa saja yang menyebabkan inflasi di Jambi, salah satunya adalah kebutuhan pangan antara lain: cabe merah dan cabe rawit, sehingga Pemerintah Provinsi Jambi melakukan intervensi dengan melakukan upaya memastikan ketersediaan barangnya, harga terjangkau, distirbusi lancar dan melakukan kerjasama antar daerah, antar provinsi. untuk memastikan barang komiditi tersebut tersedia.

Pada tanggal 03 September 2022, Pemerintah Pusat mengambil kebijakan mengurangi alokasi anggaran negara/APBN untuk subsidi BBM, sehingga harga BBM bersubsidi naik, harga Pertalite dari Rp.7.650,- menjadi Rp.10.000,- harga Solar dari Rp.5.150,- menjadi Rp.6.800,- dan Pertamax (RON 92), dari Rp.12.500,- menjadi Rp.14.500,-.

“Sebelum kebijakan untuk penaikan harga BBM bersubsidi tersebut, Presiden dan Menteri Keuangan sudah terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada publik tentang pertimbangan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM itu berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat dan juga terhadap industri, dampak yang tentunya sulit bagi masyarakat dan juga bagi industry, kita yakin bahwa tujuan Pemerintah Pusat sesungguhnya tidaklah untuk menyulitkan masyarakat, tetapi menjaga keseimbangan perekonomian negara, sekaligus menjaga keberlanjutan perekonomian dan pembangunan negara,” ungkap Al Haris.

Al Haris menuturkan, banyak respon atas penaikan harga BBM bersubsidi tersebut, baik pernyataan pendapat maupun aksi, termasuk aksi demonstrasi menyampaikan pendapat dari rekan-rekan mahasiswa mahasiswi di Provinsi Jambi.

“Saya sangat menghargai aksi rekan-rekan mahasiswa mahasiswi dan organisasi lainnya, yang saya yakin merupakan wujud kepedulian rekan-rekan mahasiswa mahasiswi dan organisasi yang mengadakan aksi kepada masyarakat. Hal tersebut sangat lumrah dalam demokrasi, dan saya sagat mengapresiasi aksi tersebut dilaksanakan dengan tertib serta sangat menghargai dan mengapresiasi mahasiswa mahasiswi dan berbagai organisasi yang menyampaikan aspirasi,” tutup Al Haris.

Advertisement

ADVERTORIAL

Home Care Jember Resmi Meluncur, Warga Miskin Kini Bisa Periksa Kesehatan Tanpa Harus ke Puskesmas

DETAIL.ID

Published

on

Doorstop meresmikan Home Care Jember, Jumat (24/7/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember resmi meluncurkan Program Home Care sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Peluncuran program tersebut dipusatkan di Puskesmas Sumberbaru pada Jumat, 24 Juli 2026, dengan menghadirkan layanan kesehatan yang langsung mendatangi rumah pasien.

Peresmian program dihadiri Bupati Jember, Muhammad Fawait; Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Oktavianus; Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule; Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian; jajaran DPRD Jawa Timur, kepala OPD, camat, kepala puskesmas, hingga tenaga kesehatan.

Melalui program ini, sekitar 1.200 tenaga kesehatan diterjunkan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis kepada warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

Apabila dibutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien juga dapat berkonsultasi dengan dokter melalui layanan telemedicine yang telah terintegrasi.

Untuk mendukung operasional, Pemkab Jember menyiapkan 10 armada khusus Home Care.

Selain itu, sebanyak 40 kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan turut difungsikan sebagai kendaraan layanan kesehatan keliling sekaligus antar-jemput pasien yang membutuhkan penanganan medis.

Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

“Kalau orang kaya punya dokter keluarga, maka di Jember kami sedang berikhtiar agar warga tidak mampu juga memiliki dokter keluarga,” ujar Fawait.

Selain memperoleh pemeriksaan kesehatan, keluarga penerima manfaat juga akan mendapatkan bantuan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar selama proses pemulihan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai inovasi yang dilakukan Pemkab Jember layak dijadikan contoh bagi daerah lain karena menghadirkan pelayanan kesehatan yang langsung menyasar masyarakat yang membutuhkan.

“Ini bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” kata Kawendra.

Senada dengan itu, Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menyatakan dukungannya terhadap Program Home Care karena dinilai mampu mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

“Program ini akan menjadi pilot project bagi daerah lain di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Muhammad Zamroni menjelaskan bahwa layanan Home Care tidak diberikan kepada seluruh masyarakat, melainkan diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil berisiko tinggi, balita stunting, lansia dengan penyakit kronis berkepanjangan, penyandang disabilitas, serta tokoh agama.

“Jadi tidak semua warga berhak menerima layanan homecare (selain kriteria diatas, red),” tutur Zamroni.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Terobosan Baru! Pemkab Jember Hadirkan Layanan “Dokter Pribadi” untuk Warga Miskin, Pertama di Indonesia

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait menghadiri soft launching layanan homecare di halaman Dinkes Jember, Kamis (23/7/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kembali mencatatkan terobosan baru dalam upaya mengikis ketimpangan akses kesehatan.

Melalui program homecare, warga dari kalangan kurang mampu kini bisa menikmati fasilitas pemeriksaan kesehatan langsung di rumah layaknya memiliki dokter pribadi.

Rangkaian program ini diawali dengan prosesi soft launching di Kantor Dinas Kesehatan Jember pada Kamis, 23 Juli 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan peresmian penuh di Puskesmas Sumberbaru pada Jumat, 24 Juli 2026.

Wujudkan Keadilan Akses Kesehatan

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa program homecare dirancang khusus untuk memotong jurang pemisah antara kelompok masyarakat mampu dan warga yang selama ini kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan formal.

“Kalau mereka yang mampu punya dokter keluarga, Jember mewujudkan keluarga yang tidak mampu mempunyai dokter pribadi atau dokter keluarga lewat pelayanan homecare,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Fawait tersebut.

Gus Fawait juga mengklaim bahwa skema pelayanan kesehatan warga miskin berbasis kunjungan rumah yang digagas pemerintah daerah ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia.

“Ini pertama kali di Indonesia dan kita boleh berbangga,” katanya.

Optimalisasi Kendaraan OPD

Demi memastikan eksekusi program berjalan optimal, Pemkab Jember tidak tanggung-tanggung dalam menyiapkan infrastruktur pendukung di lapangan.

Sebanyak 1.200 tenaga kesehatan (nakes) dikerahkan dan dibekali Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk menjaga standar layanan tetap profesional.

Sementara itu, untuk mobilitas petugas, pemerintah daerah menyiagakan 10 unit armada operasional baru.

Guna menjaga efisiensi anggaran, pengoperasian di lapangan juga memanfaatkan kendaraan dinas dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini kurang dimaksimalkan.

“Ada Grand Livina, Innova dan macam-macam, karena memang masing-masing OPD ya,” tutur Gus Fawait.

Di penghujung keterangannya, Gus Fawait terbuka terhadap potensi kendala teknis yang lazim terjadi pada tahap awal program skala besar.

Ia memastikan evaluasi berkala akan terus dilakukan demi perbaikan layanan ke depan.

“Tentu di awal-awal pasti ada kekurangan dan lain sebagainya. Pasti ada sesuatu yang miss_. Kita akan terus berbenah,” ucapnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Minta RT, RW dan Kader Posyandu Sebarkan Program Berobat Gratis ber-KTP Jember

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember berpidato dalam acara Bunga Desaku di Desa Sumberkejayan, Rabu (22/7/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember mengajak pengurus RT/RW, kader Posyandu, dan Tim Penggerak PKK menjadi ujung tombak penyebarluasan berbagai program pembangunan daerah, terutama layanan berobat gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Ajakan tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait saat menghadiri program Bunga Desaku di Lapangan Kejayan, Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang, Rabu, 22 Juli 2026.

Dalam kesempatan itu, Gus Fawait mengapresiasi peran para kader Posyandu, RT, dan RW yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.

Menurutnya, dedikasi mereka sangat besar meski insentif yang diterima masih terbatas.

“Saya tahu honor panjenengan tidak seberapa, tapi kita tahu semua peran kader Posyandu, peran RT dan RW adalah ujung tombak pemerintahan Kabupaten Jember,” ujar Gus Fawait.

Ia juga memastikan pemerintah daerah akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para kader.

“Ya sudah sabar, jaman Gus Fawait pasti naik, tak usah khawatir,” katanya.

Selain itu, Gus Fawait meminta para kader aktif menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat.

Menurutnya, masih banyak warga yang belum mengetahui layanan yang telah disediakan Pemkab Jember.

“Bantu Gus Fawait untuk menyampaikan program-program pemerintah Kabupaten Jember. Banyak program Pemkab, tapi tidak banyak orang yang tahu,” ucapnya.

Salah satu program yang diminta terus disosialisasikan adalah UHC Prioritas.

Melalui program tersebut, warga yang memiliki KTP Jember dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Semenjak 1 April, seluruh warga Jember yang ber-KTP Jember kalau sakit bisa berobat gratis di seluruh Puskesmas dan seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, alhamdulillah,” ucapnya.

Gus Fawait berharap tidak ada lagi warga yang menunda berobat karena alasan biaya.

“Di era Presiden Prabowo, di era Gus Fawait, tidak boleh lagi ada orang sakit tidak ke rumah sakit karena faktor biaya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Bupati juga meminta kader Posyandu dan PKK terus mengedukasi masyarakat, khususnya ibu hamil, agar rutin memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan.

Ia menegaskan seluruh layanan persalinan telah dijamin tanpa biaya.

“Melahirkan mau caesar, mau normal, gratis. Berangkat ke Posyandu, berangkat ke Puskesmas, gratis,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs