Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Gubernur Al Haris Tegaskan Kemudahan Investasi di Provinsi Jambi

Published

on

detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan Pemerintah Provinsi Jambi memberikan kemudahan dalam berinvestasi di Provinsi Jambi.

Hal tersebut ditegaskan Al Haris pada Silahturahmi dan Pemberian Arahan Menteri Investasi RI kepada Pelaku Usaha UMKM, Kadin dan HIPMI, yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu 7 September 2022.

Al Haris mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen agar para pengusaha dapat berinvestasi dengan mudah dan tenang di Provinsi Jambi. Dalam upaya percepatan berusaha di Provinsi Jambi, semua perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi sudah didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi.

“Untuk kewenangan Kabupaten/Kota sudah diserahkan ke DPMPTSP Kabupaten/Kota. Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sudah berjalan dengan baik di Provinsi Jambi maupun di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, adanya kekurangan disana sini tidaklah menimbulkan kemacetan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Al Haris.

Al Haris menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan bimbingan teknis OSS RBA kepada masyarakat untuk meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku usaha start up (usaha rintisan).

Kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM juga sudah berjalan dengan membentuk Forum Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengawal kemitraan yang ada.

“Hari ini kami mengundang UMKM, melalui visi Jambi MANTAP, Pemerintah Provinsi Jambi meletakkan pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam upaya pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, Pemerintah telah melaksanakan program DUMISAKE, yang salah satu kegiatannya adalah bantuan perkuatan modal bagi UMKM,” tutur Al Haris.

Al Haris mengungkapkan, UMKM di Provinsi Jambi terus menggeliat, sehingga memerlukan pendampingan agar UMKM dapat berkembang dengan baik.

Kebangkitan UMKM mesti juga memiliki manajemen yang baik, dan tentunya UMKM tersebut juga telah memiliki ijin dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan harapan menjadi jaminan akan memiliki tata kelola yang baik.

Menteri Investasi RI/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia memaparkan terkait dengan iklim investasi yang ada di Provinsi Jambi, realisasi investasi di Provinsi Jambi cukup bagus, sampai dengan kuartal kedua pada Tahun 2020 angka investasi sudah mencapai Rp.4,8,- triliun, sedangkan pada sisi lain, realisasi investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari 2018 hingga semester pertama 2022 Kabupaten Kerinci menepati urutan pertama.

“Kabupaten Kerinci realisasinya mencapai angka 6,5 persen, kemudian disusul Kabupaten Batanghari mencapai angka 3,73 persen, Kabupaten Muaro Jambi berada di angka 2,93 persen, kemudian Tanjung Jabung Barat pada angka 2,55 persen dan Bungo di angka 2,33 persen,” ungkap Bahlil.

Bahlil mengatakan, dalam diskusi ini Pemerintah ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir ditengah kesulitan rakyatknya.

“Saya baru melakukan diskusi bersama Gubernur, Bupati/Walikota, pelaku UMKM, OJK, dan perbankan. Kami berdiskusi bagaaimana memudahkan pelaku UMKM dan menjadi perhatian kita Bersama,” kata Bahlil.

“Kita menginginkan kedepannya iklim investasi semakin baik, UMKM tumbuh dan negara benar benar hadir dalam kondisi masyarakat membutuhkan. Kita berdiskusi terkait subsidi yang harus tepat sasaran, inflasi, sertifikasi halal dan lainnya, intinya Pemerintah akan segera merespon dengan baik dan bijak,” terang Bahlil.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Dari Mekkah, Gus Fawait Tegaskan Standar Layanan SPPG Jember

DETAIL.ID

Published

on

Rapat Koordinasi SPPG Jember, Senin (2/3/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberi arahan kepada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Jember melalui Zoom dari Tanah Suci Mekkah, dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas di Pendapa Wahyawibawagraha pada Senin malam, 2 Maret 2026.

Perwakilan masing-masing SPPG hadir langsung di pendapa untuk mengikuti rapat tersebut.

Gus Fawait mengikuti jalannya koordinasi meski sedang menjalani ibadah umrah.

Dalam arahannya, ia menyampaikan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program di Jember.

Ia menyebut BGN menjatuhkan sanksi kepada dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan.

“Bagi dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka akan ada sanksi tegas dari BGN,” katanya saat memberikan arahan via zoom, Senin, 2 Maret 2026.

Gus Fawait juga mengungkapkan adanya tiga dapur di Jember yang terkena sanksi suspend akibat ketidaksesuaian menu selama Ramadan.

“Kemarin saya dapat kabar, ada 3 dapur yang di suspend oleh BGN, karena dinilai memberikan menu yang tidak sesuai selama Ramadan ini,” ujarnya.

Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung langkah BGN dalam menjaga mutu layanan program gizi.

“Saya sebagai kepala daerah tentu mendukung keputusan dari BGN,” ucapnya.

Gus Fawait meminta seluruh pengelola SPPG fokus memperbaiki layanan agar tidak ada lagi dapur yang menerima sanksi.

“Saya berharap tidak ada lagi dapur yang di suspend oleh BGN. Ayo berikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.

Ia juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan pada akhir tahun bagi SPPG dengan kinerja terbaik.

“Nanti kita akan berikan awarding di akhir tahun, bagi SPPG di Jember yang memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa

DETAIL.ID

Published

on

Kepala DPMD Jember, Adi Wijaya. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.

Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.

Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.

Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.

“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.

Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.

DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.

Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.

“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pererat Silaturahmi, Sekda Budhi Hartono Sapa Warga Mestong dalam Agenda Safari Ramadan

DETAIL.ID

Published

on

Muarojambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muarojambi, Budhi Hartono, S.Sos.,MT memimpin agenda Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Muarojambi di Masjid Darussaadah, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, pada Jumat, 27 Februari 2026.

Kegiatan ini merupakan rangkaian agenda Safari Ramadhan 1447 Hijriah Pemerintah Kabupaten Muarojambi untuk memperkuat silaturahmi antara pemerintah dan warga.

Mengawali sambutannya, Sekda Budhi Hartono mengajak seluruh jamaah untuk memperkuat rasa syukur atas kesempatan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Ia menekankan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bertujuan untuk menjalin kedekatan emosional sekaligus memastikan kondisi sosial di tingkat desa tetap kondusif.

Ia menambahkan safari ramadan ini merupakan komitmen Pemkab Muarojambi dalam membangun kedekatan yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memastikan program keagamaan dan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam rangkaian Safari Ramadhan tersebut, turut diserahkan bantuan uang tunai Rp. 10.000.000 yang berasal dari Baznas sebesar Rp 5.000.000 dan Csr Bank Jambi Rp 5.000.000

Di penghujung sambutan, Sekda Budhi berharap supaya kita semua dapat memaknai bulan suci ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan memperkuat tali silaturahmi.

“Karena bulan suci ramadhan merupakan bulan penuh rahmat dengan berbagai kelebihan dan keutamaan yang besar, dan merupakan bulan pengampunan dan bulan berkah bagi umat islam,” tutur Sekda.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs