DETAIL.ID, Bungo – Tak tanggung-tanggung perjuangan sejumlah masyarakat Bungo yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dam Hukum (ARPKH) demi beroleh keadilan atas praktek usaha pertambangan yang diduga illegal di daerahnya, sejumlah perwakilan ARPKH turun aksi sampai ke Mabes Polri, Jakarta pada Rabu, 28 September 2022 kemarin.
Bukan cuma tambangnya yang diduga illegal. Namun pada prakteknya, operasional PT Karya Bungo Pantai Ceria (KBPC) dinilai massa aksi telah banyak mendatangkan kerugian bagi sejumlah masyarakat setempat.
Marwan Syaputra selaku koordinator aksi saat dikonfirmasi mengatakan dalam rilis resmi ARPKH, selama ini masyarakat tak bisa berbuat banyak saat haknya dirampas oleh sebuah kekuatan besar, kriminalisasi terjadi disaat rakyat melakukan pembelaan terhadap haknya dan hukum seakan-akan jalan ditempat disaat rakyat yang melaporkan.
Mereka pun menduga, hal tersebut seolah-olah adanya indikasi campur tangan oknum aparat penegak hukum yang seharusnya dapat melindungi rakyatnya.
“Praktek dugaan komersialisasi perkara yang dilakukan oleh para oknum penegak hukum pun seolah-olah sudah menjadi rahasia umum. Namun jarang sekali terungkap,” kata Marwan Syaputra dalam rilis aksi ARPKH.
Adapun tuntutan massa aksi ARPKH Kabupaten Bungo terdapat 5 point yakni;
1. Meminta bapak Kapolri untuk segera turun tangan langsung, periksa dan tangkap bos PT Karya Bungo Pantai Ceria (KBPC) yang diduga
• Melakukan penambangan Ilegal Mining (Tambang Illegal) di Kabupaten Bungo.
• Praktik mafia tanah dan hukum
• Penggelapan pahak.
2. Meminta bapak Kapolri melalui Div Propam Mabes Polri, periksa dan segera copot oknum penyidik Polres Bungo berinisial (EB) yang diduga melakukan praktik maladministrasi dalam penanganan perkara.
3. Meminta bapak Kapolri melalui Wasidik Polri untuk segera menindaklanjuti dan memberikan kepastian hukum terkait kasus dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan perusahaan di Satreskrim Polres Bungo.
4. Meminta Kementerian ESDM untuk segera memindak perusahaan tambang nakal yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
5. Meminta Mahkamah Agung RI segera meninjau kembali terkait kasus pemecahan kaca spion yang dilaporkan pihak perusahaan tambang pasca bentrok antara warga dengan PT KBPC.
Dalam rilisnya juga, ARPKH berharap masalah ini dapat terangkat ke publik. Sehingga publik tau bagaimana modus operandi dan seluk beluk dugaan praktek jual beli perkara yang dilakukan oknum para penegak hukum, baik yang amatiran atau tersistematis, terorganisir maupun terlembaga rapi.
Terkahir saat dikonfirmasi lebih lanjut, Marwan berharap agar semua tuntutannya segera ada tindak lanjutnya.
“Kami minta Mabes Polri segera tindak lanjut tuntutan kami dan segera bentuk tim untuk turun ke Kabupaten Bungo,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
Discussion about this post