DETAIL.ID, Jakarta – Pemerintah akan memutuskan untuk menaikan target pengurangan emisi gas karbon di dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) menjadi 31,89% pada 2030.
Untuk mencapainya, Indonesia harus memiliki dana lebih dari Rp 3.400 triliun.
Dilansir dari CNBCIndonesia, Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero), Rabu 26 Oktober 2022.
ArtikelTerkait
“Transisi energi menuju energi bersih jadi sangat-sangat penting untuk mencapai NDC, kebutuhan anggarannya sangat besar, ribuan triliun,” kata Sri Mulyani.
“Nilainya US$ 280 billion (miliar) atau Rp 3.400 triliun. APBN Kita hanya Rp 3.000 triliun. Jadi, gak bisa semuanya pakai APBN. Butuh kontribusi private sector baik domestik dan internasional,” kata Sri Mulyani lagi.
Dalam bahan paparan yang ditampilkan Sri Mulyani, berdasarkan biaya mitigasi akumulatif untuk mencapai target NDC 2030 sebesar 31,89% mencapai Rp 3.461 triliun. Hal tersebut berdasarkan Second Biennial Update Report KLHK pada 2018.
Komitmen Indonesia diturunkan ke dalam agenda tiap sektor, yakni kehutanan sebesar Rp 77,82 triliun, energi dan transportasi Rp 3.307,2 triliun, industrial process and product use (IPPU) sebesar Rp 40,77 triliun, limbah sebesar Rp 30,34 triliun, dan pertanian sebesar Rp 5,18 triliun.
Adapun berdasarkan Roadmap NDC Mitigasi Indonesia KLHK yang dirilis pada 2020, biaya mitigasi akumulatif dari tahun 2020-2030 mencapai Rp 3.779 triliun atau sebesar Rp 343,6 triliun per tahun.
Dengan rincian, kehutanan Rp 93,28 triliun, energi dan transportasi Rp 3.500 triliun, IPPU sebesar Rp 920 miliar, limbah sebesar Rp 181,4 triliun, dan pertanian sebesar Rp 4,04 triliun.
Penurunan emisi gas karbon merupakan komitmen bersama oleh semua negara di dunia saat ini. Akibat emisi gas karbondioksida atau CO2 di seluruh dunia sudah terjadi sejak revolusi industri, menyebabkan dunia mengalami kenaikan temperatur.
“Konsekuensi kalau dunia makin hangat, iklim berubah secara ekstrim. Banyak dampaknya yang sungguh luar biasa. Indonesia termasuk vulnerable dengan 17.000 pulau terbanyak,” ujar Sri Mulyani.
“Dampak dari ekonomi sangat jelas, namun juga berdampak kepada kesehatan dan sustainability ketahanan pangan dan perekonomian,” kata Sri Mulyani lagi.
Discussion about this post