LINGKUNGAN
20 Ribu Bibit Tanaman Hutan Akan Ditanam di Kawasan Kelola Khusus SAD
DETAIL.ID, Tebo – Ketua Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK), Ahmad Firdaus berterima kasih kepada Kajati Jambi, Elan Suherlan atas kepeduliannya terhadap Suku Anak Dalam (SAD).
“Terima kasih Pak Kajati atas perhatiannya kepada Suku Anak Dalam,” kata Ahmad Firdaus saat mendampingi Temenggung Apung menerima bantuan bibit tanaman hutan dari Kajati Jambi.
Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, menerima bantuan 20 ribu bibit tanaman hutan dari Kajati Jambi, Elan Suherlan. Bibit tanaman hutan tersebut diserahkan langsung oleh Kajati Jambi kepada Temenggung Apung di aula utama kantor Kejari Tebo pada Rabu, 9 November 2022.
Penyerahan bibit tanaman hutan ini disaksikan Kajari Tebo Dinar Kripsiaji, Pj Bupati Tebo Aspan, Ketua Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK) Ahmad Firdaus, dan para undangan lain.
Firdaus menjelaskan secara rinci, bibit tanaman hutan ini akan ditanam di kawasan kelola khusus Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung seluas 115 hektare di Simpang Stop Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi.
Setahun yang lalu, wilayah kelola khusus tersebut telah diresmikan oleh Gubernur Jambi Al Haris bersama Sapta Subrata yang saat itu menjabat sebagai Kajati Jambi sekaligus Ketua Pembina Yayasan ORIK.
Firdaus berkata, wilayah tersebut dikelola oleh Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung dengan skema perhutanan sosial. Sebelum dijadikan wisata Kelola khusus, Kawasan tersebut merupakan kebun akasia milik PT WKS. Pada tahun 2018, wilayah itu dikeluarkan dari izin PT WKS dan diserahkan kepada Suku Anak Dalam kelompok Temenggung.
Menurut Firdaus, bibit tanaman hutan yang diberikan oleh Kajati Jambi memang sangat dibutuhkan Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung. Pasalnya, pasca wilayah mereka diresmikan oleh Sapta Subrata, Suku Anak Dalam langsung berjibaku membersihkan lokasi tersebut.
“Lokasinya sudah dibersihkan semua dan sekarang tinggal ditanam. Jadi bibit tanaman hutan ini sangat bermanfaat sekali oleh Suku Anak Dalam,” ujarnya.
Tidak Ada Hutan Lagi
Firdaus berkata, Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung sepakat menjadikan wilayah kelola mereka dihutankan kembali. Itu dilakukan untuk mempertahankan identitas mereka sebagai suku pedalaman di Jambi.
“Di sana boleh dikatakan tidak ada lagi hutan. Yang ada perkebunan masyarakat, perkebunan perusahaan dan pemukiman. Kalaupun ada hutan, itu sudah masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) yang lokasinya jauh dari pemukiman Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung,” kata Firdaus.
Yayasan Orang Rimbo Kito (ORIK) merupakan lembaga sosial yang fokus melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam dan warga yang berada di sekitar Suku Anak Dalam.
Yayasan ini didirikan pada tahun 2018 lalu oleh Teguh Suhendro (saat itu menjabat sebagai Kajari Tebo) dan para penggiat lingkungan yang peduli terhadap lingkungan dan Suku Anak Dalam.
Dalam struktur kepengurusan yayasan ORIK ini, Kajati Jambi secara otomatis menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina dan Kajari Tebo sebagai Anggota Dewan Pembina.
Selain itu, dewan pembina Yayasan ORIK adalah Teguh Suhendro, Restu Andi Cahyono, dan Robi Harja. Sementara, pengawas adalah Ikrar Demarkasi sebagai Ketua dan Rais Dani sebagai Anggota. (*)
DETAIL.ID, Jambi – Sebanyak 436 perusahaan perkebunan sawit dinyatakan beroperasi dalam kawasan hutan. Di Provinsi Jambi, setidaknya terdapat 9 perusahaan sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Kehutanan RI Nomor 36 tahun 2025.
Dalam lampiran subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan.
Perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi yakni PT Indokebun Unggul, grup KPN Plantation tercatat mengajukan permohonan perizinan sebanyak 771 hektare, Seluas 765 hektare di antaranya sedang berproses, dan 6 hektare ditolak.
Kemudian PT Pratama Sawit Mandiri dengan permohonan 116 hektare, berproses 111 hektare, dan 5 hektare ditolak.
Di Kabupaten Muarojambi, ada PT Puri Hijau Lestari dengan permohonan 379 hektare, berproses 393 hektare, ditolak 4 hektare. Selanjutnya PT Muaro Kahuripan Indonesia permohonan 863 hektare, 698 hektare berproses, 165 hektare ditolak dan PT Ricky Kurniawan Kertapersada, permohonan 300 hektare, berproses 267 hektare dan 33 hektare ditolak.
Di wilayah Kabupaten Bungo dan Tebo ada PT Satya Kisma Usaha (Sinarmas Agro) dengan catatan permohonan 105 hektare, 7 hektare berproses dan 98 hektare ditolak.
Selanjutnya, PT Sukses Maju Abadi, group Incasi, permohonan 403 hektare, berproses 324 hektare, ditolak 79 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Barat PT Pradira Mahajana, permohonan 49 hektare dan berproses 49 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Timur juga tercatat 1 perusahaan yakni PT Ladang Sawit Sejahtera group PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk permohonan 51 hektare berproses 51 hektare.
“Penetapan daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu sebagai bahan masukan Kementerian Kehutanan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan,” demikian bunyi putusan kedua, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 tahun 2025.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Merangin – Teka-teki hasil laboratorium terhadap sumur milik Sawal yang berada tak jauh dari kolam limbah milik PT Sumber Guna Nabati (SGN) sudah terjawab.
Dasar pengujian sampel air limbah sesuai dengan Permen LH Nomor 5 tahun 2004 pasal 16 ayat 3, dan dasar pengujian air sumur no p.68/MenLhk.setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, serta Permenkes No 32 tahun 2017.
Dari hasil pengujian sampel yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin didapat hasil bahwa sumur milik Sawal dengan hasil PH 3,09 tidak layak konsumsi.
Hal ini berdasarkan hasil uji laboratorium, dengan mengunakan parameter fisika padatan tersuspensi total (TTS), temperatur dan padatan terlarut total dan juga mengunakan parameter kimia seperti PH, BOD, COD dan CL.
“Dari hasil uji laboratorium, dengan menggunakan parameter fisika dan kimia, untuk air sumur milik Sawal tidak layak konsumsi sebab PH airnya 3,09 atau lebih asam jika diminum maka berasa seperti asam air jeruk,” kata Kadis DLH Kabupaten Merangin, Syafrani pada Senin, 13 Januari 2025.
Sementara itu hasil laboratorium di outlet 13 milik PT SGN, terdapat PH air 9,05, BOD 39, COD 188, outlet parit warga diketahui PH airnya 9,7, BOD 24, COD 283. Sementara sampel air yang diambil di hulu Sungai Retih PH 5,36, BOD 2, COD 54, CL 1 dan sampel air di hilir Sungai Retih PH 6,52, BOD 2, COD 51, Cl 11.
“Dengan hasil yang kami rilis, ada beberapa titik sampel yang diambil mengalami peningkatan. Agar warga berhati-hati tidak mengonsumsi air yang tercemar dan jika terkonsumsi maka bisa saja ada reaksi pada tubuh,” ujarnya.
Terkait dengan hasil yang dirilis DLH Kabupaten Merangin, Feri Irawan Direktur Perkumpulan Hijau, mengatakan bahwa izin perusahaan PT SGN bisa saja direkomendasikan untuk dicabut, dan mendorong pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk meninjau ulang izin Amdal yang pernah dikeluarkan.
“Ada kejahatan lingkungan, pemerintah wajib meninjau ulang, jika tidak bisa saja aparat kepolisian menindaklanjuti agar kejadian ini tidak terulang,” kata Feri Irawan yang juga anggota forum WALHI.
Reporter: Daryanto
DETAIL.ID, Merangin – Hingga saat ini sampel air sumur milik Sawal yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, masih menunggu hasil uji laboratorium. Yang berwenang untuk mengumumkan hasilnya adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Merangin.
Kadis LH Merangin, Syafrani mengatakan, secara kasat mata sumber air sumur milik warga yang bernama Sawal sudah jelas tercemar.
“Dari warna dan bau air sumurnya saja sudah menjelaskan secara kasat mata bahwa umur tersebut tercemar,” katanya pada Sabtu, 21 Desember 2024.
Namun untuk kepastiannya, ia masih menunggu hasil dari Lakesda Merangin.
“Nanti hasilnya dari laboratorium kesehatan daerah, bakal kita umumkan ke masyarakat, sebab sampel yang diambil kemarin bukanlah berasal dari PT SGN tetapi dari sumur warga yang tinggalnya dekat dengan PT SGN,” ujarnya.
Ditegaskan Syafrani, dengan turunnya DLH dan juga laboratorium daerah menjadi fokus atas pengaduan masyarakat kepada DLH.
“Ini harus dibedakan, kita bukan dalam rangka pembinaan rutin kepada perusahaan, tetapi karena ada pengaduan dan jika terbukti mencemari lingkungan kita umumkan dan tentu ada sanksinya,” tuturnya.
Reporter: Daryanto
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret
Taufik Zainal Abidin Mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama
Sembilan Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Beroperasi di Kawasan Hutan
Jajaran Polres Bengkulu Selatan Gelar Aksi Bersih-bersih di Mako Polres
Sosialisasikan Protein Ikan, Regal Springs Indonesia dan Ditjen PDSPKP KKP Lakukan Ini
Pemkab Solok Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja Resmi Dilantik oleh Presiden Prabowo
Direktur ED WALHI Jambi Sesalkan Tuduhan Fitnah Terhadap Dirinya
Dalam Selimut Konflik
Kasus Dugaan Korupsi Kredit Investasi dan Modal PT PAL di Bank BNI Senilai Rp 106 Miliar Masih Terus Bergulir
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Temuan Kuatkan Dugaan RSP Rantau Rasau Tak Sesuai Spek, Beberapa Konsultan Diduga Digeser PT Belimbing Sriwijaya
Rugi Besar, Pihak PT MMJ Berharap Polda Jambi Serius Tangani Kasus Pendudukan Ilegal PKS PT PAL
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Asahan Terpilih Ikuti Gladi Kotor di Monas
UNJA Gelar Tes Urine Untuk Satpam Guna Tingkatkan Lingkungan Kampus yang Aman, Bersih, dan Bebas Narkoba
