DETAIL.ID, Jambi – Angan-angan Pemprov Jambi untuk memaksimalkan PAD lewat Participating Interest (PI) Migas 10%, tampak masih jauh didepan mata. Berbagai prosedur berkelit hingga minimnya pengalaman disinyalir jadi akar masalah.

Terbaru, Pansus PI Migas 10% menggelar rapat percepatan di ruang banggar DPRD Provinsi Jambi, hadir unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi, pihak PT Jambi Indoguna Internasional (JII), SKK Migas serta sejumlah pihak terkait lainnya. Rapat pembahasan PI, juga turut dihadiri oleh Anggota Komisi 12 DPR RI Dapil Jambi, Rocky Chandra.

Stagnasi dalam proses penggarapan PI Migas pun terungkap oleh Asisten 1 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jambi Johansyah. Dimana progres saat ini masih mentok pada pengurusan uji tuntas (due diligents) pada wilayah kerja blok migas. Tak jauh beda sebagaimana permasalahan yang sudah terurai pada LHP BPK atas LKPD Pemprov Jambi TA 2023.

“Kita menyadari besar pak, kita tidak berpengalaman dalam mengurus ini,” kata Johansyah, Rabu 9 April 2025.

Masalah kian pelik dengan pengakuan Asisten 1 Setda Prov Jambi tersebut bahwa Pemprov Jambi belum memiliki konsultan dalam hal ini.

Sementara Mudasir, Direktur PT JII selaku BUMD Pemprov Jambi berdalih persoalan ini juga tak luput dari pihak Petrochina sendiri yang kerap molor dalam hal administrasi. Ditambah lagi dengan anak BUMD yang digadang bakal mengelola dana PI Migas itu yakni PT MUOJ ternyata kini hanya terdiri dari dua orang. Satu komisaris dan satu direktur.

Dewan pun kecewa dengan berbagai persoalan tersebut. Anggota DPR RI Rocky Chandra pun menyoroti bagaimana mungkin PI mau selesai sementara kepengurusan BUMD saja belum siap.

Dengan semua persoalan tersebut, saat ini Pemprov Jambi masih ditahap ke-6 – 7 Uji Tuntas (Due Diligents) dari 12 tahapan untuk dapat beroleh PI Migas 10% atau Rp 89 Milliar untuk TA 2025.

Dengan segala permasalahan tersebut Gubernur Al Haris, menyikapi seperti biasa. Dia tampak yakin bahwa PI bakal mampu diraih oleh pihaknya lantaran semua tim telah dibentuk untuk menggapai PI Migas.

“Ini sudah ada tim nya, yang khusus ke Menteri ESDM ada timnya, khusus ke Petrochina ada timnya. Khusus ke SKK Migas ada timnya. Nah tim ini saya minta bekerja pakai waktu yang diberikan,” ujar Al Haris, santai.

Soal BUMD – cikal bakal pengelola dana PI juga tak lupa ditekankan olehnya. “Termasuk juga perubahan BUMD kita menjadi Perseroda. Ini juga sedang kita ajukan ke Dewan. Sehingga nanti secepatnya ada perubahan. Itu aja intinya.” katanya.

Waktu mencatat, persoalan PI Migas telah menjadi issue yang bahkan pernah disorot KPK pada akhir 2021 lalu. Dimana KPK menginisiasi rapat daring dengan Pemprov Jambi serta SKK Migas dengan topik pembahasan pencegahan korupsi serta optimalisasi PAD lewat PI Migas, sebagaimana juga telah diatur dalam Permen ESDM No 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Gubernur Jambi kala itu sepakat dan merespons bakal mempersipkan BUMD pengelola dana PI. Waktu bergulir hingga kini memasuki pertengahan 2025, namun PI Migas masih tak kunjung terealisasi.

Kini ditengah defisit anggaran serta efisiensi yang banyak memangkas berbagai pos anggaran. Pemprov Jambi tampak harus serius untuk mampu menggaet dana PI Migas.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Merangin – Usai mengambil Apel Besar di halaman kantor Bupati Merangin, Bupati H M Syukur didampingi Lurah Pasar Pamenang, Solihin, berkunjung ke Pasar Pamenang, Kecamatan Pamenang pada Rabu, 9 April 2025.

Di pasar tradisional tersebut, Bupati sempat memantau berbagai sisi kondisi pasar dan berdialog dengan sejumlah pedagang. Kepada para pedagang bupati minta, agar selalu menjaga kebersihan pasar.

“Kalau pasarnya bersih, tentu akan banyak orang berbelanja di pasar ini, tapi kalau pasarnya kotor tentu orang enggan datang, apalagi baunya minta ampun luar biasa,” ujar Bupati dibenarkan Solihin.

Bupati yang berkunjung ke pasar itu tanpa didampingi kehadiran Camat Pemenang, Alamudi, menemukan tumpukan sampah di berbagai sisi pasar. Sampah-sampah itu sudah berserakan dan belum juga diangkut dalam beberapa hari terakhir.

Parahnya lagi, ketika Bupati memantau kondisi di belakang pasar, Bupati sempat kaget melihat ada tumpukan sampah yang sudah menahun. Lokasi itu sepertinya menjadi pembuangan sampah yang permanen.

“Jangan jadikan pasar ini seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Kalau kondisinya seperti ini tentu pasar ini tidak akan pernah bersih. Nanti Pak Lurah tolong cari solusinya bagaimana dengan sampah ini,” kata Bupati.

H M Syukur juga minta pedagang yang berada di pinggir jalan, untuk tidak memakan badan jalan saat berjualan. Sebab arus lalu lintas di pasar itu menjadi terganggu. Pedagang dilarang berjualan di atas trotoar atau diatas parit jalan.

DETAIL.ID, Natuna – Kapolres Natuna, AKBP Nopyan Aries Efendie, S.H., S.I.K., M.M., M.Tr.Opsla, memimpin pelantikan Kapolsek Pulau Laut dan serah terima jabatan Kapolsek Serasan pada Rabu, 9 April 2025. Ipda Syukuri Hari, S.H. resmi dilantik sebagai Kapolsek Pulau Laut, sementara Ipda Hengki O. Sunggu, S.H. menerima jabatan sebagai Kapolsek Serasan.

Dalam sambutannya, Kapolres Natuna memberikan arahan kepada kedua Perwira tersebut agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru serta membangun sinergi yang kuat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Ia menekankan pentingnya memberikan pengabdian dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Mutasi adalah hal yang wajar dalam lingkungan Polri, baik sebagai bentuk reward maupun penyegaran. Saya ucapkan selamat bertugas dan semoga kehadiran Kapolsek dapat membawa kesejukan serta manfaat nyata bagi masyarakat dengan terciptanya situasi yang aman dan nyaman,” ujar AKBP Nopyan.

Kapolres Natuna juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ipda H. V Anto Sirait atas pengabdian dan dedikasinya selama menjabat. Ia berharap seluruh personel Polri senantiasa mendapat perlindungan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.

“Acara pelantikan dan serah terima jabatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kinerja Polsek di wilayah Natuna, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tutur Kapolres Natuna. (*)

Reporter: Saipul Bahari