DAERAH
Deni Irawan Sekretaris LBH RI Tawarkan Solusi Ini Untuk Pengolahan Eks IUP PT NTC
DETAIL.ID, Jambi – Deny Irawan, SH Sekretaris LBH RI Provinsi Jambi memiliki solusi yang konkret untuk pengolahan eks IUP PT Nusantara Thermal Coal (NTC). Putra daerah Bungo ini meminta Pemerintah Kabupaten Bungo mengganti Dirut BUMD dan bekerja sama dengan PT BRASU dalam pengelolaan WIUPK eks PKP2B PT NTC.
Hal tersebut merupakan buntut dari hasil hearing LBH RI Provinsi Jambi dengan Dirjen Minerba pada waktu lalu, terkait dengan pelaksanaan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM N 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara serta berpedoman dengan Hasil Keputusan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 212 PK/TUN 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang dikabulkannya Permohonan Peninjauan kembali (PK-MA) PT Bungo Dani Mandiri Utama/Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bungo untuk mendapat hak kelola/penguasaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
Berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa pada proses lelang kedua tidak ada satu pun perusahaan yang berminat mengikuti lelang WIUPK tersebut, Kecuali PT BRASU yang saat ini masih memiliki IUP di luar WIUPK namun masih wilayah Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Jambi.
Berangkat dari kepedulian dengan masyarakat kabupaten agar pengelolaan SDA dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan tetap mengacu kepada aturan UU dan Peraturan yang berlaku, Maka Kami LBH-RI meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bungo untuk segera mempersiapkan PT BDMU BUMD Bungo dengan manajemen baru yang lebih profesional dalam pengelolaan tambang batu bara tersebut. Tentunya harus dilakukan pengantian nahkoda atau Dirut PT BDMU dengan anak negeri yang lebih muda dan profesional.
PT BUMD Bungo wajib bekerja sama dengan PT BRASU (lokal) yang lebih dulu memiliki IUP di wilayah tersebut dan memiliki modal kuat agar kegiatan penambangan akan berjalan baik dan profesional.
PT BRASU, perusahaan anak negeri Bungo ini akan merangkul pekerja lokal, ini dilakukan agar pemerataan ekonomi dan perputaran uang akan langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Ini kami lakukan semata-mata sebagai solusi dalam pengelolaan SDA khususnya batu bara di kawasan WIUPK eks PT NTC. Nanti dari hulu sampai hilir semua dikelola oleh perusahaan putra daerah. Tidak ada lagi penguasaan monopoli oleh orang luar, yang membuat tata kelola tambang batu bara tidak bertanggung jawab. Artinya jika kita semua putra daerah yang mengelola akan punya rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, sosial ekonomi, dan kemaslahatan masyarakat kami sendiri. Kita akan tegas. Semua tanggung jawab kaidah penambangan yang baik akan menjadi syarat utama,” katanya.
Ia menjelaskan, kapan waktunya menunggu komitmen kepala daerah. Itu jika ingin meningkatkan PAD daerah.
“Jika ditanya kapan, tunggu saja yang jelas tahun depan kita mulai action semua sedang dipersiapkan. Kami LBH-RI Provinsi Jambi siap berada di garda terdepan mewujudkan rencana strategis ini.,” ujar Deny dengan tegas tetapi santai.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Dinas Kominfo Merangin Berbenah, Ahmad Khoirudin Tegaskan Tiga Poin Disiplin ASN
DETAIL.ID, Merangin – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Merangin melakukan pembenahan internal mengawali tahun anggaran 2026.
Kepala Dinas Kominfo Merangin, Ahmad Khoirudin, memimpin langsung rapat perdana yang diikuti seluruh jajaran di Aula Dinas Kominfo pada Rabu, 14 Januari 2026.
Dalam arahannya, pria yang akrab disapa Akhoi ini mengajak seluruh pegawai untuk meninggalkan dinamika negatif yang terjadi pada tahun sebelumnya dan fokus membangun kekompakan baru.
“Saya berharap Kominfo dengan segala kelemahan dan hiruk-pikuk di tahun 2025 dilupakan. Sekarang sudah di tahun 2026, saya meminta kita merajut kembali kekompakan dan kebersamaan. Saya berharap Kominfo ini bukan di baju saja, tapi sampai ke hati kita,” ujar Ahmad Khoirudin di hadapan para staf.
Secara khusus, Akhoi menegaskan tiga poin utama kedisiplinan yang harus dipatuhi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga honorer.
Poin pertama yakni Kedisiplinan Kehadiran. Pada poin ini, Akhoi memberikan apresiasi atas kehadiran pegawai yang mencapai 100 persen dalam rapat tersebut. Namun, ia memberikan catatan keras terkait pelaksanaan apel pagi dan sore.
“Komitmen terhadap kehadiran dari mulai apel sampai jam kantor habis harus diikuti. Meskipun mungkin merasa sedang tidak ada pekerjaan, tetap harus berada di kantor karena sewaktu-waktu ada informasi yang perlu diklarifikasi cepat,” ujarnya.
Pada poin kedua, Akhoi mengingatkan soal pentingnya kedisiplinan pakaian. Ia memberikan dispensasi penggunaan pakaian lapangan pada hari Selasa dan pakaian menyesuaikan kegiatan (olahraga/muslim) pada hari Jumat.
Meski demikian, Akhoi mengingatkan agar atribut seperti papan nama, lambang Korpri, dan ID Card tetap dipakai pada hari kerja lainnya (Senin, Rabu, Kamis) sesuai Permendagri Nomor 10.
“Kita ini ASN, penampilan harus rapi dan sopan. Nama adalah identitas kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mereka tahu siapa yang melayani,” tuturnya.
Sementara pada poin ketiga, Akhoi menegaskan soal Kedisiplinan Pekerjaan. Terkait teknis pekerjaan, ia meminta setiap bidang bekerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing dan tidak menunda-nunda disposisi surat atau tugas.
Ia juga menginstruksikan agar tidak ada lagi sekat atau “kelompok-kelompok kecil” (gap) di lingkungan kantor.
“Kita ini satu kesatuan Dinas Kominfo. Saya minta semua fokus bekerja di ruangan masing-masing. Kalau ada kendala fasilitas seperti ruangan tidak nyaman, silakan sampaikan. Saya ingin kita serius saat bekerja, namun tetap bisa harmonis saat waktu santai,” ucapnya.
Menutup arahannya, Ahmad Khoirudin juga mengingatkan para pegawai untuk membatasi waktu keluar kantor saat sarapan agar tidak mengganggu jam pelayanan efektif yang dimulai pukul 07.30 hingga 16.15 WIB.
DAERAH
Lima Bidang Kepemimpinan Diuji, PKKM Pacu Inovasi Madrasah di Bawah Pesantren Kauman
DETAIL.ID, Padang Panjang – Guna mendorong peningkatan akuntabilitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan, Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang menyelenggarakan Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) pada Selasa, 13 Januari 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruangan Hamka tersebut secara komprehensif mengevaluasi kinerja pimpinan di dua unit pendidikan di bawah naungan pesantren, yaitu Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Kulliyatul Muballighien dan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Muhammadiyah Padang Panjang.
Penilaian ini difokuskan pada lima aspek utama kepemimpinan kepala madrasah:
Usaha Pengembangan Madrasah: Mengevaluasi visi, inovasi, dan program strategis kepala madrasah dalam memajukan lembaga.
Pelaksanaan Tugas Managerial: Menilai kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan madrasah.
Pengembangan Kewirausahaan: Mengkaji upaya kepala madrasah dalam menciptakan inisiatif yang bersifat kreatif, inovatif, dan mandiri untuk mengembangkan sumber daya madrasah.
Supervisi Guru dan Tenaga Kependidikan: Memeriksa efektivitas program pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kinerja pendidik dan staf.
Hasil Kerja Kepala Madrasah: Mengukur capaian nyata dan dampak dari kepemimpinan terhadap peningkatan mutu akademik, non-akademik, dan budaya madrasah.
Tim penilai berjumlah empat orang, terdiri dari perwakilan pengawas madrasah dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang Panjang. Dari unsur pengawas, hadir Bapak Agus Nasution, S.Ag., M.Pd (pengawas MAS) dan Bapak Supriyanto, S.Pd., M.Pd (pengawas MTsS). Sementara dari Kemenag Kota Padang Panjang, penilaian dipimpin oleh Ibu Dra. Yanti Novera, M.Si, didampingi Ibu Eva Sarifah ‘Aini, S.Ag., M.Pd.
Proses penilaian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, observasi lingkungan madrasah, serta wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan gambaran utuh dari kelima aspek tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, kedua kepala madrasah menyambut positif pelaksanaan PKKM ini.
Dra. Yuliar, Kepala MTsS Muhammadiyah Padang Panjang, menyatakan, “PKKM ini merupakan momen berharga untuk introspeksi dan evaluasi diri, khususnya dalam hal pengembangan kewirausahaan dan supervisi yang berkelanjutan. Kami menyampaikan terima kasih kepada tim penilai atas masukan dan arahan yang konstruktif. Semoga hasil penilaian ini menjadi peta jalan bagi kami untuk terus berbenah.”
Sementara itu, Dr. Derliana, MA, Kepala MAS Kulliyatul Muballighien, menegaskan, “Kelima aspek penilaian ini sangat relevan, terutama bagi madrasah kami yang memiliki kekhasan program. Penilaian terhadap usaha pengembangan dan hasil kerja menjadi tolok ukur penting bagi peningkatan kualitas lembaga. Harapannya, feedback dari tim dapat mengoptimalkan peran kepemimpinan kami dalam menghasilkan lulusan yang unggul dan berintegritas.”
Kegiatan PKKM ditutup dengan penyampaian temuan awal (feedback) oleh tim penilai. Diharapkan, hasil akhir dari penilaian ini menjadi dasar penyusunan program pembinaan yang tepat sasaran, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang secara keseluruhan.
Reporter: Diona
DAERAH
Penerbangan Jember-Jakarta Kembali Beroperasi, Penumpang Penuh di Hari Perdana
DETAIL.ID, Jember — Rute penerbangan Jember–Jakarta kembali aktif setelah sempat berhenti, dengan penerbangan perdana bersama maskapai FlayJaya berlangsung pada Selasa, 13 Januari 2026.
Dengan pesawat jenis ATR Tipe 72-500, penerbangan dijadwalkan beroperasi rutin dua kali seminggu, setiap Selasa dan Kamis.
Pesawat berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta pukul 11.30 WIB dan dijadwalkan lepas landas dari Bandara Notohadinegoro Jember pukul 14.15 WIB.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember, Gatot Triyono, menyebutkan penerbangan perdana tersebut mencatat keterisian penuh dengan jumlah penumpang sebanyak 70 orang.
Pada hari yang sama, pengisian bahan bakar pesawat (refueling) juga sudah bisa dilakukan langsung di Bandara Notohadinegoro menggunakan truk refueler.
“Alhamdulillah, (refueling ini, red) berkat bantuan Bapak Kawendra, anggota DPR RI Komisi 6 Dapil Jember – Lumajang. Atas bantuan beliau, Pertamina Patra Niaga bisa melaksanakan refueling di Bandara Notohadinegoro, sehingga berdampak pada kami yaitu bisa meningkatkan kapasitas penumpang,” ujarnya.
Gatot juga memaparkan harga tiket penerbangan dari Bandara Notohadinegoro Jember berada di kisaran Rp1,4 jutaan, sementara dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta sekitar Rp1,5 jutaan.
“Penerbangan ini Insya Allah berkelanjutan, makanya perlu dukungan dari masyarakat Jember semua,” tuturnya.
Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, di lokasi yang sama menyatakan optimisme terhadap keberlanjutan rute tersebut.
Ia menilai jumlah penumpang pada hari pertama menjadi indikator awal yang positif, sekaligus menyebut proses yang tengah berjalan terkait rencana perpanjangan runway Bandara Notohadinegoro.
“Soal runway kita sudah berdiskusi dengan DPR RI, Insya Allah kita sudah berproses itu biar nanti waktu yang membuktikannya,” katanya.
Ia juga menyinggung realisasi pengisian bahan bakar pesawat di Bandara Notohadinegoro sebagai contoh langkah konkret.
“Jadi kita ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa kita tidak hanya berandai, semua itu pasti terjadi untuk memperpanjang Runway,” ucapnya.

