DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan rangkaian agenda besar selama Juli hingga Agustus 2026 sebagai strategi mendongkrak kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Sejumlah event nasional hingga internasional dijadwalkan berlangsung secara beruntun.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, penyelenggaraan Jember Fashion Carnaval (JFC) 2026 menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.

Event tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24–26 Juli 2026 dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan.

“JFC akan diselenggarakan mulai 24 Juli hingga puncak acaranya pada 26 Juli 2026,” kata Gus Fawait saat sesi Pro Gus’e di SMPN 1 Jember, Jumat, 17 Juli 2026.

Menurutnya, JFC merupakan aset penting Kabupaten Jember yang telah dikenal di tingkat internasional.

Karena itu, promosi dilakukan secara masif agar penyelenggaraan tahun ini memberi dampak lebih luas bagi sektor pariwisata maupun pelaku usaha lokal.

“Kami menggarap agenda ini dengan sangat serius. Lewat promosi digital yang gencar, kami optimistis JFC 2026 akan jauh lebih semarak dan membawa dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain JFC, Pemkab Jember juga menggelar nonton bareng final Piala Dunia pada 20 Juli 2026 di Alun-Alun Jember.

Kegiatan tersebut dirancang sebagai pesta rakyat yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

“Tidak ada area khusus atau fasilitas istimewa. Bupati, jajaran kepala dinas, hingga warga biasa akan berbaur dan duduk lesehan bersama di area alun-alun,” katanya.

Gus Fawait berharap ribuan warga yang hadir dapat memberikan efek berganda terhadap perputaran ekonomi, khususnya bagi pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan.

“Kami ingin seluruh masyarakat menikmati acara bersama sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui berbagai kegiatan yang kami selenggarakan,” tuturnya.

Setelah JFC, agenda besar lainnya telah menanti, mulai Ngaji Dengan Cinta pada 26 Juli, JKCI Festival pada 31 Juli–1 Agustus, Jember Bersholawat pada 5 Agustus, International Jember Marching Carnival pada 7–9 Agustus, Konser Cinta NKRI pada 17 Agustus, Sholawatan dan Ancak Agung pada 23 Agustus, hingga Tajemtra 2026 pada 29 Agustus.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat posisi daerah sebagai tujuan wisata berbasis event, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi sektor perdagangan, kuliner, perhotelan, transportasi, dan usaha mikro selama musim festival berlangsung. (*)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember kembali mengalokasikan anggaran besar untuk Program Beasiswa Cinta Bergema pada 2026.

Sebanyak Rp59 miliar dari APBD disiapkan untuk membantu 4.200 mahasiswa dan calon mahasiswa asal Jember melanjutkan pendidikan tinggi.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyampaikan bahwa program tersebut menjadi bagian dari investasi pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

“Pendidikan adalah instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang,” ujar Gus Fawait.

Beasiswa Cinta Bergema tidak hanya mencakup bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi juga biaya pendaftaran bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

Pemkab Jember juga memberikan skema afirmasi bagi tiga kelompok prioritas, yakni mahasiswa dari keluarga kurang mampu, mahasiswa-santri, serta penyandang disabilitas. Kelompok tersebut akan memperoleh bantuan UKT sekaligus biaya hidup hingga menuntaskan pendidikan.

“Kelompok afirmasi ekonomi, mahasiswa-santri, dan penyandang disabilitas akan memperoleh bantuan UKT sekaligus biaya hidup hingga menyelesaikan studi,” katanya.

Menurut Gus Fawait, anggaran yang dialokasikan tahun ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Jember.

“Anggaran sekitar Rp59 miliar kami siapkan untuk menjamin biaya kuliah dan pendaftaran putra-putri Jember yang berprestasi maupun kurang mampu,” ucapnya.

Pemkab Jember juga memastikan mahasiswa penerima Beasiswa Cinta Bergema tahun 2025 tidak perlu mengikuti proses seleksi dari awal untuk memperoleh bantuan lanjutan.

Mereka cukup melakukan daftar ulang dengan melampirkan surat keterangan masih aktif sebagai mahasiswa.

“Penerima beasiswa tahun 2025 tidak perlu mengikuti ujian kembali. Cukup mendaftar ulang dan menyerahkan surat keterangan masih aktif sebagai mahasiswa,” ucap Gus Fawait.

Selain melanjutkan program beasiswa di dalam negeri, Pemkab Jember tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi luar negeri, termasuk Universitas Al-Azhar Mesir dan beberapa kampus di China.

Program tersebut diproyeksikan dapat direalisasikan setelah aspek regulasi terpenuhi.

Di akhir penyampaiannya, Gus Fawait mengingatkan seluruh sekolah agar pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung tanpa pungutan liar sehingga tidak menambah beban biaya bagi orang tua siswa. (*)

Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat penyelesaian berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Al Haris saat memberikan jawaban resmi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Selasa, 14 Juli 2026.

Dalam penyampaiannya, Al Haris mengawali dengan mengapresiasi raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan Pemprov Jambi untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah bersama DPRD. Semoga menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan manajemen risiko, memperbaiki administrasi keuangan, serta memastikan seluruh perangkat daerah patuh terhadap aturan yang berlaku.

Terkait pendapatan daerah, Al Haris menjelaskan realisasi pendapatan tahun 2025 mencapai Rp4,30 triliun atau 96,99 persen dari target Rp4,44 triliun.

Menurutnya, belum tercapainya target dipengaruhi kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor, relaksasi PKB, serta belum tersalurkannya Dana Bagi Hasil Pajak sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Ia juga menjelaskan, sejak diberlakukannya skema opsen PKB dan BBNKB pada Januari 2025, bagian penerimaan kabupaten dan kota langsung masuk ke rekening daerah masing-masing. Kondisi itu membuat penerimaan Provinsi Jambi berkurang sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, Pemprov terus mencari sumber pendapatan baru melalui Pajak Alat Berat, Opsen MBLB, optimalisasi aset daerah, hingga penguatan basis data pendapatan.

Di sisi belanja daerah, Al Haris menyebut anggaran tetap difokuskan untuk kepentingan masyarakat. Realisasi belanja pendidikan mencapai 95,33 persen, kesehatan 91,72 persen, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat 94,55 persen.

Ia mengklaim berbagai program PRO JAMBI memberikan dampak nyata. Angka kemiskinan Jambi pada September 2025 turun menjadi 6,89 persen, terendah sepanjang sejarah dan lebih rendah dari rata-rata nasional. Rasio gini juga membaik menjadi 0,291, sementara tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 turun menjadi 3,99 persen.

Al Haris juga menjelaskan turunnya belanja modal dari Rp993 miliar pada 2024 menjadi Rp466 miliar pada 2025 disebabkan kebijakan efisiensi APBN dan APBD sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada berkurangnya DAK Fisik dan DAU Infrastruktur.

Meski begitu, Pemprov tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah proyek irigasi pada 2026 dan mengusulkan pembangunan infrastruktur melalui skema Inpres dengan nilai lebih dari Rp94 miliar.

Dalam sektor energi, Al Haris menyampaikan proses negosiasi Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Jabung masih berjalan antara PT JII Perseroda dan PetroChina. Sementara untuk Wilayah Kerja Lemang, Jadestone Energy telah menyatakan komitmen memberikan PI sebesar 10 persen tanpa signature bonus.

Ia juga mengungkapkan PT Jambi Indoguna Internasional kembali mencatat keuntungan pada 2025 setelah mengalami kerugian pada tahun sebelumnya. Sementara penyertaan modal Pemprov ke Bank Jambi sebesar Rp256,59 miliar telah menghasilkan dividen Rp41,69 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di bidang lain, Pemprov Jambi telah membentuk 81 Pos Terpadu Karhutla sebagai langkah antisipasi musim kemarau dan El Nino, serta melakukan Operasi Modifikasi Cuaca bersama PT WKS.

Pada sektor kesehatan, pemerintah terus memperkuat penanganan stunting, peningkatan fasilitas rumah sakit, dan pemenuhan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat. Sedangkan di bidang pertanian, produksi padi tahun 2025 meningkat 30,88 persen menjadi 367,79 ribu ton gabah kering giling.

Isu Rp1,5 Triliun Dijelaskan

Dalam sesi wawancara usai rapat paripurna, Al Haris juga meluruskan isu yang menyebut adanya uang rakyat Rp1,5 triliun yang hilang.

Menurutnya, angka tersebut bukan berarti seluruhnya merupakan dana yang harus dikembalikan sekaligus, melainkan terdiri dari berbagai komponen temuan yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.

Ia menjelaskan, sekitar Rp500 miliar lebih merupakan tunggakan pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya yang tercatat sejak era 1970-an. Selain itu, terdapat sekitar Rp50 miliar berupa aset daerah yang dikuasai pihak lain sehingga penyelesaiannya tidak mudah.

Pemprov Jambi, kata Al Haris, akan meminta BPK RI melakukan telaah kembali terhadap temuan-temuan lama untuk menentukan mana yang masih memungkinkan ditindaklanjuti dan mana yang sudah tidak dapat diselesaikan.

“Seluruh jawaban terhadap pandangan fraksi telah kami sampaikan secara objektif dan rinci. Pemerintah berkomitmen terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah,” kata Al Haris. (*)