PERISTIWA
Di Jambi, Sejumlah Pemuda Gelar Aksi Kamisan Suarakan Masalah HAM
detail.id/, Jambi – Sejumlah pemuda menggelar aksi di unjuk rasa di Persimpangan Bank Indonesia, Telanai Pura, Jambi pada 3 November 2022.
“Kami yang tergabung dalam aksi kamisan jambi menyambut sebuah gerakan moral yang diselenggarakan di beberapa provinsi di Indonesia dengan tema “Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga” serta dalam aksi ini kami juga menyikapi persoalan HAM yang terabaikan pada masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang,” seperti dikutip dari siaran pers Aksi Kamisan Jambi, Koordinator Aksi Irwanda Naufal Idris.
“Kami menyuarakan hal ini sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kami dalam memperjuangkan HAM, baik Isu HAM yang beredar di Nasional maupun Isu HAM yang terabaikan di Provinsi Jambi ini,” tulis massa aksi dalam dalam kererangan resmi yang diterima awak media.
Menurut peserta aksi sejumlah peristiwa kelam Hak Asasi Manusia dari masa ke masa masih nyata dalam ingatan bangsa ini, oleh karena itu massa aksi meminta Negara untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap segala peristiwa HAM yang tak kunjung diusut tuntas.
“Banyak anak muda yang kini ikut berpartisipasi dalam menyerukan Kamisan, hari – hari ini sudah banyak mahasiswa yang membuat skripsi, disertasi, film, lagu, hingga esai foto tentang Kamisan,” kata massa aksi dalam rilis persnya.
Pegiat aksi Kamisan tidak akan pernah bosan memperjuangkan cita-cita menegakkan supremasi hukum dan menghapus impunitas. Hal itu merupakan cita-cita bersama, awak media meringkas pernyataan massa aksi bahwa Aksi Kamisan akan berakhir jika, Tak ada lagi pelanggaran HAM yang dilakukan negara kepada rakyatnya kemudian Pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur yudisial.
Berikut tuntutan massa aksi yang dihimpun dan dirangkum awak media dari siaran pers Aksi Kamisan Jambi;
- Menuntut dan Mendesak Negara untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengusut tuntas Pelanggaran HAM Berat di Republik ini.
- Menolak Kenaikan Harga BBM yang berdampak buruk terhadap masyarakat jambi, merosotnya perekonomian masyarakat, terutama Masyarakat kelas bawah yang akhirnya menurunnya kualitas hidup Masyarakat Jambi.
- Tolak Bank Tanah, karena akan berdampak dan melakukan liberalisasi tanah, bukan lagi menjadikan tanah sebagai fungsi sosial seperti mandate Undang – Undang Pembaharuan Agraria (UUPA)
- Laksanakan reformasi Agraria Sejati
- Selamatkan ekosistem sungai Batanghari dari pencemaran industry
- Tegakkan keadilan yanmg berdasarkan kepentingan rakyat
- Kami menolak Tambang Rakyat yang merupakan solusi palsu atas kesenjangan ekonomi masyarakat
- Perampasan tanah oleh korporasi merupakan kejahatan kemanusiaan
- Tolak segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap pejuang HAM, Petani, Mahasiswa dan Masyarakat Umum.
- Masih banyak kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia, kerja – kerja jurnalis untuk kepentingan public dan dilindungi undang – undang masih tersandera cara – cara represif yang dilakukan oleh aparat Negara maupun kelompok premanisme, serangan digital saat ini juga menjadi ancaman bagi jurnalis, serangan berupa doxing dan peretasan akun pribadi yang digunakan untuk tujuan buruk oleh pelaku sangat mengganggu ranah privasi dan psikologis jurnalis yang mendapat serangan digital.
- Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi.
- Mendesak Gubernur Jambi agar memahami, membuka mata dan pikiran yang jernih dalam menilai suatu persoalan HAM dan HAL (Hak Asasi Lingkungan) persoalan Lingkungan di Provinsi Jambi yang sudah carut – marut, merujuk ke Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Pasal 28 H ayat 1” yang berbunyi “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” ini adalah amanah Undang – Undang Dasar yang mesti dijalankan oleh siapapun di Republik ini.
- Mengecam Pembiaran terhadap Masalah Kematian akibat aktivitas Transportir Batu Bara yang kini menjadi Mesin Pembunuh Utama di Provinsi Jambi, Operasi Angkutan Batubara ini telah menyebabkan rusaknya jalan umum dan membentuk lobang – lobang menganga, Per Januari – September ini saja, sudah terjadi lebih dari 176 kecelakaan hingga membuat 48 orang meninggal dunia, mayoritas adalah pelajar, artinya ada 5 – 6 nyawa melayang setiap bulannya.
- Jika masih tidak ada tindakan serius dari Pemprov Jambi terhadap persoalan ini, maka silahkan mundur dari jabatan!
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Perkara Tipikor Jalan Ujung Jabung: Rp7 Milliar Dibayarkan Usai Terdakwa Pensiun, PT MYJ Bakal Dipanggil ke Persidangan
DETAIL.ID, Jambi – Persoalan legalitas tanah masih terus jadi pembahasan dalam sidang korupsi pengadaan tanah untuk akses jalan pelabuhan ujung jabung, oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi TA 2019 – 2023. Kali ini 3 saksi dari ATR/BPN dihadirkan dalam sidang perkara yang menjerat terdakwa eks Kepala BPN Tanjabtim, Anggasana Siboro dan Ketua Satgas B, M Desrizal, Kamis 5 November 2026.
Dimulai dari saksi Beni Hernawan, selaku Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jambi pada 2018-2019, Beni menjelaskan bahwa pengadaan tanah jalan ujung jabung berawal dari permohonan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kemudian dirinya melimpahkan kepada Kantor Pertanahan Tanjungjabung Timur, pada Agustus 2019 hingga Kantah membentuk Satgas pengadaan tanah pada Oktober 2019.
Sama seperti saksi-saksi sebelumnya, Beni kembali menjelaskan soal tahapan pengadaan tanah yang diawali dengan perencanaan oleh instansi yang memerlukan. Didalamnya harus memuat, data tentang luasan, penguasaan, hingga kepemilikan.
”Dan itu disahkan oleh pimpinan instansinya,” ujar Beni, di persidangan.
Kemudian instansi yang memerlukan tanah lanjut mengajukan pada Gubernur pada tahap persiapan. Gubernur kembali membentuk Tim persiapan yang bertugas melakukan pendataan terhadap subjek dan objek tanah, melakukan pengumuman dan konsultasi publik, hingga keluar penetapan lokasi.
”Disini Kantah, hanya melakukan inventarisasi terhadap data perencanaan dan persiapan. Tidak melakukan pengumpulan data. Karena datanya sudah fix disitu,” ujarnya.
Namun data pengadaan tanah tersebut masih dimungkinkan untuk berubah sekalipun sudah terbit SK Penlok oleh Gubernur, sebab menurut eks Kakanwil BPN itu data penguasaan tanah bersifat dinamis.
Sementara terkait bidang tanah yang alas hak belum diketahui, dicantumkan dengan kategori no name dalam daftar nominatip (DNP). Tim identifikasi dan inventarisasi disebut kemudian melaporkan hal tersebut pada instansi yang memerlukan tanah.
Jaksa penuntut umum kemudian mempertanyakan, terhadap bidang tanah yang tidak punya alas hak, apakah bisa diajukan untuk dilakukan pembayaran. Disini saksi mengacu pada UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadan Tanah hingga Perpres No 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Yang pada intinya, menekankan pada pembuktian atas penguasaan bidang tanah.
Kesaksian dalam persidangan juga mengungkap bahwa bukti kepemilikan dan penguasaan atau alas hak dapat menyusul diserahkan pada sekretariat BPN.
Sementara itu saksi Ahmad Nazarudin, selaku Kasi Survey dan Pemetaan BPN Tanjabtim pada 2020, yang juga merupakan Kasatgas A Pengadaan Tanah, mengklaim bahwa terhadap DNP dengan kategori No Name merupakan tanah terdampak yang belum diketahui pemilik serta alas hak nya. Dengan kondisi umum, tanaman tidak terurus hingga semak belukar.
Objek tanah pada PT Metro Yakin Jaya (MYJ) pun kembali jadi pembahasan. Berdasarkan pengakuan Ahmad pihaknya melakukan pengukuran terhadap tanah terdampak di lokasi PT MYJ dengan metode Overlay (analisis peta) berdasarkan data dari pihak MYJ sendiri.
”Itu Kami laksanakan overlay peta, pengukuran tidak turun ke lapangan karena covid di akhir 2019,” katanya.
Saksi lainnya, Egi Metri Wilda selaku Kasubbag TU Kantah BPN Taniabtim pada 2019 – 2022, dan Kakantah BPN Tanjabtim hingga 2025 mengaku bahwa terhadap bidang tanah dengan kategori no name, tetap diajukan untuk pembayaran dengan cara konsinyasi.
Penyerahan alas hak setelah penetapan SK Penlok juga dibenarkan olehnya.
”Ada 39 yang diajukan pembayaran dijaman saya,” ujarnya.
Dengan nilai mencapai Rp7 milliar, selain itu menurut Egi, juga terdapat pembayaran pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Plt Kakantah BPN Tanjabtim, namun ia mengaku tidak tau jumlahnya.
Usai sidang JPU Hisam, mengatakan bahwa pada intinya berdasarkan dakwaan terdapat 202 bidang tanah bermasalah yang dibayarkan periode 2019-2023. “Yang bermasalah ada yang tanpa alas hak, ada yang alas haknya itu ditetapkan setelah Penlok,” katanya.
Soal PT MYJ yang jadi pembahasan panjang dalam persidangan, JPU Hisam menyinggung soal perbedaan lokasi yang tertera dalam daftar nominatif dengan sporadik pemecahan bidang tanahnya. Dimana PT MYJ disebut berada di desa Simpang Datuk, sementara 10 sporadik yang diakui sebagai bukti kepemilikan berada di desa Sungai Jeruk.
”Itukan desa yang berbeda. Itulah kenapa jadi permasalahan, ya memang mereka melakukan pemecahan itu tanpa turun ke lapangan,” ujarnya.
Hisam pun memastikan bahwa kedepan pihak PT MYJ bakal dihadirkan untuk dimintai keterangan di persidangan.
Sementara itu Penasehat Hukum terdawa Anggasana, Vernandus Hamonangan menekankan bahwa dari dakwaan JPU dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp11 milliar, 63 persennya atau Rp7 milliar diantaranya dibayarkan pada 2023, dimasa Egi Metri Wilda selalu Kakantah BPN Tanjabtim.
Atas ssjumlah bidang tanah yang dibayarkan tanpa alas hak sebagaimana dakwaan JPU, ia kembali menegaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, kebenaran dan keabsahan bukti kepemilikan atau alas hak merupakan tanggungjawab penuh dari penerima ganti kerugian. Selain itu pihak yang melakukan pembayaran adalah Dinas PUPR selaku instansi yang memerlukan tanah.
”Menyangkut dokumen alas hak, itu menjadi tanggungjawab penerima ganti kerugian. Bukan yang melaksakan atau pihak BPN ini, jelas di UU Nomor 2/2012, baca aja di pasal 41 ayat 2,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Jambi dan Kapolres jajaran mengalami pergantian jabatan dalam mutasi Polri November 2026. Rotasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.
Di lingkungan Polda Jambi, salah satu pejabat yang dimutasi adalah Karo Rena Kombes Pol Herwansyah Saidi, Ia mendapat penugasan baru sebagai Karo Rena Polda Sulawesi Selatan. Posisinya digantikan Kombes Pol Risno, yang sebelumnya menjabat Karo Rena Polda Papua Barat.
Pergantian juga terjadi pada jabatan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi. Kombes Pol Adi Benny Cahyono mendapat penugasan baru sebagai Dosen Kepolisian Madya TK III STIK Lemdiklat Polri.
Jabatan Dirlantas selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol Bachtiar Alponso, yang sebelumnya menjabat Dirpamobvit Polda Jambi. Sementara jabatan Dirpamobvit akan diisi Kombes Pol Azhari Juanda, yang sebelumnya menjabat Dirpolairud Polda Maluku Utara.
Rotasi turut menyasar jajaran Kapolres. Kapolres Tebo AKBP Triyanto dimutasi menjadi Kapolres Berau Polda Kalimantan Timur. Jabatan Kapolres Tebo selanjutnya diisi AKBP Wendi Oktariansyah, yang sebelumnya menjabat Kapolres Sarolangun.
Adapun posisi Kapolres Sarolangun dipercayakan kepada AKBP Dermawan Kristianus Zendrato, yang sebelumnya menjabat Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Secara nasional, mutasi November 2026 mencakup 264 personel Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 224 personel masuk dalam kategori promosi dan flat.
Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel Polri.
”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri. Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal, seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks,” ujar Erlan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Sementara kepada pejabat yang mendapat amanah baru, ia berharap agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas masing-masing.
”Yang terpenting adalah bagaimana setiap pejabat mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan kehadiran Polri benar-benar memberikan manfaat melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Reporter Juan Ambarita
PERISTIWA
GERAM Desak ESDM Usut Dugaan Pelanggaran DMO Batu Bara Jambi, Pasutri AE-NA Diminta Segera Diperiksa
DETAIL.ID, Jakarta – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jambi kembali mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) ESDM, Senin, 2 November 2026.
Kedatangan tersebut untuk mendesak pemerintah mengusut dugaan praktik pertambangan batu bara ilegal, penggunaan dokumen terbang, hingga pelanggaran kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) oleh 21 perusahaan batu bara di Provinsi Jambi.
Kedatangan GERAM itu merupakan tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan pada September 2026 lalu. Mereka menilai penanganan laporan tersebut belum memberikan kejelasan, sehingga kembali meminta Ditjen Gakkum ESDM memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat.
Koordinator Lapangan GERAM Jambi, Abdullah alias Acok, mengatakan persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan aktivitas pertambangan tanpa persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), tetapi juga dugaan penyalahgunaan dokumen perusahaan lain untuk mengaburkan asal-usul batu bara.
”Kami mendesak Kementerian ESDM melalui Ditjen Gakkum segera memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat. Jangan sampai kekayaan alam Jambi dikeruk dengan mengabaikan aturan dan kepentingan masyarakat,” ujar Acok.
Dalam laporan sebelumnya, GERAM menduga pasangan suami istri berinisial AE dan NA berperan sebagai guarantor atau pengendali aktivitas pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bumi Bara Makmur Mandiri (BBMM), Desa Koto Boyo, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari.
Keduanya diduga bekerja sama dengan pria berinisial S yang disebut sebagai pengelola PT Kasih Coal Resources (KCR), perusahaan yang terlibat dalam kontrak penyaluran batu bara untuk PT PLN (Persero). Namun diduga kuat lebih mementingkan ekspor ke luar negeri, ketimbang pemenuhan pasokan batu bara untuk PLN.
Berdasarkan investigasi mandiri GERAM sebelumnya, aktivitas pengangkutan batu bara dari lokasi tersebut diduga mencapai 200 hingga 300 truk per hari atau sekitar 2.500 hingga 3.000 ton. Aktivitas itu disebut berlangsung pada April hingga Agustus 2026 tanpa persetujuan RKAB.
GERAM juga menduga pengangkutan batu bara menggunakan Delivery Order (DO) milik PT Kurnia Alam Investama dan surat jalan PT Anugerah Muda Berkarya. Batu bara tersebut kemudian dibawa ke sejumlah jetty di kawasan Talang Duku dan Kunangan sebelum diperdagangkan melalui PT KCR.
Tak hanya itu, GERAM menduga perdagangan batu bara tersebut turut menggunakan dokumen milik PT Asia Multi Investama Coal Mine dan PT Daya Bambu Sejahtera, yang memiliki IUP di Kabupaten Tebo, untuk memasok kebutuhan PT PLN.
Atas dugaan tersebut, GERAM mempertanyakan kesesuaian dokumen pengapalan dengan jumlah produksi riil perusahaan pemilik IUP. Mereka juga menduga adanya praktik penggunaan dokumen terbang untuk mengaburkan asal-usul batu bara.
Dalam aksi terbarunya, GERAM turut menyoroti dugaan pelanggaran kewajiban DMO. Mereka menduga terdapat pihak-pihak yang lebih mengutamakan perdagangan batu bara untuk pasar ekspor dibandingkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
GERAM menilai praktik tersebut berpotensi mengganggu pasokan batu bara bagi pembangkit listrik PLN dan mengancam ketahanan energi nasional.
Mereka pun mendesak Kementerian ESDM memeriksa AE dan NA sebagai pihak yang diduga berperan sebagai guarantor, serta S yang disebut terlibat dalam perdagangan dan ekspor batu bara. GERAM juga meminta pemerintah mengevaluasi hingga mencabut IUP dan izin ekspor perusahaan terkait apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Selain itu, mereka meminta pemerintah menghentikan sementara ekspor batu bara hingga kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri terpenuhi, dengan ketersediaan stok minimal untuk tiga bulan operasional.
Sementara itu, pihak Ditjen Gakkum ESDM menyampaikan bahwa laporan GERAM terkait dugaan aktivitas pertambangan tanpa persetujuan RKAB telah ditindaklanjuti.
Menanggapi tambahan informasi yang disampaikan GERAM mengenai dugaan keterlibatan pasangan suami istri AE dan NA sebagai guarantor, pihak Ditjen Gakkum ESDM menyatakan akan menjadwalkan pemeriksaan lebih lanjut.
”Terima kasih atas informasinya. Ke depan kita akan jadwalkan untuk pemeriksaannya,” ujar pihak Ditjen Gakkum ESDM.
Reporter: Juan Ambarita
Tren Proyek Crypto Baru 2026: Community Building Jadi Langkah Awal, Worldisync Mulai Dilirik
Dua Kafe Jadi Sasaran, Polres Pasuruan Kota Bersama Pemkot Tertibkan Miras
Kabupaten Jember Sabet Penghargaan Nasional Berkat Inovasi Pelayanan Publik
Kementerian ATR/BPN Catat Redistribusi Tanah 4,39 Juta Hektare dalam Pelaksanaan Reforma Agraria
Kuasa Hukum Bantah 41 Motor Sitaan Resmob Polda Jambi Hasil Kejahatan, Lapor ke Propam Mabes Polri
Perkara Tipikor Jalan Ujung Jabung: Rp7 Milliar Dibayarkan Usai Terdakwa Pensiun, PT MYJ Bakal Dipanggil ke Persidangan
Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi Iklim
Sebulan Berjalan, Live TikTok MasNya ATR/BPN Jangkau 370.000 Penonton
Mutasi, Sejumlah PJU Polda Jambi dan Kapolres Berganti
Wamen ATR/Waka BPN Minta Irjen Baru Perkuat Pengawasan Internal dan Early Warning System
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
