NIAGA
ESDM Pede, Proyek Gasifikasi Batu Bara Jadi DME Sedot Investasi Rp 33 Triliun
“Kemajuan proyek gasifikasi kerikil bara (coal) to DME PT Bukit Asam (PTBA) ditargetkan akan memproduksi DME 1,4 juta ton per tahun dengan inputan watu bara sebesar 6 juta ton per tahun. Target Commercial Operation Date (COD) kuartal IV 2027,” ujar Arifin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin, 21 November 2022.
Skema bisnis gasifikasi kerikil bara menjadi DME ini meliputi PTBA yang mau memasarkan kerikil bara ke processing company, yakni perusahaan dengan kepemilikan saham Air Products 60 persen, PTBA 20 persen, dan Pertamina 20 persen.
Nantinya, DME yang dihasilkan bakal dijual oleh Pertamina. Sementara, periode perjanjian processing company ialah 20 tahun dengan bagan opsi Build-Operate-Transfer (BOT) di final kesepakatan.
Lebih lanjut, Arifin menjelaskan Kawasan Industri Khusus Tanjung Enim seluas 161,32 hektare dari total 164 hektare, telah dibebaskan oleh PTBA dan mendapat izin daerah industri. Saat ini, tempat tersebut sedang dalam tahap penilaian untuk ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Manfaat yang ada untuk pemerintah ialah menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebesar 1,4 juta ton per tahun serta menambah investasi sekitar US$2,1 miliar (Rp33 triliun),” katanya.
Selain itu, bakal ada pengurangan devisa LPG impor sebesar Rp 9,14 triliun per tahun dan proyek ini diklaim bakal menyerap tenaga kerja 10.600 orang pada tahap konstruksi dan 8.000 orang pada tahap operasi.
Untuk mendorong proyek ini, Arifin mengatakan perlu sumbangan, antara lain penghematan tarif royalti batu bara khusus untuk gasifikasi batu bara sebesar 0 persen. Izin prinsip dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah terbit, tetapi masih menunggu revisi UU Cipta Kerja.
Selain itu, dibutuhkan regulasi harga watu bara khusus untuk peningkatan nilai tambah demi keperluan gasifikasi yang dijalankan di mulut tambang dan rancangan perpres perihal penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga DME selaku bahan bakar yang telah dilaksanakan dua kali harmonisasi pada 4 dan 11 November 2022.
DETAIL.ID, Jambi – Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat bagi Provinsi Jambi tercatat mengalami tren penurunan sejak 2023 lalu.
Berdasarkan penjelasan Kadis Perkebunan Provinsi Jambi, Hendrizal, alokasi DBH Sawit untuk Provinsi Jambi senilai Rp 23 M untuk tahun 2025. Lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp 33 M. Padahal awalnya di 2023 alokasi dana mencapai Rp 38 M.
Menurut Hendrizal, pasca ditransfer ke kas daerah atau BPKPD duit DBH tersebut bakal diperuntukkan bagi pendataan, rencana aksi daerah tentang kelapa sawit berkelanjutan, hingga jaminan sosial bagi buruh tani sawit.
“Sejauh ini porsinya sesuai PMK 91, porsi maksimal 20% di bidang perkebunan. 80% untuk infrastruktur,” ujar Hendrizal, Selasa, 24 Juni 2025.
Dia pun menyoal porsi dana yang bersumber dari Pungutan Ekspor CPO yang ditetapkan oleh pusat tersebut. Sebab menurutnya jika peruntukan dana lebih difokuskan spesifik pada infratruktur semacam jalan usaha tani, tentu bakal lebih menopang produktivitas hasil perkebunan rakyat.
Sementara itu terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dimana insentif dana peremajaan sawit kini menjadi Rp 60 per hektar sejak September 2024 lalu. Kadis Perkebunan Provinsi Jambi tersebut menilai belum berdampak signifikan terhadap animo petani untuk ikut PSR.
“Kondisi di daerah beda-beda ya. Untuk petani yang lahannya cuman sedikit, misal cuman 2 ha dia ga akan mau. Karna ketika ditebang mau makan apa sampai 5 tahun. Beda dengan yang punya lahan luas,” katanya.
Adapun untuk tahun 2025, Disbun Provinsi Jambi menargetkan PSR seluas 14.100 hektar. Sebelumnya di tahun 2023 lalu, dari 10 ribu ha target PSR, terealisasi seluas 7800 ha atau sekitar 70% dari target.
“2025 target 14.100. Mestinya tercapai inikan masih proses. Yang lama itu tadi penyiapan status tanah. Itukan minimal 50 ha, anggota kelompok minimal 20. Kita optimislah, kalaupun tidak 100%, 70% mungkin terkejar,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Jambi untuk periode 6 – 12 Juni 2025 mengalami penurunan, Kamis, 5 Juni 2025.
Berdasarkan hasil rapat penetapan harga oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, harga TBS untuk usia tanaman 10 – 20 tahun ditetapkan sebesar Rp 3.287,72 per kilogram, turun Rp 1,09 dari periode sebelumnya.
Penurunan harga juga tercatat secara rata-rata pada seluruh umur tanaman, yaitu sebesar Rp 0,68 per kilogram.
“Harga rata-rata minyak sawit mentah (CPO) pada periode ini tercatat sebesar Rp 13.026,14 per kilogram, sementara harga rata-rata inti sawit mencapai Rp 11.879,60 per kilogram,” kata Kadis Perkebunan Hendrizal, Kamis 5 Juni 2025.
Harga tersebut berdasarkan pada indeks K yang digunakan dalam penetapan harga adalah 94,56 persen.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perkebunan (Disbun) Bidang PSPHP telah menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk periode 16 hingga 22 Mei 2025.
Hasil rapat yang digelar pada Kamis, 15 Mei 2025 mencatat adanya penurunan harga TBS dibandingkan periode sebelumnya.
“Harga TBS untuk umur tanaman 10–20 tahun ditetapkan sebesar Rp 3.292,77/kg, turun Rp 149,39/kg dari harga pekan lalu. Rata-rata penurunan harga TBS berdasarkan umur tanaman mencapai Rp 136,40/kg,” kata Kabid Sarpas Disbun Provinsi Jambi, Bukri pada Jumat, 16 Mei 2025.
Adapun harga rata-rata Crude Palm Oil (CPO) tercatat sebesar Rp 12.797,50 sementara harga rata-rata inti sawit atau kernel mencapai Rp 12.921,05 dengan indeks K yang digunakan dalam perhitungan harga berada pada angka 94,18%.
Menurut Bukri, penurunan harga TBS disebabkan oleh melemahnya permintaan pasar global serta turunnya harga minyak nabati lainnya, yang turut memengaruhi harga sawit.
“Penyebab harga turun, permintaan melemah. Minyak nabati lain juga turun,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
Abdullah Sani Dampingi Kunker Kepala KSP Tinjau SPPG
PT Selaras Ardana Nusantara Sikat 6 Proyek Dalam 3 Bulan, Diduga Abaikan Kualitas dan Lebihi SKP
Sambut Kepulangan 200 Jamaah Haji Asal Batanghari, Bupati Fadhil Arief Ucapkan Rasa Syukur
Alkes RSUD Ahmad Ripin Senilai Rp 14.8 Miliar Dalam Proses Pengiriman Namun Direktur dan Kadinkes Malah Bungkam
Al Haris Buka POMDA Ke-19 Provinsi Jambi Tahun 2025
Sekda Natuna Sambut Kunjungan ITB, Bahas Pengembangan Website Monitoring SDG’s di Wilayah Terluar
Bank Jambi Salurkan TJSL Rp 200 Juta bagi 400 Anak Yatim Piatu
Hasil Piala Presiden 2025: Hujan Gol! Oxford United Menang 6-3 Atas Liga 1 All Star
Pemprov Jambi Komitmen Legalkan Pengelolaan 5.600 Sumur Minyak Rakyat
Gubernur Jambi Antusias Sambut Keberhasilan Tim Muda SSB JTC Raih Juara 3 Ajang U-11
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Ini Dia Profil Rayyan Kontestan Cilik Hafiz Indonesia 2021 Asal Tebo
Tersangka Korupsi Bank BNI, Jaksa Tahan Direktur Utama dan Mantan Direktur PT Prosympac Agro Lestari
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
