PERISTIWA
Terungkap Misteri Soal Penemuan Mayat Satu Keluarga di Kalideres, Diduga Korban Menganut Paham Apokaliptik
detail.id/, Jakarta – Apa yang dimaksud dengan paham apokaliptik ini?
Baru-baru ini, kabar mengejutkan datang dari satu keluarga yang meninggal dunia di Kalideres, Jakarta Barat.
Diduga, hal itu terjadi karena para anggota keluarga ini k\elaparan.
Satu keluarga yang terdiri atas empat orang ditemukan meninggal dunia di Perumahan Citra Garden Satu Extention Blok AC 5 No 7, Kalideres, Jakarta Barat, pada Kamis 10 November 2022 sore.
Mereka tediri atas pasangan suami istri, anak, dan ipar dengan inisial masing-masing, suami RG (71), istri RM (66), anak DF (42), dan ipar BG (68).
Motif di balik satu keluarga tewas dengan perut kosong itu belum dapat dipastikan.
Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab tewasnya satu keluarga tersebut.
Hal ini lantaran tak ada saksi dan barang bukti yang kuat.
Tak ada bercak darah maupun tanda penganiayaan di tubuh para korban.
Namun, sejumlah kejanggalan ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah tersebut.
Di rumah korban, tak ditemukan bahan makanan maupun air minum. Penyidik pun kesulitan lantaran diketahui korban sangat tertutup dengan lingkungan.
Tentunya, kejadian ini sempat menyita perhatian publik dan beberapa para ahli.
Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menyampaikan analisanya terkait apa dugaan penyebab tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat.
Suami istri serta anak perempuan dan ipar ditemukan tak bernyawa dalam keadaan lambung kosong dan tak ditemukan makanan dan air minum di rumah tersebut.
Selain itu kulkas di rumah mereka juga tak ada makanan.
Adrianus Meliala menduga empat anggota keluarga yang tewas tersebut memiliki keyakinan apokaliptik atau keyakinan terhadap akhir dunia.
“Jangan-jangan dari keempatnya penganut paham akhir dunia atau apokaliptik dan mencabut nyawa dengan cara yang ekstrem,” kata Adrianus, pada Sabtu 12 November 2022.
Adrianus menyebut, tewasnya satu keluarga semata-mata karena kelaparan dan tidak punya uang untuk makan adalah sangat tidak mungkin.
Adrianus Meliala justru menilai ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini.
“Saya bayangkan bunuh diri dengan melaparkan diri tetapi saya tidak yakin orang mampu melakukan tindakan seperti itu karena pasti lama dan menyakitkan,” katanya, dikutip TribunJatim.com dari TribunJakarta.
“Tentu ada motif ya kenapa seperti itu, harus menunggu hasil autopsi yang akurat,” ucapnya Adrianus menilai, skenario pelaparan semakin mungkin sebab ketika ada pihak yang mendorong kelaparan itu terjadi, barulah pihak ketiga mengakhiri hidupnya dengan cara tertentu.
Paham apokaliptik ini tentunya jadi satu tanda tanya bagi orang awam.
Apokaliptik sendiri merupakan aliran yang percaya akan datangnya penghakiman Allah, karena dunia ini sudah jahat dan akan digantikan oleh dunia baru.
Dalam dunia baru itu yang baik akan dianugerahi kebakaan, sedangkan yang jahat akan dihukum.
Menurut pandangan aliran ini, Kerajaan Allah adalah sebuah kenyataan pada akhir zaman. Dunia ini atau zaman ini sudah terlalu jahat dan jelek.
Setelah zaman yang jahat ini hilang lenyap dibinasakan oleh Allah, maka Kerajaan Allah akan menjadi kenyataan di bumi baru dan langit baru yang dijadikan Allah.
Mengutip Kompas.com, polisi pun masih mencari tahu mengapa tidak ditemukan bahan makanan di rumah tersebut.
Namun, polisi menemukan ada struk belanjaan dan menu makanan di dalam rumah tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Unit Reskrim Polres Jakarta Barat, Kompol Haris Kurniawan.
Polisi juga menemukan banyak bedak bayi yang baru dibeli berada di dalam rumah.
Padahal di rumah tersebut tidak ada usia balita.
Selain bedak bayi, polisi juga menemukan kapur barus.
“Kapur barus kan ada ditemukan di TKP (tempat kejadian perkara), dokter mengatakan bahwa kapur barus bisa menyerap bau,” kata Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar, pada Sabtu 12 November 2022.
Meski demikian, Syafri tidak bisa memastikan apakah kapur barus tersebut sengaja digunakan untuk menghilangkan bau jenazah.(*)
PERISTIWA
Sekretariat DPRD Merangin Digeledah Kejati Jambi, Sejumlah Barang Bukti Disita
DETAIL.ID, Jambi – Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menggeledah Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin, Kamis 12 Februari 2026 terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran tahun 2019 hingga 2024.
Penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani.
Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik berupa komputer, laptop, serta telepon genggam yang diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi tersebut.
Sekitar pukul 17.30 WIB, seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kejati Jambi untuk dianalisis lebih lanjut dan diproses sesuai ketentuan hukum. Kasi Penkum Kejati Jambi, Noly Wiyaya membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut.
”Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan guna mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan langsung dengan perkara. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Noly, Kamis malam 11 Februari 2026.
Menurut Noly, hasil penggeledahan akan dikaji secara komprehensif oleh tim penyidik untuk menentukan relevansinya dalam proses pembuktian.
Kejati Jambi menegaskan komitmennya menuntaskan perkara dugaan korupsi tersebut secara profesional dan objektif. Penyidik juga mengimbau semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. (*)
PERISTIWA
Keberadaan TUKS PT SAS Jadi Pembahasan di RDP Kota Jambi, Dewan Tolak Aktivitas Pertambangan di Areal Pertanian
DETAIL.ID, Jambi – Polemik keberadaan TUKS PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di Aur Kenali, Telanaipura bergulir di DPRD Kota Jambi. Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Jambi menggelar RDP terkait klasifikasi perizinannya pada Selasa kemarin, 10 Februari 2026.
Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruq menyampaikan bahwa polemik stockpile batu bara PT SAS di kawasan Aur Kenali menjadi perhatian serius karena tuntutan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan tersebut.
”Inti pertemuan hari ini adalah mengakomodir permintaan masyarakat terdampak. Ada empat rekomendasi yang diminta dan sudah kami janjikan akan kami komunikasikan dengan Pemerintah Kota,” kata Umar Faruq.
Lebih lanjut Sekretaris Komisi III DPRD Kota Jambi, Joni Ismed menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada perizinan PT SAS yang disebut berizin pertanian, bukan untuk aktivitas stockpile batu bara.
”Kalau izinnya pertanian, maka laksanakan sesuai izin. Kalau untuk stok ketahanan pangan silakan, tapi kalau batu bara kami tolak karena dampaknya luar biasa. Kota Jambi bukan daerah tambang. Jangan jadikan Kota Jambi sebagai stockpile batu bara karena tidak ada untungnya bagi rakyat,” ujar anggota Dewan dari Fraksi Golkar tersebut.
Dia juga menekankan bahwa DPRD Kota Jambi bakal terus berkoordinasi dengan Pemkot Jambi, Pemprov Jambi, hingga pemerintah pusat. Bahkan DPRD meminta Gubernur Jambi sebagai wakil pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan tersebut.
”Kami minta Gubernur menyurati Presiden RI dan juga meminta KPK memeriksa seluruh perizinan ini. Mungkin ada indikasi lain dalam regulasinya. Ada sekitar 40 ribu masyarakat terdampak, termasuk dua kampus besar, UNJA dan UIN STS, yang harus dilindungi,” katanya.
DPRD juga berencana menyurati Presiden RI, kementerian terkait, dan DPR RI agar izin tersebut ditinjau ulang, bahkan bila perlu dibatalkan secepatnya.
Sementara itu, Erven warga terdampak, meminta DPRD merekomendasikan bahwa pembangunan stockpile tidak sesuai dengan RTRW Kota Jambi. Ia juga meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan karena masih adanya aktivitas yang diklaim sebagai program CSR.
Suprapto menambahkan, aktivitas seperti pemasangan lampu yang diklaim sebagai CSR PT SAS tetap berjalan. Padahal, menurutnya, sebelumnya Gubernur telah menginstruksikan penghentian seluruh aktivitas fisik dan nonfisik hingga proses peninjauan ulang selesai.
”Dengan adanya penanaman pohon dan pemasangan lampu jalan yang diklaim CSR, itu jelas mengangkangi instruksi Gubernur untuk menghentikan aktivitas sampai adu data selesai,” ujarnya.
DPRD Kota Jambi secara tegas menolak keberadaan stockpile batu bara tersebut karena dinilai melanggar aturan tata ruang (RTRW) dan mengancam lingkungan di kawasan permukiman.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Baru Dirazia, PETI di Padang Kelapo Kata Warga Sudah Operasi Lagi, Kapolres Bilang Bakal Ditindaklanjuti
DETAIL.ID, Batanghari – Baru hitungan hari Polres Batanghari menggelar razia Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Padang Kelapo, Kecamatan Maro Sebo Ulu. Kini aktivitas PETI di daerah itu disebut-sebut sudah kembali beroperasi, Kamis 5 Februari 2026.
Informasi setoran senilai Rp500 ribu per Mesin tiap pekan pun mengemuka. Para ‘pemain’ PETI disana diduga menyetorkan duit-duit pelicin tersebut pada pada sosok berinisial YN agar aktivitas PETI nya bisa kembali beroperasi.
”Ini kami pantau langsung, mesin udah hidup lagi,” ujar Melati, nama samaran.
Berdasarkan rekaman video yang beredar, lokasi PETI tampak telah digenangi air, diduga berasal dari anak sungai di sekitar area yang dibendung oleh para pelaku PETI.
Soal ini, Kapolres Batanghari AKBP Arya Tesa mengaku bakal menindaklannuti informasi yang beredar.
”Siap, akan kita tindak lanjuti,” kata Kapolres.
Sebelumnya, razia PETI di Desa Padang Kelapo pada Sabtu 31 Januari 2026 diduga sudah bocor dari awal. Tak ada pelaku PETI yang berhasil ditangkap, aktivitas PETI sudah kosong saat Tim Tipidter Satreskrim Polres Batanghari dan Polsek Maro Sebo Ulu berkunjung ke lokasi.
Dalam razia tersebut, Polisi membakar 10 alat tambang berupa dompeng yang ditemukan berada di area perkebunan kelapa sawit milik warga. (*)


