Connect with us

Ekonomi

Wilmar Sorot Permendag Ikut Andil Picu Kelangkaan Minyak Goreng 2022

DETAIL.ID

Published

on

Jakarta – Kuasa aturan Grup Wilmar Rikrik Rizkiyana menerka salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng bungkus pada 2022 adalah kebijakan pemerintah yang berganti-ubah.

Aturan yang beliau maksud salah satunya yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 3 tahun 2022 perihal Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Rikrik menyoroti aturan itu cuma mengendalikan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Padahal, konsumsi minyak paling besar berasal dari minyak curah. Selain itu, harga crude palm oil (CPO) secara global pun berkembangyang mengakibatkan harga minyak goreng secara berbarengan naik. Termasuk harga minyak goreng curah.

“Permendag No 3 (tahun 2022), minyak goreng curah tidak dikelola (HET-nya), yang terjadi konsumsi Indonesia itu paling banyak (migor) curah, sekitar 60-70 persen dan 30-40 persen (migor) premiumnya. Karena harga di Januari 2022 (migor) bungkus Rp14 ribu dan curah Rp18 ribu, barang yang mutu dianggap lebih manis harganya lebih irit biaya,” ujar Rikrik di Jakarta Selatan, Minggu, 15 Januari 2023.

Menurutnya, akibat harga minyak goreng bungkus lebih hemat ongkos daripada harga migor curah, penduduk pun melaksanakan rush buying hingga tanpa sadar menimbun. Terlebih, menurutnya, kelangkaan ini hanya terjadi di retail modern.

“Terjadi rush buying di ritel terbaru dan habis dalam waktu cepat. Sehingga seakan-akan terjadi kelangkaan, sebab orang enggak ada yang hendak beli lagi minyak curah,” katanya.

Rikrik melanjutkan kebijakan pemerintah itu pun tidak mampu menuntaskan dilema peningkatan harga dan kelangkaan minyak goreng. Sebaliknya, intervensi yang dilakukan pemerintah justru menimbulkan ketidakpastian di pasar domestik dan memperparah kondisi di penduduk .

Ia pun menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak menimbang-nimbang kebijakan pemerintah selaku akar persoalan kelangkaan minyak goreng tahun kemudian.

“Dalam persoalan ini, KPPU telah mengabaikan tugas kebijakan pemerintah yang menjadi akar masalah dan hanya menuduh terhadap produsen yang tunduk pada kebijakan pemerintah selaku penyebab peningkatan harga dan kelangkaan minyak goreng,” lontar Rikrik.

KPPU sebelumnya menerka ada penetapan harga minyak goreng yang dikerjakan oleh 27 perusahaan dari 13 kalangan usaha yang berlawanan, dengan lima perusahaan di antaranya berasal dari Grup Wilmar. Jejaring jualan ini lazimdisebut kartel.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 abjad c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara berbarengan dalam waktu yang serupa pada era bulan Januari 2022 hingga Mei 2022.

Hal itu jadi salah satu yang disebut KPPU mengakibatkan kelangkaan minyak goreng tahun lalu. Namun kuasa aturan Grup Wilmar Farid Nasution berpendapat banyaknya jumlah terlapor dalam problem ini menciptakan kartel penetapan harga menjadi sungguh sukar atau bahkan mustahil dilaksanakan.

“Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang telah dihadirkan di persidangan baik oleh Investigator maupun Terlapor yang mengaku tidak mengenali adanya koordinasi antara usahawan untuk mengoptimalkan harga jual,” ungkap Farid.

Farid melanjutkan, Investigator KPPU juga tidak bisa pertanda bahwa pembatasan peredaran minyak goreng dilaksanakan oleh produsen. Sebab, produsen minyak goreng tidak memiliki kendali atas rantai distribusi minyak goreng yang begitu panjang. Rantai ini dimulai dari produsen, distributor, sub-agen, biro, pedagang grosir, swalayan/supermarket, penjualeceran, sampai dengan konsumen final.

“Berdasarkan isu saksi-saksi di persidangan, peningkatan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan karena persoalan produksi, namun karena kenaikan harga CPO, penerapan HET, dan kendala distribusi. Tidak ada saksi yang menyampaikan kelangkaan karena produsen menahan pasokan,” tandas Farid.

Ekonomi

Harga Saham BNGA Masih Kuat Sepanjang Tahun Berjalan

DETAIL.ID

Published

on

Ilustrasi.

Jambi – Kinerja fundamental yang bagus hingga kuartal III, membuat pergerakan harga saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) tetap bergerak menguat sepanjang tahun berjalan.

Mengutip data aplikasi IPOT sejak akhir tahun lalu sampai perdagangan Senin, 30 Oktober 2023 pukul 10.41 WIB, saham BNGA bergerak menguat dari 1.185 menjadi 1.720, naik 535 poin atau 45,1% secara year to date (YtD).

Head of Research Team PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Robertus Hardy mengatakan bahwa BNGA mengantongi laba konsolidasi sebesar Rp4,9 triliun pada kuartal III-2023, menjadi sentimen positif bagi saham emiten tersebut. “Laba BNGA tersebut meningkat 28,95% secara tahunan (yoy) dari laba periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp3,8 triliun,” kata Robertus dalam keterangan tertulis, hari ini.

Mengutip laporan publikasi perseroan, pendapatan bunga BNGA sebesar Rp16,7 triliun, naik 19,2% yoy, sedangkan beban bunga melesat 61,2% yoy menjadi Rp 6,5 triliun. Dengan demikian pendapatan bunga bersih perusahaan hanya naik 2,1% yoy menjadi Rp10,2 triliun.

Di tengah tekanan beban bunga tersebut, salah satu penyokong laba CIMB Niaga adalah pendapatan berbasis komisi atau fee based income. Per September 2023 bank mengantongi Rp 2,5 triliun, naik 39,2% yoy.

Selain itu beban pemulihan aset keuangan turun 36,5% yoy menjadi Rp 1,7 triliun juga turut menopang kinerja bottome line perusahaan.

Direktur Utama BNGA Lani Darmawan mengatakan bahwa capaian tersebut berkat sikap kehati-hatian perusahan dalam menjaga kualitas aset. “Fokus utama kami masih sama dengan strategi yang dijalankan sebelumnya, yaitu memperluas basis nasabah dan memperkuat portofolio CASA, memastikan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan, dan mendorong digital engagement yang lebih baik untuk masa depan,” ujar Lani, mengutip keterangan resmi, Jumat, 27 Oktober 2023.

Hingga September 2023, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross CIMB Niaga sebesar 2,4%, turun dari periode yang sama tahun lalu, yakni 3,6%. Angka tersebut juga lebih baik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yakni 2,5%.

Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 235,3 triliun dengan rasio dana murah atau current account and savings account (CASA) sebesar 66,7%. Hal ini seiring dengan pertumbuhan CASA sebesar 4,5% yoy.

Dari sisi fungsi intermediasi, bank menyalurkan kredit senilai Rp 205,6 triliun, naik 5,2% yoy. Segmen UKM tumbuh paling kencang, yakni 8,1% yoy. Kemudian diikuti korporasi (6,0% yoy) dan konsumer (5,9% yoy).

Pertumbuhan kredit tersebut mendorong aset BNGA secara konsolidasi meningkat menjadi Rp329,1 triliun, naik 7,2% yoy.

Continue Reading

Ekonomi

BBNI Dorong Reduksi Emisi Melalui Penerbitan Green Bond Capai Rp5 Triliun

DETAIL.ID

Published

on

Ilustrasi.

Jambi – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) hingga hari ini telah mengeluarkan green bond dengan nilai mencapai Rp5 triliun atau setara dengan reduksi emisi mencapai lebih dari 230 ribu ton CO2 per tahun.

Direktur Manajemen Risiko BBNI, David Pirzada mengatakan bahwa penerbitan green bond ini sebagai wujud nyata dukungan perseroan dalam rangka menciptakan ekosistem ekonomi hijau di Indonesia. Dia mengklaim upaya tersebut kini telah berdampak positif pada penurunan produksi emisi BBNI.

“Kami cukup berbangga karena dengan green bond, total reduksi emisi kami mencapai lebih dari 230 ribu ton CO2 per tahun. Kemudian juga kita bisa memperbaiki sekitar 314 ribu hektare yang kita protect dalam forest concession project,” ungkap David dalam keterangannya, Jumat 27 Oktober 2023.

Dijelaskan bahwa penguatan green portofolio seperti ini akan terus didorong sehingga mempercepat terciptanya ekosistem ekonomi hijau di Indonesia. Bahkan, lanjut David, pemerintah menyiapkan berbagai insentif bagi perusahaan sehingga menambah gairah pengurangan emisi di Indonesia.

Oleh sebab itu, BBNI berupaya selalu proaktif mengajak perusahaan mitra untuk mengimplementasikan praktik ekonomi hijau melalui pembiayaan dari hasil emisi green bond. Di samping pembiayaan, BBNI juga memberikan target kepada nasabah untuk implementasi waste manajemen, operasional dan lainnya yang mengarah pada reduction emisi.

“Apabila mereka dapat mencapai target tersebut, kita berikan insentif dari sisi pricing misalnya bunganya lebih rendah,” kata David.

David menambahkan perseroan meyakini ekonomi hijau akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

“Menurut studi, PDB Indonesia akan naik sekitar 6% dan lapangan pekerjaan baru tercipta tambahan 15% sampai 2045, makanya ini akan baik sekali dan perlu dukungan,” ujar Marjudin.

Continue Reading

Ekonomi

Erick Thohir Tunggu Audit KPK soal Dana Pensiun BUMN Bermasalah

DETAIL.ID

Published

on

Kementerian BUMN menunggu hasil audit KPK terkait tata kelola dana pensiun BUMN yang bermasalah yang mencapai 65 persen.

Jakarta — Kementerian BUMN menunggu hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menyelidiki tata kelola dana pensiun BUMN yang bermasalah.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap terdapat 65 persen dana pensiun BUMN yang bermasalah. Hal itu diketahui dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprise juga akibatnya,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dikutip dari Detik Finance, Sabtu , 3 Februari 2023.

Ia menjelaskan Kementerian BUMN akan memperketat pengelolaan dana pensiun BUMN ke depan. Selama ini, BUMN tak ikut serta dalam mengambil keputusan investasi. Ke depan, direksi BUMN akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan investasi dana pensiun.

“Ini kita melibatkan Direktur Keuangan dan Direktur HC yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah OK, nggak OK terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok,” tuturnya.

Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.

“Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen,” ujarnya.

(pta/pta)

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads