Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief mengukuhkan kepengurusan organisasi Aliansi Jurnalis Batanghari (AJB) masa bakti 2025-2028 pada Rabu, 25 Februari 2026.

Dalam pengukuhan tersebut, Raden Jufri merupakan ketua terpilih untuk memimpin organisasi AJB masa bakti 2025-2028, menggantikan pemimpin sebelumnya Bambang Erwanto.

Bupati Muhammad Fadhil Arief, mengatakan bahwa dengan dilakukan pengukuhan ini semoga semakin menguatkan kemitraan pers dengan pemerintah daerah untuk bersama menjadikan Kabupaten Batanghari super tangguh.

“Teruslah menebarkan aura positif dan meminimalisir pengaruh negatif khususnya pada bidang publikasi media online dan bersinergi untuk mendukung pembangunan Kabupaten Batanghari,”katanya.

Dalam era industri yang memanfaatkan teknologi digital dan kekuatan komputasi serta analisa data, jurnalisme membutuhkan media untuk menjadi wadah penyebarluasan informasi yang terdapat dalam berita.

Salah satunya media online telah menjadi salah satu pilihan utama dalam penyajian berita karena lebih cepat dan fleksibel, dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Batanghari (AJB) Raden Jufri mengatakan organisasi ini merupakan organisasi profesi yang didirikan para wartawan harian cetak dan elektronik, yang melakukan tugas peliputan di wilayah Kabupaten Batanghari.

Organisasi ini dideklarasikan secara resmi pada Mei 2014 silam, dan telah mendapat pengesahan sebagai organisasi perkumpulan berdasarkan Surat Keputusan Menkumham.

Dengan demikian, kata dia, AJB akan terus mendukung program pemerintah Kabupaten Batanghari dan selalu siap bersinergi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan dikukuhkan pengurus AJB ini, ia mengharapkan dapat meningkatkan kualitas jurnalisme di Kabupaten Batang Hari dan memperkuat kemitraan antara pers dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menerima audiensi terkait Program dan Penguatan Literasi serta Numerasi Kelas Awal (SD Kelas 1 dan SD Kelas 2) pada Selasa, 24 Februari 2026.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas pendidikan dasar, khususnya pada fase penting pembentukan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung bagi peserta didik.

Audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya kolaboratif untuk memastikan anak-anak di Kabupaten Batanghari memiliki pondasi literasi dan numerasi yang kuat sejak dini.

Fase kelas awal dinilai sebagai periode krusial dalam menentukan keberhasilan pendidikan di jenjang selanjutnya.

Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa UNICEF Indonesia berkomitmen membantu Pemerintah Indonesia dalam mencapai mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, UNICEF Indonesia bekerja sama dengan Tanoto Foundation dan Gates Foundation menjalankan program Foundation Literacy and Numeracy Improvement through Systematic, Timely, and Cost-Effective Data-Driven Decision Making (FAASTER).

Program FAASTER dirancang untuk memperkuat literasi dan numerasi siswa kelas awal melalui pendekatan berbasis data yang sistematis, tepat waktu, serta efektif dari sisi biaya.

Melalui sistem ini, pengambilan kebijakan pendidikan diharapkan menjadi lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Dalam audiensi tersebut, pihak UNICEF juga mengajukan konfirmasi komitmen Pemerintah Kabupaten Batanghari sekaligus melakukan konsultasi awal guna mendukung perancangan program ke depan.

Sinergi antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan diharapkan mampu mempercepat peningkatan mutu pendidikan dasar di daerah tersebut.

Fadhil Arief menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mendukung program-program yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

“Penguatan literasi dan numerasi sejak dini adalah kunci mencetak generasi unggul dan berdaya saing. Pondasi yang kuat di kelas awal akan menentukan kualitas anak-anak kita dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan,” katanya.

Dengan kolaborasi ini, Batang Hari diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga siap bersaing dan berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Batanghari – Wakil Bupati Batanghari, H. Bakhtiar menghadiri agenda penting kunjungan kerja (kunker) reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, pada Jumat, 20 Februari 2026.

Pertemuan strategis yang digelar di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi itu menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah pusat dan daerah dalam membahas isu-isu krusial pembangunan.

Mengusung tema pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengawasan bank daerah sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penanganan persoalan pertanahan dan tata ruang, pertemuan tersebut berlangsung dinamis dan penuh gagasan.

Rombongan Komisi II DPR RI berdialog intensif bersama jajaran pemerintah daerah se-Provinsi Jambi, termasuk Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Dua isu besar menjadi fokus pembahasan, yakni optimalisasi BUMD dan penyelesaian konflik agraria.

Dorong BUMD Lebih Inovatif

Dalam forum tersebut, Komisi II menekankan pentingnya mendorong peran BUMD dan bank daerah agar lebih inovatif dan adaptif di tengah tantangan ekonomi global.

Optimalisasi kinerja BUMD dinilai menjadi kunci meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat.

Bagi Kabupaten Batanghari, penguatan sektor usaha milik daerah dipandang sebagai mesin penggerak ekonomi kerakyatan.

Kehadiran Wabup Bakhtiar menjadi penegasan komitmen daerah untuk selaras dengan kebijakan nasional dalam membangun tata kelola ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

“Kunjungan reses ini merupakan momentum penting bagi kami di daerah untuk menyampaikan aspirasi serta kendala di lapangan, khususnya terkait regulasi pertanahan dan bagaimana kita mendorong BUMD agar lebih kontributif bagi pembangunan Jambi, khususnya Batanghari,” ujar Bakhtiar.

Soroti Konflik Agraria dan Tata Ruang

Selain isu ekonomi, persoalan pertanahan dan tata ruang juga menjadi sorotan utama.

Pemerintah pusat dan daerah membahas langkah konkret dalam menyelesaikan konflik agraria, sekaligus mempercepat sinkronisasi tata ruang guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Sebagai daerah yang terus berkembang, Batang Hari menaruh perhatian besar pada tata kelola pertanahan yang akuntabel.

Penyelarasan regulasi diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Pertemuan dihadiri Gubernur Jambi, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, jajaran direksi Bank Jambi, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi, para kepala kantor pertanahan kabupaten/kota, Forkopimda Provinsi Jambi, serta pejabat Kementerian Dalam Negeri dan perangkat daerah terkait lainnya.