NASIONAL
KPK Identifikasi Penanganan Stunting Terindikasi Korupsi
Meskipun menjadi prioritas nasional, penganggaran acara tersebut diduga tidak menjadi prioritas pada beberapa pemerintah daerah.
“Kemudian dari identifikasi yang KPK lakukan, terdapat beberapa praktik dalam upaya penanganan prevalensi stunting yang berisiko menjadikan korupsi,” ujar Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Niken Ariati di Gedung Merah Putih KPK, Rabu , 25 Januari 2023.
Niken mengatakan praktik tersebut dapat dilihat dari tiga aspek ialah budget, pengadaan dan pengawasan.
Pada faktor penganggaran, Niken menyebut temuan lapangan menawarkan ada indikasi tumpang-tindih penyusunan rencana dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
Sementara pada aspek pengadaan, terdapat pengadaan barang yang tidak dibutuhkan. Sebagai pola, acara Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diseragamkan ke seluruh kawasan tanpa analisis keperluan objek.
“Hal ini membuat pengadaan barang yang tidak berkhasiat bagi penduduk ,” tuturnya.
Niken mengatakan terdapat pengadaan alat peraga (pendukung kampanye) juga bersifat sentralistis yang menyebut ada keterbatasan peran vendor. Adapun vendor yang menyediakan alat tersebut mesti menerima lisensi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Sedangkan pada faktor pengawasan belum ada pedoman teknis untuk Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan audit atau pengawasan khusus terkait pelaksanaan acara.
“Praktik-praktik dalam aspek tersebut sungguh berisiko menimbulkan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Hal ini tidak bisa dianggap enteng alasannya akan berefek pada pelayanan kesehatan gizi yang masyarakat dapatkan,” kata Niken.
KPK pun mengeluarkan sejumlah nasehat menanggapi temuan tersebut.
Pada faktor penganggaran, KPK menganjurkan integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan kawasan untuk menangkal tumpang-tindih. Dalam hal ini diharapkan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun fatwa penyusunan APBD-nya.
“Tim Stranas PK akan mendorong integrasi perencanaan dan penganggaran lewat format digital mulai dari level desa hingga pusat, termasuk monitoring proses penyusunan RKP, Renja, RKA dan DIPA, sehingga ke depan tagging anggaran untuk stunting sungguh-sungguh mendukung penurunan prevalensi stunting,” ucap Niken.
Setuturnya, diharapkan kajian efektivitas dari barang yang dihasilkan dan beban administrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan objek sehingga mampu bermanfaat.
Niken mendorong kementerian/forum menyiapkan dengan baik isyarat teknis dan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) terkait kesesuaian barang yang tampil di e-katalog.
“Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang mau dipakai Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan acara percepatan penurunan prevalensi stunting ini,” kata ia.
Masalah gizi pada bayi usia di bawah lima tahun (Balita) masih menjadi dilema kesehatan yang termasuk tinggi di Indonesia, termasuk soal stunting. Menurut survei Kementerian Kesehatan, kasus stunting di Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 21,6 persen.
Pemerintah pun tengah gencar berupaya menurunkan prevalensi stunting, termasuk dalam hal pengalokasian dana. Tahun lalu, pemerintah sentra mengalokasikan belanja cukup tinggi ialah sebesar Rp34,1 triliun.
Rinciannya untuk Kementerian Sosial sebesar Rp23,3 triliun, Kementerian Kesehatan Rp8,2 triliun, Kementerian PUPR Rp1,3 triliun, dan BKKBN Rp810 miliar (sebagai koordinator pelaksana) serta tersebar di 17 kementerian/lembaga lainnya.
NASIONAL
Tenggat Waktu Pembangunan Sekolah Rakyat Tinggal 5 Bulan, DJPS: Mudah-Mudahan Masih Bisa Dicapai Sesuai Target
DETAIL.ID, Jambi – Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Sekolah Rakyat yang terletak di Kelurahan Bahan Pete, Kota Jambi pada Kamis 29 Januari 2026. Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi, Bakri secara umum berharap pembangunan Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo tersebut dapat berjalan maksimal hingga selesai pembangunan.
Selain itu ia juga mengapresiasi Pemerintah Kota Jambi yang telah menyediakan lahan seluas 5,5 hektare untuk lokasi pembangunan SR.
”Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Tapi tentu harus ada perlakuan khusus, karena waktunya tinggal 5 bulan.Tadi kita tanya ke rekanan kontraktornya, tidak ada masalah,” ujar Bakri pada Kamis, 29 Januari 2026.
Menurut Anggota Komisi V Fraksi PAN itu, tinggal Kementerian PU memaksimalkan pengawasan. Sebab Sekolah dijadwalkan bakal dilaunching secara serentak seluruh Indonesia oleh Presiden Prabowo pada Juli mendatang.
”Jambi ini mendapat 2 titik, 1 di Tanjungjabung Timur, 1 di Kota Jambi nilainya fantastis. Hampir setengah triliun,” katanya.
Lebih lanjut Anggota Komisi V Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto menyampaikan bahwa ke depan Sekolah Rakyat juga bakal dibangun di 4 titik lainnya di Provinsi Jambi meliputi Kabupaten Bungo, Tebo, Batanghari, dan Merangin.
”Jadi 4 ini bakal dibangun sekolah rakyat. Anggarannya kurang lebih Rp 223 miliar 1 titik,” ujar Edi Purwanto.
Dia berharap kedepan pembangunan Sekolah Rakyat dapat berlanjut hingga berdiri di tiap-tiap kabupaten. Sebagai bentuk kehadiran negara dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat kurang mampu.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjungjabung Timur yang digarap oleh pelaksana PT Sasmito senilai Rp 472.461.420.000 dengan konsultan PT Archimedia Konsultan KSO PT Arss Baru dan PT Mitra Karya Sanjaya, dijadwalkan selesai pada Juni 2026. Soal ini Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PU, masih optimis dapat selesai tepat waktu.
Dirjen Prasarana Strategis PU, Bisma Staniarto pun mengapresiasi kunjungan kerja dari Komisi V DPR RI. “Setidaknya dengan kunjung dari Bapak Ibu Komisi V bisa memberikan suatu dorongan bagi kami untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya,” ujar Bisma.
Dirjen PS Kementerian PU tersebut mengakui bahwa terdapat sedikit keterlambatan dalam progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Jambi. Hal itu menurutnya disebabkan oleh adanya penyesuaian atau pengukuran kembali luasan lahan untuk proyek Sekolah Rakyat.
”Akhirnya jadi mundur, tapi sudah terkoodinasi berkat dukungan dari Pak Wali Kota akhirnya clear,” katanya.
Terkait beberapa masukan dari Wamen PU saat kunjungan beberapa waktu lalu, seperti penambahan alat sarana prasarana konstruksi hingga penambahan jumlah pekerja.
Bima mengklaim pihaknya sudah menginstruksikan untuk tindaklanjut. Meski pantauan dilapangan, sarana prasarana seperti tiang pancang hingga para pekerja masih minim.
”Sudah kami instruksikan untuk menambah alat bahkan suplai untuk pancang mesin ini sudah dipesan di beberapa lokasi secara paralel. Jadi secara skedul mudah-mudahan masih bisa dicapai sesuai target,” katanya.
Lebih lanjut, Kasatker DJPS Provinsi Jambi, Edia Putra juga menyampaikan optimisme untuk kedua proyek SR yang sedang berlangsung di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjungjabung Timur.
”Memang kondisi alam sedikit berbeda (di Tanjungjabung Timur) namun sejauh ini masih bisa ditangani. Jadi kami optimis dan harus kita tanamkan ke semua tim yang bekerja di lapangan target itu bisa tercapai,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
NASIONAL
Wawancara Keuangan Orang Tua Siswa Baru SMA Kolese De Britto: Menyamakan Persepsi, Menguatkan Kolaborasi dengan Murah Hati untuk Pendidikan
DETAIL.ID, Yogyakarta – SMA Kolese De Britto Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan wawancara keuangan bagi orang tua calon siswa baru Tahun Ajaran 2026/2027 pada Sabtu–Minggu, 24–25 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penerimaan siswa baru, yang tidak semata bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan reflektif dalam semangat pendidikan Kolese De Britto.
Pada prinsipnya, wawancara keuangan bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pihak sekolah dan orang tua terkait pembiayaan pendidikan. Kesamaan pemahaman ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi terbangunnya kerja sama dan kolaborasi yang sehat, terbuka, dan berkelanjutan demi mendukung proses pendampingan serta perkembangan anak secara optimal.
Kegiatan wawancara dibuka dan diawali secara bersama di aula SMA Kolese De Britto dengan pemaparan dari Rektor Kolese De Britto, Romo Agustinus Sugiyo Pitoyo, SJ. Dalam penjelasannya, Romo Pitoyo menegaskan bahwa pembiayaan sekolah tidak dapat dipandang sekadar sebagai kewajiban finansial, melainkan sebagai bentuk partisipasi orang tua dalam misi pendidikan yang dijalankan bersama yayasan dan sekolah. Kerja sama yang dilandasi kepercayaan, keterbukaan, dan semangat kebersamaan menjadi fondasi utama agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik.
Romo Pitoyo juga menjelaskan bahwa sistem pembiayaan di SMA Kolese De Britto menggunakan prinsip “subsidi silang” (solidaritas). Dalam sistem ini, keluarga yang memiliki kemampuan lebih diajak untuk berbagi dari kelebihannya, sementara keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi akan mendapatkan dukungan dan subsidi. Mekanisme ini mencerminkan nilai dasar yang dihidupi oleh Kolese De Britto, yakni “man for and with others”, di mana pendidikan menjadi ruang pembelajaran solidaritas, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap sesama.
Terlebih pada tahun 2028, SMA Kolese De Britto akan memperingati Dasa Windu (80 tahun), sebagai momentum berkat Tuhan atas lembaga ini mendidik generasi bangsa. Oleh karena itu, perbaikan dan pengembangan fasilitas sangat diperhatikan untuk menunjang proses dan dinamika pendampingan anak dalam pembelajaran dengan membangun rumah studi di Laboratorium Alam yang terletak di Pambregan, Kadisobo, Turi, Sleman Yogyakarta dan pembangunan ini selesai pada Juni tahun ini.
Kemudian di kampus SMA Kolese De Britto juga akan dibangun Gedung Dasa Windu yang peruntukannya sebagai pengembangan ruang pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, Romo Pitoyo mengajak dan berharap kepada para calon orang tua siswa 2026/2027 untuk bermurah hati sesuai kemampuan demi terciptanya gedung baru ini.
Selanjutnya, Kepala SMA Kolese De Britto Yogyakarta, R. Arifin Nugroho, S.Si., M.Pd., menyampaikan tentang visi, misi dan program pendampingan yang berlandaskan pada nilai serta spirit Ignatian. Dalam pemaparannya juga disampaikan mengenai kebutuhan pembiayaan sekolah dalam mendukung berbagai program pendidikan.

Suasana pertemuan diaula yang santai dan menarik. (ist)
Arifin menegaskan bahwa dana pendidikan digunakan untuk menunjang program akademik, pendampingan personal anak, kegiatan formasi karakter, pengembangan minat dan bakat, serta berbagai program yang mendukung pertumbuhan anak secara utuh, baik secara intelektual, personal, sosial, maupun spiritual.
Harapan Kepala Sekolah, dengan keterlibatan orang tua dalam memahami dan mendukung pembiayaan sekolah merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak. Pendidikan di Kolese De Britto tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan pribadi yang berintegritas, berhati nurani benar, serta memiliki kepekaan sosial.
Setelah sesi pembukaan bersama di aula, kegiatan dilanjutkan dengan wawancara keuangan secara personal. Setiap orang tua calon siswa bertemu dengan dua orang tim wawancara yang terdiri dari perwakilan yayasan dan didampingi oleh guru. Dalam suasana dialogis dan terbuka, orang tua dan pihak sekolah berdiskusi untuk menyamakan persepsi mengenai kemampuan dan kebutuhan pembiayaan pendidikan.
Melalui ruang dialog ini, diharapkan tercipta kesepahaman yang jujur dan saling percaya, sehingga orang tua dan sekolah dapat berjalan bersama dalam mendampingi perkembangan anak. Wawancara keuangan tidak dimaknai sebagai proses seleksi, melainkan sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi demi terwujudnya pendidikan yang adil, berkeadilan sosial, dan berpihak pada perkembangan setiap anak.
Melalui kegiatan wawancara keuangan ini, SMA Kolese De Britto Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk membangun pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga pembiayaan sekolah tidak dikatakan atau disebut mahal, akan tetapi sesuai dengan ekonomi orang tua dan tentunya sangat sesuai dengan pendampingan Pendidikan yang diberikan pada anak.

Dialog pewawancara dengan calon orang tua siswa. (ist)
Pada akhirnya sekolah berharap, dengan terjalinnya kesepahaman dan kolaborasi yang kuat antara orang tua, sekolah, dan yayasan, proses pendidikan anak dapat berlangsung secara optimal demi membentuk generasi muda yang unggul dan berbelarasa demi kemulian Allah yang lebih besar, AMDG. (*)
NASIONAL
Soroti Kasus Guru, Anggota DPR Minta Kasus Guru SMK 3 Tanjabtim Diselesaikan dengan Seksama
DETAIL.ID, Jambi – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan menekankan agar guru-guru di Indonesia tidak ragu untuk bertindak dalam melakukan pengajaran. Sebab guru bertanggungjawab dalam memajukan peserta didiknya. Murid juga harus punya etik baik, menghormati guru-gurunya.
Hal tersebut ia sampaikan usai kunjungan kerja rombongan Komisi III DPR RI ke Polda Jambi dengan agenda monitoring pelaksanaan KUHAP dan KUHP baru pada Kamis, 22 Januari 2026.
Terkait kasus guru bernama Tri Wulansari yang kemarin dihentikan pendidikannya lewat skema Restorstif Justice setelah viral di berbagai media massa dan jadi pembahasan saat RDP di Komisi III. Hinca Panjaitan mengapresiasi tindak lanjut dari jajaran Polda dan Kejati Jambi.
”Hari ini kami kemari, setelah kami dengar penjelasan dari Kapolda dan Kajati. Kasus ibu Tri Wulansari kita anggap selesai, karna sudah diselesaikan dengan baik menurut tatacara KUHAP kita yang baru,” ujar Hinca.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat itu pun berharap, kasus guru Tri Wulansari menjadi pembelajaran baik ke depan. Lebih jauh, dia meminta agar semua pihak punya rasa tanggung jawab dalam menjaga sistem pendidikan. Salah satunya dengan memberi rasa hormat yang baik antara murid dengan guru dan juga sebaliknya.
”Murid juga harus punya etika yang baik menghormati guru-gurunya,” katanya.
Sementara itu terkait Guru SMK 3 Tanjungjabung Timur, Agus Saputra yang kini saling lapor polisi dengan muridnya di Polda Jambi. Hinca Panjaitan menegaskan kepada aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Jambi untuk menyelesaikan kasus ini dengan sebaiknya.
”Kita serahkan kepada APH untuk diselesaikan juga dengan baik dan seksama. Kita punya KUHAP baru, kita punya KUHP baru. Silahkan itu dipakai. Ini jadi contoh yang kita lakukan di komisi III,” katanya.
Terakhir, anggota Komisi III DPR RI itu mengajak kepada aparat penegak hukum maupun elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal, pelajari, dan mengimplementasikan semangat KUHAP dan KUHP baru.
”Rekomendasi kita, kawal, pelajari dan implementasikan semangat KUHP baru, semangat KUHAP baru,” tuturnya.
Reporter: Juan Ambarita

