ArtikelTerkait
Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali memastikan partainya berada di kabinet karena Jokowi, sehingga menurutnya tidak ada partai lain yang berhak menertibkan.
“Partai NasDem berada di dalam kabinet itu bukan karena PDIP namun alasannya Pak Jokowi. Makara kabinet itu terbentuk atas akad bareng pada 2019, sehingga tentunya sekali lagi aku tekankan, tidak ada partai yang berhak memilih partai politik lain ada di dalam atau di luar kabinet. Karena itu yakni kewenangan dibandingkan dengan Presiden,” kata Ali ketika dihubungi, Rabu, 18 Januari.
Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini menegaskan partainya akan keluar dari koalisi pemerintahan hanya jikalau diminta oleh Jokowi sendiri.
“Kaprikornus kami akan keluar dari koalisi ini bila lalu Pak Presiden yang meminta kami untuk keluar,” kata dia.
Ali mengatakan NasDem akan senantiasa berada di koalisi Jokowi untuk memutuskan jalannya pemerintahan sampai simpulan abad tahun 2024. Hal itu ialah komitmennya semenjak pembentukan koalisi.
“Posisi NasDem di kabinet itu ingin memastikan acara pemerintah itu berjalan dari 2019 sampai 2024. Kami ingin memastikan bahwa Pak Jokowi, keselamatan, kehormatan, dan harga diri Pak Jokowi, mesti dijaga oleh partai-partai koalisinya. Kemudian NasDem berkepentingan untuk menjaga hal itu,” kata beliau.
Ali heran keputusan NasDem mencalonkan Anies Baswedan selaku capres dipermasalahkan. Dia menilai NasDem tidak sama sekali mengambil ‘kudapan manis’ kekuasaan.
“Kami itu hari ini mencalonkan Anies ya sebagai capres. Nah, terus masalahnya? Kue kekuasaan yang diambil oleh NasDem? Kan memang kerjanya NasDem dari sebelum-sebelumnya. Dan kami berada di koalisi ini memang semenjak 2019,” ujarnya.
Soal mencuatnya isu NasDem dan Jokowi pecah kongsi dikaitkan dengan reshuffle kabinet, Ali menganggap semua parpol juga berpotensi dengan hal itu. Menurutnya, tak ada adat yang dilanggar NasDem. Dia pun menyinggung akhlak politik ini dengan mengungkit kader PDIP yang korupsi.
“Sama, sama halnya (antara NasDem dan PDIP). Ya aku nggak ngerti apa yang dilanggar oleh NasDem, adat apa yang dilanggar oleh NasDem saat mencalonkan Anies. Apakah kemudian PDIP itu tidak mencederai adat saat kadernya korupsi, ditangkap. Apakah mereka tidak merasa bersalah dengan itu? Iya kan. Jadi kita tidak perlulah membahas hal-hal, biarlah presiden yang menganggap kepantasan partai-partai politik,” ujarnya.
