Jambi – Status kepegawaian Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi, Dr. dr. Herlambang, SpOG-KFM jadi perbincangan hangat akhir- akhir ini. Diketahui, Herlambang telah menjabat sebagai Direktur RSUD Mattaher sejak dilantik oleh Gubernur Jambi, Al Haris pada Mei 2022 lalu.
Namun, status kepegawaian ganda yang dia miliki baru terendus pada Desember 2022. Ternyata, selain menjadi PNS di Pemda Jambi, ia juga masih PNS Kemendikbudristek yang bertugas sebagai dosen di Universitas Jambi.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi buka suara terkait persoalan tersebut. Ia mengatakan masalah ini sudah terjadi dari awal, sejak seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama (JTP), dan juga telah terjadi maladministrasi.
ArtikelTerkait
Hal itu, kata Roswandi lantaran mengangkangi Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 Pasal 13 yang menyebutkan bahwa ketentuan penugasan tidak berlaku bagi PNS yang ditugaskan dalam jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka.
“Sudah bermasalah dari awal dan terjadi maladministrasi, karena mengangkangi PermenPanRb No 62/2020 Pasal 13, yang menegaskan bahwa PNS antar instansi kementerian dilarang mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan tinggi pratama,” kata Saiful Roswandi kepada DETAIL.ID pada Senin, 23 Januari 2023.
Ia pun menyarankan agar Herlambang segera diberhentikan oleh Gubernur Jambi, Al Haris agar masalah ini tidak berlarut- larut
“Agar permasalahan tidak berkepanjangan, Gubernur selaku PPK harus segera mencopotnya,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Herlambang telah memberikan sikap terkait statusnya melalui surat yang disampaikan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi tertanggal 20 Januari 2023.
Herlambang menyampaikan jika dirinya telah melalui proses dan tahapan seleksi secara terbuka sebelum diangkat sebagai Direktur RSUD Raden Mattaher.
Ia mempertegas tidak ada satupun yang mensyaratkan adanya pemberhentian dari jabatan dosen dan mutasi dalam persyaratan, seleksi administrasi hingga tahap akhir seleksi. Hal yang sama tidak ia temukan hingga akhirnya ia dilantik oleh Gubenur Jambi sebagai Direktur RSUD Raden Mattaher.
Sebagai ASN, Herlambang mengaku sangat menaati aturan dan arahan serta perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Pemprov Jambi, yakni Gubernur Jambi, Al Haris.
Ia menyebut patuh terhadap perintah Gubernur Jambi yang notabene memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Jambi.
“Disamping itu saya sebagai Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi diangkat oleh Gubenur Jambi dan sampai saat masih menjabat sebagai Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi,” ujar Herlambang dalam surat tersebut.
“Sebagai ASN/PNS tentunya saya
akan mengikuti arahan dan keputusan dari Gubenur Jambi selaku PPK, yang saat
ini sedang proses di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I,” tuturnya.
Reporter: Frangki Pasaribu
Discussion about this post