ArtikelTerkait
Awalnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia membuka RDPU secara terbuka. Kemudian, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay dipersilakan untuk memaparkan temuan-temuan soal praduga kecurangan Pemilu di tahap verifikasi parpol.
Hadar menjelaskan ada prasangka aba-aba dari KPU sentra untuk melaksanakan pergeseran data di proses verifikasi positif partai yang belum memenuhi syarat di beberapa kawasan.
“Nah, tentu ini sangat mengejutkan bagi kami ini mampu terjadi. Tetap itulah yang berlangsung,” kata Hadar.
Hadar lantas mengungkapkan ada perintah dari KPU pusat untuk menolong meloloskan verifikasi nyata Partai Gelora di 24 provinsi.
“Pada tata cara di Sipol, perintahnya untuk bantu parpol Partai Gelora ya. Dibutuhkan untuk dikerjakan di 24 provinsi. Dan di situ ada masing-masing provinsi masih berapa kabupaten kota lagi yang mesti MS [menyanggupi syarat] dari partai itu,” kata Hadar.
Hadar mengungkapkan KPU tempat mulanya telah selsai untuk menciptakan kesimpulan gosip program pada tanggal 5 Desember pagi harinya. Kemudian, datang-tiba tiba kode dari KPU pusat untuk mengganti hasil berita acara pada siang harinya.
“Ini contoh satu kabupaten kota mereka lakukan rapat pleno membahas ‘kita lanjutkan atau tidak undangan KPU pusat ini’. Akhirnya ditarik kesimpulan empat orang oke, maka empat orang ini baiklah alasannya adalah ini hierarkis dan seterusnya. Tapi ada satu orang yang menolak dan anggap ini kerja yang tak sesuai hukum dan tak jujur,” kata Hadar.
Hadar juga mengungkapkan tangkapan layar pesan WhatsApp dari anggota KPUD yang gundah dengan instruksi KPU RI terkait dengan upaya meloloskan partai tersebut.
“Persisnya aku enggak tahu nanti mudah-mudahan pak Doli mampu mengeceknya,” kata Hadar.
Ketika Hadar tengah melanjutkan paparannya, Doli memotongnya. Ia meminta semoga RDPU ini dilanjutkan secara tertutup.
“Saya mohon maaf karena ini menyebutkan terkait beberapa pihak yang pasti perlu dikonfirmasi. Saya kira rapat ini kita alihkan ke terbuka ke tertutup saja,” kata Doli.
Hadar lantas mempertanyakan anjuran Doli tersebut. Sebab, data yang dipaparkannya ialah berita publik.
“Ini kan berita publik, semestinya kita buka atau bagaimana?” kata Hadar.
Doli tetap berkukuh supaya rapat ini digelar tertutup. Sebab, temuan Koalisi Masyarakat Sipil menyebut beberapa institusi yang mesti dikonfirmasi.
“Soalnya ini menyebut institusi. Ini kan mesti dikonfirmasi, informasi ini mesti kita konfirmasi. Saya minta persetujuan minta ditutup ya,” kata Doli.
Tak hanya tertutup, Doli juga meminta agar pewarta untuk tak mempublikasikan informasi soal data yang dipaparkan Hadar.
“Saya minta sahabat-sahabat media yang barusan tadi. Ini kan berita yang didapatkan teman-sobat persoalannya menyebutkan beberapa pihak. Tolong tadi di-take down,” kata Doli.
CNNIndonesia.com berusaha mengkonfirmasi isu terkait dengan komunikasi WA antara KPU Pusat dengan KPU Daerah tersebut, namun sampai isu ini dipublikasikan belum ada respons.
Isu dugaan intimidasi dari KPU RI ke petugas KPUD terbuka di publik akhir-akhir ini. Komisioner KPU RI Idham Holik telah mengklarifikasi kesaksian petugas KPUD yang tak disebutkan namanya itu. Ia tak membantah soal ancaman.
Namun, katanya, bahaya itu beliau sampaikan dalam konteks tidak untuk meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu.
“Konteksnya itu siapa yang tidak tegak lurus, maksudnya tidak disiplin melaksanakan SE itu dan ada SE nya. Dan tidak ada konteks menyanggupi syarat dan tidak menyanggupi syarat,” kata Idham.
