DETAIL.ID, Medan – Sejak Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, DNA Provinsi Aceh berdiri, problem tapal batas yang muncul tidak pernah selesai dibahas hingga tahun 2020.
Problem tapal batas itu juga muncul di antara kabupaten dan kota di Sumut. Problem ini juga terjadi sejak kabupaten dan kota itu berdiri.
Kalau dilakukan pertemuan atau negosiasi untuk penyelesaiannya, selalu saja muncul konflik atau perdebatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan.
Ketika dibawa ke Pemerintah Pusat, problem tapal batas itu juga tak kunjung bisa selesai.
Sebagai mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi, ingin problem itu bisa dituntaskan.
Semangat dalam satu bingkai NKRI membuat Edy Rahmayadi yang kini dipercaya sebagai Gubernur Sumatera Utara ingin menyelesaikan masalah tersebut.
“Semua tapal batas yang bermasalah ini muncul sejak adanya wilayah tersebut. Problem itu bahkan berlangsung hingga tahun 2020,” ujar Afifi Lubis kepada para wartawan di Medan, Rabu, 11 Januari 2023.
Afifi adalah mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provsu yang ditugaskan Gubernur Edy Rahmayadi sebagai Ketua Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumut Tahun 2022.
Saat itu ia didampingi Kabag Pemerintahan Ervan Gani Siahaan dan Ngadimin selaku anggota tim.
Afifi menyatakan dalam kurun waktu 2 tahun (2020- 2022) telah berhasil menuntaskan 73 segmen penyelesaian tapal batas antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota di Sumut.
Ia katakan, dengan diselesaikannya 73 segmen tapal batas maka Sumut sudah tidak lagi memiliki permasalahan perbatasan.
“Ini satu prestasi yang membanggakan karena Sumut menjadi salah satu provinsi yang telah menyelesaikan seluruh tapal batasnya,” kata Afifi.
Baik dalam hal provinsi yang berbatasan dengan provinsi lain maupun seluruh kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumut.
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama ini bilang kebijakan Edy Rahmayadi sudah diberlakukan sejak mengawali masa tugasnya sebagai Gubernur.
Kata dia, Gubernur sudah memfokuskan penyelesaian tapal batas ini dengan semangat NKRI.
Ia mengungkapkan, kebijakan yang diambil Gubernur antara lain melakukan pendataan memakai pendekatan persuasif.
“Serta diiringi dengan membangun komunikasi dan peninjauan langsung secara bersama dengan pihak pihak yang bersengketa,” kata Afifi.
Gubernur, kata Afifi, paham kalau pertimbangan utama pentingnya penyelesaian tapal batas ini berdampak multiefek.
Baik dari aspek administrasi kewilayahan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya.
“Masalah tapal batas selama ini sudah dibahas dalam Tim Penanganan Konflik baik di tingkat Provinsi maupun Pusat dan ini sangat potensial menimbulkan konflik horizontal,” ujar Afifi Lubis.
Menurut Afifi Lubis, semangat NKRI dan semangat Sumut Bersatu dan Bermartabat yang merupakan slogan Gubernur Edy Rahmayadi menjadi kiat dalam mempercepat penyelesaian tapal batas ini.
Atas dasar penyelesaian ini, Afifi bilang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi apresiasi kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Di samping itu, kata dia, kiat penyelesaian tapal batas ala Gubernur Edy Rahmayadi ini menjadi referensi nasional untuk penyelesaian tapal batas pada provinsi lainnya.
Reporter: Heno
ArtikelTerkait
Discussion about this post