Connect with us
Advertisement

PERKARA

Tiga Minggu Usai Kecelakaan Kerja di PetroChina, Berikut Perkembangan Para Korban

Published

on

DETAIL.ID, Tanjungjabung Barat -Terhitung tiga minggu usai insiden kecelakaan kerja di PetroChina, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PetroChina dengan gembira menyampaikan perkembangan kondisi para korban yang saat ini masih dalam perawatan di Jakarta.

Kecelakaan yang terjadi di area NEB#9 Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Provinsi Jambi pada Minggu, 18 Desember 2022 telah melukai 8 orang pekerja.

Enam di antaranya langsung dievakuasi ke Jakarta sejak Senin, 19 Desember 2022 untuk menerima perawatan intensif. Dua lainnya dirawat di rumah sakit di Jambi.

Setelah menjalani perawatan selama beberapa hari di Jakarta, dua pekerja yakni Kastalani dan Randi Afrianto dinyatakan meninggal dunia.

KKKS PetroChina mengabarkan, saat ini dua pekerja tidak lagi memerlukan perawatan tambahan dan sedang menunggu penyembuhan sempurna. Sedangkan tiga lainnya memulai proses fisioterapi dan satu orang yang sebelumnya dirawat intensif telah melewati masa kritis. Para korban mendapat perawatan medis terbaik sesuai dengan kondisi masing-masing.

“KKKS PetroChina menyediakan tiket, akomodasi, dan bantuan tunjangan harian sesuai dengan ketentuan perusahaan bagi anggota keluarga yang mendampingi di rumah sakit,” demikian keterangan resmi PetroChina International Jabung Ltd. pada Jumat, 6 Januari 2023.

Selain itu, perusahaan juga memfasilitasi keseluruhan proses pemulangan jenazah bagi korban meninggal, pemakaman dan transportasi untuk keluarga dari Jakarta hingga kediaman masing-masing.

Delapan pekerja yang terlibat kecelakaan kerja berasal dari empat perusahaan, yakni KKKS PetroChina International Jabung Ltd. dan tiga perusahaan subkontraktor atas nama PT Mucoindo Prakasa, PT Devi Mandiri, dan PT Spektra Megah Semesta.

PetroChina Internasional Jabung Ltd. menjelaskan keempat perusahaan tersebut mempunyai keanggotaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi tambahan yang disediakan KKKS PetroChina.

Dengan status keanggotaan BPJS yang aktif dan seluruh persayaratan yang terpenuhi, keluarga Kastalani dan Randi Afrianto mendapatkan kompensasi kecelakaan kerja.

Berdasarkan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, keluarga Kastalani menerima Rp 373.411.115, termasuk Rp 148 juta untuk pendidikan dua anak hingga perguruan tinggi. Almarhum Kastalani meninggalkan seorang istri dan empat orang anak, tiga di antaranya masih menjalani pendidikan.

Sementara keluarga Randi Afrianto menerima Rp 174.995.500. Almarhum merupakan putra pertama dari dua bersaudara.

Dua pekerja yang meninggal memperoleh kompensasi kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan yang sudah diberikan kepada penerima manfaat dan juga asuransi tambahan dari KKKS Petrochina yang saat ini tengah diproses pencairannya.

KKKS PetroChina juga mempersiapkan bantuan pendidikan bagi adik Randi Afrianto dan bantuan pendidikan tambahan bagi anak-anak Kastalani.

Progres kesembuhan dari para korban juga tidak luput dari perhatian SKK Migas. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Anggono Mahendrawan menyampaikan SKK Migas akan memastikan KKKS PetroChina beserta mitra sub kontraktornya benar-benar memperhatikan perkembangan kesehatan serta mengikuti peraturan yang berlaku dalam hal memenuhi hak/kewajiban para pegawai terdampak dan mitra subkontraktor dari KKKS PetroChina.

“Kami sangat bersyukur karena kondisi para korban berangsur membaik dan bahkan ada yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah.” ujar Anggono.

“Tidak hanya perawatan untuk para korban, tetapi bantuan kepada keluarga korban juga diberikan, mengingat hampir seluruh korban merupakan tulang punggung keluarga,” ucapnya.

Reporter: Frangki Pasaribu

PERKARA

Kasus Dugaan Pembunuhan Brigadir EWS di Tanjab Timur Naik ke Penyidikan, Lima Tersangka Polisi Satu Sipil

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Polda Jambi meningkatkan penanganan kasus dugaan pembunuhan terhadap anggota Polres Tanjungjabung Timur, Brigadir EWS ke tahap penyidikan. Terbaru penyidik Ditreskrimum Polda Jambi menetapkan 6 orang sebagai tersangka, 5 di antaranya anggota Polri dan seorang warga sipil pada Senin, 27 Juli 2026.

‎Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menjelaskan, penyidik Sub Dit Jatanras Ditreskrimum Polda Jambi bersama Satreskrim Polres Tanjungjabung Timur telah melakukan serangkaian penyelidikan sebelum akhirnya meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.

‎”Setelah melalui mekanisme penyelidikan, pada Jumat lalu status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta gelar perkara,” kata Erlan.

‎Hasil gelar perkara tersebut menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Menurut Erlan, masing-masing tersangka memiliki peran yang berbeda dalam kasus yang menewaskan Brigadir EWS tersebut.

‎Kasua ini mendapat asistensi dari Itwasum Polri, Divpropam Polri, dan Bareskrim Polri. Pendampingan disebut dilakukan guna mengawasi jalannya penyidikan agar berlangsung profesional, transparan, dan akuntabel. Kabid Humas pun menekankan komitmen Polda Jambi dalam mengusut tuntas perkara tersebut tanpa pandang bulu.

‎”Kapolda menegaskan proses penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum dan aturan yang berlaku,” ujar Erlan.

‎Hingga kini, penyidik Ditreskrimum dan Bidpropam Polda Jambi masih terus mendalami perkara, termasuk mengungkap secara rinci peran masing-masing tersangka serta melengkapi alat bukti untuk kepentingan proses hukum selanjutnya.

‎Kasus ini menjadi perhatian publik karena korban merupakan anggota Polri yang diduga tewas akibat tindak penganiayaan.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERKARA

Bupati Tebo Dilaporkan ke KPK, Dugaan Korupsi Izin PKKPR PT MUD Masih Ditelaah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memproses laporan dugaan korupsi terkait penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) milik PT Mahesa Unggul Dolominda (MUD) di Kabupaten Tebo, Jambi. Laporan tersebut saat ini masih berada pada tahap verifikasi dan telaah awal.

‎Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan laporan yang disampaikan kelompok Amanah Rakyat Indonesia (AMATIR) pada 8 Juni 2026 dipastikan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

‎”Kami pastikan bahwa setiap laporan aduan masyarakat kami tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi awal apakah informasi dan data awal yang disampaikan tersebut valid atau tidak,” ujar Budi, Rabu lalu 15 Juli 2026.

‎Selain melakukan verifikasi, KPK juga akan mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket) untuk melengkapi informasi dan bukti awal yang disampaikan pelapor.

‎”KPK secara proaktif juga akan melakukan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan tambahan) sehingga laporan aduan masyarakat ini menjadi lebih lengkap,” katanya.

‎Laporan yang diajukan AMATIR turut menyeret nama sejumlah pejabat daerah, yakni Gubernur Jambi Al Haris, Bupati Tebo Agus Rubiyanto, Kepala DPMPTSP Kabupaten Tebo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo, serta Direktur Utama PT Mahesa Unggul Dolominda.

‎Ketua Umum AMATIR, Nardo Pasaribu, mengungkapkan pihaknya menemukan dugaan kejanggalan dalam proses penerbitan PKKPR Nomor 27022610311509001 atas nama PT Mahesa Unggul Dolominda.

‎Menurutnya, PKKPR tersebut diterbitkan pada 27 Februari 2026 atau hanya berselang sekitar dua bulan sejak terbitnya Pertimbangan Teknis (Pertek) Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 18 Desember 2025.

‎”Tidak mungkin bagi BPN Kabupaten Tebo melakukan peninjauan dan analisis tata ruang di lapangan dalam waktu yang sangat singkat, kecuali prosedur lapangan tersebut diabaikan,” ujar Nardo.

‎Atas dasar itu, AMATIR mendesak KPK segera meningkatkan penanganan laporan tersebut ke tahap penyelidikan dengan memanggil seluruh pihak yang telah dilaporkan.

‎”Kami meminta KPK memeriksa dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses penerbitan izin tersebut untuk mengungkap praktik persekongkolan koruptif ini,” ujarnya. (*)

Continue Reading

PERKARA

Tiga Tersangka Korupsi DAK SMK Jambi Tahap II, Kejari Jambi Tahan Eks Kadisdik hingga Broker

DETAIL.ID

Published

on

‎DETAIL.ID, ‎Jambi – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi menerima penyerahan 3 tersangka beserta barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Peralatan Praktik Utama Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, Kamis, 23 Juli 2026.

‎Ketiga tersangka yang diserahkan penyidik Sub Dit Tipikor Polda Jambi kepada jaksa penuntut umum masing-masing berinisial VA, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2022, B, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2022, serta DH, yang berperan sebagai broker atau penghubung dalam paket pengadaan tersebut.

‎Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Dalam proses Tahap II tersebut, penyidik turut menyerahkan sebanyak 97 dokumen yang menjadi barang bukti perkara.

‎Usai proses pelimpahan, ketiga tersangka langsung ditahan oleh jaksa penuntut umum selama 20 hari, terhitung sejak 23 Juli hingga 11 Agustus 2026, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang berada di Sengeti.

‎Dalam perkara ini, VA dan B dijerat dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidair Pasal 3 UU Tipikor, serta pasal alternatif lainnya sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

‎Sementara itu, tersangka DH dijerat dengan pasal yang sama dalam dakwaan primair dan subsidair, serta pasal alternatif terkait tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

‎Berdasarkan hasil penyidikan, perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 21.892.252.403.

‎Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jambi, Noly Wijaya, mengatakan proses Tahap II menandai telah lengkapnya proses penyidikan sehingga perkara selanjutnya memasuki tahap penuntutan.

‎”Setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, para tersangka dilakukan penahanan untuk kepentingan proses penuntutan. Selanjutnya jaksa penuntut umum akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi agar dapat segera disidangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Noly Wijaya.

‎Ia menegaskan, Kejaksaan akan melaksanakan proses penuntutan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan dalam berkas perkara.

‎”Kami memastikan setiap tahapan penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs