Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris meminta manajemen RSUD Raden Mattaher terus membenahi tata kelola, meningkatkan mutu pelayanan, serta melengkapi fasilitas kesehatan.

Upaya tersebut diperlukan untuk mempertahankan akreditasi Paripurna sekaligus memperkuat posisi rumah sakit sebagai pusat rujukan bagi masyarakat Jambi dan provinsi tetangga.

Hal itu disampaikan Al Haris saat menghadiri penilaian akreditasi rumah sakit oleh tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di ruang Diklat RSUD Raden Mattaher Jambi, Selasa, 13 Oktober 2026.

Al Haris mengatakan, penilaian akreditasi yang dilakukan secara berkala setiap tiga tahun menjadi salah satu upaya untuk memastikan standar pelayanan, sarana, dan fasilitas kesehatan tetap terjaga.

“Penilaian akreditasi ini rutin dilakukan setiap tiga tahun untuk memastikan standar pelayanan, kelengkapan sarana, dan fasilitas kesehatan tetap terjaga. Jika standarnya turun, mutu pelayanan ikut turun. Kita berharap pembenahan yang konsisten dapat mempertahankan status akreditasi Paripurna,” ujar Al Haris.

Menurutnya, RSUD Raden Mattaher memiliki peran strategis sebagai rumah sakit rujukan utama sekaligus rumah sakit pengampu di Provinsi Jambi. Karena itu, kualitas pelayanan, tata kelola, akurasi data operasional, serta kesiapan sarana dan prasarana harus terus ditingkatkan.

Ia juga menyoroti peluang yang terbuka seiring semakin terkoneksinya jalan tol di Pulau Sumatera. Akses transportasi yang semakin baik dinilai dapat memudahkan masyarakat dari provinsi tetangga untuk mendapatkan layanan kesehatan di Jambi.

“Kondisi ini membuka peluang besar bagi kita. Jika sarana dan prasarana RSUD Raden Mattaher terus kita lengkapi dengan teknologi canggih, serta kemampuan SDM kesehatannya terus ditingkatkan, maka masyarakat dari provinsi tetangga yang secara jarak lebih dekat ke Jambi akan memilih berobat ke rumah sakit kita,” katanya.

Al Haris mengingatkan agar masyarakat Jambi tidak perlu mencari layanan kesehatan ke luar daerah atau luar negeri hanya karena fasilitas dan pelayanan di daerah belum memenuhi kebutuhan mereka.

Untuk itu, ia meminta jajaran direksi, kepala bidang, hingga petugas pelayanan melakukan pembenahan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Pimpinan rumah sakit juga diminta turun langsung ke lapangan guna memastikan proses pelayanan berjalan lancar dan data operasional sesuai kondisi sebenarnya.

“Pelayanan di rumah sakit memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan instansi publik lainnya. Pasien datang dalam kondisi sakit dan membutuhkan pertolongan cepat serta pasti,” katanya.

Ia menegaskan, peningkatan mutu pelayanan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian administratif berupa akreditasi, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Intinya bukan hanya mempertahankan predikat Paripurna di atas kertas, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, cepat, dan berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi, drg. Iwan Hendrawan, M.ARS, menyatakan optimistis rumah sakit dapat mempertahankan predikat akreditasi Paripurna berdasarkan data operasional dan hasil evaluasi lapangan.

Ia menyebutkan, pihak rumah sakit terus mengevaluasi layanan unggulan dan melakukan perbaikan di sejumlah aspek pelayanan. Salah satu perhatian utama adalah upaya menekan waktu pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) agar berada di bawah enam jam.

Menurut Iwan, durasi pelayanan pasien dapat berbeda-beda, bergantung pada kondisi dan jenis penyakit serta kebutuhan pemeriksaan dan penanganan lanjutan.

Ia mengakui masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Karena itu, evaluasi tidak hanya dilakukan melalui data dan dokumen administrasi, tetapi juga dengan penelusuran langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara capaian yang tercatat dan pelaksanaan pelayanan.

Melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, RSUD Raden Mattaher berharap dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mempertahankan standar pelayanan kesehatan yang telah dicapai. (*)

Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sarolangun yang direncanakan mulai dibangun pada Desember 2026.

Fasilitas pendidikan berkapasitas 2.550 siswa tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 400 miliar dan diharapkan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap rencana pembangunan tersebut saat meninjau rencana tapak (site plan) dan peta aksesibilitas lokasi Sekolah Rakyat di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Senin, 12 Oktober 2026.

Peninjauan itu dilakukan setelah Al Haris menghadiri rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Sarolangun.

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan dan pengawalan bersama, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Ia berharap kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal 2027. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan mengupayakan lokasi sementara sembari menunggu penyelesaian pembangunan gedung sekolah.

“Kita coba nanti, kalau bisa di awal 2027 itu kita sudah mulai menerima murid, kita mulai seperti di Kota Jambi juga. Kita akan carikan tempat sementara, agar anak-anak itu bisa bersekolah. Jadi anak masuk dulu ke situ karena pesertanya sudah mulai ada,” ujar Al Haris.

Menurut dia, proses penerimaan calon siswa dan seleksi tenaga pendidik telah berjalan. Dengan demikian, persiapan sumber daya manusia dapat dilakukan seiring dengan pembangunan fasilitas fisik sehingga kegiatan belajar mengajar bisa segera dimulai setelah sarana pendukung tersedia.

“Sudah mulai sekolah, sudah mulai tes guru untuk gurunya. Jadi nanti begitu sudah selesai tinggal masuk dia. Di Kota Jambi, di kawasan Tanjung Jabung Timur, itu mereka sudah siap. Sudah mulai belajar dan kemarin waktu peresmian mereka sudah bisa pidato bahasa Inggris,” katanya.

Al Haris menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya ditujukan untuk menyediakan akses pendidikan, tetapi juga menjadi upaya membantu anak-anak dari keluarga rentan mendapatkan kesempatan belajar, perlindungan, dan pengasuhan yang lebih baik.

Karena itu, ia meminta proses seleksi peserta didik dilakukan secara cermat agar program tersebut benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan dukungan pemerintah.

“Kita harus memastikan anak-anak yang benar-benar membutuhkan bisa masuk ke Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Untuk mempercepat realisasi pembangunan, Al Haris juga berencana berkoordinasi dengan kementerian terkait. Menurut dia, percepatan diperlukan agar fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

“Nanti saya akan ngomong dengan teman-teman dari Kementerian juga, biar bisa dipercepat,” ucapnya.

Selain mendorong percepatan pembangunan, Al Haris meminta Pemerintah Kabupaten Sarolangun turut mengawasi pelaksanaan proyek, terutama terkait akses menuju lokasi.

Kondisi jalan yang relatif sempit dinilai berpotensi menghambat mobilitas kendaraan pengangkut material dan perlengkapan pembangunan.

“Tugas kita mengawal, mengawasi proyek ini. Karena jalannya sempit ke sini, mungkin nanti aktivitas proyek agak terkendala. Ini dibantu lah oleh pemerintah daerah, nanti kalau warga komplain misalnya lalu lintas masuk mobil bawa barang, banyak perlengkapan mereka, tolong dipantau juga, diawasi mereka biar nyaman kerja,” katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Jambi direncanakan berlangsung secara bertahap. Pada tahap pertama, pembangunan diprioritaskan di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo. Selanjutnya, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo direncanakan masuk tahap berikutnya.

“Itu nanti di tahap berikutnya Merangin dengan Tebo, untuk tahap pertama itu Sarolangun dengan Bungo, dua ini dulu ya. Berarti nanti mereka di akhir 2027. Mudah-mudahan sambil melihat anggarannya, karena bisa jadi kalau ada kelebihan bisa nambah lagi,” kata Al Haris.

Sementara itu, Bupati Sarolangun H. Hurmin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memperjuangkan pembangunan Sekolah Rakyat di daerahnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyiapkan lahan seluas 8,09 hektare di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.

Pemerintah kabupaten, lanjut Hurmin, juga siap mengawal pelaksanaan proyek, termasuk melakukan pembenahan akses jalan di sekitar lokasi pembangunan.

“Pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah menyediakan lahan seluas 8,09 hektare di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kami siap mengawasi pembangunannya dan jalan di sekitar ini insya Allah kita lebarkan,” ujar Hurmin.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Sarolangun diharapkan dapat memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memberikan dukungan terhadap tumbuh kembang mereka melalui lingkungan pendidikan yang lebih memadai.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, proyek tersebut diharapkan berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat Sarolangun dan wilayah sekitarnya. (*)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember terus memperlihatkan komitmennya dalam upaya meningkatkan kualitas serta keterjangkauan pelayanan kesehatan yang ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Bupati Jember, Gus Fawait, ketika mengikuti rangkaian kegiatan gowes bersama yang mengambil rute dari Kantor Kecamatan Jenggawah dan berakhir di Pendopo Wahyawibawagraha pada Senin, 12 Oktober 2026.

Di dalam kesempatan sambutannya, Gus Fawait memberikan penegasan terkait urgensi pemanfaatan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di daerah secara maksimal oleh publik.

Bupati secara khusus mengimbau agar segenap warga masyarakat tidak perlu ragu-ragu untuk segera memeriksakan kondisi kesehatan diri ke pusat layanan kesehatan terdekat manakala merasakan keluhan.

“Saya minta tolong kepada seluruh warga Jember, jangan sampai ada lagi yang menahan sakit di rumah tanpa penanganan. Seluruh pemegang KTP Jember kini dijamin pelayanan kesehatannya secara gratis, baik di puskesmas maupun di rumah sakit daerah karena premi BPJS-nya telah ditanggung pemerintah,” ujar Gus Fawait.

Lebih lanjut, Bupati memberikan penjelasan detail bahwa program pengobatan tanpa biaya ini dirancang untuk mencakup berbagai macam jenis penyakit medis yang bersifat umum, mulai dari keluhan asam urat hingga masalah kesehatan seperti kolesterol.

Walau demikian, layanan jaminan kesehatan gratis ini tidak berlaku secara universal untuk semua kasus, melainkan dikecualikan bagi kejadian-kejadian khusus seperti tindakan melukai diri sendiri, keterlibatan dalam pertikaian fisik, ataupun kasus overdosis.

Selain menyediakan program pengobatan tanpa biaya sepeser pun, Pemerintah Kabupaten Jember juga meluncurkan sebuah inovasi pelayanan publik berupa fasilitas pengantaran bagi pasien yang telah selesai menjalani masa rawat inap.

Layanan transportasi khusus tersebut diberi nama Mobil Cinta.

Fasilitas armada transportasi gratis ini telah disiagakan secara khusus di sejumlah rumah sakit milik daerah, yang meliputi RSUD dr. Soebandi, RSUD Balung, serta RSUD Kalisat.

“Program Mobil Cinta ini disiapkan khusus untuk mengantar pasien kembali ke rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Seluruh layanannya murni gratis tanpa dipungut biaya,” tuturnya. (*)