Connect with us
Advertisement

DAERAH

DAK Provinsi Jambi Meningkat Hampir 50 Persen, Pengamat: Pusat Menilai Belanja Daerah Kurang Berkualitas

Published

on

Jambi –  Dana Alokasi Khusus Pemerintan Provinsi Jambi (DAK) Fisik Pemerintah Provinsi tahun 2023 yang meningkat hampir 50 persen dari tahun 2022 lalu yakni sebesar Rp 116 miliar. Peningkatan DAK tersebut kemudian ditanggapi kritis oleh Dr. Noviardi Ferzi, pengamat sosial ekonomi dan kebijakan publik Jambi.

Menurutnya, alokasi dana ini harus tepat guna untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat. Hal itu lantaran DAK merupakan instrumen penyelamat kualitas struktur belanja pemerintah daerah karena langsung menyasar pada jenis pengeluaran yang lebih produktif melalui belanja barang dan modal.

“Sebenarnya peningkatan DAK Pemrov tahun ini hasil evaluasi pusat akan belanja pemerintah provinsi di tahun-tahun kemarin yang kurang berkualitas dalam menyelesaikan persoalan di Jambi, hingga DAK tahun lebih besar untuk menyelamatkan kualitas struktur belanja Jambi agar langsung menyasar pada jenis pengeluaran yang lebih produktif melalui belanja barang dan modal, ” ujar Noviardi pada Kamis, 9 Februari 2023.

Selain itu, menurut Noviardi bekal utama DAK adalah kemampuannya dalam mengintervensi belanja pemerintah daerah agar selaras dengan kepentingan pemerintah pusat di daerah. Sehingga ada nilai plus dari sisi harmonisasi tujuan pembangunan antara pusat dan daerah.

Noviardi menyampaikan jika tahun ini Provinsi Jambi mendapat DAK Fisik terbesar bidang pendidikan sebesar Rp 170 miliar. Bidang kesehatan untuk pembangunan gedung pelayanan jantung dan bungker radioterapi sebesar Rp 106 miliar. Total DAK fisik sebesar Rp 323 miliar.

Dalam hal ini, ia menjelaskan DAK sering kali disebut sebagai specific grant (bantuan spesifik) atau conditional grant (bantuan bersyarat).

Ia menyebut, mekanisme bantuannya biasanya bersifat top down, yaitu merupakan hasil rancangan pemerintah pusat untuk mendanai bidang tertentu yang menjadi prioritas nasional, tetapi otoritasnya telah diubah menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi/otonomi daerah.

“DAK itukan rancangan pusat melihat situasi daerah, jika Jambi meningkat ya karena pusat melihat ada kebutuhan disana, APBD kurang menyasar itu, jadi DAK mengintervensinya, lobi atau tidak DAK tetap ada, tak terkait dengan lobi anggaran,” katanya.

Namun, Noviardi juga menambahkan DAK penggunaannya tetap harus mengikuti rancang bidang yang ditentukan pemerintah pusat. Tujuan utamanya adalah untuk memengaruhi pola belanja daerah dan memastikan agar terjadi spillover benefit (manfaat yang menyebar). 

Lebih lanjut, Noviardi menyampaikan bagi pemerintah daerah termasuk provinsi Jambi, Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki arti tersendiri dalam proses egalitarian dan sinkronisasi hubungan antarpemerintahan.

Tantangan bagi Provinsi Jambi, Posisi DAK menjadi penting terutama untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan fiskal (fiscal imbalance), baik yang bersifat vertikal (antara pemerintah pusat dan daerah) maupun horizontal (antar pemerintah daerah).

Ia menambahkan hal tersebut yang menjadi pembeda antara DAK dan komponen dana perimbangan lainnya, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebatas untuk mengatasi ketimpangan horizontal (horizontal imbalance) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan vertikal (vertical imbalance).

Secara filosofis keberadaan DAK di Provinsi Jambi harus bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Setidaknya DAU mampu memperbaiki kesenjangan ekonomi antar daerah, karena selama ini dalam praktiknya justru mengalami banyak distorsi.

“Secara ekonomi Konsep equalization grant yang diharapkan Provinsi Jambi melalui DAU ternyata belum mampu berbuat banyak karena sebagian besar proporsi APBD digunakan untuk kebutuhan administrasi dan gaji PNS daerah dan multi years,” ucapnya.

Reporter: Frangki Pasaribu

Advertisement

DAERAH

Tingkatkan Mutu Pendidikan Berbasis Al-Qur’an, 608 Kepala Sekolah dan Guru PAI Ikuti Pelatihan Seminar

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tulang Bawang – Kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang bersama UMMI Foundation Daerah Lampung (UMDA) menggelar kegiatan Pelatihan Singkat dan Seminar Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Al-Qur’an tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Menggala, Rabu, 11 November 2026.

Pelatihan ini merupakan bentuk kolaborasi antara UMDA Bandar Lampung dengan Pemkab Tulang Bawang dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan, melalui penguatan mutu pembelajaran serta pengembangan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an.

Sebanyak 608 peserta yang terdiri dari 246 kepala sekolah negeri dan madrasah serta 362 Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan satuan pendidikan se-Kabupaten Tulang Bawang mengikuti pelatihan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tulang Bawang, M. Ami Iswandi Ismed Balaw, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga harus diimbangi dengan pembentukan karakter, moral, dan akhlak peserta didik.

Menurutnya, pendidikan berbasis Al-Qur’an memiliki peran penting dalam membangun generasi yang berilmu, berkarakter, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman.

“Kami berharap melalui kegiatan pelatihan singkat dan seminar ini, para kepala sekolah serta guru PAI dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam mengembangkan pola pembelajaran yang lebih baik, khususnya pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an,” ucap Ami Balaw.

Ia juga berharap ilmu dan materi yang diperoleh peserta selama kegiatan tidak hanya menjadi pengetahuan pribadi, tetapi dapat diterapkan dan dikembangkan di masing-masing satuan pendidikan.

“Dengan demikian, kualitas pembelajaran pendidikan agama di sekolah semakin meningkat dan nilai-nilai Al-Qur’an dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kita ingin melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, serta memiliki akhlak yang baik,” katanya.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Tulang Bawang, L. Fandhi Ahmad Zia, yang hadir mewakili Bupati Tulang Bawang Drs. Qudrotul Ikhwan, M.M., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyambut baik terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, serta seluruh elemen masyarakat.

“Pemkab Tulang Bawang berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan. Para kepala sekolah dan guru memiliki peran strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa, sehingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik harus terus dilakukan,” ujar Fandhi.

Ia juga menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan menciptakan generasi yang unggul dalam pengetahuan, tetapi juga harus mampu membentuk karakter, kepribadian, dan akhlak mulia berdasarkan nilai-nilai agama.

Ia berpesan kepada seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan menyerap materi yang disampaikan, kemudian mengimplementasikannya di lingkungan sekolah masing-masing. Semoga kolaborasi antara Pemkab Tulang Bawang dan UMDA Lampung ini dapat terus berlanjut serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, memperkuat kualitas pembelajaran, serta mewujudkan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran.

Momentum ini menjadi penguatan pendidikan berbasis Al-Qur’an menjadi salah satu langkah mewujudkan generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, kuat dalam iman, serta berakhlak mulia. (*)

Continue Reading

DAERAH

Tubaba Q Sehat Home Care, Bupati Ajak Perkuat Kepedulian Sosial

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis (Tubaba Q Sehat) November 2026.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Bupati Tulang Bawang Barat, Ir. Novriwan Jaya, S.P., turun langsung meninjau pelayanan kesehatan sekaligus melaksanakan kunjungan homecare atau pelayanan kesehatan dari rumah ke rumah di Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Pelayanan homecare tersebut menyasar sejumlah warga yang membutuhkan perhatian dan pelayanan kesehatan, di antaranya Mbah Suti (86), Ibu Aliyem (56), serta Mbah Suyati (57). Melalui kunjungan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat, khususnya warga lanjut usia, tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara mudah dan optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Novriwan Jaya menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tugas sebagai fasilitator dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dan sosial.

Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada peran pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Oleh karena itu, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung berbagai program pemerintah yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya memperkuat peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat tiyuh agar dapat menjadi salah satu wadah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu dan kelompok rentan.

Ia juga mengajak seluruh rumah ibadah di Kabupaten Tubaba untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui optimalisasi pengelolaan dana infak dan sedekah.

Menurutnya, dana sosial keagamaan tersebut hendaknya dapat disalurkan dan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga kehadiran rumah ibadah tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi pusat kepedulian dan solidaritas sosial.

Melalui program Tubaba Q Sehat, Pemerintah Kabupaten Tubaba berharap pelayanan kesehatan dapat semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, dengan mengedepankan pelayanan yang humanis, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong demi mewujudkan masyarakat Tubaba yang lebih sehat dan sejahtera. (*)

Continue Reading

Uncategorized

Sulap eks PETI Jadi Sawah, Pemkab Merangin Jadikan Peta FSVA Kompas Pengentasan Rawan Pangan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin — Pemerintah Kabupaten Merangin menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pemanfaatan data yang akurat dan terukur.

Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Ekspose Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA) Kabupaten Merangin Tahun 2026 di Ruang Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Merangin, Kamis, 12 November 2026.

Rakor dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Zulhifni, yang hadir membacakan sambutan tertulis Bupati Merangin, M. Syukur.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan strategis yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Ketersediaan, akses, serta pemanfaatan pangan yang berkualitas harus ditopang oleh data yang valid hingga tingkat tapak.

“Peta FSVA ini bukan hanya sekadar dokumen atau gambaran kondisi wilayah, tetapi harus menjadi kompas dan dasar dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Merangin,” ujar Sekda Zulhifni saat membacakan arahan Bupati Merangin.

Pemerintah Kabupaten Merangin mematok empat poin penting yang wajib menjadi perhatian bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.

Seluruh OPD terkait diminta memberikan dukungan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar peta FSVA menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Hasil pemetaan wajib dijadikan acuan utama dalam menentukan wilayah sasaran prioritas penanganan daerah rentan dan rawan pangan.

Perangkat daerah harus memperkuat koordinasi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan menerjemahkan hasil pemetaan ini ke dalam program yang tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan—termasuk untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, serta pencegahan stunting.

Di sela-sela agenda utama tersebut, Pemkab Merangin juga menyampaikan atensi khusus terhadap potensi sektor pertanian tanaman pangan. Kabupaten Merangin tercatat memiliki sekitar 7.000 hektar lahan sawah yang menjadi salah satu lumbung pangan daerah.

Konsentrasi sawah terbesar salah satunya membentang di wilayah Sungai Manau Lamo, meliputi kawasan Kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau, hingga Pangkalan Jambu.

Namun, tantangan besarnya adalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Menyikapi hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah lokasi bekas PETI sukses direklamasi dan disulap kembali menjadi lahan persawahan produktif melalui metode penimbunan lubang galian.

Salah satu contoh suksesnya dapat dilihat di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, yang menunjukkan hasil pertanian cukup menggembirakan.

“Sawah yang sudah terlanjur rusak karena PETI kita reklamasi. Namun pesan pentingnya, bagi lahan sawah yang belum tersentuh, jangan sampai dirusak atau beralih fungsi,” ujar Bupati Merangin dalam pesan tambahannya. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs