Connect with us
Advertisement

DAERAH

DAK Provinsi Jambi Meningkat Hampir 50 Persen, Pengamat: Pusat Menilai Belanja Daerah Kurang Berkualitas

Published

on

Jambi –  Dana Alokasi Khusus Pemerintan Provinsi Jambi (DAK) Fisik Pemerintah Provinsi tahun 2023 yang meningkat hampir 50 persen dari tahun 2022 lalu yakni sebesar Rp 116 miliar. Peningkatan DAK tersebut kemudian ditanggapi kritis oleh Dr. Noviardi Ferzi, pengamat sosial ekonomi dan kebijakan publik Jambi.

Menurutnya, alokasi dana ini harus tepat guna untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat. Hal itu lantaran DAK merupakan instrumen penyelamat kualitas struktur belanja pemerintah daerah karena langsung menyasar pada jenis pengeluaran yang lebih produktif melalui belanja barang dan modal.

“Sebenarnya peningkatan DAK Pemrov tahun ini hasil evaluasi pusat akan belanja pemerintah provinsi di tahun-tahun kemarin yang kurang berkualitas dalam menyelesaikan persoalan di Jambi, hingga DAK tahun lebih besar untuk menyelamatkan kualitas struktur belanja Jambi agar langsung menyasar pada jenis pengeluaran yang lebih produktif melalui belanja barang dan modal, ” ujar Noviardi pada Kamis, 9 Februari 2023.

Selain itu, menurut Noviardi bekal utama DAK adalah kemampuannya dalam mengintervensi belanja pemerintah daerah agar selaras dengan kepentingan pemerintah pusat di daerah. Sehingga ada nilai plus dari sisi harmonisasi tujuan pembangunan antara pusat dan daerah.

Noviardi menyampaikan jika tahun ini Provinsi Jambi mendapat DAK Fisik terbesar bidang pendidikan sebesar Rp 170 miliar. Bidang kesehatan untuk pembangunan gedung pelayanan jantung dan bungker radioterapi sebesar Rp 106 miliar. Total DAK fisik sebesar Rp 323 miliar.

Dalam hal ini, ia menjelaskan DAK sering kali disebut sebagai specific grant (bantuan spesifik) atau conditional grant (bantuan bersyarat).

Ia menyebut, mekanisme bantuannya biasanya bersifat top down, yaitu merupakan hasil rancangan pemerintah pusat untuk mendanai bidang tertentu yang menjadi prioritas nasional, tetapi otoritasnya telah diubah menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi/otonomi daerah.

“DAK itukan rancangan pusat melihat situasi daerah, jika Jambi meningkat ya karena pusat melihat ada kebutuhan disana, APBD kurang menyasar itu, jadi DAK mengintervensinya, lobi atau tidak DAK tetap ada, tak terkait dengan lobi anggaran,” katanya.

Namun, Noviardi juga menambahkan DAK penggunaannya tetap harus mengikuti rancang bidang yang ditentukan pemerintah pusat. Tujuan utamanya adalah untuk memengaruhi pola belanja daerah dan memastikan agar terjadi spillover benefit (manfaat yang menyebar). 

Lebih lanjut, Noviardi menyampaikan bagi pemerintah daerah termasuk provinsi Jambi, Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki arti tersendiri dalam proses egalitarian dan sinkronisasi hubungan antarpemerintahan.

Tantangan bagi Provinsi Jambi, Posisi DAK menjadi penting terutama untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan fiskal (fiscal imbalance), baik yang bersifat vertikal (antara pemerintah pusat dan daerah) maupun horizontal (antar pemerintah daerah).

Ia menambahkan hal tersebut yang menjadi pembeda antara DAK dan komponen dana perimbangan lainnya, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebatas untuk mengatasi ketimpangan horizontal (horizontal imbalance) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan vertikal (vertical imbalance).

Secara filosofis keberadaan DAK di Provinsi Jambi harus bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Setidaknya DAU mampu memperbaiki kesenjangan ekonomi antar daerah, karena selama ini dalam praktiknya justru mengalami banyak distorsi.

“Secara ekonomi Konsep equalization grant yang diharapkan Provinsi Jambi melalui DAU ternyata belum mampu berbuat banyak karena sebagian besar proporsi APBD digunakan untuk kebutuhan administrasi dan gaji PNS daerah dan multi years,” ucapnya.

Reporter: Frangki Pasaribu

Advertisement

DAERAH

Imigrasi dan ITB Bersinergi Kembangkan Drone Pantau Jalur Perlintasan Ilegal

DETAIL.ID

Published

on

Imigrasi dan ITB membahas program "Pagar Digital" di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Selasa (30/06/2026). (Foto: Dok/Humas Kantor Imigrasi Jember)

DETAIL.ID, Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi menginisiasi pengembangan sistem pengawasan perbatasan berbasis drone melalui program Pagar Digital bekerja sama dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kolaborasi ini disiapkan untuk memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan yang rawan menjadi jalur perlintasan ilegal.

Program tersebut akan memanfaatkan teknologi drone hasil pengembangan ITB yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengungkapkan, gagasan itu berawal dari pengamatannya terhadap teknologi pengamanan perbatasan saat menghadiri pameran pertahanan di Singapura.

“Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri di Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya lihat ada berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya. Tapi kok ternyata tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara,” kata Hendarsam Marantoko.

Menurutnya, Indonesia memiliki garis perbatasan darat sepanjang 3.111 kilometer, sementara jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pos Lintas Batas (PLB) masih terbatas.

Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mengawasi jalur-jalur tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkan untuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, maupun penyelundupan komoditas.

Pagar Digital akan diprioritaskan di wilayah perbatasan darat Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Adapun untuk wilayah laut, pengawasan difokuskan di Kepulauan Riau, Batam, dan jalur penyeberangan di sekitarnya.

Sistem pengawasan tersebut menggabungkan Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang bertugas memantau area luas dari ketinggian hingga 1.000 meter selama 24 jam dan Drone Mantis yang melakukan pendekatan visual ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan.

“Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis,” kata Hendarsam Marantoko.

Hendarsam menyebut kerja sama Imigrasi, ITB, dan PT Dirgantara Indonesia menjadi bagian dari upaya membangun teknologi pengawasan nasional yang tidak bergantung pada sistem asing.

“Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan,” ucap Hendarsam Marantoko.

Continue Reading

DAERAH

HUT Bhayangkara ke-80, Pemkab Merangin Komit Perkuat Sinergitas dengan Polri

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang digelar di lapangan Mapolres Merangin pada Rabu, 1 Juli 2026.

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Merangin, AKBP Kiki Firmansyah.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap dedikasi Polri, khususnya jajaran Polres Merangin, dalam menjaga kondusivitas di wilayah hukum Kabupaten Merangin.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin dan masyarakat, kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 untuk Polri, khususnya Polres Merangin. Hari jadi ini merupakan momentum refleksi untuk menatap masa depan,” ujar Wakil Bupati A. Khafidh usai upacara.

Ia menambahkan bahwa selama ini Polres Merangin telah bekerja secara maksimal dalam membantu masyarakat, baik di bidang ketertiban, keamanan, maupun dalam mendorong kesejahteraan warga.

“Harapan kami, Pemkab Merangin dapat selalu bersinergi dengan Polres Merangin. Segala upaya yang kita lakukan ini muaranya adalah demi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Merangin,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah menegaskan komitmen institusinya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, momentum HUT Bhayangkara ke-80 ini harus menjadi pemacu profesionalisme kerja seluruh personel.

“Profesionalisme adalah hal yang memperkuat kami agar semakin mantap dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami tetap berkomitmen bahwa Polri hadir untuk masyarakat,” kata Kapolres tegas.

AKBP Kiki juga berharap ke depan jajaran Polres Merangin dapat terus mengevaluasi diri agar bisa menjadi institusi yang semakin dekat di hati rakyat.

“Harapan kami, kami dapat terus meningkatkan pelayanan, meningkatkan profesionalisme kerja, dan menjadi polisi yang dicintai masyarakat,” ucapnya.

Senada dengan pemerintah daerah, Wakil Ketua I DPRD Merangin, Herman Effendi, juga turut menyampaikan ucapan selamat dan apresiasinya kepada institusi kepolisian.

“Kami atas nama lembaga dewan dan seluruh masyarakat Kabupaten Merangin, tentunya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia,” ujar Herman. (*)

Continue Reading

DAERAH

Semarak HUT ke-58, BPJS Kesehatan Ajak Warga Rutin Olahraga dan Cegah Penyakit

DETAIL.ID

Published

on

Health Fun Run di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (28/6/2026). (Foto: Dok/Istimewa)

DETAIL.ID, Jakarta – BPJS Kesehatan menggelar Health Fun Run di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Minggu, 28 Juni 2026, sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58.

Kegiatan yang diikuti berbagai komunitas lari itu menjadi bagian dari komitmen BPJS Kesehatan memperkuat upaya promotif dan preventif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengajak masyarakat membudayakan hidup sehat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyebut keberhasilan Program JKN tidak hanya dilihat dari layanan kesehatan bagi masyarakat yang sakit, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit.

“Program JKN dibangun atas semangat gotong royong. Karena itu, kami tidak hanya berupaya memberikan perlindungan kesehatan saat masyarakat membutuhkan layanan, tetapi juga terus memperkuat berbagai upaya promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan produktif,” ujar Pujo.

Hingga 1 Juni 2026, jumlah peserta JKN telah melampaui 285 juta orang atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia.

Layanan tersebut didukung oleh 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 3.221 rumah sakit dan klinik utama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

BPJS Kesehatan juga mencatat lebih dari 79 juta peserta JKN mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan sepanjang 2025.

Dari jumlah tersebut, sekitar 23 juta peserta memiliki risiko hipertensi dan 17 juta peserta berisiko diabetes melitus.

Selain itu, terdapat lebih dari 400 ribu peserta JKN berusia di bawah 45 tahun yang didiagnosis diabetes melitus dan lebih dari satu juta peserta pada kelompok usia yang sama terdiagnosis hipertensi.

“BPJS Kesehatan juga terus mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat, di antaranya melalui Prolanis Muda, Skrining Riwayat Kesehatan, serta edukasi kesehatan. Kegiatan Health Fun Run hari ini menjadi salah satu sarana untuk mengajak masyarakat membiasakan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang dilakukan secara berkelanjutan,” kata Pujo.

Pujo berharap semangat hidup sehat yang dibangun melalui kegiatan tersebut terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memperkuat keberlanjutan Program JKN sekaligus mendukung terwujudnya generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, mulai menerapkan pola hidup sehat sejak dini.

“Gotong royong merupakan nilai yang harus terus dijaga. Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Untuk generasi muda, jangan menunda memulai kebiasaan hidup sehat karena menjaga kesehatan dapat dilakukan melalui konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, serta menerapkan pola hidup sehat,” kata Raffi.

Raffi menilai kegiatan Fun Run menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan harus dimulai sekarang, bukan menunggu waktu lain.

“Sehat itu ada dua, dimulai dari hati dan mentransfer ke otak. Kalau kita niatkan untuk sehat, pasti mindset di otak akan langsung tergerak. Sehat itu mahal, jadi kita harus jaga kesehatan sejak dini,” tutur Raffi. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs