LINGKUNGAN
Jokowi: Konsep Besar IKN untuk Lingkungan, Dimulai dari Persemaian Mentawir

Mentawir – Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Menteri LHK Siti Nurbaya mengunjungi Nursery atau Persemaian Mentawir, yang terletak di Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Kamis, 23 Februari 2023.
Bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, Presiden Jokowi mengecek perkembangan pembangunan Persemaian Mentawir, termasuk fasilitas dan bibit pohon yang ada di lokasi persemaian.
“Ini adalah Persemaian Mentawir yang kita siapkan sejak 2 tahun yang lalu, dalam rangka mendukung penghijauan, reboisasi, penghutanan kembali untuk IKN, plus juga seluruh kawasan yang ada di Kalimantan. Persemaian ini akan memproduksi kurang lebih 20 juta bibit per tahun,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bibit pohon yang ada di sini di antaranya merupakan endemik Kalimantan, utamanya yang berkaitan dengan Dipterocarpaceae seperti meranti, kamper, kapur, blangeran, dan juga beberapa pohon-pohon yang mulai hilang di Kalimantan seperti sungkai.
Dengan begitu, kawasan IKN yang sebelumnya adalah kawasan monokultur atau hanya satu jenis pohon saja yaitu eucalyptus, nanti akan diisi dengan tanaman yang dibibitkan di sini. Selain itu, ditambah dengan pohon buah-buahan seperti durian, jambu-jambuan, yang ditujukan untuk mendatangkan satwa-satwa kembali ke kawasan tersebut.
“Jadi konsep besarnya komitmen kita terhadap lingkungan itu dimulai dari sini. Jangan ada yang meragukan. Ada 20 juta bibit di sini, dibandingkan dengan Persemaian Rumpin ini besar sekali, sehingga harus disiapkan embung karena memang butuh air yang tidak sedikit,” katanya.
Presiden Jokowi menegaskan, bibit di Persemaian Mentawir bukan hanya untuk IKN, tapi juga untuk seluruh Pulau Kalimantan, misalnya untuk reklamasi kawasan bekas tambang, lahan kritis, yang harus dihutankan kembali. Karena kuncinya memang ada di pembibitan/persemaian.
“Memang IKN itu konsepnya lingkungan, jadi harus didukung oleh persemaian yang mumpuni. Agar konsep lingkungan yang akan dihadirkan, terasa nuansa atau aura di IKN, bukan hanya green city tapi betul-betul suasana itu terasa,” ujarnya.
Sebelumnya, di tempat yang sama Menteri Siti Nurbaya mengatakan pemerintah tengah berupaya membangun natural tropical rain forest Kalimantan di kawasan IKN. Sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, kelak hutan di kawasan IKN terdiri dari beragam jenis, tidak lagi hutan homogen.
Menteri Siti menjelaskan secara keseluruhan Persemaian Mentawir seluas 120 hektare, dan baru kurang lebih 30 hektare saja yang digunakan. Dari jumlah tersebut, 16 hektare di antaranya digunakan untuk persemaian, sementara sisanya dibangun embung yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, dengan keterisian air saat ini kurang lebih 7 hektare. Air dari embung inilah yang akan dimanfaatkan untuk sistem pengairan di persemaian.
Terakhir, Menteri Siti mengungkapkan pemerintah membuka ruang partisipasi para pihak dalam membangun hutan tropis Kalimantan, termasuk dalam pembangunan Persemaian Mentawir yang merupakan kategori persemaian skala besar.
“Jadi pola kerjanya kita sebut public private partnership, yaitu kemitraan antara pemerintah dan swasta,” katanya.
Pembangunan Persemaian Mentawir ini merupakan bagian upaya pemerintah untuk mengembangkan wilayah IKN dalam konteks lingkungan, artinya usaha-usaha yang dikembangkan secara ekonomis dengan konsep lingkungan.
LINGKUNGAN
Sembilan Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Beroperasi di Kawasan Hutan

DETAIL.ID, Jambi – Sebanyak 436 perusahaan perkebunan sawit dinyatakan beroperasi dalam kawasan hutan. Di Provinsi Jambi, setidaknya terdapat 9 perusahaan sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Kehutanan RI Nomor 36 tahun 2025.
Dalam lampiran subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan.
Perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi yakni PT Indokebun Unggul, grup KPN Plantation tercatat mengajukan permohonan perizinan sebanyak 771 hektare, Seluas 765 hektare di antaranya sedang berproses, dan 6 hektare ditolak.
Kemudian PT Pratama Sawit Mandiri dengan permohonan 116 hektare, berproses 111 hektare, dan 5 hektare ditolak.
Di Kabupaten Muarojambi, ada PT Puri Hijau Lestari dengan permohonan 379 hektare, berproses 393 hektare, ditolak 4 hektare. Selanjutnya PT Muaro Kahuripan Indonesia permohonan 863 hektare, 698 hektare berproses, 165 hektare ditolak dan PT Ricky Kurniawan Kertapersada, permohonan 300 hektare, berproses 267 hektare dan 33 hektare ditolak.
Di wilayah Kabupaten Bungo dan Tebo ada PT Satya Kisma Usaha (Sinarmas Agro) dengan catatan permohonan 105 hektare, 7 hektare berproses dan 98 hektare ditolak.
Selanjutnya, PT Sukses Maju Abadi, group Incasi, permohonan 403 hektare, berproses 324 hektare, ditolak 79 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Barat PT Pradira Mahajana, permohonan 49 hektare dan berproses 49 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Timur juga tercatat 1 perusahaan yakni PT Ladang Sawit Sejahtera group PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk permohonan 51 hektare berproses 51 hektare.
“Penetapan daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu sebagai bahan masukan Kementerian Kehutanan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan,” demikian bunyi putusan kedua, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 tahun 2025.
Reporter: Juan Ambarita
LINGKUNGAN
Hasil Laboratorium, Sumur Milik Sawal di Dekat Kolam Limbah PT SGN Tak Layak Dikonsumsi

DETAIL.ID, Merangin – Teka-teki hasil laboratorium terhadap sumur milik Sawal yang berada tak jauh dari kolam limbah milik PT Sumber Guna Nabati (SGN) sudah terjawab.
Dasar pengujian sampel air limbah sesuai dengan Permen LH Nomor 5 tahun 2004 pasal 16 ayat 3, dan dasar pengujian air sumur no p.68/MenLhk.setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, serta Permenkes No 32 tahun 2017.
Dari hasil pengujian sampel yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin didapat hasil bahwa sumur milik Sawal dengan hasil PH 3,09 tidak layak konsumsi.
Hal ini berdasarkan hasil uji laboratorium, dengan mengunakan parameter fisika padatan tersuspensi total (TTS), temperatur dan padatan terlarut total dan juga mengunakan parameter kimia seperti PH, BOD, COD dan CL.
“Dari hasil uji laboratorium, dengan menggunakan parameter fisika dan kimia, untuk air sumur milik Sawal tidak layak konsumsi sebab PH airnya 3,09 atau lebih asam jika diminum maka berasa seperti asam air jeruk,” kata Kadis DLH Kabupaten Merangin, Syafrani pada Senin, 13 Januari 2025.
Sementara itu hasil laboratorium di outlet 13 milik PT SGN, terdapat PH air 9,05, BOD 39, COD 188, outlet parit warga diketahui PH airnya 9,7, BOD 24, COD 283. Sementara sampel air yang diambil di hulu Sungai Retih PH 5,36, BOD 2, COD 54, CL 1 dan sampel air di hilir Sungai Retih PH 6,52, BOD 2, COD 51, Cl 11.
“Dengan hasil yang kami rilis, ada beberapa titik sampel yang diambil mengalami peningkatan. Agar warga berhati-hati tidak mengonsumsi air yang tercemar dan jika terkonsumsi maka bisa saja ada reaksi pada tubuh,” ujarnya.
Terkait dengan hasil yang dirilis DLH Kabupaten Merangin, Feri Irawan Direktur Perkumpulan Hijau, mengatakan bahwa izin perusahaan PT SGN bisa saja direkomendasikan untuk dicabut, dan mendorong pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk meninjau ulang izin Amdal yang pernah dikeluarkan.
“Ada kejahatan lingkungan, pemerintah wajib meninjau ulang, jika tidak bisa saja aparat kepolisian menindaklanjuti agar kejadian ini tidak terulang,” kata Feri Irawan yang juga anggota forum WALHI.
Reporter: Daryanto
LINGKUNGAN
Kadis LH Merangin: Secara Kasat Mata Sumur Milik Sawal Tercemar

DETAIL.ID, Merangin – Hingga saat ini sampel air sumur milik Sawal yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, masih menunggu hasil uji laboratorium. Yang berwenang untuk mengumumkan hasilnya adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Merangin.
Kadis LH Merangin, Syafrani mengatakan, secara kasat mata sumber air sumur milik warga yang bernama Sawal sudah jelas tercemar.
“Dari warna dan bau air sumurnya saja sudah menjelaskan secara kasat mata bahwa umur tersebut tercemar,” katanya pada Sabtu, 21 Desember 2024.
Namun untuk kepastiannya, ia masih menunggu hasil dari Lakesda Merangin.
“Nanti hasilnya dari laboratorium kesehatan daerah, bakal kita umumkan ke masyarakat, sebab sampel yang diambil kemarin bukanlah berasal dari PT SGN tetapi dari sumur warga yang tinggalnya dekat dengan PT SGN,” ujarnya.
Ditegaskan Syafrani, dengan turunnya DLH dan juga laboratorium daerah menjadi fokus atas pengaduan masyarakat kepada DLH.
“Ini harus dibedakan, kita bukan dalam rangka pembinaan rutin kepada perusahaan, tetapi karena ada pengaduan dan jika terbukti mencemari lingkungan kita umumkan dan tentu ada sanksinya,” tuturnya.
Reporter: Daryanto