DAERAH
Usia Jalan Nasional Tergantung pada Beban Jalan dan Dibangun Bukan untuk Menopang Kendaraan Berat Berhenti Total

Jambi – Asisten I Pemprov Jambi, Apani Saharudin, Asisten I Pemprov Jambi usai rapat bersama sejumlah OPD dengan para transportir batu bara mengatakan, truk batu bara yang boleh melintas pada jam operasional hanya 4.000 truk saja.
Aturan itu awalnya akan diberlakukan sejak 10 Februari 2023. Belakangan, aturan tersebut baru akan diterapkan pada 20 Februari 2023.
Apani menyebutkan penggunaan nomor register kendaraan merupakan kesepakatan dari Forkompimda bahwa ke depan dari kurang lebih 9.000 angkutan batu bara yang teregister dalam data Dishub Provinsi Jambi, yang boleh beroperasi hanya 4.000 truk.
“Ini kesepakatan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bahwa kendaraan yang akan kita operasionalkan per harinya itu, sebanyak 4.000 kendaraan,” kata Apani, Senin 6 Februari 2023.
Sampai saat ini, menurut Kadishub Provinsi Jambi, Ismed Wijaya, pihaknya mendata terdapat 39 perusahaan transportir batu bara dengan jumlah truk sebanyak 9.344.
Namun, nyatanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi seolah tak berdaya mengatasi kemacetan truk batu bara yang terjadi setiap malam.
Jika dibiarkan kemacetan terus menerus setiap hari maka usia jalan nasional sepanjang 150 kilometer yang dilewati truk batu bara, akan lebih cepat rusak.
Kasatker PJN I Jambi, Edi mengatakan, setiap tahun tingkat kerusakan jalan nasional di Jambi terus menerus terjadi. Bila di tahun 2021, jalan nasional yang kondisinya baik 90 persen maka di tahun ini menurun menjadi 80 persen.
“Salah satu penyebabnya adalah kendaraan yang terus menerus membebani jalan. Apalagi jika truk tersebut diam dan tak bergerak hingga berjam-jam pula. Berkilo-kilometer pula. Jalan nasional dibangun untuk kendaraan bergerak bukan berhenti apalagi berhenti total,” katanya kepada DETAIL.ID pada Kamis, 23 Februari 2023.
Edi menyebut, istilah Muatan Sumbu Terberat (MST) dan kelas jalan. MST jalan di Jambi maksimal hanya boleh 8 ton. Ia khawatir, jalan di Jambi sudah dilewati melebihi MST 8 ton.
Kendala berikutnya, kata Edi, biaya perbaikan jalan nasional di Jambi turun setiap tahun. Pada tahun 2022, biaya pemeliharaan jalan nasional sepanjang 1.317 kilometer sebesar Rp 800 miliar, sementara tahun ini sebesar Rp 600 miliar.
“Kita berharap semua pihak dapat benar-benar menjaga kualitas jalan nasional. Toh, kita semua yang mempergunakannya setiap hari,” ujar Edi.
Reporter: Jogi Sirait
DAERAH
MTsN 17 Tanah Datar Raih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2025

DETAIL.ID, Tanah Datar – MTsN 17 Kabupaten Tanah Datar Raih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2025 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI pada Rabu, 26 Februari 2025.
Kepala MTsN 1 7 Kabupaten Tanah Datar, Azizah Rahmy, M.Pd., menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas capaian penilaian MTsN 17 Tanah Datar dengan Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2025.
Ia menjelaskan berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan untuk mewujudkan tata kelola madrasah yang bersih, transparan, dan profesional. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan madrasah dalam menerapkan prinsip-prinsip Zona Integritas serta menilai implementasi program yang telah berjalan.
Ia menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berintegritas.
Azizah Rahmy mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras, seluruh majelis guru, serta pihak terkait atas bantuannya
“Predikat ini buah hasil kerja keras tim MTsN 17 Tanah Datar dalam mempersiapkan dokumen serta berbagai inovasi pendukung pencapaian WBK dan WBBM,” ujarnya.
“Melalui pembangunan Zona Integritas ini, kami berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, serta berkualitas bagi seluruh warga madrasah,” tuturnya.
Reporter: Diona
DAERAH
Normalisasi Sungai Penanganan Banjir di Kota Jambi Terkendala Pembebasan Lahan

DETAIL.ID, Jambi – Di tengah kondisi cuaca yang semakin tak menentu, banjir kian jadi momok yang menakutkan bagi warga Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly pun mendorong kolaborasi lintas sektor guna percepatan upaya normalisasi Sungai Asam dan aliran Sungai Kenali.
Sebab menurut Ketua DPRD Kota Jambi tersebut, drainase di Kota Jambi meliputi kewenangan dari Pemerintah Kota, provinsi hingga pusat. Terkait masalah ini sebenarnya Kota Jambi sudah punya alokasi anggaran untuk normalisasi anak Sungai Batanghari dengan total Rp 144 miliar, selama 4 tahun anggaran dari 2023 – 2026 yang diinisiasi oleh BWSS Sumatera VI.
“Ternyata di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kenapa? Ada spot-spot daerah yang harus diganti rugi. Itu sebenarnya yang jadi kendala, sementara batas waktu anggarannya sampai tahun 2026,” kata Kemas Faried Alfarelly pada Kamis, 26 Februari 2025.
Masalah pun terungkap bahwa alokasi anggaran Rp 144 miliar yang bersumber dari bantuan luar negeri (Jepang) tersebut tidak mengakomodir untuk masalah pembebasan lahan. Sementara APBD Pemkot Jambi dinilai terbatas.
Kemas Faried pun mengaku bahwa dirinya sudah mendiskusikan masalah ini dengan Kepala BWSS VI, agar anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan sebagian untuk pembebasan lahan pada titik-titik tertentu, atau proyek normalisasi dikurangi demi pembebasan lahan.
Selain masalah lahan, Kemas juga tak memungkiri masalah lainnya yakni adanya sedimentasi yang menyebabkan penumpukan hingga saluran tersumbat pada spot daerah aliran sungai.
“Itu kan harus kita segera benahi sekarang. Baru kedepan kita harus menyiapkan kolam retensi penampungan sementara. Tapi secara singkat kendalanya ganti rugi,” ujarnya.
Dia pun lagi-lagi menekankan bahwa penanganan banjir di Kota Jambi butuh kolaborasi lintas sektor antara pusat, provinsi, dan kota.
“Kita ini kan tidak bisa lepas dari APBD yang terbatas. Tetap solusinya itu ada di pemerintah pusat. Karena biayanya tidak tanggung-tanggung,” tuturnya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Wabup Merangin Bersama Kapolres Panen Raya Jagung Wujudkan Program Asta Cita Presiden Prabowo

DETAIL.ID, Merangin – Wakil Bupati Merangin H A Khafid Moein bersama Kapolres Merangin AKBP Rony Syahendra melakukan panen raya jagung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran untuk ketahanan pangan pada Rabu, 26 Februari 2025.
Panen raya jagung di lahan milik warga, yang dikelola Kelompok Tani Pasundan di Desa Tambang Emas, Kecamatan Pemenang Selatan tersebut, sebagian kecil dari lahan lainnya yang juga siap panen selanjutnya.
“Pemkab Merangin mendukung sepenuhnya program pemerintah pusat ini melalui Polri maupun TNI dan para petani. Jika tahun ini yang siap panen lima hektare, tahun depan akan kita tingkatkan lagi menjadi 10 hektare,” kata Wabup.
Wabup bersama Kapolres dan jajaran mengucapkan terimakasih kepada warga pemilik lahan yang telah mengizinkan lahannya ditanami jagung oleh kelompok tani tersebut.
“Terima kasih kepada masyarakat yang sudah mendukung program asta cita presiden Prabowo. Ke depan kita akan berusaha membantu petani agar mendapat insentif jika mengalami gagal panen,” ujarnya.
Sementara itu Kapolres Merangin AKBP Roni Syahendra menerangkan, kebun jagung yang sudah siap panen ada sekitar lima hektare. Panennya akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
“Di wilayah Merangin, yang panen serentak jagung ada sekitar lima hektare, Ini tahap pertama tetapi untuk tahap berikutnya kita akan tingkatkan lagi agar lebih banyak,” kata Kapolres.
Menyinggung berapa harga jual jagung yang akan diberlakukan? Kapolres menjelaskan untuk harga jual tetap mengacu ke Bulog. Untuk saat ini harga jual jagung di Bulog Rp 5.500 per kilogram.
‘’Kami akan terus mendukung kelompok-kelompok tani terutama kelompok tani yang menanam jagung, untuk terus meningkatkan kualitas maupun hasil panen, hasil panen jagung akan diserap Bulog dengan harga pemerintah Rp 5.500 perkilonya,” ujar Kapolres.
Untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas jagung yang dipanen itu jelas Kapolres, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Merangin lewat Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), aparat desa maupun Babinsa.
“Kita terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Saya menjamin ketersediaan pupuk agar petani jagung bisa lebih mudah mendapatkan pupuk, selain itu kita juga bekerja sama dengan teman-teman TNI,” ucapnya.
Tampak hadir pada Panen Raya Jagung itu, Plt Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Merangin Zainal Abidin, Kadis Nakbun Hendri, Kadis Perindag Merangin Dadang, Kabag Ekonomi Setda Merangin Daryanto, Kades Tambang Emas Juarno, Camat Pamenang Selatan, petani jagung dan sejumlah pejabat lain.
Reporter: Daryanto